Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MUSRENBANG
REGIONAL
KALIMANTAN
19 Mei 2022

DINAMIKA PEREKONOMIAN
GLOBAL & DOMESTIK

RINGKASAN SITUASI COVID-19 GLOBAL (12 Mei 2022)
Kasus dan kematian harian (7DMA) turun masing masing 85% lebih rendah dibanding puncak Omicron.
3

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 4
-5.3
-2.2
-0.7
7.1
3.5
5.0
5.0
-2.1
3.7
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020 2021
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sumber: BPS, dalam % yoy
 2021 tahun penuh tantangan, baik dari sisi kesehatan & ekonomi,
namun Indonesia bisa mencatat pertumbuhan berkualitas dan
pemulihan yang kuat
 Strategi kebijakan APBN yang antisipatif dan responsif didukung
partisipasi masyarakat & sektor swasta mengakselerasi pemulihan
ekonomi
 Tren pemulihan diprediksi akan terus berlanjut tercermin dari
pergerakan positif leading indicators
 Dampak eskalasi kasus Omicron masih perlu dipantau &
diantisipasi, namun diperkirakan relatif minimal seiring cakupan
vaksinasi dan kemampuan adaptasi masyarakat
 Kinerja Ekspor masih akan tumbuh positif didorong oleh kondisi
permintaan negara mitra dagang yang masih stabil meski dampak
risiko global perlu terus diwaspadai
Sumber: BPS
consensus forecast
(WEO Jan-22) (IEP Dec-21) (per Feb-22)
(Update Feb-22) (OEO Dec-21)
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2022
Sumber: IMF WEO, WB Indonesia Economic Prospect, OECD Economic Outlook, Blooomberg
KONSISTENSI PEMULIHAN EKONOMI TERJAGA DAN DIPERKIRAKAN BERLANJUT DI 2022
Dampak kenaikan kasus varian Omicron pada Triwulan I-2022 diprediksi terbatas

KENAIKAN OMICRON SEMPAT MENURUNKAN MOBILITAS MASYARAKAT,
NAMUN KEMBALI NAIK DENGAN CEPAT SEIRING PENURUNAN KASUS COVID
 Mobilitas masyarakat sempat
menurun mulai minggu kedua
sampai minggu ketiga Februari
karena kenaikan kasus omicron.
 Namun demikian, mulai minggu
keempat Februari mobilitas sudah
kembali naik dengan cepat seiring
dengan penurunan kasus.
Masyarakat terus menyesuaikan
diri dengan covid 19.
 Sampai dengan tanggal 8 Maret
2022, tinggal 3 Provinsi yang
mobilitasnya masih negatif
dibandingkan saat pra pandemi:
Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau.
 Diperkirakan mobilitas masyarakat
akan terus naik seiring dengan
diberlakukannya kebijakan
membebaskan tes antigen/PCR
dalam melakukan melakukan
perjalanan domestik dengan
menggunakan transportasi darat,
laut, dan udara mulai 8 Maret 2022.
5

AKTIVITAS PEREKONOMIAN TERKINI MASIH KUAT
Indikator baik sisi konsumsi maupun produksi masih menunjukkan tren pemulihan yang baik
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada diatas
level optimis, mendorong aktivitas konsumsi
130.00
113
Retail Sales Index terus meningkat, sejalan dengan
optimisme dan mobilitas masyarakat
Mandiri Spending Index masih di atas prapandemi,
ada moderasi terbatas di masa penyebaran Omicron
Jan-Feb 22
160.0
Feb-22
14.5%
20%
120.00 140.0
15%
110.00 120.0
10%
Q4-21
100.00 100.0 Q2-21
5%
120.4
90.00 80.0 20 Feb
0%
Q3-21
80.00 -5% 60.0
70.00 -10%
40.0
-15%
60.00
20.0
-20%
0.0
-25% 20-Feb-20 20-Jun-20 20-Oct-20 20-Feb-21 20-Jun-21 20-Oct-21 20-Feb-2
Indikator Produksi
PMI Indonesia ekpansi selama lima bulan berturut-
turut, tertinggi di kawasan ASEAN
PMI Manufaktur Indonesia
Pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal
barang modal masih tumbuh double digit
Pertumbuhan konsumsi listrik industri dan bisnis
tinggi, masih kuatnya aktivitas dunia usaha
Jan,
53.7
Industri (% yoy) Bisnis (% yoy)
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Jan, Feb,
52.2 50.9
60
55
50
45
40
35
30
25
20
14.10
Feb,
51.2 9.30
Jan-20 Jun-20 Nov-20 Apr-21 Sep-21 Feb-22
Jan
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Jan
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Jan
2020 2021 2022
J F M A M J J A S O N D
2020
J F M A M J J A S O N D
2021
J F
2022
88.0
110.4
119.8
133.3
6

PERTUMBUHAN EKONOMI SEMAKIN BERKUALITAS
Tingkat kemiskinan, ketimpangan & pengangguran berhasil kembali diturunkan di 2021
Perkembangan kondisi ketenagakerjaan nasional
Sumber: BPS, diolah per Agustus 2021
Tingkat kemiskinan nasional
Sumber: BPS
• Pemulihan ekonomi mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup masif di tahun 2021
• Program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan dalam APBN efektif menurunkan tingkat kemiskinan kembali ke level single digit
menjadi 9,71% per September 2021, menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat yang telah terjadi di masa prapandemi
Kebijakan pemerintah akan terus konsisten mendorong pertumbuhan yg inklusif dengan mengakselerasi pemulihan kesejahteraan, kh ususnya
dari sisi penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal serta pembangunan kualitas sumber daya manusia
Lapangan kerja baru yang
tercipta di masa pemulihan
ekonomi (Agt 20 – Agt 21):
2,6 juta lapangan
kerja baru
Penurunan TPT :
0,58 p.p
0,67 jt orang
7

1,926.9
1,532.4
0
400
800
1200
1600
2000
J-20
M-20
M-20
J-20
S-20
N-20
J-21
M-21
M-21
J-21
S-21
N-21
J-22
M-22
CPO (US$/Ton)
1,294.0
984.5
400
600
800
1000
1200
1400
J-20
M-20
M-20
J-20
S-20
N-20
J-21
M-21
M-21
J-21
S-21
N-21
J-22
M-22
Wheat (US$/Bushels
762.5
726.3
300
450
600
750
900
J-20
M-20
M-20
J-20
S-20
N-20
J-21
M-21
M-21
J-21
S-21
N-21
J-22
M-22
Corn (US$/Bushels)
133.9
105.7
0
20
40
60
80
100
120
140
160
J-20
M-20
M-20
J-20
S-20
N-20
J-21
M-21
M-21
J-21
S-21
N-21
J-22
M-22
Brent (US$/barrel)
5.7
2
3
4
5
6
J-20
M-20
M-20
J-20
S-20
N-20
J-21
M-21
M-21
J-21
S-21
N-21
J-22
M-22
Natural Gas (US$/MMBtu)
440.0
260.0
0
100
200
300
400
500
J-20 M-20 M-20 J-20 S-20 N-20 J-21 M-21 M-21 J-21 S-21 N-21 J-22 M-22
Batu Bara (US$/Metric Ton)
KONFLIK RUSIA – UKRAINA TELAH MENDORONG KENAIKAN SIGNIFIKAN PADA HARGA KOMODITAS
Kenaikan yang tajam terjadi khususnya pada harga komoditas energi dan pangan
Sumber: Bloomberg, Data per 1 April, diolah
Ytd
62,3%
Ytd
52,6%
Ytd
36,4%
Ytd
23,0%
Ytd
27,2%
Ytd
23,5%
8

• Efektivitas UU HPP (tax ratio naik);
• Optimalisasi PNBP, melalui
Reformasi pengelolaan aset yang
produktif dan inovasi layanan
• Efisien dan Produktif
• Fokus untuk human capital, physical
capital, institutional reform, adaptasi
dimasa endemi
• Antisipasi uncertainty
• Pengendalian risiko utang
• Meningkatkan peran Swasta, BUMN,
BLU, SWF, SMV (Pembiayaan inovatif)
MOBILISASI
PENDAPATAN
SPENDING BETTER
PEMBIAYAAN INOVATIF
& SUSTAINABLE
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2023 UNTUK MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN
KUALITAS
SDM
INFRASTRUKTUR REFORMASI
BIROKRASI
REVITALISASI
INDUSTRI
EKONOMI
HIJAU
Konsolidasi Fiskal Berkualitas (amanat UU 2/2020)
ALOKASI DISTRIBUSI STABILISASI
Penguatan Peran APBN Sesuai Fungsi Dasarnya
(pasal 3 ayat 4 UU Nomor 17 Tahun 2003)

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PRIORITAS
Peningkatan
Kualitas
SDM
Infrastruktur
infrastruktur dasar (perumahan, air minum, sanitasi) dan infrastruktur pendukung transformasi
ekonomi (ICT, energi, konektivitas, IKN)
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS NASIONAL DILAKUKAN MELALUI
PENGUATAN EFEKTIVITAS ANGGARAN PRIORITAS
Fokus anggaran prioritas pada SDM, infrastruktur, dan reformasi birokrasi
Mendukung
Transformasi
Sistem Kesehatan
Meningkatkan
Kualitas
Pendidikan
Akselerasi
Reformasi
Perlinsos
penguatan preventif dan promotif, mendorong kemandirian industri
sektor kesehatan, serta penguatan health security preparedness
penguatan PAUD, sarpras, link & match, akses pendidikan, dan
kompetensi guru
penyempurnaan perlinsos sepanjang hayat (bansos lansia dan konsesi
disabilitas), perlinsos adaptif, serta perlinsos pemberdayaan
Regulasi & Insentif
Reformasi Birokrasi
Menciptakan birokrasi yang berintegritas dan efisien: Inovasi layanan publik digital, right sizing (organisasi dan ASN), reformasi
pensiun untuk produktivitas dan integritas ASN, reward and punishment
Revitalisasi Industri Pengembangan industri yang bernilai tambah tinggi, hilirisasi lanjutan, dan penguatan basis ekspor nasional
Pengembangan
Ekonomi Hijau
Pembangunan Ekonomi Hijau: adaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, pengembangan pembiayaan berkelanjutan

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
PENGUATAN KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KE DEPAN

REFORMASI DESFIS MELALUI UU HKPD
12
1. MENGUATKAN SISTEM PERPAJAKAN DAERAH
• Mendorong kemudahan berusaha di daerah
• Mengurangi retribusi atas layanan wajib
• Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan
Kab/Kota
• Basis pajak baru (sinergi Pajak Pusat - Daerah)
3. MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH
• Penguatan disiplin & sinergi belanja daerah
• Peningkatan kapasitas SDM Daerah
• Penguatan pengawasan internal di daerah
• TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan publik
2. MEMINIMUMKAN KETIMPANGAN VERTIKAL &
HORIZONTAL
4. HARMONISASI BELANJA PUSAT DAN DAERAH
• Reformulasi DAU agar lebih presisi & memperhatikan
karakteristik daerah
• Pengalokasian DBH yang memperhatikan kinerja & eksternalitas
pada daerah nonpenghasil, serta perluasan jenis DBH (DBH
Sawit)
• DAK yang fokus untuk prioritas nasional
• Integrasi dan pengelolaan TKD berbasis kinerja
• Perluasan skema pembiayaan daerah secara terkendali dan
hati-hati.
• Pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas
• Desain TKD yang dapat berfungsi sebagai counter-
cyclical policy
• Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat & Daerah
• Pengendalian defisit APBD
• Refocusing APBD dalam kondisi tertentu
• Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi
• Penguatan monitoring dan evaluasi
Mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang
transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di
seluruh pelosok NKRI
STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN

APBD agar lebih focus pada kegiatan
yang mendukung aksesibilitas bidang
Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur,
dan ekonomi.
4
STRATEGI PELAKSANAAN FISKAL 2023 DI DAERAH
Penguatan koordinasi antar level
pemerintahan agar pemanfaatan
berbagai jenis dana lebih tepat sasaran,
efektif, efisien, dan akuntabel
Peningkatan kualitas dan integritas SDM
Pengelola Keuangan Daerah termasuk
APIP Daerah
1
3
5
Sinergi pendanaan antara pusat,
provinsi dengan kab/kota dan sumber
pendanaan lainnya untuk membiayai
program strategis bersama
2
Optimalisasi potensi dan
meningkatkan kinerja PAD sebagai
wujud kemandirian daerah
Percepatan eksekusi anggaran sebagai
stimulus pertumbuhan ekonomi di
daerah 6
13

DUKUNGAN APBN DAN TRANSFER KE DAERAH

DUKUNGAN APBN SE-KALIMANTAN TA 2022
PENDIDIKAN
ANGGARAN INFRASTRUKTUR DAN SDG’S
KESEHATAN
BELANJA K/L Rp258,55 M, a.l.
Kemenkes - Program Pengawasan Obat dan Makanan (Rp110,21 M)
TKD Rp2.756,26 M
DAK Fisik, DAK Non Fisik (BOK dan BOKB)
UMKM, KETENAGAKERJAAN, KEMISKINAN
BELANJA K/L Rp223,72 M, a.l.
Kementan - Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi
Ternak (Rp48,89 M)
TKD Rp379,15 M
DAK Fisik, DAK Non Fisik (Ketahanan Pangan, Fasilitasi Penanaman Modal,
dan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM)
BELANJA K/L Rp10.773,77 M, a.l.
KemenPUPR - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
(Rp7.932,67 M)
TKD Rp2.169,24 M
DAK Fisik
BELANJA K/L Rp1.533,39 M, a.l
Kemendikbudristek - Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi
Vokasi (Rp1.072,41 M)
TKD Rp10.535,85 M
DAK Fisik, DAK Non Fisik (TPG & TKG, Tamsil, BOS, BOP PAUD,
BOP Pendidikan Kesetaraan Operasional Museum & Taman Budaya)
HIBAH KE DAERAH
Hibah Pertanian
Hibah Air Minum
Hibah Sanitasi
Hibah Jalan
TAHUN 2022 Rp217,26
miliar
PINJAMAN PEN DAERAH
TAHUN 2020 Rp194,44 miliar
Kota Singkawang
Peruntukan: Jalan, Tebing Saluran Sungai,
Sekolah
TAHUN 2021
Kab. Bengkayang Rp250 miliar
Kab Tabalong Rp120 miliar
Kota Palngkaraya Rp130 miliar
Peruntukan: Jalan & Jembatan, SDA
TOTAL Rp694,44 miliar
15

REALISASI TKD REGIONAL KALIMANTAN (PER 12 MEI 2022)
*) Data per 12 Mei 2022
 Realisasi TKD 2021 yang disalurkan ke regional
Kalimantan sampai dengan 31 Desember 2021
adalah sebesar Rp83.027,48 miliar (98,9%),
sedangkan realisasi per Provinsi secara
agregat adalah sbb:
 se-Prov. Kalimantan Barat sebesar
Rp20.189,62 miliar (98,5%).
 se-Prov. Kalimantan Selatan sebesar
Rp17.115,82 miliar (98,8%)
 se-Prov. Kalimantan Tengah sebesar
Rp17.492,85 miliar (99,5%)
 se-Prov. Kalimantan Timur sebesar
Rp21.239,79 miliar (98,7%)
 se-Prov. Kalimantan Utara sebesar Rp6.989,40
miliar (99,1%)
 Realisasi TKD 2022 yang disalurkan ke-Provinsi
secara agregat di regional Kalimantan sampai
dengan tanggal 12 Mei 2022 secara agregat
adalah sbb:
 se-Prov. Kalimantan Barat sebesar Rp6.249,15
miliar dari total pagu Rp18.357,38 miliar
(34,0%).
 se-Prov. Kalimantan Selatan sebesar
Rp6.169,66 miliar dari total pagu
Rp16.893,37 miliar (36,5%)
 se-Prov. Kalimantan Tengah sebesar
Rp5.328,51 miliar dari total pagu
Rp15.987,62 miliar (33,3%)
 se-Prov. Kalimantan Timur sebesar Rp6.251,29
20,493.2
17,316.2
17,575.7
21,530.4
7,055.1
83,970.6
18,357.4
16,893.4
15,987.6
20,056.7
6,239.8
77,534.9
98.5% 98.8% 99.5% 98.7% 99.1% 98.9%
34.0%
36.5%
33.3%
31.2%
33.7% 33.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.0
10,000.0
20,000.0
30,000.0
40,000.0
50,000.0
60,000.0
70,000.0
80,000.0
90,000.0
Provinsi Kalimantan
Barat
Provinsi Kalimantan
Selatan
Provinsi Kalimantan
Tengah
Provinsi Kalimantan
Timur
Provinsi Kalimantan
Utara
Regional Kalimantan
Miliar
Rupiah
Alokasi dan Realisasi TKD Regional Kalimantan
Tahun 2021 dan 2022
alokasi 2021 alokasi 2022 % realisasi 2021 % realisasi 2022
16

KEM PPKF dan RKP 2023
KEM PPKF
1. Peningkatan kualitas SDM melalui dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan,
akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas pendidikan;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas
produksi dan daya saing;
3. Reformasi birokrasi untuk mendukung adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien;
4. Revitalisasi industri yang mendorong produktivitas dan daya saing;
5. Pengembangan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT,
transisi energi, dan pengembangan pembiayaan berkelanjutan.
RKP
a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
b. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan Pendidikan;
c. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
d. Mendorong pemulihan dunia usaha
e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
g. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi;
h. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Tema: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Usulan Tema 2023
1. Tematik Pembangunan
Manusia (1, b)
2. Tematik Ketahanan Pangan
(2, a)
3. Tematik Ekonomi Inklusif
dan Berkelanjutan (5, d)
4. Tematik Sarana Prasarana
Dasar dan Konektivitas (2, g)
17

01
02
03
04
07
06
05
Nomenklatur DID  Insentif Fiskal Daerah
insentif fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan
kriteria tertentu.
Dana Desa
Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap
tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti mendorong penangangan
kemiskinan ekstrem, kesehatan termasuk stunting, dan ketahanan pangan
dan hewani
DAU
Pengalokasian DAU mempertimbangkan karakteristik
wilayah serta kebutuhan dasar penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka meningkatkan performa
pelayanan dasar publik
Dana Otsus dan Dana Keistimewaan
Pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan dilaksanakan
berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana
pembangunan jangka menengah nasional dan rencana
pembangunan jangka menegah daerah serta target kinerja
DBH
• Penganggaran DBH berdasarkan realisasi penerimaan
tahun sebelumnya (T-1), dan Pengalokasian berdasarkan
kinerja dari DBH yang terkait.
Penguatan pengelolaan TKD jangka menengah untuk menjawab tantangan dinamika desentralisasi fiskal, isu strategis nasional
.
DAK Fisik
DAK Fisik diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik serta
mendukung pemulihan ekonomi nasional termasuk penyerapan
tenaga kerja serta meningkatkan sinergi dengan belanjaK/L
KEBIJAKAN TKD 2023
DAK Nonfisik
melanjutkan penguatan fokus pada kegiatan yg berdampak langsung
pada pertumbuhan ekonomi, pengalokasian dengan unit cost majemuk
untuk dana BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, dan
perluasan target output Tunjangan Guru
18

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
INDONESIA
PEMBENTUKAN IKN

LANDASAN HUKUM DAN KEKHUSUSAN IKN
1. RUU Ibu Kota Negara telah disetujui oleh DPR RI menjadi Undang-Undang melalui Rapat Paripurna DPR RI
pada tanggal 18 Januari 2022 dan sudah dilakukan penetapan dan pengundangan menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
2. Dasar hukum pembentukan UU IKN : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (1),
Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah Pemerintahan Daerah Khusus IKN (PDK IKN) setingkat Provinsi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Khusus IKN yang disebut sebagai Otorita IKN.
4. PDK IKN memiliki beberapa kekhususan antara lain:
a. Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden untuk masa
jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali;
b. Merupakan Pemerintahan Daerah Khusus setingkat Provinsi yang tidak memiliki DPRD sehingga Dapil
Nasional dalam Pemilu hanya untuk Pilpres dan Pileg DPR-DPD;
c. Pengelolaan keuangan di IKN menggunakan format “dikuasakan” dari Presiden kepada Kepala Otorita IKN
yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang seperti K/L lainnya;
d. Otorita IKN berkedudukan seperti K/L yang dapat melakukan pemungutan:
1) pajak khusus dan/atau pungutan khusus IKN yang berasal dari PDRD yang ditetapkan dengan peraturan
Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.
2) PNBP.
20

1
Sumber pendanaan dari APBN dan/atau Sumber Lain yang Sah digunakan untuk
kegiatan:
a. persiapan, pembangunan, pemindahan; dan
b. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.
2
Otorita IKN dapat melakukan pemungutan:
a. pajak khusus dan/atau pungutan khusus IKN yang berasal dari PDRD sebagaimana
diatur dalam UU HKPD yang diberlakukan secara mutatis mutandis dengan
peraturan Otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR.
b. PNBP.
3
Format pokok-pokok pengaturan sumber dan skema pendanaan:
a. berpedoman pada ketentuan mengenai sumber dan skema pendanaan yang diatur
dalam Pasal 24 dan Lampiran II UU IKN (Rencana Induk Bab IV Huruf B);
b. dielaborasi dengan memperhatikan kekhususan IKN termasuk antisipasi
perkembangan ke depan; dan
c. dapat merujuk pada regulasi eksisting yang relevan dan dapat diberikan tambahan
fleksibilitas sepanjang dalam koridor keuangan negara.
II. SUMBER DAN SKEMA PENDANAAN
21

KPBU
Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan
dengan beberapa skema di antaranya:
a. KPBU tarif (user payment);
b. KPBU availability payment.
APBN
dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/ataupembiayaan.
SKEMA PENDANAAN IKN
Swasta Murni
4
Dukungan Pendanaan/Pembiayaan Internasional
5
Pendanaan Lainnya (Creative Financing) seperti CrowdFunding Dan Dana Dari Filantropi
6
dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara
lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan
cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian danatalangan;
Partisipasi Badan Usaha Yang Seluruh Atau Sebagian Modalnya Dimiliki Negara Termasuk Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
3
Skema swasta murni merupakan investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2
1
22

T E R I M A K A S I H
INDONESIA
Jalan Dr. Wahidin no. 1, Senen. Jakarta Pusat 10710

Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx

Similar to Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Tayang Musrenbang Regional Kalimantan edit 18052022.pptx

Editor's Notes