Penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. PK Guru menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional dan memberikan layanan pendidikan berkualitas. Hasil PK Guru digunakan untuk mengembangkan kompetensi guru dan memberikan nilai prestasi kerja untuk pengembangan karirnya.
4. 1. PETA REGULASI GURU
4
UNDANG-
UNDANG
PERATURAN
PEMERINTAH
SKB
KEMENTERIAN
PERMENDIKNAS/KEP MENDIKNAS
1. UU No. 14
Tahun 2005
tentang Guru
dan Dosen
2. UU NO 20
Tahun 2003
tentang Sistem
Pendidikan
Nasional
1. PP No. 19 tahun
2005 tentang
Standar Nasional
Pendidikan
2. PP No. 74 tahun
2008 tentang Guru
3. PP No. 41 Tahun
2009 tentang
Tunjanga Profesi
Guru dan Dosen,
Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen,
serta Tunjangan
Kehormatan
Profesor, tanggal 8
Juni 2009
4. Perpres No. 52
tahun 2009
tentang Tambahan
Pengahasilan Guru
1. Surat Edaran
Bersama Sekretaris
Jenderal
Departemen Agama
dan Direktur
Jenderal PMPTK
Nomor
SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2
007 tanggal 7
Agustus 2007
2. Surat Keputusan
Bersama (SKB)
antara Mendiknas
dan Ka. BKN No
03/V/PB/2010 dan
No.14/2010 tentang
Jabatan Fungsional
Guru dan Angka
Kreditnya;
1. Kep Mendiknas No. 129a/U/2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
2. Permendiknas No. 16 tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
3. Kep Mendiknas No. 056/P/2007 tentang
Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru,
tanggal 13 Juli 2007
4. Permendiknas No. 36 tahun 2007 tentang
Penyaluran Tunjangan Profesi Guru tanggal 13
November 2007
5. Permendiknas No 58 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1)
Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan , tanggal
7 OKtober 2008
6. Permendiknas No 72 Tahun 2008 tentang
Tunjangan profesi Guru Bagi Guru Tetap Bukan
Pegawai Negeri Sipil yang belum Memiliki Jabatan
Fungsional Guru, tanggal 1 Desember 2008
7. Permenegpan No. 16 Th.2009 pengganti
Permenegpan No. 84 Th. 1993, tentang Jabatan
Fungsional Guru, dan Angka Kreditnya
8. Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang Program
Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan tanggal 2
Maret 2009
9. Kep Mendiknas No. 018/P/2009 tentang
Penetapan Lembaga Pendiidikan Tenaga
5. BADAN PSDMP DAN PMP - KEMDIKBUD
Lanjutan:
PET
AREG
UL
A
SIGURU
4
UNDA
NG
-UNDA
NG PERA
T
UR
A
N
PEME
RINT
A
H
SKBKEMENT
E
RIA
N PERME
NDIK
NA
S/ K
E
PMENDIK
NA
S
10. KepMendiknas No. 022/ P/ 2009tentangPenetapan
PerguruanTinggi Penyelenggara Sertifikasi G
urubagi G
uru
DalamJabatantanggal 13April 2009
11. Permendiknas No. 39 T
ahun2009tentangPemenuhan
bebankerjaG
urudanPengawas SatuanPendidikan tanggal
30Juni 2009
12. PenerbitanPermendiknas No.7 T
h. 2010,tentang
Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan
Peningkatan Kesejahteraan G
uru, KepalaSekolah /
Madrasah, danPengawas di Kawasan Perbatasan danPulau
Kecil T
erluar;
13. Permendiknas No.27 T
h.2010 tentangProgramInduksi
14. Permendiknas No.28 T
h.2010tentangPenugasan G
uru
menjadi KepalaSekolah
15. Permendiknas No. …
. T
h2010tentangJuknis Jabatan
Fungsional G
urudanAngka Kreditnya.
16. Permendiknas No. 22 T
h. 2010tentang Penetapan
InpassingJabatanFungsional G
uruBukan PNSdanAngka
Kreditnya(Perbaikan Permendiknas No. 47T
h2007)
17. PedomanPenilaian KinerjaG
uru
18. PedomanPengembangan Keprofesian G
uruBerkelanjutan
19. PedomanPenelitian Karya Ilmiah
20. PedomanPengembangan Diri / KaryaInovatif / Penuliasan
KaryaIlmiah
21. PedomanPenilaian KaryaIlmiah
22. PedomanPenyelenggaraan Diklat C
alonTimPenilai Angka
Kredit JabatanFungsional G
uru.
6. UJI
KOMPETENSI
PKB
DIKLAT
PENGEMBANGAN
GURU
PROFESIONAL
1. KENAIKAN PANGKAT/
JABATAN
2. PROMOSI
PK
INTERNALLY &
EKSTERNALLY DRIVEN
DIKLAT DS INFORMAL
DIKLAT DASAR
FORMAL/
DIKLAT LANJUTAN
(DIKLAT FUNGSIONAL
DAN KEGIATAN
KOLEKTIF GURU)
SM : Standar Minimal
PKB : Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan
PK : Penilaian Kinerja
ANGKA KREDIT
UJIAN
TL
L
STAGE
1
STAGE
2
TUNJANGAN
PROFESI
N < SM
N ≥ SM
NPK < SM
NPK ≥ SM
BADAN PSDMPK DAN PMP
8. Penilaian kinerja guru merupakan penilaian dari tiap butir
kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.
(PermennegPAN & RB No. 16/2009)
PK Guru menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya
secara profesional
PK Guru menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan
oleh guru adalah berkualitas
BADAN PSDMPK DAN PMP
9. Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk
mengembangkan potensi dan karirnya
Sebagai acuan bagi sekolah untuk
merencanakan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB Guru)
Merupakan dasar untuk memberikan nilai
prestasi kerja guru dalam rangka
pengembangan karir guru sesuai
Permennegpan & RB No.16/2009
BADAN PSDMPK DAN PMP
10. Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior
(guru pembina) yang kompeten, telah mengikuti pelatihan
penilaian dan ditunjuk oleh kepala sekolah
Dimungkinkan pengawas mensupervisi kegiatan penilaian
kinerja di sekolah
Penilaian kinerja dilakukan sekali dalam rentang 2
semester (pada akhir tahun anggaran)
Penilaian kinerja ditekankan pada pelaksanaan tugas
utama guru yang terkait dengan penguasaan kompetensi
dasar yang harus dimiliki oleh guru.
BADAN PSDMPK DAN PMP
11. BADAN PSDMPK DAN PMP
PK GURU
FORMATIF
PENGEMBANGAN
KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN
PK GURU
SUMATIF
RENTANG WAKTU 2 SEMESTER (1 TAHUN)
AWAL TAHUN ANGGARAN
UNTUK TAHUN
PERTAMA,GURU BARU,
GURU MUTASI
8 MINGGU SEBELMU
AKHIR TAHUN ANGGARAN
12. 1. Pedoman Penilaian Kinerja Guru (Buku 2)
2. Instrumen Penilaian Kinerja Guru
3. Format Penilaian Kinerja (pengumpulan
fakta), untuk
• Guru Kelas/Mata Pelajaran
• Guru BK/Konselor
• Tugas Tambahan
4. Format Perhitungan Angka Kredit PK Guru
BADAN PSDMPK DAN PMP
13. TUGAS UTAMA GURU
1.Perencanaan PBM
2.Pelaksanaan PBM
3.Penilaian PBM
BADAN PSDMPK DAN PMP
1. Pedagogik
2. Kepribadian
3. Sosial
4. Profesional
PKB GURU
PENDIDIKAN
INDIKATOR
KINERJA
14. keg. sebelum
pengamatan
keg. selama
pengamatan di
atau luar kelas
keg. setelah
pengamatan
PENGUMPULAN FAKTA
(fakta dari: studi dokumen, diskusi, proses
pembelajaran/pembimbingan, wawancara kolega,
siswa, orang tua)
PEMANTAUAN
PENGAMATAN
PERSIAPAN
PENILAI MEMAHAMI:
Pedoman PK Guru
Instrumen PK Guru
Indikator kinerja guru
Nilai PK Guru
CATATAN HASIL:
Pengamatan dan/atau/
pemantauan
penetapan hasil butir
penilaian indikator
pemberian nilai 1,2,3, dan
4 pada indikator kinerja
guru dan
penilai
setuju
Laporan hasil
PK Guru
15. PK Guru berfungsi untuk menilai kemampuan
guru dalam menerapkan semua kompetensi
yang diperlukan pada proses pembelajaran,
pembimbingan atau pelaksanaan tugas
tambahan yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah.
Hasil penilaian Kinerja Guru pada akhir semester
berikutnya digunakan untuk melihat peningkatan
kompetensi dan memberikan nilai kinerja guru
BADAN PSDMPK DAN PMP
18. 91 100
Amat
baik
76 90 Baik
61 75 Cukup
51 60 Sedang
≤50 Kurang
Untuk hasil PK =44,
maka, Nilai PK Guru
(dalam skala 100)
= 44/56 x 100 = 78,57
Permennegpan & RB No.16/2009
KONVERSI NILAI KINERJA
125%
100%
75%
50%
25%
dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan per
Contoh hasil
Penilaian Kinerja
Format Penilaian
Excel
19. NILAI DAN SEBUTAN
HASIL PENILAIAN KINERJA
(Permenegpan dan RB No.16/2009 pasal 15)
a 91 100 Amat baik
b 76 90 Baik
c 61 75 Cukup
d 51 60 Sedang
e ≤50 Kurang
Program
Peningkatan
Kompetensi
(Under
Performance
System)
Sasaran
Kinerja
(Pengemban
Keperofesian
Berkelanjutan)
21. Amat baik {43×(24/24)×125%}/4 13,44
Baik {43×(24/24)×100%}/4 10,75
Cukup {43×(24/24)×75%}/4 8,06
Sedang {43×(24/24)×50%}/4 5,38
Kurang {43×(24/24)×25%}/4 2,69
43
Bagi Guru Pertama Gol III/b dengan predikat:
22. ………………………………….., ………………..
Guru yang dinilai Penilai Kepala Sekolah
(…………………………) (……………………………) (………………………………)
FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU
Nilai PK GURU (Pembelajaran)
44
Konversi nilai PK GURU ke dalam skala 0 – 100 sesuai
Permenneg PAN & RB No. 16 Tahun 2009
78,57
Berdasarkan hasil konversi ke dalam skala nilai sesuai
dengan peraturan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebutan
dan prosentase angka kreditnya
Baik
Perolehan angka kredit (pembelajaran) yang dihitung
berdasarkan rumus
Angka Kredit per tahun =
(AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK
4
10,75
100
tertinggi
GURU
PK
Nilai
GURU
PK
Nilai
(100)
GURU
PK
Nilai
23. PERMENEGPAN DAN RB 16/2009
UNSUR UTAMA
(Min. 90%)
PENDIDIKAN
PEMBELAJARAN
(PKG)
PKB
Pengembangan
Diri
Karya
Ilmiah/Inovatif
UNSUR PENUNJANG
(Max. 10%)
Ijasah tambahan,
tanda jasa, dsb
Guru Utama
Gol. IVd, IVe
Guru Madya
Gol. IVa, IVb, IVc
Guru Muda
Gol. IIIc, IIId
Guru Pertama
Gol. IIIa, IIIb AK. 100
AK. 150
AK. 200
AK. 300
AK. 550
AK. 700
AK. 400
AK. 850
AK. 1050
BADAN PSDMPK DAN PMP
24. GURU PERTAMA (III/a, III/b)
GURU MUDA (III/c, III/d)
GURU MADYA (IV/a, IV/b, IV/c)
GURU UTAMA (IV/d, IV/e)
PROGRAM INDUKSI
GURU S1/D-IV BERSERTIFIKAT
PKB fokus pada
peningkatan
kompetensi guru
PKB fokus pada
peningkatan prestasi
peserta didik dan
pengelolaan sekolah
PKB fokus pada
pengembangan
sekolah
PKB fokus pada
pengembangan
profesi
Tahap
Pengembangan
Karir Guru
BADAN PSDMPK DAN PMP
25. S A N K S I
(pelanggaran terhadap Permenneg PAN 7 RB No.16/2009
1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas
utama, beban mengajar (24 – 40 jam tatap muka atau
membimbing 150 – 250 konseli), dan tidak mendapat
pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional dihilangkan
haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan
fungsional, dan maslahat tambahan.
2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit
(PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai
Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi,
tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang
pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan
mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut.
3. Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional. Back
uu Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
uu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
pp Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Pp Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
Permenegpan dan rb Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
Peraturan Bersama mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
Permendiknas Nomor 38 Tahun 2010 tentang penyesuaian jabatan fungsional guru
Pada tahap (stage) 1, Diklat Dasar mempunyai tujuan utama untuk memperbaiki kompetensi dasar tentang penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu (kompetensi profesional) serta pengetahuan tentang model-model pembelajaran (kompetensi pedagogik) bagi guru kelas/mata pelajaran. Adapun diklat dasar bagi guru bimbingan konseling (BK)/Konselor untuk memperbaiki kompetensi profesional dan pedagogik. Oleh karena itu, bagi guru yang memperoleh nilai uji kompetensi di bawah standar (N < SM) wajib mengikuti diklat dasar (formal atau informal) sampai dengan memperoleh nilai standar atau di atas standar minimum (N < SM). Sedangkan bagi guru yang telah memperoleh nilai kompetensi standar atau di atas standar minimum (N ≥ SM) dapat langsung mengikuti penilaian kinerja guru tanpa harus mengikuti diklat dasar.
Pelaksanaan diklat dasar dapat dilakukan secara formal maupun informal didasarkan pada hasil uji kompetensi, aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Diklat dasar formal dilaksanakan oleh pemerintah pada lemaga-lembaga diklat yang ditetapkan (LPMP, PPPPTK, dsb) dan Diklat dasar informal dilaksanakan antara lain melalui media teknologi informatika (sistem online), offline, modul dan sebagainya.
Guru peserta diklat formal yang memperoleh nilai kompetensi standar atau di atas standar (berdasarkan ujian diklat) dapat langsung mengikuti Penilaian Kinerja Guru. Sedangkan, bagi guru yang mengikuti diklat dasar informal (sistem on-line, offline, atau belajar mandiri melalui modul, dll) diwajibkan mengikuti uji kompetensi lagi. Jika hasil ujian yang bersangkutan telah mencapai nilai standar atau di atas standar (N ≥ SM) maka dia dapat langsung mengikuti pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru.
PK guru untuk mengukur kompetensi yang dimiliki guru, PKB Guru untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi guru. Dampaknya adalah angka kredit.
a.) Sebelum Pengamatan dan/ atau Pemantauan
Lakukan pertemuan awal antara penilai kinerja guru dengan guru yang akan dinilai. Guru kelas/mata pelajaran harus menyerahkan perangkat pembelajaran antara lain; Program Tahunan, Program Semester, Silabus, RPP, Bahan Ajar, Lembar Kerja Siswa, Instrumen Penilaian, Nilai Hasil Belajar, Analisis Penilaian Hasil Belajar, Program Tindak Lanjut (Remedial dan Pengayaan) dan Daftar Nama Peserta Didik.
b.)Selama Pengamatan (Pengamatan terhadap guru kelas/mata pelajaran )
Pastikan guru yang akan dinilai membawa perangkat pembelajaran (RPP, Daftar Nama Peserta Didik, Daftar Nilai, Buku Pegangan Guru, Media Pembelajaran, dan Instrumen Evaluasi, dsb)
Lakukan pengamatan proses pembelajaran di dalam dan/atau di luar kelas dan catat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru.
Gunakan instrumen penilaian kinerja guru pembelajaran untuk menetapkan ketercapaian/keterlaksanaan semua indikator secara valid, reliabel, dan konsisten tentang hasil penilaian kinerja guru mata pelajaran/kelas, pengamatan dimungkinkan dapat dilakukan lebih dari satu kali.
c) Setelah Pengamatan
Setelah pengamatan dan atau pemantauan pembelajaran/pembimbingan, penilai dapat melakukan, antara lain.
Lakukan pertemuan antara penilai dan guru yang dinilai untuk mengklarifikasi beberapa aspek yang masih diragukan dan menyepakati program tindak lanjut dari hasil pengamatan/pemantauan
Catat semua hasil pertemuan pada instrumen penilaian kinerja guru.
Jika penilai merasa belum cukup bukti untuk menentukan skor/nilai kinerja, maka penilai dapat melakukan pengamatan ulang. Sampaikan kekurangannya kepada guru yang dinilai dan sepakati jadwal pelaksanaan pengamatan ulang.