DUPAK HASJFHAJFH

2. 1. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS
2. PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS
3. PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG GURU
DAN ANGKA KREDITNYA
4. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR
03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG GURU
DAN ANGKA KREDITNYA
5. PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG GURU
DAN ANGKA KREDITNYA
6. PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA KEMDIKNAS

3. Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989
Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 16 Tahun
2009
Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
sudah 2 kali disempurnakan
Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan

4. Diterbitkan
Diterbitkan

5. Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas
menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka
kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa.
Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas,
kepada:
1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat Guru PembinaTk. I,
golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda,
golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama
Madya, golongan ruang IV/d dan pengangkatan
pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c
dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.

6. kenaikan jabatan/pangkat:
Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru
Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;
Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi
Guru Pratama Tk. I, golongan ruang III/b
sampai dengan Guru Pembina Tk. I, golongan
ruang IV/b bagi Guru pada Sekolah Indonesia
di luar negeri;dan
pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk.
I, golongan ruang IV/b ke atas.

7. tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat
fungsional ybs oleh karena itu
anggota tim penilai harus benar-benar
kompeten bekerja secara profesional
cermat – teliti – obyektif – total – dan
memiliki komitmen yang tinggi
digunakan untuk salah satu syarat
~ Pengangkatan
~ Kenaikan pangkat
~ Kenaikan Jabatan
7
PENETAPAN ANGKA KREDIT

8. PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional PNS menyatakan
bahwa Pejabat Fungsional dapat naik
jabatan dan pangkat apabila
memenuhi sejumlah angka kredit
yang dipersyaratkan disamping
persyaratan lain sesuai dengan
ketentuan.

9. Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB
No 16 Tahun 2009:
Angka Kredit adalah:
“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan
karier kepangkatan dan jabatannya”.
Angka kredit merupakan representasi Prestasi
Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
Dengan demikian, guru yang berprestasi
dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.

10. Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka
kredit, Guru wajib mencatat dan
menginventarisasikan seluruh kegiatan yang
dilakukan.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan
pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

11. Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e
di lingkungan instansi pusat dan daerah;
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e
yang diperbantukan pada SILN
Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kementerian Agama
Guru Muda, III/c s.d. III/d
di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.

12. Guru Pertama, III/a s.d. III/b
di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Provinsi
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan Kab/Kota
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a
di lingkungan inst pusat selain Guru SILN
dan Kemenag

13. TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI KEMENAG
TIM PENILAI KANWIL KEMENAG
TIM PENILAI KANTOR
KAB/KOTA KEMENAG

14. TIM PENILAI PROPINSI
TIM PENILAI KAB/KOTA
TIM PENILAI INSTANSI

15. 1. Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari
unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.
2. Susunan keanggotaan Tim Penilai:
a. seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis;
b. seorang wakil Ketua merangkap anggota;
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak
Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.
Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang 2 orang harus dari guru

16. 16
Tim penilai angka kredit
dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja jabatan fungsional GURU
TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU
Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus
lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat
dari Menteri Pendidikan Nasional
Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
a. menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
dan pangkat guru yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerja guru; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian

17. NO UNSUR SUBUNSUR
I Pendidikan A. Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar ( 3)
B. Diklat prajabatan dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)
II Pembelajaran/
Bimbingan &
Tugas Tertentu
A. Melaksanakan proses pembelajaran (1)
B. Melaksanakan proses pembimbingan (1)
C. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah (13)
III Pengemb.
Keprofesian
Berkelanjutan
A. Melaksanakan pengembangan diri (diklat & keg kolektif unt
peningkatan kompetensi) (10)
B. Melaksanakan publikasi ilmiah (23)
C. Melaksanakan karya inovatif (12)
IV Penunjang tugas
Guru
A. Perolehan gelar/ijazah diluar bid yg diampunya (3)
B. Melaksanakan kegiatan yg mendukung tugas guru (9)
C. Perolehan penghargaan/tanda jasa (4)
80 kegiatan

18. 18
 Unsur Utama > 90 %
- Pelatihan Prajabatan
- Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu
- Pengembangan keprofesian berkelanjutan
 Unsur Penunjang < 10 %
- Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan
bidang yang diampunya
- Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru
KOMPOSISI PENILAIAN

19. 1. Kepala Sekolah dibantu guru senior
mencantumkan perkiraan angka kredit guru pada
format DUPAK sesuai dengan bukti prestasi kerja
guru
2. Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir
dilakukan secara berurutan
3. Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya
dan kemudian menandatangani formulir serta
dilengkapi bukti-bukti

20. 4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama
IV/e
KEPALA RA/TK,
MA/SD,MTs/SLTP,
MA/SLTA, SLB
KA. BKD
PROPINSI/KAB/KOTA
Dengan Tembusan:
1. Kadisdik Prop
2. Kadisdik Kab/kota
MENDIKNAS
U.p. Sekretaris
Tim Penilai Pusat
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. SK pembagian tugas guru
Tim penilai
1 SET SAJA

21. SEKRETARIAT
TPP
TIM PENILAI
PUSAT
1
OK
2 SURAT PENGANTAR/
LAPORAN HASIL
PENILAIAN
PAK
UNIT
PENGUSUL
4
PEJABAT
PENETAP
ANGKA
KREDIT
Y
T
3A
3B

22. KEPALA
TKlB,/SDLB,SLTPLB,
SLTALB Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan unsur
utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan terakhir
4. PAK terakhir
5. Surat pembagian tugas
KEPALA BKD
PROPINSI
GUBERNUR /
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PROPINSI

23. KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
KA. BKD
KAB/KOTA
BUPATI/WALIKOTA/
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KAB/KOTA
6. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA

24. KEPALA
PERWAKILAN R.I /
PEJABAT YG
MEMBIDANGI
PENDIDIKAN
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
MENDIKNAS
U.P. SEKRETARIAT TIM
PENILAI PUSAT
7. GURU yang diperbantukan pada SILN
Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e

25. KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
KA. DINAS
PENDIDIKAN
PROPINSI/KAB/KOTA
8. GURU GOLONGAN II
Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009

26. KEPALA
TK,/SD,SLTP,
SLTA, SLB
Berkas
usul
1. Ijazah
2. Bukti fisik pelaks kegiatan
unsur utama dan penunjang
3. SK pangkat/jabatan
terakhir
4. PAK terakhir
PEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN
(PALING RENDAH ES III)
8. GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA
MENTERI
YANG
BERSANGKUTAN

27. Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka
kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi,
berada pada:
1.Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-
LB
2.Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD,
MTs/SMP/SMPLB
3.Ditjen Dikmen untuk Guru MA/SMA dan
MAK/SMK/ SMALB.
Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit
yang menangani pendidik dan tendik pada masing-
masing Ditjen tersebut *).
*) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran
mengenai prosedur pengusulan penilaian prestasi kerja
guru.

28. 1. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan
angka kredit, Guru wajib mencatat dan
menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.
2. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat
lebih tinggi.

29. Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang
dapat dinilai dan mendapat angka kredit
adalah yang diperoleh pada saat periode
penilaian (setelah kenaikan jabatan yang
terakhir),
Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.
• Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat
diajukan pada periode penilaian berikutnya
sepanjang belum pernah dinilai pada
penilaian sebelumnya
29

30. Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
1. Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda
2. Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di luar
Dinas Pendidikan dan Kemenag)
3. Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian Kemenag
bagi guru-guru di lingkungan Kemenag
4. DUPAK
5. Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur utama dan
penunjang
6. Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang
7. SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir
8. PAK terakhir
9. DP3 tahun terakhir
10. Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru dari
kepala sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah
11. Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan penilaiannya
30

31. Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH
selaku atasan langsung:
a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam
melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran
b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM
atau proses BK, setiap akhir semester
c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang
PBM atau bimbingan, yang menjadi
kewenangannya.
d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru
di lingkungannya yang akan naik jabatan/pangkat
e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi guru
ybs. kepada pejabat yang membidangi kepegawaian
di lingkungan Pemda
31

32. Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angka
kredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003
telah dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di 12 LPMP, yaitu:
Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta,
Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan
Kalimantan Selatan,
Berkas usul tidak perlu dikirim ke Kantor
Kemdiknas di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsi
setempat.
32

33. • Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai
• Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang
berkedudukan di daerah
• Pelayanan perolehan angka kredit guru lebih
efisien dan efektif
• Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya
33

35. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU

36.  Tahun 2007
Tingkat keberhasilan sebesar 16%
 Tahun 2008
* Berkas usul yang dinilai 5.603
* Memenuhi syarat 1.385
* Belum memenuhi syarat 4.218
Tingkat keberhasilan 24,71 %
36

37. • Jumlah berkas usul setiap tahun semakin
bertambah banyak jumlahnya
• Tingkat keberhasilan setiap tahun seharusnya
cenderung meningkat
• Guru yang belum memenuhi syarat untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada
umumnya kesulitan untuk memenuhi angka
kredit pengembangan profesi.
37

38. UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA
BELUM DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR
PENGUSULAN YANG BARU, MAKA BERKAS USUL PAK
GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS S.D. GURU UTAMA,
IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITU Jawa Tengah,
Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa
Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan
Selatan, disampaikan kepada:
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
GEDUNG C LANTAI 5
JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA
PUSAT

39. BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU
UTAMA, IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI
PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
AGAR DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA LPMP DI
PROPINSI TERSEBUT SELAKU SEKRETARIAT TIM
PENILAI PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DI
LPMP.
PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA
MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN
PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL
AKAN LEBIH EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP.
PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN
AKHIR TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM
PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TPP.