Mengembangkan Penilaian Hasil Belajar PKnHadi Wahyono
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting diberikan kepada siswa di sekolah. Setelah pembelajaran PKn dilaksanakan, tentunya memerlukan suatu penilaian hasil belajar.
Mengembangkan Penilaian Hasil Belajar PKnHadi Wahyono
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting diberikan kepada siswa di sekolah. Setelah pembelajaran PKn dilaksanakan, tentunya memerlukan suatu penilaian hasil belajar.
1. Perbedaan KTSP dengan Kurikulum 2013
diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Sedangkan implementasinya telah
diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014 di sekolah-sekolah tertentu atau masih terbatas. Dulu
dan sekarang, kita sudah mengenal dengan yang namanya KTSPatau Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan yang mulai diberlakukan sejak tahun ajaran 2007/2008. Kalau kita cermati bersama,
perbedaan paling mendasar antara Kurikulum 2013 dengan KTSP. Dalam KTSP, kegiatan
pengembangan silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan, namun dalam Kurikulum
2013 kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali untuk
mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang
bersangkutan.
Namun dibalik perbedaan yang ada, sebenarnya juga terdapat kesamaan esensi antara Kurikulum
2013 dengan KTSP. Misalnya tentang pendekatan ilmiah (Scientific Approach) yang pada
hakekatnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa mencari pengetahuan bukan
menerima pengetahuan. Pendekatan ini mempunyai esensi yang sama dengan Pendekatan
Keterampilan Proses (PKP). Masalah pendekatan sebenarnya bukan masalah kurikulum, tetapi
masalah implementasi yang tidak jalan di kelas. Bisa jadi pendekatan ilmiah yang diperkenalkan
di Kurikulum 2013 akan bernasib sama dengan pendekatan-pendekatan kurikulum terdahulu bila
guru tidak paham dan tidak bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas.
Berikut ini adalah perbedaan antara Kurikulum 2013 dengan KTSP
No Kurikulum 2013 KTSP
1 SKL (Standar Kompetensi Lulusan) Standar Isi ditentukan terlebih
2. ditentukan terlebih dahulu, melalui
Permendikbud No 54 Tahun 2013.
Setelah itu baru ditentukan Standar Isi,
yang bebentuk Kerangka Dasar
Kurikulum, yang dituangkan dalam
Permendikbud No 67, 68, 69, dan 70
Tahun 2013
dahulu melaui Permendiknas No
22 Tahun 2006. Setelah itu
ditentukan SKL (Standar
Kompetensi Lulusan) melalui
Permendiknas No 23 Tahun 2006
2
Aspek kompetensi lulusan ada
keseimbangan soft skills dan hard skills
yang meliputi aspek kompetensi sikap,
keterampilan, dan pengetahuan
lebih menekankan pada aspek
pengetahuan
3
di jenjang SD Tematik Terpadu untuk
kelas I-VI
di jenjang SD Tematik Terpadu
untuk kelas I-III
4
Jumlah jam pelajaran per minggu lebih
banyak dan jumlah mata pelajaran lebih
sedikit dibanding KTSP
Jumlah jam pelajaran lebih sedikit
dan jumlah mata pelajaran lebih
banyak dibanding Kurikulum 2013
5
Proses pembelajaran setiap tema di
jenjang SD dan semua mata pelajaran di
jenjang SMP/SMA/SMK dilakukan
dengan pendekatan ilmiah (saintific
approach), yaitu standar proses dalam
pembelajaran terdiri dari Mengamati,
Menanya, Mengolah, Menyajikan,
Menyimpulkan, dan Mencipta.
Standar proses dalam
pembelajaran terdiri dari
Eksplorasi, Elaborasi, dan
Konfirmasi
6
TIK (Teknologi Informasi dan
Komunikasi) bukan sebagai mata
pelajaran, melainkan sebagai media
pembelajaran
TIK sebagai mata pelajaran
7
Standar penilaian menggunakan
penilaian otentik, yaitu mengukur semua
kompetensi sikap, keterampilan, dan
pengetahuan berdasarkan proses dan
hasil.
Penilaiannya lebih dominan pada
aspek pengetahuan
8 Pramuka menjadi ekstrakuler wajib
Pramuka bukan ekstrakurikuler
wajib
9
Pemintan (Penjurusan) mulai kelas X
untuk jenjang SMA/MA
Penjurusan mulai kelas XI
10
BK lebih menekankan mengembangkan
potensi siswa
BK lebih pada menyelesaikan
masalah siswa
Nah Bapak Ibu para pendidik, itulah Perbedaan Kurikulum 2013 Dengan KTSP yang bisa
saya sampaikan dalam update kali ini. Semoga tulisan ini bisa menambah wawasan kita bersama.
3. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
PERATURAN PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor.19 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah N0.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 2008 tentangPerubahan Kesepuluh Atas Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2009 tentangPerubahan Kesebelas Atas Peraturan
Pemerintah No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2009
PP Nomor. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
4. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2012
Lampiran Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012
Lampiran Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012
Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KETENAGAAN
Permendiknas RI Nomor. 12 th 2007
Permendiknas RI Nomor. 12 th 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
Permendiknas RI Nomor 13 th 2007
Permendiknas RI Nomor 13 th 2007 tentang Standar Kepala Sekolah
Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboratorium
Sekolah/Madrasah
Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan
Kompetensi Konselor
Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/
Madrasah
Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/
Madrasah
SERTIFIKASI GURU DAN DOSEN
Permendiknas RI Nomor 11 Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan
Permendiknas RI Nomor 17 Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen
5. Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi
Dosen Tahun 2008
Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009
Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
AKREDITASI SEKOLAH
Permendiknas RI No. 29 Tahun 2005
Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah-Madrasah
Permendiknas No. 11 Tahun 2009
Permendiknas No 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SD-MI.
Permendiknas No.12 Tahun 2009
Permendiknas No.12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP-MTs
Permendiknas RI No. 52 Tahun 2008
Permendiknas No. 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMA-MA
8 STANDAR PENDIDIKAN DI SEKOLAH
Permendiknas RI Nomor. 22 Tahun 2006
Permendiknas RI Nomor. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Permendiknas RI No. 23 Tahun 2006
Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007
Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
Permendiknas No 19 Tahun 2007
Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Permendiknas RI Nomor 24 Tahuan 2007
Permendiknas Nomor 24 Tahuan 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah
Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007
Permendiknas RI No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
6. Permendiknas RI No. 40 Tahun 2008
Lampiran Permendiknas RI No. 40 Tahun 2008
Permendiknas RI No. 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasana SMK/MAK
Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009
Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan
LAIN-LAIN
Permendiknas No. 3 tahun 2009
Permendiknas No. 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009.
Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009
Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010
Permen dan Reformasi Birokrasi No. 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Sekolah dan Angka Kreditnya
Permendiknas No. 19 tahun 2010
Permendiknas No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP.
Permendiknas No 17 Tahun 2010
Permendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan
Tinggi
Permendiknas No 20 Tahun 2010
Permendiknas No 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang
Pendidikan