ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2016)

ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta
Nama : Krisna Nurzaman
NIM : 43215010097
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKUILTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2019

i
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI
Yang bertandatangan di bawah ini :
NIM : 43215010097
Program Studi : Akuntansi S1
Menyatakan bahwa skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri apabila saya
mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan skripsi ini
apabila terbukti melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Jakarta, 22 Oktober 2018
Krisna Nurzaman
NIM :43215010097

ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NIM : 43215010097
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : “ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG
MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2017)”
Tanggal Ujian Skripsi :
Disahkan Oleh :
Pembimbing, Ketua Penguji Skripsi
Lawe Anasta, SE., MS.AK., CIBA., CBV ., CSP Dra. Nurlis, AK., M.,Si., CA
Tanggal : Tanggal :
Dekan, Ketua Program Studi,
Dr. Harnovinsah, M.Si., Ak., CA., CIPSAS,CMA,CSRS Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si
Tanggal : Tanggal :

iii
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah menganalisis dan memberikan diskripsi hal-hal
yang menyebabkan pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan UU
No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),Kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku,Efektifitas Sistem Pengendalian
Internal (SPI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan
acuan peraturan pemerintah yang ada. Penelitian ini dengan menggunakan data
sekunder sumber data yang di peroleh dari kantor pusat BPKRI. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori judgement.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini Wajar Dengan Pengecualian
dari BPKRI yang diberikan kepada LKPD Kabupaten Rejang Lebong dan Kota
Bengkulu, disebabkan adanya temuan kasus Ketidakefektifan SPI dengan temuan
tertingi yaitu, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang
berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan,ketidakhematan,ketidakefisienan administrasi dan ketidakefektifan.
Ditemukan beberapa kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD
Kabupaten Rejang Lebong Dan Kota Bengkulu dengan SAP, yaitu
ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02,
PSAP No.4 CALK, PSAP No.5 Akuntansi Persediaan,PSAP No.6 Investasi,PSAP
No.9 Akuntansi Kewajiban PSAP No.10 Koreksi keslahanLaporan Realisasi
Anggaran dan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Penyebab Kabupaten Rejang
Lebong dan Kota Bengkulu belum memperoleh opini WTP adalah lemahnya
kualitas SDM yang menjalankan siklus keuangan daerah. Terbatasnya sarana dan
prasarana yang ada,Rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti.
Kata Kunci : Analisis Opini BPK, Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

iv
ABSTRACT
The purpose of the study was to analyze and provide descriptions of the
things that led to BPK opinion on the Local Government Financial Statements
(LKPD) in the Districts and Cities in Bengkulu Province. Based on Law No.15 of
2004 concerning Examination of Management and Responsibility of State Finance,
BPK opinion is given based on the general criteria of Conformity with Government
Accounting Standards (SAP), Compliance with applicable laws and regulations,
Effectiveness of Internal Control Systems (SPI). This study uses descriptive
qualitative methods with reference to existing government regulations. This
research uses secondary data data sources obtained from the BPKRI head office.
The theory used in this study is the theory of judgment.
The results showed that the fair opinion with exceptions from the BPKRI given to
the LKPD of Rejang Lebong Regency and the City of Bengkulu was due to the findings of
the SPI ineffectiveness with the highest findings, namely, the weakness of the control system
in implementing the revenue and expenditure budget. Non-compliance with applicable
legislation is found in cases of regional losses, potential regional losses, lack of
acceptance, inequality, administrative inefficiency and ineffectiveness.
Several cases were found which indicated a discrepancy between the LKPD of
Rejang Lebong Regency and the City of Bengkulu with SAP, namely a discrepancy with
PSAP No. 01 Presentation of Financial Statements, PSAP No. 02, PSAP No.4 CALK, PSAP
No.5 Accounting for Inventories, PSAP No. 6 Investment, PSAP No.9 Accounting for PSAP
Obligations No.10 Correction of Statements of Budget Realization and PSAP No. 07
Accounting for Fixed Assets. The cause of the Rejang Lebong District and the City of
Bengkulu not yet obtaining a WTP opinion is the weak quality of human resources who run
the regional financial cycle. Limited facilities and infrastructure available, previous year
recommendations that have not been followed up.
Keywords: BPK Opinion Analysis, Local Government Financial Reports

v
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-
Nya kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
(Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-
2017)”. Skripsi ini merupakan syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas
dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman.
Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang
sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Dr. Lawe Anasta selaku dosen
pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, saran, bimbingan, semangat,
pengetahuan dan nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat yang telah diberikan
kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan
alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya,
sholawat, dan salam semoga tetap tercurahkan dan dilimpahkan kepada Nabi
Muhammad SAW. Penulis juga ingin berterima kasih pada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:
1. Kedua orang tua tercinta Bapak Riyanto dan Ibu Dewi Setianti. Dan almarhumah
mamah Aan Nurlela serta Seluruh Keluarga besar di Tangerang dan Sukabumi
yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mereka yang telah memberikan
semangat, doa, dan dukungan moral maupun material yang tiada henti-hentinya
kepada penulis, serta memberikan banyak motivasi dan inspirasi dalam
menyelesaikan skripsi ini.

vi
2. Bapak Dr. Ir Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu
Buana.
3. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., Msi., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.
4. Bapak Dr. Fardinal, SE., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta.
5. Ibu Fitri Indriawati, SE., MSi selaku Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Mercu Buana yang tidak dapat penulis
sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa serta ilmu yang telah diberikan
kepada penulis.
7. Sahabat sekaligus teman kecil. Risky Kashay (nub) dan Yusri Ramza serta
Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis dari Semester 1 sampai semester
akhir ini, Restu Artma Prayoga, dan Adi Kurniawan Ramadhan. Kepada Ade
Rahmawati yang selalu memeberikan doa serta dukungan kepada penulis.
Kepada Rina Handayani, Ressy Ika Ariana, Desi Siti Aisyah, Alfiani Dena
Safitri yang memberikan nilai-nilai kebaikan dalam penulisan. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada Septian Adiputra, Putri Diana Lestari, Kris
Aji Kusuma yang selalu memberikan dukungan selama dalam penulisan skripsi.
8. Seluruh teman-teman satu angkatan 2016 dan pihak-pihak lain yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan doanya untuk
penulis selama mengerjakan skripsi ini.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan, baik dalam isi maupun penyajiannya dikarenakan terbatasnya
pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis

vii
mengharapkan segala bentuk saran dan masukan bahkan kritik yang membangun
dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang.
Jakarta, Desember 2018
Krisna Nurzaman

viii
Daftar Isi
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI ........Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....................Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ..............................................................Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.............................................Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI..................................................................................................... ix
Daftar Tabel............................................................Error! Bookmark not defined.
Daftar Gambar ......................................................Error! Bookmark not defined.i
Daftar Lampiran.....................................................Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN....................................Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang................................. Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah ............................ Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian ... Error! Bookmark not
defined.
1.Tujuan Penelitian .............................Error! Bookmark not defined.
2.Kontribusi Penelitian .......................Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN..Error! Bookmark
not defined.
A. KAJIAN PUSTAKA...................... Error! Bookmark not defined.
1. Teori Judgement............................Error! Bookmark not defined.
2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)....... Error! Bookmark not
defined.
3. Laporan Keuangan ........................Error! Bookmark not defined.
4. Auditing........................................Error! Bookmark not defined.
5. Sistem Pengendaian Intern Pemerintah (SPIP)... Error! Bookmark
not defined.
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah........ Error! Bookmark not
defined.
B. Penelitian Sebelumnya................... Error! Bookmark not defined.
C. Rerangka Pemikiran ............................Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 23
A. Gambaran umum Pemerintah.................................................... 23
B. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................... 24
C. Desain Penelitian ...................................................................... 25
D. Teknik Pengumpulan Data........................................................ 25

ix
E. Teknik Analisis Data................................................................. 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................ 28
A Hasil Pengumpulan Data ............................................................ 28
1. Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)...................28
2. Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan ............................45
3. Kesesuaian dengan Standar Akuntsi Pemerinta(SAP) ..............60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN............................................................. 68
A. Simpulan .................................................................................... 68
B. Saran .......................................................................................... 69

x
Daftar Tabel
No. Keterangan Halaman
1.1 Perkembangan Opini LKPD di Indonesia ..................................................3
1.2 Perkembang Opini LKPD di Provinsi Bengkulu.........................................7
4.1 Temuan-Temuan SPIP di Kota Bengkulu ................................................29
4.2 Temuan-Temuan SPIP di Kabupaten Rejang Lebong .............................. 40
4.3 Temuan-Temuan Pelanggaran Perundang-undangan Kota Bnegkulu ........46
4.4 Temuan-Temuan Pelanggaran Perundang-undangan Rejang Lebong........54
4.5 Temuan-Temuan PSAP Kota Bengkulu ................................................... 60
4.6 Temuan-Temuan PSAP Kabupaten Rejang Lebong..................................65

xi
Daftar Gambar
No. Keterangan Halaman
2.1 Rerangka Pemikiran Penelitian................................................................ 22

xii
Daftar Lampiran
Keterangan Halaman
Lampiran 1 Laporan Keuangan Kota Bengkulu.............................................73
Lampiran 2 Laporan Keuangan Kabupaten Bengkulu....................................79

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keuangan Negara
dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan
tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang
independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih
dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Laporan keuangan daerah pada dasarnya merupakan asersi atau
pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan
kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi
keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, dalam Anasta 2013). Laporan
keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam
menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besarnya tuntutan terhadap
pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan
transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini
berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan
sebagai perwujudan akuntabilitas publik.

2
Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam
pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif she ingga dapat
digunakan dalam pengambilan keputusan (Obaidat, 2013; Hapsari, dalam
Anasta 2013).
Untuk memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan
keuangan harus disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang
berlaku umum. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan
berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, dalam
Anasta 2013).
Untuk melindungi para pengguna laporan keuangan, maka diperlukan
pihak ketiga yaitu auditor yang independen dalam menilai kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, dalam Anasta 2013). Badan
Pemeriksa Keuangan RI selaku institusi pemeriksa atas pengelolaan keuangan
negara telah diberi kewenangan berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Hasil pemeriksaan BPK pada (IHPS I Tahun 2017) memuat hasil
pemeriksaan atas 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542
LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan. Terhadap 537 LKPD Tahun 2017
tersebut, BPK memberikan 375 opini WTP (70%), 139 opini WDP (26%), dan
23 opini TMP (4%).Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh

3
31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten
(66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah
melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola
pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah
daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2016-2019 masing-masing sebesar
85%, 60%, dan 65% di tahun 2019 (BPK).
Tabel 1.1 PERKEMBANGAN OPINI LKPD SE-INDONESIA
TAHUN 2013 – 2017
LKPD
OPINI
JUMLAH
WTP % WDP % TW % TMP %
2013 124 23% 328 61% 5 1% 80 15% 537
2014 161 30% 317 59% 11 2% 48 9% 537
2015 252 47% 247 46% 5 !% 33 6% 537
2016 311 58% 194 36% 5 1% 27 5% 537
2017 376 70% 140 26% 0 0 21 4% 537
Sumber : BPK.go.id
Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD Tahun 2017 terdiri atas 34 LK
pemprov, 411 LK pemkab, dan 92 LK pemkot.
Perkembangan opini LKPD tahun 2013-2017 berdasarkan tingkat pemda
dapat dilihat pada tabel 1. Dalam 5 tahun terakhir (2013-2017), opini LKPD
mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini
WTP naik sebanyak 47 poin persen, yaitu dari 23% pada LKPD Tahun 2013
menjadi 70% pada LKPD Tahun 2017. Sementara itu, jumlah LKPD yang
memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 poin persen dari
15% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 4% pada LKPD Tahun 2017.

4
Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan
keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut
materialitas, posisi keuangan, dan arus kas.
Opini BPK sendiri merupakan pernyataan atau pendapat profesional
BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan UU No.15
Tahun 2017 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara, opini pemeriksaan BPK diberikan berdasarkan kriteria umum sebagai
berikut :
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP),
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Ketiga kriteria pemeriksaan di atas akan mempengaruhi opini yang
akan diberikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah
pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan, maka
opini yang diberikanpun akan semakin buruk.
Pelanggaran yang ditemukan akan dibandingkan dengan kriteria
tersebut kemudian ditentukan tingkat materialitasnya. Opini WTP
merupakan penilaian tertinggi yang diberikan, karena menunjukkan bahwa
laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tida k terdapat
kesalahan yang material, dan sesuai standar.

5
Dengan demikian, dapat diandalkan pengguna dengan tidak akan
mengalami kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Opini WDP
berarti laporan keuangan masih wajar, tidak terdapat kesalahan yang material,
sesuai dengan standar, namun masih terdapat catatan yang perlu diperhatikan.
Ada tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Diantara ketiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan keuangan telah
menjadi agenda wajib BPK RI yang sifatnya tahunan atas pemerintah pusat
dan seluruh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menilai kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan auditee Pemeriksaan
tersebut dilakukan melalui mekanisme pembahasan atas temuan pemeriksaan
dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan
Negara (SPKN).
Representasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan
mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas pengendalian intern
(BPK RI, 2015).
Menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2008, SPI adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan
yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian

6
laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada PP Nomor 60 Tahun
2008 yang menjadi kriteria pemberian opini melalui evaluasi atas efektivitas
SPI.
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan akuntansi pemerintahan.
Menurut Choi (2011) sistem akuntansi, sumber pendanaan,
perpajakan, hubungan politik dan ekonomi, inflasi, tingkat perkembangan
ekonomi, tingkat pendidikan, dan budaya menjadi delapan elemen lingkungan
yang dapat mempengaruhi akuntansi. Selain itu (Choi 2011) meenyatakan
bahwa hukum dan perkembangan akuntansi juga dapat mempengaruhi hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah mengungkapkan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan,
administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
Pada tahun 2017, dari 11 pemerintah daerah Bengkulu (1 pemprov, dan
10 pemkab/kota), sebanyak 9 kabupaten/kota memperoleh opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). dua pemkab, memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Diketahui bahwa masih sedikit LKPD Kabupaten/Kota
di Bengkulu pada tahun 2017 yang mendapat opini WTP. Studi kasus
dilakukan pada Kota Bengkulu karena berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

7
Semester menunjukkan bahwa Kota Bengkulu tidak pernah mendapatkan opini
WTP hingga tahun 2017, selain itu karena akses yang mudah untuk
memperoleh data skunder.
TABEL1.2 PERKEMBANGAN OPINI KABUPATEN/KOTA BENGKULU
TAHUN 2013 – 2017
No KET
OPINI BPK
TAHUN
2013
TAHUN
2014
TAHUN
2015
TAHUN
2016
TAHUN
2017
1 Prov.Bengkulu WTP WTP WTP WDP WDP
2 Kab.Bengkulu Selatan WDP WDP WTP WDP WDP
3 Kab. Bengkulu Tengah WTP WTP WTP WTP WDP
4 Kab. Bengkulu Utara WTP WTP WTP WDP WDP
5 Kab. Kaur WTP WTP WTP WDP WDP
6 Kab. Kepahiang WDP WDP WDP WTP WDP
7 Kab. Lebong WTP DPP WTP WDP WTP WDP
8 Kab. Mukomuko WTP WTP WDP WDP WDP
9 Kab. Rejang Lebong WDP WDP WDP WDP WDP
10 Kab. Seluma WDP WDP TW WDP WDP
11 Kota Bengkulu WDP WDP WDP WDP WDP
LKPD 11 11 11 11 11
Sumber: BPK.go.id
Dari table 1.2 diatas, menunjukkan data terkait opini dari Kabupaten/Kota
Bengkulu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) menunjukkan bahwa masih
banyak Kabupaten/Kota Bengkulu yang mendapatkan opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) sebagai yang terlibat di tabel 2 oleh sebab itu peneliti tertarik
untuk meneliti hal tersebut, terkait apa yang melatarbelakangi kabupaten/kota
Bengkulu masih banyak mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari
Bada Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Dari data diatas, maka peneliti tertarik untuk
meneliti dengan judul “Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah

8
Daerah yang Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (Studi Kasus Pada
Kabupaten dan Kota di Bengkulu)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, perumusan
masalah penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Bengkulu ditinjau dari Efektivitas
Sistem Pengendalian Internal ?
2. Bagaimana BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Bengkulu ditinjau dari
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Bengkulu ditinjau dari
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
C. Tujuan Penelitian dan Kontribusi Penelitian
1.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil opini BPK atas Laporan
Keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Bengkulu yang ditinjau dari
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Bengkulu yang ditinjau dari
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

9
Keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Bengkulu ditinjau dari
2.Kontribusi Penelitian
Adapun Kontribusi dari penelitian ini adalah:
a. Bagi Praktisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk
pemecahan masalah-masalah bagi instansi pemerintah, terkait seperti Pemerintah
Daerah dalam mengatasi masalah-masalah akuntabilitas kinerja laporan keuangan
pemerintah daerah. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun,
masalah akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diperbaiki dengan
adanya transparansi dalam pelaporan keuangan, memberikan bukti yang relevan
pada laporan keuangan dan tidak menyalahgunakan dana perimbangan yang telah
dianggarkan.
a. Bagi Akademisi
Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan selain itu
mengembangkan ilmu akuntansi, serta meningkatkan pemahaman
mengenai rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah
daerah.
b. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau
sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja

10
Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin
kompetitif dan menentukan kebijakan pengelolaan dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

11
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. KAJIAN PUSTAKA
1. Teori Judgement
Judgment merupakan keputusan akhir atas hasil dari informasi yang diterima
terus menerus oleh auditor selama menjalankan tugasnya ditambah faktor-faktor
dalam diri auditor, sehingga muncul beberapa pilihan dalam menanggapinya. Setiap
langkah dalam proses judgment, akan dapat mempengaruhi hasil akhir dari
judgment dan dapat berubah tergantung dari informasi yang datang sebagai
pertimbangan baru yang dapat digunakan oleh auditor.
Judgment merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh auditor dalam
melaksanakan tugasnya terutama dalam mengaudit laporan keuangan dari suatu
perusahaan. Judgment tersebut tergantung pada perolehan bukti dan pengembangan
bukti tersebut, sehingga menghasilkan keyakinan yang muncul dari kemampuan
auditor dalam menjelaskan bukti-bukti yang diuraikan. Semakin handal judgment
yang diambil oleh auditor maka semakin handal pula opini audit yang dikeluarkan
oleh auditor (Komalasari,dalam Sari 2016).
Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat
mengenai hasil audit yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat
atau perkiraan mengenai suatu objek, peristiwa, status atau jenis peristiwa lain
(Yustrianthe,dalam Nila Sari 2016).

12
2. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010 SAP
kini didasarkan pada basis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari tiga lampiran utama, yaitu :
1) Lampiran I : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
2) Lampiran II : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual.
3) Lampiran III : Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis
Akrual
Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. SAP
diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah jika menurut
peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan
laporan keuangan.
Sedangkan, untuk mengatasi masalah teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP,
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) juga menerbitkan Buletin Teknis
SAP. Buletin Teknis SAP berisi informasi yang menjelaskan teknis akuntansi
sebagai pedoman bagi pengguna.
3. Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Sektor Publik Dalam pelaporannya, terdapat dua pihak yang
dianggap sebagai pihak utama pengguna laporan keuangan, yaitu pihak intern dan
pihak ekstern. Untuk pihak ekstern, lembaga nirlaba yang termasuk organisasi
publik harus melaporkan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Arus Kas dan

13
Catatan atas Laporan Keuangan. (Nainggolan dalam kurnia, 2007:58)Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari:
A. Neraca.
Merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah
Kota Bengkulu mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal
berakhirnya periode akuntansi.
B. Laporan Realisasi Anggaran
Merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer,surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.
C. Laporan Operasional
Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang tercermin dalam
pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas
pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
D. Laporan Arus Kas.
Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta
saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

14
E. Laporan Perubahan Ekuitas.
Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan
ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas
akhir.
F. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat
LPSAL.
Merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan
SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan
SAL akhir.
G. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK
Merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca,
LRA, LO, LAK, LPE dan LPSAL dan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.
4. Auditing
Pengertian audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaliasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang
kegiatan dan keterjadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan(Mulyadi dalam Novalita 2014:9).

15
1) Standar Audit Keuangan Sektor Publik
Standar audit adalah ukuran motto berupa persyaratan minimum yang harus
dipenuhi oleh seorang auditor. Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2004 menyatakan
bahwa standar audit keuangan negara disusun oleh Badan Pemeriksa
Keuangan(BPK RI).
Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 dan SPKN. pengertian audit pada sektor
publik adalah hubungan antara 3 pihak yang berkaitan dalam kegiatan audit
yaitu:
a) Pemeriksa (auditor)
b) Entitas yang di audit (auditee)
c) Entitas yang meminta pertanggungjawaban
Terdapat tiga jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit
kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu yaitu (I GustiAgung Rai 2010:28-32):
1) Audit Keuangan
Audit Keuanagn adalah audit atas laporsn keuangan yang bertujuan
untuk memberikan keyakinan yang memadai.
2) Audit Kinerja
Audit Kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis
terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit
dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk

16
memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan
akuntabilitas publik.
3) Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit khusus, diluar audit keuangan
dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang
diaudit.
5. Sistem Pengendaian Intern Pemerintah (SPIP)
Sistem Pengendalian Intern (SPI) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah disebut SPI Pemerintah (SPIP). SPIP wajib
dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota
untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel.
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap
empat hal, yaitu :

17
1) Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahann negara
2) Keandalan pelaporan keuangan
3) Pengamanan aset negara
4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:
1) Lingkungan pengendalian
2) Penilaian risiko
3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan pengendalian intern
6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah menyajikan
informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi manajer publik daerah
(Kepala Daerah dan DPRD) dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal
pemerintah daerah. Karakteristik kualitatif kualitas informasi keuangan pada
LKPD yaitu :
Relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami mampu
memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan
manajerial. LKPD di atas mendorong penulis untuk mengkaji LKPD dalam
pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah, baik dalam
bidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan pengambilan
keputusan. Kajian LKPD dalam pengambilan kebijakan desentralisasi fiskal ini

18
dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan yaitu literatur-
literatur yang terkait dengan akuntansi pemerintahan, standar akuntansi
pemerintahan serta LKPD, dan literatur lainnya yang relevan.
Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah Secara umum tujuan fungsi
laporan keuangan pemerintah daerah adalah :
1) Kepatuhan dan pengelolaan
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna
laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah
ditetapkan.
2) Akuntabilitas
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi
manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar waktu pencapaian
atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja
organisasi lain yang sejenis jika ada.
3) Perencanaan dan informasi otorisasi
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan
kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi
untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

19
4) Kelangsungan organisasi
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan
apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat menurunkan menyediakan barang
dan jasa di masa yang akan datang.
5) Hubungan Masyarakat
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada
organisasi untuk mengemukakan penyataan atas prestasi yang telah dicapai
kepada pemakaian yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan
keuangan berfungsi untuk sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-
pihak yang berkepentingan.
6) Sumber fakta dan gambaran
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai
kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih
dalam(Mardiasmo 2010: 161).
B. Penelitian Sebelumnya
Wahid Hasyim (2014), Faktor - Faktor yang Mempengauhi Auditor Dalam
Memberikan Opini Audit Atas Laporan Keuangan, Hasil dari pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independensi,
keahlian audit, dan lingkup audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pemberian opini audit, Jurnal Universitas Hasanuddin. Arnold Nicodemus
Musa (2016), Kajian Hukum Atas Opini BPK RI Terhadap Laporan
Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Daerah, Peluang
terjadinya peyalagunaan kekuasaan dengan bentuk kolusi karena BPK adalah

20
satu-satunya pemeriksa keuanganekternal di Republik ini, yang mempunyai
kewenangan besar memberikan opini terhadap Laporan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara atau Daerah, Lex et Societatis, Vol.
III/No. 2/Mar/2016/Edisi Khusus.
Rini, Adhariani Sarah (2015), Opini Audit Dan Pengunkapan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di
Indonesia, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan laporan
keuangan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan membaiknya opini
audit atas LKPD Kabupaten di Indonesia, Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April
2015.
Sri Yunawati (2017), Analisis Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini WDP dari BPK
yang diberikan kepada LKPP disebabkan adanya temuan kasus ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan yang terdapat sembilan temuan dari LKPP,
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos 70 Vol. 5 No. 1 Januari 2017. Ramya Atyanta
(2011), Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Hasil
penelitian menunjukkan bahwa opini WDP dari BPK yang diberikan kepada
LKPD Kabupaten X disebabkan adanya temuan kasus Ketidakefektifan SPI
dengan temuan tertingi yaitu, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja, Jurnal Universita Brawijaya.
Lalu Riza Ihwandi (2017), ANALISIS TERHADAP OPINI BPK ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Pemberian

21
opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) Kabupaten Lombok Timur oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) dikarenakan masih adanya kelemahan pada sistem akuntansi keuangan
daerah. Adanya kelemahan pada sistem akuntansi keuangan terkait sistem dan
prosedur penatausahaan kas dan aset yang kurang baik, Jurnal Universitas
IPDN.
C. Rerangka Pemikiran
Pengukuran Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)
laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
telah di tetapkan. Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa pemeriksaan
(audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki
kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah
telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Inspektorat Kota/Kabupaten
merupakan salah satu anggota aparat pemeriksa internal pemerintah daerah
yang melakukan fungsi pemeriksaan pada pemerintah daerah. Salah satu cara
untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai data yaitu :
1) Laporan Realisai Anggaran Pendapatan Belanja
2) Analaisis Rasio Keuangan yang meliputi Rasio Kemandirian, Rasio
Efektifitas PAD,Rasio Efisiensi PAD, Rasio Aktifitas, Rasio
Pertumbuhan

22
Gambar 1
Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis
akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
dengan memperhatikan Pengukuran Opini BPK dapat diukur dari tiga aspek yaitu:
1) Undang-undang
2) SPIP
3) SAP
Untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian setiap daerah harus
memenuhi ketiga aspek tersebut karena ketiga aspek tersebut merupakan tolak ukur
dari Badan Pemriksa Keuangan. Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa
pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki
kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah
telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
UUD
SPIP
SAP
OPINI
AUDI
T

23
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Gambaran umum Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang
Lebong
1. Kota Bengkulu
Kota bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini
merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera, setelah Kota
Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan
Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum
diserahkan kepada Belanda.. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar
144,52 km² dengan jumlah penduduk sebesar 351.298 jiwa yang terdiri atas
176.535 orang laki-laki dan 174.763 orang perempuan pada tahun 2015.
Secara Geografi Kota Bengkulu terletak di pantai barat
pulau Sumatera dengan panjang pantai sekitar 525 km. Kawasan kota ini
membujur sejajar dengan pegunungan Bukit Barisan dan berhadapan langsung
dengan Samudra Hindia.
2. Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 151.576 hektar
tersebar kedalam 15 wilayah Kecamatan, wilayah terluas adalah Kecamatan
Padang Ulak Tanding sebesar 21.796 hektar sedangkan wilayah terkecil
adalah Kecamatan Curup Timur dengan luas wilayah sebesar 342 hektar.
Secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak di antara dua buah

24
bukit yakni sebelah barat di apit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah
timur diapit oleh Bukit Kaba dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten
Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan
Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dan
Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2018 sampai dengan Desember
2018 dan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Pemerintah Kota
Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2013-2017 tidak pernah
mendpatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dengan objek penelitian
Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong.
Opini BPKRI di tinjau dari Efektifitas SPIP,kepatuhan terhadap undang-
undang dan kesesuaian pada SAP. Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong
pada tahun 2013-2017.

25
C. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang
diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, 2006:58). Tujuan penelitian deskriptif
adalah untuk membuat deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54).
Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang
tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab
dari suatu gejala tertentu (Umar, 2003:55). Penelitian ini menggambarkan
apa yang menyebabkan LKPD Kabupaten dan Kota di Bengkulu mendapat
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada penyusun
LKPD untuk dapat menyajikan LKPD sesuai dengan kriteria audit yang telah
ditentukan oleh BPK.
D. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif, yaitu data
yang dapat diukur dan berupa angka-angka. Selain data kuantitatif. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
merupakan data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh
peneliti (Sekaran,2006:77). Data sekunder diperoleh dari pihak ketiga seperti
internet, surat kabar, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian
ini.

26
Data sekunder juga dapat berupa data yang diperoleh dari perusahaan
atau suatu lembaga dalam bentuk yang sudah diolah sehingga lebih
informatif jika digunakan oleh pihak yang berkepentingan atas data tersebut,
misalnya dalam bentuk grafik, tabel, diagram dan gambar.
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik
pengumpulan data riset dokumen. Analisis dokumen atau analisis isi
merupakan metode yang meliputi pengumpulan data dan informasi melalui
pengujian arsip dan dokumen (Umar, 2003:57). Data sekunder diperoleh dari
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang berupa Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Kabupaten Dan Kota di Bengkulu Tahun 2013 - 2017.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar
(Moleong, 2002: 103). Analisis data merupakan tahap yang penting dalam
menentukan jalannya proses penelitian. Hal ini disebabkan analisis data
bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh ke dalam bentuk
yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan sehingga mudah dalam
memahami makna data yang telah diperoleh.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan analisa data
dengan cara memberikan penjelasan dengan kalimat. Analisa kuantitaif dengan

27
melihat data-data laporan yang ada berupa angkaDalam penelitian ini data-
data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, penjelasan deskriptif
mengenai hasil pengolahan data kuantitatif. Setelah data diperoleh dan diolah,
data hasil analisa dibandingkan dengan kriteria. Selanjutnya dideskripsikan
seberapa jauh kesesuaiannya. Adapun langkah-langkah pembahasan hasil
penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data berupa Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK atas LKPD Kabupaten dan Kota Bengkulu tahun
2013-2017.
2. Mengelompokkan temuan kasus pada masing-masing kriteria
pemeriksaan yang digunakan oleh BPK, yaitu Kesesuaian
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
Efektifitas Sistem Pengendalian Internal ke dalam sub kasus
pada tiap-tiap kriteria.
3. Menganalisa data yang diperoleh dan membuat tabel-tabel
frekuensi atas temuan hasil audit dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK RI).
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisa data yang dapat
digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada entitas
pemerintahan dalam mengelola keuangan daerah dan menyusun
LKPD.

28
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengumpulan Data
1. Implementasi Sistem Pengendalian Internal (SPI)
Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan
atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong
di Provinsi Bengkulu, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu untuk menentukan
prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem
pengendalian intern.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kelemahan dalam sistem
pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong. Pokok- pokok temuan BPK tersebut adalah sebagai berikut

29
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Temuan Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu
Tahun 2013-2017
Tabel 4.1
No Kelompok dan Jenis Temuan Jumlah
Kasus
%
I
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan
Pelaporan 28 42
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat. 6
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. 6
3 Entitas terlambat menyampaikan laporan. 2
4 Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai. 13
5
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung
SDM yang memadai.
1
II
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja
35 51
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai. 1
2
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan Negara dan hibah tidak
sesuai dengan ketentuan.
6
3
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi
yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
4
4 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD. 1
5
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat hilangnya potensi
penerimaan/pendapatan.
0
6 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja. 3
7 Kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik
daerah tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme
swakelola tidak tertib.
20
III Kelemahan struktur pengendalian intern 5 7
1 Entitas tidak memiliki standard operating procedure
(SOP) yang formal untuk suatu prosedur
atkeskeseluruhan prosedur.
5
2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara
optimal atau tidak ditaati. 0
3 Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern. 0
4
Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau
tidak berjalan optimal. 0
5 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai. 0
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 68 100
Sumber: Data Sekunder (Diolah)

30
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, terdapat satu temuan yang
mengindikasikan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
yaitu temuan bahwa beberapa dokumen penatausahaan pembukuan keuangan
SKPD belum dikerjakan.
Hal tersebut mengakibatkan proses penyusunan laporan tidak sesuai
dengan ketentuan. Terdapat 68 temuan yang mengindikasikan
kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja. Temuan-temuan tersebut antara lain:
I. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat.
a) Penyajian Kas dan Aktivitas Transitoris Laporan Arus Kas
Belum Sesuai dengan SAP (2016)
b) Rekomendasi BPK atas Temuan Pemeriksaan yang Disajikan
pada LHP BPK Periode Tahun 2014 s.d. Tahun 2016 Belum
Selesai Ditindaklanjuti dan Berpengaruh terhadap Penyajian
LKPD Unaudited Pemerintah Kota Bengkulu TA 2016 (2016)
c) Pencatatan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM
Kota Bengkulu Belum Diatur dalam Peraturan Daerah dan
Belum Dapat Diyakini Nilainya(2017)
d) Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kota Bengkulu Tahun
Anggaran 2013 tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang Berlaku (2013)

31
e) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Diverifikasi
Pemerintah Daerah(2014)
f) Kesalahan Pencatatan oleh Bank (2016)
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
a) Pengendalian atas proses pencatatan dan pelaporan persediaan
masih lemah sehingga saldo persediaan yang disajikan dalam
Neraca per 31 Desember 2013 (unaudited) sebesar
Rp216.696.599,00 belum akurat (2013)
b) Pengelolaan Piutang PBB Pemerintah Kota Bengkulu Belum
Memadai dan Sistem Informasi Pengelolaan PBB Belum Dapat
Menghasilkan Laporan Piutang PBB yang Akurat (2016)
c) Pengelolaan Retribusi Kebersihan pada Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Belum Sesuai Ketentuan dan Terdapat Penerimaan
Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2015 Digunakan Langsung
Sebesar Rp444.120.000,00 (2015)
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya yang
Disajikan di Laporan Realisasi Anggaran Sebesar
Rp5.816.331.958,77 Belum Menggambarkan Kondisi yang
Sebenarnya(2017)
e) Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Belum Optimal
dalam Mendukung Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Bengkulu(2017)

32
f) Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013
pada Sekretariat Daerah tidak dianggarkan dalam APBD
Pemerintah Kota Bengkulu TA 2014(2014)
3. Entitas terlambat menyampaikan laporan.
a) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada
Beberapa SKPD Belum Menyetorkan Sisa Uang Persediaan dan
Penerimaan Retribusi Secara Tepat Waktu.(2015)
b) Pembayaran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan
Penghasilan Guru TW IV TA 2017 Terlambat(2017)
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.(13)
a) Pengelolaan Aset Tidak Berwujud pada Pemerintah Kota
Bengkulu Belum Memadai (2017)
b) Pengelolaan Utang Jangka Pendek pada Pemerintah Kota
Bengkulu Belum Memadai (2017)
c) Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Rumah Makan Kurang
Memadai(2017)
d) Pengelolaan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah
Kota Bengkulu Belum Memadai(2017)
e) Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Retribusi Parkir Belum
Memadai(2016)
f) Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bengkulu Belum
Memadai(2017)

33
g) Pengelolaan Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Bengkulu
Belum Memadai dan Terdapat Kehilangan Pendapatan Sebesar
Rp166.084.155,00 (2017)
h) Investasi Non Permanen Dana Bergulir Samisake Belum
Dikelola Secara Memadai (2015)
i) Pengelolaan Piutang Pajak secara Self Assesment (MPS) Belum
Memadai(2016)
j) Laporan Hasil Verifikasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tidak Dapat Diyakini dan
Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah
Kota Bengkulu Belum Memadai (2015)
k) Pengelolaan Piutang PBB Kota Bengkulu Belum Memadai
(2017)
l) Pemkot Bengkulu Belum Memiliki Pedoman Penatausahaan
Beban Pegawai yang Mendukung Pelaporan Berbasis
Akrual(2016)
m) Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Belum
Sepenuhnya Menerapkan Konsep Treasury Single Account
(2015)
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM
yang memadai.
a) Penatausahaan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah
Kota Bengkulu Belum Memadai(2016)

34
Berdasarkan tabel 4.1 diatas ada 28 temuan yang menyebabkan kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dari temaun diatas dibagi 5 temuan
yang dibedakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada Kota Bengkulu.
II. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja
1. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
a) Realisasi Belanja Modal yang Tujuan Awal Penganggarannya
untuk Pengadaan Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga
dan Masyarakat(2017)
2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta
penggunaan penerimaan Negara dan hibah tidak sesuai dengan
ketentuan.
a) Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu
Salah Dianggarkan sebagai Belanja Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya sebesar Rp300.000.000,00(2016)
b) Piutang Retribusi Kios Pasar per 31 Desember 2015 Sebesar
Rp2.252.289.900,00 Tidak Diyakini Kewajarannya(2015)
c) Realisasi Belanja pada Beberapa SKPD Tidak Sesuai
Peruntukan(2014)
d) Piutang Retribusi Kios Pasar Tidak Mencerminkan Nilai Bersih
yang Dapat Direalisasikan(2014)
e) Realisasi belanja modal dan pendapatan lain-lain tidak
mencerminkan nilai sebenarnya(2013)

35
f) Piutang retribusi kios pasar sebesar Rp1.025.339.395,00 tidak
mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan(2013)
3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang
diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
a) Sistem Pengendalian Intern Atas Proses Penganggaran,
Pelaksanaan Belanja dan Pelaporan Pada SKPKD Pemerintah
Kota Bengkulu Lemah(2017)
b) Gaji Tujuh Pegawai yang Sudah Tidak Bertugas di Pemerintah
Kota Bengkulu Masih Dibayarkan(2015)
c) Mark Up Harga Tiket pada Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat
DPRD(2014)
d) Gaji Pegawai yang Sudah Tidak Bertugas di Pemerintah Kota
Bengkulu Masih Dibayarkan(2014)
4. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.
a) Kegiatan Pendampingan Tamu pada Kantor Penghubung Kota
Bengkulu di Jakarta Memboroskan Keuangan Daerah(2015)
5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum
dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan.
a) Penganggaran dan Realisasi Belanja pada 12 SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Sebesar
Rp10.689.590.943,47 Tidak Tepat (2017)

36
b) Penganggaran dan realisasi belanja modal
sebesarRp2.505.262.100,10 dan bantuan sosial
sebesarRp3.408.626.250,00 tidak tepat(2013)
c) Penganggaran Belanja Pegawai pada Sekretariat Daerah Tidak
Tepat(2014)
6. Kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah tidak
jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola tidak tertib.
a) Pengelolaan Kas pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Kantor Penghubung Belum Tertib(2014)
b) Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Tidak
Tertib(2014)
c) Pengelolaan Belanja Penyelenggaraan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan Belum Tertib (2014)
d) Pengelolaan Kas di Bendahara Penerimaan pada Beberapa
SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Belum
Tertib(2016)
e) Pengelolaan Kas dan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
pada 19 SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bengkulu Belum Tertib (2016)
f) Penatausahaan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota
Bengkulu Belum Tertib (2016)
g) Penatausahaan Persediaan pada Pemerintah Kota Bengkulu
TidakTertib(2015)

37
h) Penatausahaan Aset Tetap Tanah di Lingkungan Pemerintah
Kota Bengkulu Belum Tertib(2015)
i) Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Lingkungan
Pemerintah Kota Bengkulu Belum Tertib(2015)
j) Penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Lingkungan
Pemerintah Kota Bengkulu Belum Tertib (2015)
k) Penatausahaan Aset Tetap Lainnya di Lingkungan Pemerintah
Kota Bengkulu Belum Tertib (2015)
l) Penatausahaan Persediaan pada Pemerintah Kota Bengkulu
Belum Tertib(2014)
m) Pengelolaan Dana Bergulir Samisake Belum Tertib(2014)
n) Penatausahaan Aset Tetap Tanah di Lingkungan Pemerintah
o) Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Lingkungan
p) Penatausahaan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di Lingkungan
q) Penatausahaan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di
Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Belum Tertib (2014)
r) Penatausahaan Aset Tetap Lainnya di Lingkungan Pemerintah
s) Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan
Parkir, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan

38
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tidak Tertib
(2014)
t) Aset tanah yang dikuasai dan digunakan oleh Dinas Sosial dan
Dinas Pendidikan Nasional Pemerintah Kota Bengkulu tidak
didukung bukti kepemilikan(2013)
sistem pengendalian pelakasanaan anggaran pendapatan dan belanja. dari temaun
diatas dibagi 7 temuan yang dibedakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi
pada Kota Bengkulu. Persentase yang paling tinggi pada permasalahan tersebut
terdapat pada temuan kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah yang
tidak jelas keberadaannya dan mekanisme
III. Kelemahan struktur pengendalian intern
7. Entitas tidak memiliki standard operating procedure (SOP)
yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
a) Terdapat Ketidakkonsistenan Pemberlakuan Peraturan Walikota
Terkait Pemberian Tambahan Penghasilan(2016)
b) Terdapat 13 Rekening Aktif pada Sekretariat Daerah yang
Belum Ditetapkan Melalui Keputusan Walikota(2016)
c) Penempatan Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Bengkulu
Belum Didukung Perjanjian Kerjasama serta Terdapat 19
Rekening yang Digunakan oleh Pemkot Bengkulu yang belum
Ditetapkan Melalui SK Walikota(2015)

39
d) Terdapat Rekening SKPD yang Tidak Bersaldo Nihil per 31
Desember 2014 dan Terdapat Tiga Rekening Aktif di Luar
Rekening yang Ditetapkan Walikota(2014)
e) Terdapat rekening bendahara belum ditetapkan dengan
SK(2013)
struktur pengendalian Intern. dari temaun diatas dibagi 5 temuan yang dibedakan
sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada Kota Bengkulu. Masalah pada
temuan disebut hanya terdapat pada entitas yang tidak memiliki SOP yang Formal
untuk suatu prosedur

40
Daftar Kelompok dan Jenis Temuan – Temuan Kelemahan SPI
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2013-2017
Tabel 4.2
No Kelompok dan Jenis Temuan Jumlah
Kasus
%
I
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan
Pelaporan
15 47
1 Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat. 5
2 Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. 5
3 Entitas terlambat menyampaikan laporan. 2
4 Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai. 2
5
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum
didukung
SDM yang memadai.
1
II
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja
17 53
1 Perencanaan kegiatan tidak memadai. 3
2
Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan
serta penggunaan penerimaan Negara dan hibah tidak
sesuai dengan ketentuan.
1
3
Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi
yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
1
4 Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD. 1
5
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat hilangnya potensi
penerimaan/pendapatan.
6 Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau
belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
6
7 Kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik
daerah tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme
swakelola tidak tertib.
5
III Kelemahan struktur pengendalian intern
1 Entitas tidak memiliki standard operating procedure
(SOP) yang formal untuk suatu prosedur
keseluruhan prosedur.
2 SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara
optimal atau tidak ditaati.
3 Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.
4
Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau
tidak berjalan optimal.
5 Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 32 100
Sumber: Data Sekunder (Diolah)

41
I.Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan
1. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat
a) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak menyusun
anggaran kas pemerintahdaerah
b) Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum menindaklanjuti
penagihan Piutang Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan
Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
c) Piutang PBB sebesar Rp3.886.485.957,00, Piutang Bagi Hasil
Provinsi sebesar Rp3.984.606.334,52 dan Piutang
PJKMU/Jamkesda sebesar Rp426.469.360,00 belum dicatat
dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2014
d) Penyajian pendapatan PBB, retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, pajak BPHTB tidak akurat
e) Penyajian pendapatan PBB, retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, pajak BPHTB tidak akurat
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan.
a) Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong belum sesuai ketentuan yang berlaku
b) Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong belum sesuai ketentuan yang berlaku
c) Pengelolaan keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan
daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum
sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

42
d) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum
sesuai ketentuan;
e) Penyajian nilai Investasi Jangka Panjang sebesar
Rp3.227.613.199,33 pada PD. Rena Skalawi tidak dapat
diyakini kewajarannya
3. Entitas terlambat menyampaikan laporan
a) Pengesahan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Rejang
Lebong TA 2014 terlambat
b) Sisa kas pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 senilai
Rp60.261.723,00 terlambat disetor ke kas daerah
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.
a) Pengendalian internal atas proses bisnis pengelolaan kas belum
dilaksanakan secara memadai
b) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten
Rejang Lebong tidak memadai
5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung
SDM yang memadai.
a) Formulir DPA-SKPD tidak sesuai ketentuan dan penyerahan
DPA-SKPD kepada SKPD tidak jelas;
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dari temaun diatas dibagi 5 temuan
yang dibedakan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada Kota Bengkulu

43
dengan 2 temuan pencatataan/belum dilakukan tidak akurat dan penyusunan tidak
sesuai ketntuan.
II. Kelemahan siste m penge ndalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja
1. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
a) Penatausahaan persediaan belum dilakukan secara memadai BPK
Perwakilan Provinsi Bengkulu II-(1)
b) Kerjasama pembangunan perkebunan teh PT Agrotea tidak
didahului studi kelayakan; II-(1)
c) Pengendalaian atas pengelolaan dan pencatatan aset tetap masih
lemah sehingga aset tetap dalam neraca per 31 desember 2013
belum sepenuhnya akurat
2. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta
penggunaan penerimaan Negara dan hibah tidak sesuai
dengan ketentuan.
a) Beberapa ketentuan dalam peraturan perpajakan Pemerintah
Daerah KabupatenRejang Lebong belum dilaksanakan
3. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan
bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang
diperiksa tentang pendapatan dan belanja.
a) Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) duplikasi dengan kegiatan SKPD lain;

44
4. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD
a) Pengelolaan kolam air deras Dinas Peternakan dan Perikanan
tanpa melalui mekanisme APBD;
5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum
dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja.
a) Penyusunan RKA SKPD tidak didasarkan kepada Analisis
Standar Biaya (ASB) dan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
belum menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
b) Kesalahan penganggaran pada akun Belanja Bantuan Keuangan
dan Belanja Barang dan Jasa. II-(6)
c) Pengelolaan PFK PNS daerah belum memadai dan lebih disetor
sebesar Rp665.175.514,00; II-(6)
d) Penatausahaan Persediaan pada 20 SKPD belum memadai dan
kurang catat sebesar Rp610.788.799,50;
e) Penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa berupa uang
yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp3.025.780.000,00
tidak tepat.
f) Penyajian pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan BLUD
RSUD Curup tidak didukung dengan data yang andal;
6. Kelemahan pengelolaan fisik aset, barang milik daerah
tidak jelas keberadaannya, dan mekanisme swakelola
tidak tertib.
a) Pengelolaan Aset Tetap belum dilakukan secara memadai;

45
b) Pengelolaan Aset Tetap belum dilakukan secara memadai;
c) Pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara memadai;
d) Pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong belum tertib;
e) Pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada dinas
kebudayaan dan pariwisata dan dinas pendapaan daerah belum
memadai.
sistem pengendalian pelakasanaan anggaran pendapatan dan belanja. dari
temuan diatas dibagi 7 temuan yang dibedakan sesuai dengan permasalahan
yang terjadi pada Kota Bengkulu. Persentase yang paling tinggi pada
permasalahan peneteapan pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau menyebabkan
hilangnya pendapatan
2. Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bengkulu, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan
atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. degan
rincian sebagai berikut:

46
LKPD Kota Bengkulu Tahun 2013-2017
Tabel 4.3
No
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Perundang-undangan
Jumlah
Pelanggaran
Persentase
(%)
1 Kerugian Daerah 12 24
2 Potensi Kerugian Daerah 8 12
3 Kekurangan Penerimaan 3 6
4 Administrasi 13 25
5 Ketidakhematan 2 4
6 Ketidakefisienan 2 4
7 Ketidakefektifan 13 25
Jumlah 53 100
Sumber: Data Sekunder (diolah)
1. Kerugian
Temuan kasus yang di klasifikasian kerugian di antaranya:
a) Terdapat kelebihan biaya perjalanan dinas atas biaya penginapan
kegiatan Bimtek pada Sekretariat DPRD sebesar
Rp156.500.000,00 (2013)
b) Pembayaran Honorarium pada tiga SKPD tidak berdasarkan
standar biaya yang BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
(2014)
c) Pembayaran Lembur senilai Rp75.700.000,00 dan Honorarium
pada empat kegiatan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset (DPPKA) senilai Rp234.700.000,00 tidak
sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan
daerah(2014)

47
d) Pembayaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
tidak sesuai ketentuan; 2014)
e) Kekurangan volume tiga paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan
Umum senilai Rp41.300.270,54; (2014)
f) Terdapat Pendapatan yang Tidak Dapat Dipungut Sebesar
Rp200.672.210,00 atas Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (2016)
g) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas di Empat SKPD Tidak
Sesuai dengan Peraturan Walikota sehingga Berindikasi
Merugikan Daerah Sebesar Rp94.122.690,00 (2016)
h) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Kelas
III dan IGD RSUD Kota Bengkulu Belum Sesuai Ketentuan dan
Berindikasi Merugikan Daerah Sebesar Rp479.550.667,69
(2016)
i) Terdapat Ketekoran Kas pada SKPD Dinas Tenaga Kerja,
Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Sebesar Rp218.440.525,00 dan Terdapat
Bukti Setor yang Terindikasi Tidak Benar Sebesar
Rp282.721.000,00;(2017)
j) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berpotensi Tidak
Menguntungkan Pemerintah Kota Bengkulu; (2017)
k) Realisasi Belanja Perjalanan Dinas di Tujuh SKPD Tidak Sesuai
Dengan Peraturan Walikota Sebesar Rp208.548.383,70; (2017)

48
l) Belanja Barang dan Jasa pada DPPKA Berindikasi Merugikan
Keuangan Daerah Sebesar Rp218.754.431,00; (2017)
2. Potensi Kerugian
Temuan kasus yang di klasifikasian berpotensi kerugian di
antaranya:
a) Bendahara Kantor Kecamatan Teluk Segara memalsukan
tandatangan dalam dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab
Belanja (SPTB) untuk mencairkan SP2Dserta belum
menyetorkan Pajak sebesar Rp3.209.325,00 selama Tahun
Anggaran2013; (2013)
b) Pembayaran Honorarium Badan Anggaran dan Badan
Musyawarah berindikasi merugikan Keuangan Daerah senilai
Rp162.600.000,00 (2014)
c) Pengelolaan Mess pada Kantor Penghubung Kota Bengkulu
belum memadai danRetribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Vila minimal sebesar
Rp6.595.000,00belum dipungut; (2015)
d) Kelebihan pembayaran sebesar Rp720.507.695,46 pada tiga
paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan dua paket pekerjaan
Dinas Pertanian, Peternakan Perkebunan,dan Kehutanan; (2015)
e) Terdapat Aset yang Tidak Jelas Statusnya dan Hak Pemkot atas
Kontribusi Pengelolaan Pasar Pagar Dewa Berpotensi Hilang

49
atas Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Pagar Dewa
dengan Koppkal BW (2016)
f) Tujuh Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berpotensi Tidak
Menguntungkan Pemerintah Kota Bengkulu (2016)
g) Pertanggungjawaban Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah
Terindikasi Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya Sebesar
Rp312.211.478,00; (2017)
h) Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Perawatan (eks Gedung
Bappeda) pada RSUD Kota Bengkulu Mengalami
Keterlambatan, Penyedia Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda
Maksimal Sebesar Rp128.600.000,00, dan Terdapat Indikasi
Pemahalan Harga Sebesar Rp548.593.037,25; (2017)
3. Kekurangan Penerimaan
Temuan kasus yang mengakibatkan kekurangan penerimaan yaitu, Aset
Tetap Peralatan dan Mesin yang hilang dan dikuasai masyarakat masih tercatat
di neraca
a) Bendahara Pengeluaran SKPD belum mengembalikan uang
yang harusdipertanggungjawabkan per 31 Desember 2013;
2013)
b) Sisa Uang Persediaan dan penerimaan pajak pusat TA 2014 pada
dua belas SKPD terlambat disetor; (2014)
c) Pemanfaatan lahan Pemerintah Kota oleh pihak ketiga belum
ditetapkan dalam perjanjian tertulis dan kontribusi pemanfaatan

50
lahan oleh Koperasi Pedagang Kaki Lima Bangun Wijaya belum
disetor senilai Rp52.621.298,40; (2014)
4. Administrasi
Temuan kasus yang berhubungan dengan administrasi di antaranya :
a) Bendahara Pengeluaran Kantor Penghubung belum
mempertanggungjawabkan bukti belanja sebesar
Rp8.134.221,00 dan tidak tertib memotong serta menyetor
pajak;(2013)
b) Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD dan Belanja BBM sebesar Rp307.800.000,00 tidak sesuai
ketentuan2013)
c) Persiapan Pemerintah Kota Bengkulu menuju penerapan
Laporan Keuangan Berbasis Akrual belum memadai.(2017)
d) Realisasi Belanja Pegawai tidak sesuai dengan ketentuan; (2015)
e) Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp1.529.909.675,00
pada Sekretariat Daerah dan Kantor Penghubung Tidak Sesuai
Dengan Ketentuan(2015)
f) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp170.120.000,00 tidak
dilaksanakan dan sebesar BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Rp4.001.432,00 melebihi ketentuan;(2015)
g) Persiapan Pemkot Bengkulu menuju penerapan laporan
keuangan berbasis akrual terkait penyediaan sumber daya
manusia yang kompeten belum memadai.(2015)

51
h) Penatausahaan Belanja yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Sebesar Rp554.115.000,00
Tidak Sesuai Ketentuan (2016)
i) Investasi Non Permanen Dana Bergulir pada Pemerintah Kota
Bengkulu Belum Dikelola Secara Memadai; 2017)
j) .Pencatatan dan Pengelolaan Pajak Hotel Belum Dilaksanakan
Secara Memadai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Halaman
2 dari 123 (2017)
k) Pengambilan SP2D TU Untuk Pembayaran LPJU Sebesar
Rp1.500.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan; (2017)
5. Ketidakhematan
Temuan kasus yang berhubungan dengan terjadi diantaranya :
a) Belanja melebihi Anggaran menjadi kejadian berulang di
Pemerintah Kota Bengkulu.(2013)
b) Belanja Bahan Makanan/Logistik pada Rumah Jabatan
Sekretaris Daerah memboroskan keuangan daerah; (2014)
6. Ketidakefisienan
a) Monitoring dan evaluasi program Jaminan Kesehatan Kota
Bengkulu belum memadai sehingga terjadi pelampauan
anggaran sebesar Rp2.212.835.848,00; (2013)

52
b) Pengelolaan Belanja Hibah Pemkot Bengkulu TA 2015 tidak
tertib (2015)
7. Ketidakefektifan
a) Perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga belum memberikan
kontribusi yang optimal (2013)
b) Proyek pekerjaan peningkatan jalan Hotmix (Paket I) pada Dinas
PU mengalami keterlambatan dan penyedia barang dan jasa
belum dikenakan denda maksimal sebesar Rp228.658.750,00-
(2013)
c) Perjanjian kerja sama pengelolaan persampahan di Pasar
Panorama dan Pasar Minggu tidak didasarkan atas perhitungan
potensi pendapatan yang riil; (2013)
d) Kekurangan volume pada Dinas Pendidikan Nasional senilai
Rp6.867.440,00 dan penyedia barang belum dikenakan denda
keterlambatan senilai Rp32.111.428,35; (2014)
e) Barang Untuk dibagikan kepada masyarakat berupa
perlengkapan jaring senilai Rp75.415.975,00 tidak dibagikan
dan terdapat perlengkapan jaring yang hilang senilai
Rp15.632.300,00; (2015)
f) Kelebihan Pembayaran atas Enam Paket Pekerjaan Rehabilitasi
Trotoar dan Drainase TA 2016 di Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bengkulu Sebesar Rp1.783.062.293,33 -(2016)

53
g) Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pengoralan Jalan RT 24
Sukarami (lanjutan) + Rabat Beton Gang Amal 2 Sukarami TA
2016 di Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu Sebesar
Rp89.729.739,66 (2016)
h) Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan Jalan
Lingkungan Perum MBR Puri Lestari Kel. Kandang, Kecamatan
Kampung Melayu TA 2016 di Dinas Pekerjaan Umum Kota
Bengkulu Sebesar Rp269.376.944,67 (2016)
i) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas pada Dinas Pertamanan dan
Kebersihan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp144.151.976,00;
(2017)
j) Kelebihan Pembayaran pada Kegiatan Jasa Konsultansi
Pemuktahiran Data dan Program Kegiatan Objek dan Subjek
PBB sebesar Rp680.558.750,00; (2017)
k) Kelebihan Pembayaran atas Tiga Paket Pekerjaan Pembangunan
Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Sebesar
Rp398.265.998,03;(2017)
l) Kelebihan Pembayaran atas Empat Paket Pekerjaan Jalan dan
Tiga Paket Pekerjaan Trotoar pada Dinas Pekerjaan Umum
Sebesar Rp1.394.175.712,95; (2017)
m) Terdapat Pekerjaan yang Putus Kontrak pada Dinas Pekerjaan
Umum Namun Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka
Tidak Dicairkan Sebesar Rp209.265.000,00. (2017)

54
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bengkulu di
Bengkulu tahun 2013-2017 diketahui beberapa ketidakpatuhan terhadap
perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian, kekurangan,
penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan. Dengan persentase ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan pada temuan administrasi dan ketidakefektifan
terhadap undang-undang
LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013-2017
Tabel 4.4
1. Kerugian Daerah
a. Belanja pegawai minimal sebesar Rp358.393.500,00 dibayarkan
kepada 36 pegawai yang sudah tidak bekerja pada Pemkab Rejang
Lebong.
b. Honor rapat dan honor ganda kepada Pelaksana Kegiatan
Pendamping Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri tidak sesuai ketentuan sebesar Rp32.218.000,00.
c. Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp1.123.287.767,70 dan denda
keterlambatan sebesar Rp16.211.523,00;
No
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan
Perundang-undangan
Jumlah
Pelanggaran
Persentase
(%)
1 Kerugian Daerah 3 8
2 Potensi Kerugian Daerah 5 13
3 Kekurangan Penerimaan 2 5
4 Administrasi 11 28
5 Ketidakhematan 0 0
6 Ketidakefisienan 2 5
7 Ketidakefektifan 16 41
Jumlah 39 100

55
2. Potensi Kerugian
a. Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Membebani Keuangan
Daerah Sebesar Rp270.920.900,00 dan Berindikasi Merugikan
Keuangan Daerah Sebesar Rp729.223.559,00;
b. Pembayaran honorarium KPA dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu Sebesar Pada bidang Bina Marga Dinas PU tidak wajar
sebesar Rp 379.515000,00
c. Terjadi ketekoran kas pada kantor perwakilan provinsi Bengkulu di
Jakarta sebesar Rp 56.024.200,00 dan realisasi belanja TA 2013
tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat
dimpertanggungjawabkan sebesar Rp3.380.706.054,00 yang
berindakasi merugikan keuangan daerah
d. Realisasi belanja kegiatan rutin pada Dinas Pertanian sebesar
Rp88.767.384,00 tidak didukung dengan bukti-bukti
pertanggungjawaban yang lengkap dan sah dan berpotensi
disalahgunakan.
e. Pertanggungjawaban Belanja BBM TA 2014 pada Sekretariat
Daerah tidak sah dan tidak dapat diyakini kewajarannya
3.Kurang Pennerimaan
a. Penganggaran dan realisasi dana hibah pemilihan kepala daerah
kepada KPU dan Panwaslu tidak sesuai dengan ketentuan dan sisa
dana hibah belum disetorkan ke kas daerah;

56
b. Pekerjaan Umum sebesar Rp1.435.524.259,31 dan denda
keterlambatan penyelesaian pekerjaan kurang dikenakan sebesar
Rp15.399.999,00.
4. Administrasi
a. Pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah senilai
Rp138.797.000,00 pada beberapa SKPD tidak didukung bukti yang
sah
b. Pembayaran honorarium KPA dan Bendahara Pengeluaran
pembantu sebesar pada Rp 155.841.304,00 tidak dapat
dipertanggung jawabakan
c. Persiapan Pemkab Rejang Lebong menuju penerapan Laporan
Keuangan berbasis akrual belum memadai.
d. Sisa kas pada bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran
pembantu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp308.052.051,00
terlambat disetor ke kas daerah;
e. Persiapan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menuju penerapan
laporan keuangan berbasis akrual belum memadai;
f. Sisa kas pada Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2016
terlambat disetor ke kas daerah;
g. Terdapat pengakuan kredit oleh Bank BRI atas Kegiatan Kredit
Inpres Pasar (KIP) Bang Mego Tahun 1984 yang belum dapat
ditelusuri sebesar Rp2.000.000.000,00

57
h. Kepala Desa Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati;
i. Realisasi Belanja Makan Minum Rumah Tangga Dinas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah Sebesar
Rp1.305.000.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenaran Materiilnya;
j. Realisasi Belanja Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kendaraan Dinas di Sekretariat DPRD Sebesar Rp763.226.617,00
Tidak Didukung Bukti yang Lengkap dan Sah;
k. Realisasi Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD Sebesar Rp201.600.000,00 Tidak Memadai.
6. ketidakefisienan
a. Pengelolaan kolam air deras pada dinas peternakan dan perikanan
tidak melalui mekanisme APBD;
b. Pembangunan Mess Pemda TA 2013 pada Dinas Pekerjaan Umum
mengalami keterlambatan yang belum dikenakan denda minimal
sebesar Rp223.917.788,36, kelebihan pembayaran senilai
Rp26.380.000,00, dan hasil pengadaan berupa lift senilai
Rp948.200.000,00 tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
7. ketidakefektifan
a. Volume fisik pada beberapa paket kegiatan pada dinas pendidikan
dan dinas peternakan dan kesehatan Hewan (Nakeswan) Provinsi
Bengkulu kurang dari volume kontrak minimal sebesar
Rp32.322.770,00

58
b. Pengadaan obat dan BMHP RSUD Dr. Myunus Selama Tahun 2013
Tidak Sesuai dengan ketentuan
c. Kelebihan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor
Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp144.032.131,18.
d. Realisasi tambahan penghasilan sebesar Rp3.340.000.000,00 tidak
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan diantaranya sebesar
Rp956.000.000,00 tidaksesuai ketentuan;
e. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebesar
Rp36.131.247.785, belum ditetapkan dalam peraturan daerah;
f. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas Sekretariat DPRD
sebesar Rp334.000.000,00 tidak didukung dengan bukti
pertanggungjawaban yang memadai
g. Belanja hibah dan bantuan sosial belum dipertanggungjawabkan
sebesar Rp1.439.750.000,00;
h. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Rejang
Lebong tidak sesuai dengan ketentuan
i. Terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan pada Kabupaten
Rejang Lebong sebesar Rp179.595.332,80, denda keterlambatan
sebesar Rp553.445.205,48, uang muka pekerjaan belum
dikembalikan sebesar Rp2.536.200.285,40, dan jaminan
pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp1.093.586.250,00
j. Realisasi Belanja Hibah belum didukung dengan
pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp450.000.000.00;

59
k. Terdapat rekening atas nama instansi dan dikuasai oleh satuan kerja
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang tidak tertib
l. Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TA 2017 Sebesar
Rp1.217.629.670,50;
m. Realisasi Pemberian Tambahan Penghasilan Sebesar
Rp7.469.283.886,00 Tidak Memiliki Kriteria yang Jelas;
n. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor pada Sekretariat
Daerah Sebesar Rp340.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
o. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Jalan Usaha Tani
Pada Dinas Pertanian Sebesar Rp21.579.792,00;
p. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Sebesar Rp169.100.000,00
Tidak Sesuai Ketentuan;
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Rejang
Lebong di Bengkulu tahun 2013-2017 diketahui beberapa ketidakpatuhan terhadap
perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian, kekurangan,
penerimaan, administrasi, dan ketidakefektifan. Dengan persentase ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan pada temuan ketidakefektifan

60
3. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI atas kepatuhan perundang-
undangan dan SPI dari LKPD Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong,
ditemukan beberapa pelanggaran terhadap Pernyataan SAP dengan uraian
sebagai berikut
Jumlah Pelanggaran LKPD Kota Bengkulu Tahun 2013-2017 terhadap
Tabel 4.5 Sumber: Data Sekunder (diolah)
Berikut ini adalah rincian temuan pelanggaran terhadap Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP):
No Peraturan yang Dilanggar
Jumlah
Pelanggaran
Persentase
(%)
1 PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan 1 6
2 PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran 1 6
3 PSAP No. 03 Laporan Arus Kas 0 0
4 PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan 2 13
5 PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan 1 6
6 PSAP No. 06 Akuntansi Investasi 5 31
7 PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap 3 19
8 PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam 0 0
9 PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban 2 13
10 PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan 1 6
11 PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi 0 0
Total 16 100

61
1. PSAP Nomor 01, tentang Penyajian Laporan Keuangan
a) Bendahara Pengeluaran terkait tidak mematuhi ketentuan yang
berlaku dalam pengelolaan kas.(2017)
2. PSAP Nomor 02, tentang Laporan Realisasi Anggaran
a) Penganggaran dan Realisasi Belanja Modal pada Belanja Barang
Tidak Sesuai dengan Ketentuan(2017)
3. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
a) bahwa Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran
pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan
program dan kegiatan pemerintahan daerah disajikan tidak Riil
b) Laporan persediaan yang dibuat Penyimpan Barang berdasarkan
rekapitulasi dari catatan saja tanpa disertai pemeriksaan fisik. Selain
itu, laporan barang habis pakai/persediaan merupakan sisa bahan
habis pakai yang berada di Sekretariat(Bag. Rutin) saja sedangkan
sisa yang berada di masing-masing bidang tidak dilaporkan.PSAP
Nomor 05 tentang Catatan Atas Laporan KeuanganAkuntasi
Persediaan, yang menyatakan bahwa pada akhir periode akuntansi,
persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik
4. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan
a) Terdapat persediaan per 31 Desember 2013 yang tidak dicatat
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu

62
5. PSAP Nomor 06 tentang Akuntasi Investasi
a) Bengkulu Indah Mall (PT Impian Bengkulu Indah) Berdasarkan
dokumen perjanjian kerja sama antara Walikota Bengkulu dan
Direktur PT Impian Bengkulu Indah (PT IBI) tanggal 15 Juni tahun
2006, PT IBI wajib membayarkan uang sejumlah
Rp300.000.000,00 sebagai kompensasi kepada Pemerintah Kota
untuk masa perjanjian 30 tahun pertama yang wajib dibayarkan
dalam waktu 6 bulan sejak tanggal perjanjian.
b) Nilai investasi dalam perjanjian sebesar Rp125.000.000.000,00
sedangkan nilai riil hasiltemuan BPK sebesar Rp97.000.000.000,00
sesuai surat PT TGL kepadWalikota
c) Bengkulu Nomor 357/TL/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan surat
PT TGL kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat
Daerah Kota Bengkulu Nomor 470/TL/X/2010 tanggal 27 Oktober
2010. Perjanjian tersebut memuat klausul yang menyatakan jika
sampai dengan berakhirnya kerjasama terdapat bangunan yang
belum terjual, maka Pemerintah Kota Bengkulu wajib membayar
kepada PT Dwisaha Selaras Abadi JO. PT Tigadi Lestari sesuai
dengan jumlah bangunan atau unit yang belum terjual. Klausul ini
memungkinkan bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk memiliki
kewajiban pada akhir masa perjanjian; di Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Tidak Sesuai Ketentuan.

63
d) Sertifikat tanah sebagai dokumen kepemilikan tanah memuat nilai
luas tanah. Luas tanah tersebut digunakan sebagai dasar penetapan
nilai perolehan. Hasil pemeriksaan atas dokumen sertifikat tanah
dan KIB A pada SIMDA - BMD, diketahui terdapat perbedaan luas
tanah antara sertifikat dan SIMDA – BMD
e) Perhitungan pengembalian investasi hanya didasarkan atas
perhitungan penjualan/pengalihan/sewa bangunan tanpa
memperhitungkan keuntungan lainnya
f) Hasil wawancara dengan staf Seksi Pengelolaan Data dan
Informasi, atas nilai piutang tahun pajak 2016 sebesar
Rp7.792.297.261,00 memungkinkan terdapat penetapan SPPT
tahun pajak 2016 yang ditetapkan pada tahun 2017. Atas penetapan
tersebut seharusnya dicatat sebagai piutang tahun 2017. Namun
nilainya sulit ditelusuri
6. PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap
a) 28 unit gedung dan bangunan belum dicatat di Neraca dan belum
dilakukan penilaian.
b) Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di Lingkungan
Pemerintah Kota Bengkulu Belum Tertib
c) Kesalahan penganggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa
yang menambah Aset Tetap

64
7. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
a) Penganggaran dan realisasi belanja modal sebesar
Rp2.505.262.100,10 dan bantuan sosial sebesar
Rp3.408.626.250,00 tidak tepat
b) Kesalahan penganggaran belanja pegawai pada SKPD
8. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
a) Pemkot Bengkulu belum menelusuri pengembalian Belanja
b) Pegawai ke rincian belanjanya
Dari hasil pemeriksaan SAP pada Kota Bengkulu terdapat 16 temuan dalam
ketidaksesuaian pada SAP yang terdapat pada pemeriksaan tersebut persentase
terbesar pada PSAP No.06 tentang Akuntansi Investasi

65
Pelanggaran LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2013-2017 terhadap
Tabel 4.6
1. PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan
a. Neraca tidak menyajikan akun Beban Dibayar Dimuka sebagai akun
penyesuaian atas pengeluaran belanja yang masa manfaatnya melebihi
satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat Belanja
Barang dan Jasa berupa Belanja Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang
masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran;
No Peraturan yang Dilanggar
Jumlah
Pelanggaran
Persentase
(%)
1 PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan 1 17
2 PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran
3 PSAP No. 03 Laporan Arus Kas
4 PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5 PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan 2 33
6 PSAP No. 06 Akuntansi Investasi
7 PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap 3 50
8 PSAP No. 08 Akuntansi Konstruksi Dalam
9 PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban
10 PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan
11 PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi
Total 6 100

66
2. PSAP Nomor 5 Akuntasi Persediaan
a. Tidak adanya kontrol dari atasan penyimpan barang atas pengelolaan
barang
persediaan yang berada dalam lingkup SKPD nya. Dalam hal ini
yang bersangkutan memeriksa keandalan angka persediaan melalui
pemeriksaan catatan persediaan yang dibuat oleh penyimpan barang
hingga melakukan prosedur stock opname atas barang persediaan
secara berkala minimal 2 kali dalam setahun;
b. Kepala BLUD RSUD Curup dan para Kepala SKPD terkait
melaporkan nilai persediaan akhir tahun bukan hasil inventarisasi
fisik persediaan danbelum melakukan pengelolaan persediaan sesuai
ketentuan.
3. PSAP 07 Aset Tetap
a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila
aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaatekonomi masa yang akan datang.
b. Kepala SKPD selaku pengguna barang, penyimpan barang, dan
pengurus barang pada masing-masing SKPD tidak cermat dalam
mengelola dan menatausahakan aset tetap serta kurangnya
koordinasi antara pengguna barang dan penyimpan dan/atau
pengurus barang dengan Bagian Aset DPKAD;
c. Pengelola Barang Milik Daerah, Pembantu Pengelola Barang,
Kepala Bidang Aset

67
BPKD selaku pejabat teknis pembantu pengelola barang, dan
Pengguna Barang SKPD belum melaksanakan inventarisasi ulang
atas seluruh aset daerah;
Dari hasil pemeriksaan SAP pada Kabupaten Rejang Lebong terdapat 6 temuan
dalam ketidaksesuaian pada SAP yang terdapat pada pemeriksaan tersebut
persentase terbesar pada PSAP No.07 tentang Akuntansi Pengelolaan Aset Tetap.

68
BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan pedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPKRI dari pemeriksaan BPK
menemukan 100 kelemahan pengendalian intern. 92 permasalahan terkait
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 22
temuan terkait dengan PSAP, yang mempengaruhi pemberian opini BPKRI
terhadap Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong di Bengkulu yang
menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian periode 2013-2017.:
1. Ketidakefektifan SPI diketahui merupakan kelemahan sistem
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang
terbanyak didapati temuan pada LHP Kota Bengkulu dan Rejang
Lebong periode 2013-2017
2. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku
ditemukan 15 kasus kerugian daerah, 13 kasus yang berpotensi
merugikan daerah, 24 kasus kekurangan penerimaan, 24 kasus
administrasi,2 kasus ketidakhematan, 4kasus ketidakefisienan dan
29 kasus ketidakefektifan.
3. Ditemukan 16 kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian
LKPD Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong dengan SAP,

69
4. Rekomendasi tahun-tahun sebelumnya menjadi kendala dalam
pencapaian opini WTP dikarenakan banyak ketidasesuaian dan
kekurang dalam melakasanakan rekomendasi BPK
B. Saran
1. Bagi Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong
a. Dalam mendorong kualitas dan kewajaran penysusna LKPD
Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong
diharapkan Pemerintah Pusat memberikan perhatian dan
membuat kebijakan terhadap standar kepegawaian yang
merata agar dalam penyusunan LKPD sesuai dengan SAP
dan perundang-undangan yang berlaku.
b. Untuk sebagai acuan dalam memperoleh Opini Wajar
Dengan Pengeculian
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Setelah mengadakan penelitian di Pemeringtah Kota Bengkulu dan
Kabupaten Rejang Lebong maka berdasarkan pengamatan penulis
menyampaikan saran-saran sebagai berikut :
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel
penelitian.
b. Peneliti selanjutnya dapat menambah rentan waktu
penelitian.

70
c. Data yang di gunakan agar tidak hanya sebatas data
sekunder, tapi juga dapat menggunakan data primer.

71
Daftar Pustaka
Adhariani Sarah, Rini. (2015). Opini Audit Dan Pengungkapan Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di
Indonesia. Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Anasta,, & Iskandar, D. Studi Eksploratif terhadap Opini Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
Memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian Menggunakan Content
Analysis (Studi Kabupaten/kota Se-provinsi Banten Tahun 2010-
2015). Profita, 10(1), 156-177.
Atyanta, Ramya. (2010). Analisa Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Studi
Kasus pada Kabupaten X di Provinsi Jawa Timur. Universitas Brawijaya.
Malang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI),Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Kabupaten dan Kota Di BengkuluTahun 2013-2017.
Hasyim, (2014).Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Dalam Memberikan
Opini Audit Universitas Hasanuddin.
Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi. Andi : Yogyakarta.
Nazir. (2009). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia : Jakarta.
Nicodemus, Musa. (2016). Kajian Hukum Atas Opini BPK RI Terhadap
Laporan Keuangan Pengelolaan Dan PertanggungJawaban
Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sam Ratulangi,
Manado.
Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Keuangan
Negara, Pengelolaan dan Tanggung Jawab APBN/APBD di sajikan sesuai
SAP.
Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 6 0 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP 71 Tahun 2010 SAP didasarkan pada
basis akrual.

72
Yunawati, Sri. (2017). Analisis Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat. Universitas Pasir Pengaraian, Riau.
Refensi web :
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2017/I/ihps_i_2017_1507002855.pdf.
Diakses pada tanggal 30 Maret 2017
http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/Sekilas-SPIP.bpkp. Diakses pada tanggal
5 Juni
https://www.kemenkeu.go.id/media/6527/uu-apbn-2018.pdf. Diakses pada tanggal
5 juni 2018
https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat. Diakses pada
tanggal 5 Juni
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5a434b82c8e79/node/534/undang
- undan. Diakses Pada tanggal 7 Juni
https://bengkuluprov.go.id/opini-wdp-sebagai-introspeksi-pengelolaan-keuangan-
daerah/. Diakses pada tanggal 10 juni 2018

ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2016)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2016)

Similar to ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2016) (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2016)