Dokumen tersebut membahas peran lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang untuk menegakkan hukum dan hak asasi manusia.

1. PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM
MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN
Disampaikan oleh:
MUHAMAD YOGI

2. Tujuan Pembelajaran
• Menjelaskan peran kepolisian dan kejaksaan dalam
menjamin keadilan dan kedamaian
• Menguraikan peran hakim sebagai Pelaksana
Kekuasaan Kehakiman, peran advokat serta Peran KPK
dalam menjamin keadilan dan kedamaian.
• Menganalisis kinerja kepolisian, kejaksaan, hakim,
advokat dan KPK dalam dalam menjamin keadilan dan
kedamaian.

3. PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KEWENANGAN
•Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan.
•Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
KEWENANGAN
•Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam
rangka penyidikan.
•Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeriksa tanda pengenal diri.
KEWENANGAN
•Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
•Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi.
Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002
Memelihara keamanan
dan ketertiban
masyarakat,
menegakkan hukum,
serta memberikan
perlindungan,
pengayoman, dan
pelayanan kepada
masyarakat dalam
rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri

4. PERAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Bidang Pidana
• Penuntutan
• Melaksanakan penetapan
hakim dan putusan
pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan
hukum tetap
• Melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan
putusan pidana bersyarat,
putusan pidana
pengawasan, dan
keputusan lepas bersyarat.
• Melakukan penyidikan
terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan
undang-undang.
Perdata dan TUN
• Kejaksaan, dengan kuasa
khusus, dapat bertindak,
baik di dalam maupun di
luar pengadilan, untuk dan
atas nama negara atau
pemerintah.
Dalam bidang ketertiban dan
ketenteraman umum
• Peningkatan kesadaran
hukum masyarakat.
• Pengamanan kebijakan
penegakan hukum.
• Pengawasan peredaran
barang cetakan.
• Pengawasan aliran
kepercayaan yang dapat
membahayakan
masyarakat dan negara.
• Pencegahan
penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama.
• Penelitian dan
pengembangan hukum
serta statistik kriminal
UU RI No. 16 Tahun 2004
Tugas dan Wewenang

5. PERAN HAKIM DALAM SEBAGAI PELAKSANA
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan TUN
MAHKAMAH AGUNG
HAKIM
Hakim adalah pejabat
peradilan negara yang
diberi wewenang oleh
undang-undang untuk
mengadili.
Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk
menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum
berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di
sebuah sidang pengadilan Berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.
UU RI No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan
Kehakiman
Pengadilan secara umum mempunyai tugas
untuk mengadili perkara menurut hukum
dengan tidak membeda-bedakan orang.

6. PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
ADVOKAT
Advokat adalah orang
yang berprofesi
memberi jasa hukum,
baik di dalam maupun
di luar pengadilan.
Jasa hukum yang
diberikan berupa
memberikan konsultasi
hukum, bantuan hukum,
menjalankan kuasa,
mewakili, membela,
mendampingi, dan
melakukan tindakan
hukum.
Tugas advokat secara
khusus adalah membuat
dan mengajukan
gugatan, jawaban,
tangkisan, sangkalan,
memberi pembuktian,
mendesak segera
disidangkan atau
diputuskan perkaranya,
dan sebagainya.

7. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
 Melakukan
penyelidikan,
penyidikan, dan
penuntutan terhadap
tindak pidana korupsi.
 Melakukan tindakan-
tindakan pencegahan
tindak pidana korupsi.
 Meminta informasi
tentang kegiatan
pemberantasan tindak
pidana korupsi kepada
instansi terkait.
 Melaksanakan dengar
pendapat atau
pertemuan dengan
instansi yang berwenang
melakukan
pemberantasan tindakan
korupsi.
1. Kepastian Hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Kepentingan Umum
5. Proposionalitas
Tugas Wewenang Asas

8. FIAT JUSTITIA RUAT COELUM, FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUS
“Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus
mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan”