SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
JAMINAN PENSIUN DAN
JAMINAN HARI TUA PNS
Badan Kepegawaian Negara
DISTRIBUSI PNS
4.304.196
Pusat: 21.64%
Daerah : 78.36%
Sumber : BKN, Desember 2017
TAHUN
INSTANSI
PUSAT
INSTANSI
DAERAH
TOTAL
2018 22.296 109.149 133.463
2019 20.502 114.189 136.710
2020 24.799 138.075 164.894
2021 25.468 133.921 161.410
2022 25.932 156.653 184.607
Prediksi PNS
yang akan
Pensiun
RIWAYAT KEBIJAKAN PROGRAM
PENSIUN PNS
Niet Europeesch local Pensioenreglement
1931 (stablad 1931 Nomor 500) [rijksblad
Kasultanan Yogyakarta Tahun 1939 Nomor 2]
UU No.20 Tahun 1952 tentang Pensiun
Pegawai Negeri Sipil
UU No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
PROGRAM PENSIUN PNS
• “Penghargaan atas jasa – jasa Pegawai Negeri”Sifat Pensiun
• Manfaat PastiProgram Pensiun
• “Pay as you Go” (sejak tahun 2009 – sekarang)
sebelumnya current cost financing (1994 – 2008)
Pembiayaan
Pensiun
• APS = Usia : 50 thn dan Masa Kerja : 20 Thn
• Reorganisasi = Usia : 50 thn & MK :10 thn
• MK : 4thn, apabila tdk dapat bekerja lagi dlm jabatan
Hak Pensiun
• Pensiun : 4,75% x Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga
• THT : 3,25% x Gaji Pokok dan Tunjangan KeluargaIuran
MANFAAT PENSIUN PNS
Pensiun Pegawai
Manfaat= 2.5% x Gaji Pokok Terakhir x MK
Dengan Catatan :
• max = 75% dari Dasar Pensiun (Gaji Pokok Terakhir)
• min = 40% dari Dasar Pensiun atau tidak boleh kurang
dari Gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah
Pensiun Janda/Duda
Manfaat = 36% dari Dasar Pensiun (GP)
Dengan Catatan :
• Minimal 75% dari Gaji Pokok Terendah
Pensiun Tewas
Manfaat= 72% Dari Dasar Pensiun (GP)
Dengan Catatan :
 Tidak boleh kurang dari Gaji Pokok
Terendah menurut PP
Manfaat Pensiun Orang Tua dari PNS yg
tewas = 20% dari manfaat Pensiun
Janda/Duda tewas
Dengan Catatan :
 Diberikan kepada orang tua dalam hal pegawai
tidak meninggalkan anak/istri
PEMERINTAH PNS
10%
90%
4,75%
Dana Pensiun
PNS
2%
Askes
3,25%
THT
Taspen
Kantor Bayar : 400 titik
Taspen Bank Kantor Pos
Penerima
Pensiun
Investasi Investasi
Gaji : 100%
Pertanggung
Jawaban
Pembayaran
Pensiun
100%
Pembayaran
Pensiun
Pengurusan Pembayaran
Pensiun
Pembayaran Pensiun 100%
Iuran Pegawai
PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN PNS SAAT INI
TUGAS DAN FUNGSI BKN DALAM
PENYELENGGARAAN PENSIUN SAAT INI
• Menyusun dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen
kepegawaian (Pensiun) - Direktorat Kompensasi ASN
– Menyusun Draft RPP Penetapan Pensiun PNS dan Janda/Duda Nya
– Menetapkan Perka BKN tentang Petunjuk Teknis Penetapan pensiun pokok
pensiunan pegawai dan Janda/Duda Nya
• Menyelenggarakan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan
mantan Pejabat Negara – Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara
– Menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun Bagi PNS Pusat dan
Daerah yang berpangkat IV/b kebawah yang tewas, meninggal dunia, cacat
karena dinas dan mencapai batas usia pensiun
– Menetapkan SK Penetapan kenaikan pangkat, pemberhentian dan
pemberian pensiun PNS yang berpangkat IV/c ke atas selain JPT Utama,
Madya, dan Fungsional Keahlian Utama (Keppres 53/2014)
– Menetapkan SK Penyesuaian pensiun pokok PNS sebagai dasar
pembayaran pensiun
Perubahan Kebijakan Program Pensiun PNS
dalam UU ASN DAN UU SJSN
Sinkronisasi dengan skema
SJSN
Sebelum skema SJSN
terlaksana, penyelenggaraan
pensiun dan THT tidak
berubah
Pensiun diberikan sebagai
perlindungan kesinambungan
penghasilan hari tua &
sebagai penghargaan
 UU ASN hanya memberikan filosofi pemberian pensiun kepada pegawai ASN.
 Sinkronisasi Ketentuan teknis penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dalam
ketentuan UU ASN dan UU SJSN, yaitu:
 Program Pensiun PNS dikeluarkan dari PP amanat UU SJSN
 Ketentuan mengenai penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dengan peraturan
Pemerintah
Peran BKN dalam UU ASN
FUNGSI BKN :
• pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
• penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi,
pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
• penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah
serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
KEWENANGAN BKN
• berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
Pasal 25 ayat (2) huruf d
Pasal 47
Yang Berhak
Pensiun
• PNS meninggal dunia
• APS masa kerja 20 tahun, usia minimal 45
tahun
• BUP dengan masa kerja minimal 10 tahun
• Perampingan organisasi, usia minimal 50
tahun masa kerja 10 tahun
• Keadaan jasmani karena disebabkan
dalam dinas tanpa melihat masa kerja dan
usia
• Keadaan jasmani bukan dikarenakan dinas
masa kerja minimal 4 tahun
• Diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri usia minimal 50 tahun
dan masa kerja minimal 20 tahun
JAMINAN PENSIUN DALAM
PP No.11/2017
INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
USULAN RPP PENSIUN
Manfaat Program Pensiun PNS dibagi menjadi 2 (dua):
Sebelum Tanggal
1 Januari 2018
Mulai Tanggal
1 Januari 2018
PNS Lama menggunakan skema
manfaat pasti (Defined Benefit)
PNS Baru menggunakan skema
iuran pasti (Defined Contribution)
1. 2.
Dasar Pensiun = Penghasilan (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan,
dan Tunjangan Kinerja)
MASUKAN RPP JAMINAN PENSIUN PNS
• “Perlindungan kesinambungan penghasilan hari
tua, Hak dan Penghargaan atas jasa – jasa
Pegawai Negeri”
Sifat Pensiun
• Dual Sistem (MANFAAT PASTI + IURAN PASTI)
• Pilar I : Manfaat sesuai dalam UU 11/1969 s.d
cut off date (RPP JP dan JHT ditetapkan).
• Pilar II : Manfaat baru (dr cut off date s.d
pensiun), dengan dasar pensiun (rata-rata
penghasilan 5 thn terkahir)
Program Pensiun
• Pilar I : “Pay as you Go” (UU 11/1969)
• Pilar II : Partial Funded (Iuran Pemerintah dan Peserta)
Pembiayaan Pensiun
• Pilar I= sesuai dengan UU 11/1969 s.d cut off date
• Pilar II = minimal kepesertaan 10 tahun, jika kurang dr
10 thn mendapatkan akumulasi iuran
Hak Pensiun Bulanan
• Iuran Pemerintah : % dari penghasilan
• Iuran Peserta : % dr penghasilanIuran
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAZainul Ulum
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Ridho Fitrah Hyzkia
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--temanna #LABEDDU
 
Rencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahanRencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahanNoniet Hendra
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Agus Dwiyanto
 
Materi skp untuk kenaikan pangkat
Materi skp untuk kenaikan pangkatMateri skp untuk kenaikan pangkat
Materi skp untuk kenaikan pangkatKutsiyatinMSi
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
 
Pp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai
Pp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawaiPp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai
Pp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawaiKutsiyatinMSi
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerjatemanna #LABEDDU
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementEko Mardianto
 
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdfHadi Purwa
 
Pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
Pp nomor 94 tahun 2021   tentang disiplin pnsPp nomor 94 tahun 2021   tentang disiplin pns
Pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pnsKutsiyatinMSi
 

What's hot (20)

Model PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDAModel PMPRB pada PEMDA
Model PMPRB pada PEMDA
 
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
 
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
Grand Design Pembangunan ASN 2020 - 2025
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 -Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
Overview latsar
Overview latsarOverview latsar
Overview latsar
 
Implementasi Proper.pptx
Implementasi Proper.pptxImplementasi Proper.pptx
Implementasi Proper.pptx
 
Rencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahanRencana aksi perubahan
Rencana aksi perubahan
 
UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014UU nomor 5 tahun 2014
UU nomor 5 tahun 2014
 
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
Standar pelayanan publik kemenpan-revised2
 
Materi skp untuk kenaikan pangkat
Materi skp untuk kenaikan pangkatMateri skp untuk kenaikan pangkat
Materi skp untuk kenaikan pangkat
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxPPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptx
 
Pp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai
Pp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawaiPp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai
Pp 94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja
 
Anggaran HRD Departement
Anggaran HRD DepartementAnggaran HRD Departement
Anggaran HRD Departement
 
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
3.1. Paparan Manajemen PPPK 2023.pdf
 
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pnsProses penjatuhan hukuman disiplin pns
Proses penjatuhan hukuman disiplin pns
 
Pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
Pp nomor 94 tahun 2021   tentang disiplin pnsPp nomor 94 tahun 2021   tentang disiplin pns
Pp nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns
 

Similar to Bahan Pensiun ASN

Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTL.T. Handoko
 
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptxPerhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptxcindysilvaniayubahar1
 
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptxmateri Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptxAdcomchannel
 
Status Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdf
Status Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdfStatus Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdf
Status Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdfSubiantoGodes
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanIlham Ismail
 
210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdf
210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdf210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdf
210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdfssuser17c19d1
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaGunawan Wicaksono
 
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdfSosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdfFahmiKIP
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxluckyhtahalele
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin KutsiyatinMSi
 
Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014
Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014
Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014YOHANDRAJAMBAK ONLINE
 
SOSIALISASI PP RULES.ppt
SOSIALISASI PP RULES.pptSOSIALISASI PP RULES.ppt
SOSIALISASI PP RULES.pptrobinsonlaw3
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Ahmad Abdul Haq
 

Similar to Bahan Pensiun ASN (20)

Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
 
Sosialisasi TPP.pptx
Sosialisasi TPP.pptxSosialisasi TPP.pptx
Sosialisasi TPP.pptx
 
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptxPerhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
 
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptxmateri Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah  .pptx
materi Mutasi Pegawai menurut peraturan pemerintah .pptx
 
Status Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdf
Status Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdfStatus Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdf
Status Kepegawaian Pegawai Non ASN - Pasca 28 November 2023.pdf
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS KetenagakerjaanSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
 
210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdf
210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdf210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdf
210319Materi_Members_Gathering_PP_36_tahun_2021_Pengupahan.pdf
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Presentasi utari
Presentasi utariPresentasi utari
Presentasi utari
 
Presentasi utari
Presentasi utariPresentasi utari
Presentasi utari
 
Presentasi utari
Presentasi utariPresentasi utari
Presentasi utari
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
 
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdfSosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
Sosialisasi SK Sekjen 326_Tukin_6_April_2022.pdf
 
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptxSOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
SOSIALISASI PROGRAM TASPEN TAHUN 2023 BARU.pptx
 
Telaahan tambahan penghasilan malinau (ekspose awal)
Telaahan tambahan penghasilan malinau (ekspose awal)Telaahan tambahan penghasilan malinau (ekspose awal)
Telaahan tambahan penghasilan malinau (ekspose awal)
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
 
Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014
Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014
Kebijakan dan penyaluran tpg pnsd 2014
 
SOSIALISASI PP RULES.ppt
SOSIALISASI PP RULES.pptSOSIALISASI PP RULES.ppt
SOSIALISASI PP RULES.ppt
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

Bahan Pensiun ASN

  • 1. JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA PNS Badan Kepegawaian Negara
  • 2. DISTRIBUSI PNS 4.304.196 Pusat: 21.64% Daerah : 78.36% Sumber : BKN, Desember 2017 TAHUN INSTANSI PUSAT INSTANSI DAERAH TOTAL 2018 22.296 109.149 133.463 2019 20.502 114.189 136.710 2020 24.799 138.075 164.894 2021 25.468 133.921 161.410 2022 25.932 156.653 184.607 Prediksi PNS yang akan Pensiun
  • 3. RIWAYAT KEBIJAKAN PROGRAM PENSIUN PNS Niet Europeesch local Pensioenreglement 1931 (stablad 1931 Nomor 500) [rijksblad Kasultanan Yogyakarta Tahun 1939 Nomor 2] UU No.20 Tahun 1952 tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil UU No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  • 4. PROGRAM PENSIUN PNS • “Penghargaan atas jasa – jasa Pegawai Negeri”Sifat Pensiun • Manfaat PastiProgram Pensiun • “Pay as you Go” (sejak tahun 2009 – sekarang) sebelumnya current cost financing (1994 – 2008) Pembiayaan Pensiun • APS = Usia : 50 thn dan Masa Kerja : 20 Thn • Reorganisasi = Usia : 50 thn & MK :10 thn • MK : 4thn, apabila tdk dapat bekerja lagi dlm jabatan Hak Pensiun • Pensiun : 4,75% x Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga • THT : 3,25% x Gaji Pokok dan Tunjangan KeluargaIuran
  • 5. MANFAAT PENSIUN PNS Pensiun Pegawai Manfaat= 2.5% x Gaji Pokok Terakhir x MK Dengan Catatan : • max = 75% dari Dasar Pensiun (Gaji Pokok Terakhir) • min = 40% dari Dasar Pensiun atau tidak boleh kurang dari Gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah Pensiun Janda/Duda Manfaat = 36% dari Dasar Pensiun (GP) Dengan Catatan : • Minimal 75% dari Gaji Pokok Terendah Pensiun Tewas Manfaat= 72% Dari Dasar Pensiun (GP) Dengan Catatan :  Tidak boleh kurang dari Gaji Pokok Terendah menurut PP Manfaat Pensiun Orang Tua dari PNS yg tewas = 20% dari manfaat Pensiun Janda/Duda tewas Dengan Catatan :  Diberikan kepada orang tua dalam hal pegawai tidak meninggalkan anak/istri
  • 6. PEMERINTAH PNS 10% 90% 4,75% Dana Pensiun PNS 2% Askes 3,25% THT Taspen Kantor Bayar : 400 titik Taspen Bank Kantor Pos Penerima Pensiun Investasi Investasi Gaji : 100% Pertanggung Jawaban Pembayaran Pensiun 100% Pembayaran Pensiun Pengurusan Pembayaran Pensiun Pembayaran Pensiun 100% Iuran Pegawai PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN PNS SAAT INI
  • 7. TUGAS DAN FUNGSI BKN DALAM PENYELENGGARAAN PENSIUN SAAT INI • Menyusun dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian (Pensiun) - Direktorat Kompensasi ASN – Menyusun Draft RPP Penetapan Pensiun PNS dan Janda/Duda Nya – Menetapkan Perka BKN tentang Petunjuk Teknis Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai dan Janda/Duda Nya • Menyelenggarakan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara – Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara – Menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun Bagi PNS Pusat dan Daerah yang berpangkat IV/b kebawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas dan mencapai batas usia pensiun – Menetapkan SK Penetapan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat IV/c ke atas selain JPT Utama, Madya, dan Fungsional Keahlian Utama (Keppres 53/2014) – Menetapkan SK Penyesuaian pensiun pokok PNS sebagai dasar pembayaran pensiun
  • 8. Perubahan Kebijakan Program Pensiun PNS dalam UU ASN DAN UU SJSN Sinkronisasi dengan skema SJSN Sebelum skema SJSN terlaksana, penyelenggaraan pensiun dan THT tidak berubah Pensiun diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua & sebagai penghargaan  UU ASN hanya memberikan filosofi pemberian pensiun kepada pegawai ASN.  Sinkronisasi Ketentuan teknis penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dalam ketentuan UU ASN dan UU SJSN, yaitu:  Program Pensiun PNS dikeluarkan dari PP amanat UU SJSN  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dengan peraturan Pemerintah
  • 9. Peran BKN dalam UU ASN FUNGSI BKN : • pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; • penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan • penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. KEWENANGAN BKN • berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Pasal 25 ayat (2) huruf d Pasal 47
  • 10. Yang Berhak Pensiun • PNS meninggal dunia • APS masa kerja 20 tahun, usia minimal 45 tahun • BUP dengan masa kerja minimal 10 tahun • Perampingan organisasi, usia minimal 50 tahun masa kerja 10 tahun • Keadaan jasmani karena disebabkan dalam dinas tanpa melihat masa kerja dan usia • Keadaan jasmani bukan dikarenakan dinas masa kerja minimal 4 tahun • Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri usia minimal 50 tahun dan masa kerja minimal 20 tahun JAMINAN PENSIUN DALAM PP No.11/2017
  • 11. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN USULAN RPP PENSIUN Manfaat Program Pensiun PNS dibagi menjadi 2 (dua): Sebelum Tanggal 1 Januari 2018 Mulai Tanggal 1 Januari 2018 PNS Lama menggunakan skema manfaat pasti (Defined Benefit) PNS Baru menggunakan skema iuran pasti (Defined Contribution) 1. 2. Dasar Pensiun = Penghasilan (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan Kinerja)
  • 12. MASUKAN RPP JAMINAN PENSIUN PNS • “Perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, Hak dan Penghargaan atas jasa – jasa Pegawai Negeri” Sifat Pensiun • Dual Sistem (MANFAAT PASTI + IURAN PASTI) • Pilar I : Manfaat sesuai dalam UU 11/1969 s.d cut off date (RPP JP dan JHT ditetapkan). • Pilar II : Manfaat baru (dr cut off date s.d pensiun), dengan dasar pensiun (rata-rata penghasilan 5 thn terkahir) Program Pensiun • Pilar I : “Pay as you Go” (UU 11/1969) • Pilar II : Partial Funded (Iuran Pemerintah dan Peserta) Pembiayaan Pensiun • Pilar I= sesuai dengan UU 11/1969 s.d cut off date • Pilar II = minimal kepesertaan 10 tahun, jika kurang dr 10 thn mendapatkan akumulasi iuran Hak Pensiun Bulanan • Iuran Pemerintah : % dari penghasilan • Iuran Peserta : % dr penghasilanIuran