2. DISTRIBUSI PNS
4.304.196
Pusat: 21.64%
Daerah : 78.36%
Sumber : BKN, Desember 2017
TAHUN
INSTANSI
PUSAT
INSTANSI
DAERAH
TOTAL
2018 22.296 109.149 133.463
2019 20.502 114.189 136.710
2020 24.799 138.075 164.894
2021 25.468 133.921 161.410
2022 25.932 156.653 184.607
Prediksi PNS
yang akan
Pensiun
3. RIWAYAT KEBIJAKAN PROGRAM
PENSIUN PNS
Niet Europeesch local Pensioenreglement
1931 (stablad 1931 Nomor 500) [rijksblad
Kasultanan Yogyakarta Tahun 1939 Nomor 2]
UU No.20 Tahun 1952 tentang Pensiun
Pegawai Negeri Sipil
UU No.11 Tahun 1969 Tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
4. PROGRAM PENSIUN PNS
• “Penghargaan atas jasa – jasa Pegawai Negeri”Sifat Pensiun
• Manfaat PastiProgram Pensiun
• “Pay as you Go” (sejak tahun 2009 – sekarang)
sebelumnya current cost financing (1994 – 2008)
Pembiayaan
Pensiun
• APS = Usia : 50 thn dan Masa Kerja : 20 Thn
• Reorganisasi = Usia : 50 thn & MK :10 thn
• MK : 4thn, apabila tdk dapat bekerja lagi dlm jabatan
Hak Pensiun
• Pensiun : 4,75% x Gaji Pokok dan Tunjangan Keluarga
• THT : 3,25% x Gaji Pokok dan Tunjangan KeluargaIuran
5. MANFAAT PENSIUN PNS
Pensiun Pegawai
Manfaat= 2.5% x Gaji Pokok Terakhir x MK
Dengan Catatan :
• max = 75% dari Dasar Pensiun (Gaji Pokok Terakhir)
• min = 40% dari Dasar Pensiun atau tidak boleh kurang
dari Gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah
Pensiun Janda/Duda
Manfaat = 36% dari Dasar Pensiun (GP)
Dengan Catatan :
• Minimal 75% dari Gaji Pokok Terendah
Pensiun Tewas
Manfaat= 72% Dari Dasar Pensiun (GP)
Dengan Catatan :
Tidak boleh kurang dari Gaji Pokok
Terendah menurut PP
Manfaat Pensiun Orang Tua dari PNS yg
tewas = 20% dari manfaat Pensiun
Janda/Duda tewas
Dengan Catatan :
Diberikan kepada orang tua dalam hal pegawai
tidak meninggalkan anak/istri
6. PEMERINTAH PNS
10%
90%
4,75%
Dana Pensiun
PNS
2%
Askes
3,25%
THT
Taspen
Kantor Bayar : 400 titik
Taspen Bank Kantor Pos
Penerima
Pensiun
Investasi Investasi
Gaji : 100%
Pertanggung
Jawaban
Pembayaran
Pensiun
100%
Pembayaran
Pensiun
Pengurusan Pembayaran
Pensiun
Pembayaran Pensiun 100%
Iuran Pegawai
PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN PNS SAAT INI
7. TUGAS DAN FUNGSI BKN DALAM
PENYELENGGARAAN PENSIUN SAAT INI
• Menyusun dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen
kepegawaian (Pensiun) - Direktorat Kompensasi ASN
– Menyusun Draft RPP Penetapan Pensiun PNS dan Janda/Duda Nya
– Menetapkan Perka BKN tentang Petunjuk Teknis Penetapan pensiun pokok
pensiunan pegawai dan Janda/Duda Nya
• Menyelenggarakan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan
mantan Pejabat Negara – Direktorat Pensiun dan Pejabat Negara
– Menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun Bagi PNS Pusat dan
Daerah yang berpangkat IV/b kebawah yang tewas, meninggal dunia, cacat
karena dinas dan mencapai batas usia pensiun
– Menetapkan SK Penetapan kenaikan pangkat, pemberhentian dan
pemberian pensiun PNS yang berpangkat IV/c ke atas selain JPT Utama,
Madya, dan Fungsional Keahlian Utama (Keppres 53/2014)
– Menetapkan SK Penyesuaian pensiun pokok PNS sebagai dasar
pembayaran pensiun
8. Perubahan Kebijakan Program Pensiun PNS
dalam UU ASN DAN UU SJSN
Sinkronisasi dengan skema
SJSN
Sebelum skema SJSN
terlaksana, penyelenggaraan
pensiun dan THT tidak
berubah
Pensiun diberikan sebagai
perlindungan kesinambungan
penghasilan hari tua &
sebagai penghargaan
UU ASN hanya memberikan filosofi pemberian pensiun kepada pegawai ASN.
Sinkronisasi Ketentuan teknis penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dalam
ketentuan UU ASN dan UU SJSN, yaitu:
Program Pensiun PNS dikeluarkan dari PP amanat UU SJSN
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pensiun dan THT diatur dengan peraturan
Pemerintah
9. Peran BKN dalam UU ASN
FUNGSI BKN :
• pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
• penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi,
pengadaan, perpindahan antarinstansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
• penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah
serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
KEWENANGAN BKN
• berkaitan dengan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.
Pasal 25 ayat (2) huruf d
Pasal 47
10. Yang Berhak
Pensiun
• PNS meninggal dunia
• APS masa kerja 20 tahun, usia minimal 45
tahun
• BUP dengan masa kerja minimal 10 tahun
• Perampingan organisasi, usia minimal 50
tahun masa kerja 10 tahun
• Keadaan jasmani karena disebabkan
dalam dinas tanpa melihat masa kerja dan
usia
• Keadaan jasmani bukan dikarenakan dinas
masa kerja minimal 4 tahun
• Diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri usia minimal 50 tahun
dan masa kerja minimal 20 tahun
JAMINAN PENSIUN DALAM
PP No.11/2017
11. INTEGRITAS • PROFESIONALISME • SINERGI • PELAYANAN • KESEMPURNAAN
USULAN RPP PENSIUN
Manfaat Program Pensiun PNS dibagi menjadi 2 (dua):
Sebelum Tanggal
1 Januari 2018
Mulai Tanggal
1 Januari 2018
PNS Lama menggunakan skema
manfaat pasti (Defined Benefit)
PNS Baru menggunakan skema
iuran pasti (Defined Contribution)
1. 2.
Dasar Pensiun = Penghasilan (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan,
dan Tunjangan Kinerja)
12. MASUKAN RPP JAMINAN PENSIUN PNS
• “Perlindungan kesinambungan penghasilan hari
tua, Hak dan Penghargaan atas jasa – jasa
Pegawai Negeri”
Sifat Pensiun
• Dual Sistem (MANFAAT PASTI + IURAN PASTI)
• Pilar I : Manfaat sesuai dalam UU 11/1969 s.d
cut off date (RPP JP dan JHT ditetapkan).
• Pilar II : Manfaat baru (dr cut off date s.d
pensiun), dengan dasar pensiun (rata-rata
penghasilan 5 thn terkahir)
Program Pensiun
• Pilar I : “Pay as you Go” (UU 11/1969)
• Pilar II : Partial Funded (Iuran Pemerintah dan Peserta)
Pembiayaan Pensiun
• Pilar I= sesuai dengan UU 11/1969 s.d cut off date
• Pilar II = minimal kepesertaan 10 tahun, jika kurang dr
10 thn mendapatkan akumulasi iuran
Hak Pensiun Bulanan
• Iuran Pemerintah : % dari penghasilan
• Iuran Peserta : % dr penghasilanIuran