SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
SOSIALISASI
PERATURAN PERUSAHAAN
PT. WHIRA PITOE USAHABERSAMA
2022-2024
• PT ITN (2021)
https://kemnaker.go.id/news/detail/tidak-memiliki-peraturan-
perusahaan-direktur-pt-itn-dijatuhi-sanksi-hukum
• PT DGI (2020)
https://kemnaker.go.id/news/detail/tak-miliki-peraturan-
perusahaan-pt-dgi-kena-sanksi-hukum
Proses Hukum:
Preventif edukatif => represif yustisia (upaya paksa)
KASUS TIDAK ADA PP
ALUR PP
• Penjajakan disnaker Jaktim
• Collect persyaratan
• Draft PP => Pembahasan
• Daftarkan PP kapan? (butuh kesepakatan)
• Pengesahaan PP
Materi Umumnya
• Ketentuan Perjalanan Dinas (diatur secara
spesifik)
• Hari jam kerja ?
• Pembayaran upah (setiap tanggal berapa)
• Pajak dan deduction (bagaimana gambarannya)
• Cuti Hamil menurut uu atau kebijakan?
• Kesejahteraan pekerja yang diberikan apa saja?
• Usia Pensiun yang disepakati?
ISTILAH DALAM PHK
• Uang Pesangon
Pembayaran yang terjadi karena adanya pemutusan hubungan
kerja (PHK).
• Uang Penghargaan Masa Kerja
Uang jasa yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
• Uang Pengganti Hak
Cuti, tiket pulang
• Uang Pisah (Resign/ Hubungan Kerja terputus sesuai UU)
uang yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan atas
pengabdian dan loyalitas karyawan selama masa kerja tertentu
dengan prestasi yang baik, dan merupakan kompensasi atas
tidak adanya pesangon dan uang jasa.
DASAR HUKUM
PEMBAYARAN PESANGON
• Ketentuan hukum mengenai Pembayaran pesangon bagi karyawan pensiun sudah diatur dalam
Undang-Undang No 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 167. Pengaturan pembayaran
pesangonuntukkaryawanpensiun menurutpasaltersebutdiaturdengan skemasebagaiberikut:
1. Pengusaha mengikutkan program pensiun dengan iuran dibayar 100% oleh Pengusaha
2. Perusahaan tidak mengikutkan program pensiun
3.PengusahamengikutkanprogrampensiuniuranditanggungbersamaantarapengusahadanPekerja
CATATAN:
• Dana pensiun akan diperhitungkan sebagai komponen pengganti
kompensasi pesangon saat pekerja masuk usia pensiun.
• “JP tidak bisa digunakan untuk menggantikan pesangon ketika pekerja
JIKA DITANGGUNG BERSAMA
• Maka selisih dari uang pesangon dikurangi oleh iuaran / premiyang telah
dibayarkan oleh pengusaha. Artinya bila uangpremi yang telah dibayarkan oleh
perusahaan dan besaran manfaat pensiun yang diterima sekaligus oleh pekerja
saat pensiun lebih kecil dari jumlah pesangon sesuai ketentuan 156 UU
Ketenagakerjaan, maka pengusaha masih memiliki kewajiban untuk membayar
sisanya atau selisihnya.
• RINCIANJPBPJS:Sebesar 3%.
Pekerja menanggung 1 %, Perusahaan 2%
PERHITUNGANNYA BAGAIMANA????
PROSES PERHITUNGANNYA
• Hitung dahulu uang pesangon nya sesuai
aturan UU
• Hitung uang jaminan pensiun nya.
Yang dibayar Perusahaan: (Perlu koordinasi
dengan PIC BPJS)
1. JHT
2. JP
Contoh Hitung Pensiun
• Lihat Rumus Excel
Title
• Text
• Lihat Rumus Excel
• Lihat Rumus Excel

More Related Content

Similar to SOSIALISASI PP

Penggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskal
Penggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskalPenggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskal
Penggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskalGTSudjoko
 
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptxPerhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptxcindysilvaniayubahar1
 
Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)
Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)
Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)desikardiyanti
 
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.pptRuniAwan
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxAninditaKusuma1
 
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptxKOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptxnelvy2
 
FAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdf
FAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdfFAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdf
FAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdfEnduroHill
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani dwiharyono4
 
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagas Ar-Rosyd
 
Bahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdf
Bahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdfBahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdf
Bahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdfAnggaPutra109802
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Bagus Budiono
 
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptxBAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptxMuhammad Rofi'i
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP BaruPPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP Barunekzho
 
Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21alarif-aholic
 

Similar to SOSIALISASI PP (20)

Penggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskal
Penggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskalPenggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskal
Penggolongan biaya untuk memudahkan koreksi fiskal
 
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptxPerhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
Perhitungan-Aktuaria-Imbalan-Pascakerja.pptx
 
Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)
Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)
Jawaban uas desi mk pak ade fauji (1)
 
Dana Pensiun.pptx
Dana Pensiun.pptxDana Pensiun.pptx
Dana Pensiun.pptx
 
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
367602814-DANA-PENSIUN-ppt.ppt
 
P S A K 24
P S A K 24P S A K 24
P S A K 24
 
P S A K 24
P S A K 24P S A K 24
P S A K 24
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptxPPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
PPT OTK Kepegawaian-Sri E-KI KD 2018-Kelas XII SMK-Bab 8.pptx
 
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptxKOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
KOMPENSASI_HUMAN_CAPITALLLLLLLLLLLL.pptx
 
FAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdf
FAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdfFAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdf
FAQ UU CIPTAKER PP 35 2021 PKWT DAN KOMPENSASI DSLC.pdf
 
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani Mengenal Dana Pensiun Perhutani
Mengenal Dana Pensiun Perhutani
 
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangonBagaimana cara menghitung uang pesangon
Bagaimana cara menghitung uang pesangon
 
56866.pdf
56866.pdf56866.pdf
56866.pdf
 
Bahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdf
Bahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdfBahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdf
Bahan Sosialisasi THR 2022_Dir. Bina Riksa.pdf
 
7. dana pensiun
7. dana pensiun7. dana pensiun
7. dana pensiun
 
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21
 
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptxBAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
BAB 8 PENSIUNAN PEGAWAI.pptx
 
PPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP BaruPPH Pasal 21 PTKP Baru
PPH Pasal 21 PTKP Baru
 
Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21Slide presentasi PPh pasal 21
Slide presentasi PPh pasal 21
 

SOSIALISASI PP

  • 1. SOSIALISASI PERATURAN PERUSAHAAN PT. WHIRA PITOE USAHABERSAMA 2022-2024
  • 2.
  • 3. • PT ITN (2021) https://kemnaker.go.id/news/detail/tidak-memiliki-peraturan- perusahaan-direktur-pt-itn-dijatuhi-sanksi-hukum • PT DGI (2020) https://kemnaker.go.id/news/detail/tak-miliki-peraturan- perusahaan-pt-dgi-kena-sanksi-hukum Proses Hukum: Preventif edukatif => represif yustisia (upaya paksa) KASUS TIDAK ADA PP
  • 4.
  • 5. ALUR PP • Penjajakan disnaker Jaktim • Collect persyaratan • Draft PP => Pembahasan • Daftarkan PP kapan? (butuh kesepakatan) • Pengesahaan PP
  • 6. Materi Umumnya • Ketentuan Perjalanan Dinas (diatur secara spesifik) • Hari jam kerja ? • Pembayaran upah (setiap tanggal berapa) • Pajak dan deduction (bagaimana gambarannya) • Cuti Hamil menurut uu atau kebijakan? • Kesejahteraan pekerja yang diberikan apa saja? • Usia Pensiun yang disepakati?
  • 7. ISTILAH DALAM PHK • Uang Pesangon Pembayaran yang terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). • Uang Penghargaan Masa Kerja Uang jasa yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja. • Uang Pengganti Hak Cuti, tiket pulang • Uang Pisah (Resign/ Hubungan Kerja terputus sesuai UU) uang yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan atas pengabdian dan loyalitas karyawan selama masa kerja tertentu dengan prestasi yang baik, dan merupakan kompensasi atas tidak adanya pesangon dan uang jasa.
  • 8. DASAR HUKUM PEMBAYARAN PESANGON • Ketentuan hukum mengenai Pembayaran pesangon bagi karyawan pensiun sudah diatur dalam Undang-Undang No 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 167. Pengaturan pembayaran pesangonuntukkaryawanpensiun menurutpasaltersebutdiaturdengan skemasebagaiberikut: 1. Pengusaha mengikutkan program pensiun dengan iuran dibayar 100% oleh Pengusaha 2. Perusahaan tidak mengikutkan program pensiun 3.PengusahamengikutkanprogrampensiuniuranditanggungbersamaantarapengusahadanPekerja CATATAN: • Dana pensiun akan diperhitungkan sebagai komponen pengganti kompensasi pesangon saat pekerja masuk usia pensiun. • “JP tidak bisa digunakan untuk menggantikan pesangon ketika pekerja
  • 9.
  • 10. JIKA DITANGGUNG BERSAMA • Maka selisih dari uang pesangon dikurangi oleh iuaran / premiyang telah dibayarkan oleh pengusaha. Artinya bila uangpremi yang telah dibayarkan oleh perusahaan dan besaran manfaat pensiun yang diterima sekaligus oleh pekerja saat pensiun lebih kecil dari jumlah pesangon sesuai ketentuan 156 UU Ketenagakerjaan, maka pengusaha masih memiliki kewajiban untuk membayar sisanya atau selisihnya. • RINCIANJPBPJS:Sebesar 3%. Pekerja menanggung 1 %, Perusahaan 2% PERHITUNGANNYA BAGAIMANA????
  • 11. PROSES PERHITUNGANNYA • Hitung dahulu uang pesangon nya sesuai aturan UU • Hitung uang jaminan pensiun nya. Yang dibayar Perusahaan: (Perlu koordinasi dengan PIC BPJS) 1. JHT 2. JP
  • 12. Contoh Hitung Pensiun • Lihat Rumus Excel
  • 14.