Status Kepegawaian Pegawai Non

1. Pengusulan PTT-PK
Menjadi PPPK
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur
Selasa, 7 Juni 2022

2. Berita Terkini !!!

3. Berita Terkini !!!

4. Kemana Pegawai Non ASN
Pasca 28 November 2023
???
Bagaimana Kebijakan
di Pemprov Jatim
???

5. SE MENPANRB 31 MEI 2022

6. JUMLAH PEGAWAI NON PNS
INSTANSI BLUD: 5582
JUMLAH PTT-PK AKTIF PER MEI 2022 JUMLAH GTT/PTT AKTIF PER MEI 2022
G URU TI DA K TE TA P : 10052
INSTANSI BLUD: 5582
INSTANSI NON BLUD: 4562
10144
Sumber Data : https://s.id/rekapPTT-PK , Mei 2022
JUMLAH :
G URU TI DA K TE TA P : 10052
PEGAWAI TIDAK TETAP: 8543
JUMLAH TOTAL: 18595
JUMLAH TOTAL
:
28739

7. Kepmenpan 981 Tahun 2021
Surat Deputi Bid. Mutasi Kepegawaian BKN
tentang Persyaratan Kelengkapan SPTJM untuk
Usul NI PPPK (surat tanggal 14 Februari 2022)
PENGALAMAN KERJA MIN. 3 TAHUN UNTUK PPPK

8. Pengakuan status Pegawai Non PNS:
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 ayat (1):
Pegawai non-PNS, masih tetap melaksanakan tugas paling lama
5 (lima) tahun.
tidak ada aturan sebagai dasar hukum pengangkatan PTT-PK
kecuali untuk instansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
pengangkatan PTT-PK adalah berdasarkan kebutuhan pegawai
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 99 ayat (1):
Pegawai non-PNS, masih tetap melaksanakan tugas paling lama
5 (lima) tahun.
tidak ada aturan sebagai dasar hukum pengangkatan PTT-PK
kecuali untuk instansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
pengangkatan PTT-PK adalah berdasarkan kebutuhan pegawai

9. a)eks Tenaga Honorer
Kategori II
b)Pengangkatan
Pegawai Non PNS
menjadi PPPK
Permasalahan
Tenaga
Honorer
a)eks Tenaga Honorer
Kategori II
b)Pengangkatan
Pegawai Non PNS
menjadi PPPK

10. a) aturan lokal seperti Peraturan Gubernur
untuk mengakomodir keberadaan
Pegawai Non PNS
b) Penyesuaian nama jabatan dengan
mempertimbangkan kompetensi yang
dimiliki serta tugas dan fungsi yang
dilakukan keseharian pada unit kerja
Rencana
Tindak Lanjut:
a) aturan lokal seperti Peraturan Gubernur
untuk mengakomodir keberadaan
Pegawai Non PNS
b) Penyesuaian nama jabatan dengan
mempertimbangkan kompetensi yang
dimiliki serta tugas dan fungsi yang
dilakukan keseharian pada unit kerja

11. a) moratorium CPNS selama 3 tahun
b) pola minus growth, dimana
jumlah pegawai yang pensiun
lebih banyak daripada rekrutmen
CPNS
c) Perbandingan jumlah pensiun
dengan rekrutmen
Pertimbangan
pengangkatan PTT-
PK di Provinsi Jawa
Timur:
a) moratorium CPNS selama 3 tahun
b) pola minus growth, dimana
jumlah pegawai yang pensiun
lebih banyak daripada rekrutmen
CPNS
c) Perbandingan jumlah pensiun
dengan rekrutmen

12. Perbandingan
jumlah pensiun
dengan rekrutmen:
No Tahun Pensiun Rekrutmen
1 2015 1.239 0 (moratorium)
2 2016 1.224 0 (moratorium)
3 2017 2.035 0 (moratorium)
4 2018 2.064 2.065 CPNS
5 2019 1.965 1.817 CPNS
6 2020 2.528 0 (pandemi Covid-19)
Perbandingan
jumlah pensiun
dengan rekrutmen:
1.817 CPNS
6 2020 2.528 0 (pandemi Covid-19)
7 2021 2.158 (prediksi) 1.390 CPNS
886 PPPK Non Guru &
11.220 PPPK Guru
8 2022 2.741 (prediksi)
9 2023 2.789 (prediksi)

13.  Diundangkan pada tanggal 4 September 2018
 Aturan sebelumnya: Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 (tidak
ada lagi aturan terkait fleksibilitas dalam pengangkatan pegawai untuk instansi
BLUD)
 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (5)
disebutkan bahwasannya BLUD dapat mengangkat Pejabat
Pengelola dan pegawai dari professional lainnya
Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
 Diundangkan pada tanggal 4 September 2018
 Aturan sebelumnya: Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 (tidak
ada lagi aturan terkait fleksibilitas dalam pengangkatan pegawai untuk instansi
BLUD)
 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (5)
disebutkan bahwasannya BLUD dapat mengangkat Pejabat
Pengelola dan pegawai dari professional lainnya

14. Pelaksanaan Seleksi PPPK
1. Gaji dibebankan pada APBD untuk PPPK Instansi Daerah
2. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk Rekrutmen PPPK tahap I hanya diikuti oleh eks Tenaga
Honorer K-2, dan harus memenuhi persyaratan :
a. Untuk Jabatan Guru, mempunyai kualifikasi Pendidikan minimal
S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini
b. Untuk Penyuluh Pertanian, mempunyai kualifikasi Pendidikan
minimal SMK Bidang Pertanian atau SLTA plus Sertifikasi di
Bidang Pertanian
1. Gaji dibebankan pada APBD untuk PPPK Instansi Daerah
2. Selain gaji, PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Untuk Rekrutmen PPPK tahap I hanya diikuti oleh eks Tenaga
Honorer K-2, dan harus memenuhi persyaratan :
a. Untuk Jabatan Guru, mempunyai kualifikasi Pendidikan minimal
S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini
b. Untuk Penyuluh Pertanian, mempunyai kualifikasi Pendidikan
minimal SMK Bidang Pertanian atau SLTA plus Sertifikasi di
Bidang Pertanian

15. Kepegawaian Pasca PP49/2018 Tentang
Manjemen PPPK
Pasal 96:
PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK
untuk mengisi jabatan ASN.
Pasal 99:
Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun .
Pasal 96:
PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK
untuk mengisi jabatan ASN.
Pasal 99:
Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum
diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun .

16. PP 49/2018
• mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit
untuk merekrut para professional untuk masuk ke
dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih
fleksibel dibanding CPNS.
• fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas
kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan
para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi
dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.
• mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit
untuk merekrut para professional untuk masuk ke
dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih
fleksibel dibanding CPNS.
• fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas
kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan
para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi
dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

17. PP 49/2018
• kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi Jabatan
Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Tertentu
dengan batas usia pelamar paling rendah 20
tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas
usia pensiun jabatan tersebut
• kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi Jabatan
Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Tertentu
dengan batas usia pelamar paling rendah 20
tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas
usia pensiun jabatan tersebut

18. SE Plh Sekda 26 November 2021
Nomor: 800/7640/204.2/2021
1. Dilarang rekrutmen PTT-PK baru
2. Laporan hasil capaian kinerja bulanan
3. Nilai minimal 70
4. Usulan pergantian PTT-PK
5. Mutasi antar instansi
6. Batasan usia PTT-PK
7. BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
Nomor: 800/7640/204.2/2021
1. Dilarang rekrutmen PTT-PK baru
2. Laporan hasil capaian kinerja bulanan
3. Nilai minimal 70
4. Usulan pergantian PTT-PK
5. Mutasi antar instansi
6. Batasan usia PTT-PK
7. BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan

19. Exit Plan Strategy PTT-
PK
Pasca PP 49 Tahun 2018
Exit Plan Strategy PTT-
PK
Pasca PP 49 Tahun 2018

20. 1. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pegawai
- melalui Analisis Beban Kerja untuk melihat kelebihan dan
kekurangan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan (PerGub 129/2018)
- entry kebutuhan melalui aplikasi e-formasi
- Profil Jabatan Fungsional (PerPres 38/2020)
2. Menempatkan Pegawai sesuai kompetensinya
- melalui redistribusi atau rotasi
- uji kompetensi
3. Penyusunan Peraturan Gubernur
Tentang Pegawai Non PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Menjalankan Regulasi sesuai PP 49 Tahun 2018
- rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Perpres Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
- Perencanaan Kebutuhan Gaji PPPK - MengacuPerpres Nomor 98 Tahun 2020 - Gaji dan Tunjangan
PPPK
Exit Plan Strategy
Pasca Peraturan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1. Melakukan Pemetaan Kebutuhan Pegawai
- melalui Analisis Beban Kerja untuk melihat kelebihan dan
kekurangan Pegawai sesuai dengan Peta Jabatan (PerGub 129/2018)
- entry kebutuhan melalui aplikasi e-formasi
- Profil Jabatan Fungsional (PerPres 38/2020)
2. Menempatkan Pegawai sesuai kompetensinya
- melalui redistribusi atau rotasi
- uji kompetensi
3. Penyusunan Peraturan Gubernur
Tentang Pegawai Non PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Menjalankan Regulasi sesuai PP 49 Tahun 2018
- rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
- Perpres Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh PPPK
- Perencanaan Kebutuhan Gaji PPPK - MengacuPerpres Nomor 98 Tahun 2020 - Gaji dan Tunjangan
PPPK

21. Persamaan PPPK dengan PNS
Pasal 38: Sistem Penggajian dan Tunjangan
 PPPK diberikan Gaji dan
Tunjangan.
 Gaji dan Tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku bagi PNS
 PPPK diberikan Gaji dan
Tunjangan.
 Gaji dan Tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku bagi PNS

22. Pebedaan PPPK dengan PNS
Pasal 37: adanya masa perjanjian kerja
 Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian
kinerja.
 Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja didasarkan pada pencapaian
kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat
persetujuan PPK.
 Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-
PNS mendapat persetujuan dan berkoordinasi dengan KASN.
 Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan
tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala
BKN
 Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT
utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.
 Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian
kinerja.
 Perpanjangan Hubungan Pedanjian Kerja didasarkan pada pencapaian
kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat
persetujuan PPK.
 Perpanjangan Hubungan Kerja bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-
PNS mendapat persetujuan dan berkoordinasi dengan KASN.
 Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang, PPK wajib menyampaikan
tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala
BKN
 Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang menduduki JPT
utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 (lima) tahun.

23. 5 keistimewaan PP Nomor 49 tahun 2018 pada pegawai honorer
1. Pegawai Honorer Berubah Status Menjadi PPPK
Pegawai honorer di lembaga pemerintahan akan diikutkan seleksi merit. Setelah lulus
seleksi, pegawai honorer akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
2. Usia Pelamar Lebih Fleksibel
Pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus PPPK tidak dibatasi usia seperti
pelamar CPNS.
3. Membuka Peluang yang Lebih Luas
Dengan tidak dibatasinya usia pelamar, PPPK diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari
kalangan profesional yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Memberikan Kepastian Kerja
Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para
pegawai honorer. PPPK akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas.
5. Mendapat Hak dan Fasilitas Setara PNS
PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS.
Bedanya PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS.
1. Pegawai Honorer Berubah Status Menjadi PPPK
Pegawai honorer di lembaga pemerintahan akan diikutkan seleksi merit. Setelah lulus
seleksi, pegawai honorer akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
2. Usia Pelamar Lebih Fleksibel
Pegawai honorer yang ingin menjadi ASN berstatus PPPK tidak dibatasi usia seperti
pelamar CPNS.
3. Membuka Peluang yang Lebih Luas
Dengan tidak dibatasinya usia pelamar, PPPK diharapkan mampu diisi oleh pekerja dari
kalangan profesional yang ingin menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
4. Memberikan Kepastian Kerja
Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan mampu memberikan kepastian kerja kepada para
pegawai honorer. PPPK akan memiliki status, hak, dan perlindungan yang jelas.
5. Mendapat Hak dan Fasilitas Setara PNS
PPPK akan memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang sudah berstatus PNS.
Bedanya PPPK tidak akan mendapat tunjangan pensiun seperti para PNS.

24. Surat Edaran Plh. SEKDA Nomor: 800/7640/204.2/2021 Tanggal 26 Nov 2021
1. Dilarang rekrutmen PTT-PK baru
a. Dilarang melakukan rekrutmen PTT-PK baru
b. Pergantian dilakukan melalui uji kompetensi
c. Instansi BLUD sesuai Permendagri 79/2018 dan Pergub 34/2018
2. Laporan hasil capaian kinerja bulanan
Nilai Minimal 70
3. Usulan pergantian PTT-PK
Persetujuan Gubernur/Sekda
4. Mutasi antar instansi
5. Batasan usia PTT-PK
BUP 58 tahun
6. BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
a. Mengikutkan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
b. BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun
7. Perencanaan Usulan PPPK
Kepmen 76 Tahun 2022 Perubahan Keputusan Menteri Panrb Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang JF
yang dapat diisi oleh PPPK
5. Penyeragaman Gaji
sebagaimana pada kode rekening pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat diberikan tambahan honor
sesuai jenjang pendidikan
1. Dilarang rekrutmen PTT-PK baru
a. Dilarang melakukan rekrutmen PTT-PK baru
b. Pergantian dilakukan melalui uji kompetensi
c. Instansi BLUD sesuai Permendagri 79/2018 dan Pergub 34/2018
2. Laporan hasil capaian kinerja bulanan
Nilai Minimal 70
3. Usulan pergantian PTT-PK
Persetujuan Gubernur/Sekda
4. Mutasi antar instansi
5. Batasan usia PTT-PK
BUP 58 tahun
6. BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan
a. Mengikutkan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
b. BPJS Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, dan Jaminan Pensiun
7. Perencanaan Usulan PPPK
Kepmen 76 Tahun 2022 Perubahan Keputusan Menteri Panrb Nomor 1197 Tahun 2021 Tentang JF
yang dapat diisi oleh PPPK
5. Penyeragaman Gaji
sebagaimana pada kode rekening pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat diberikan tambahan honor
sesuai jenjang pendidikan

28. Terima Kasih
Terima Kasih