20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran

KEMENTERIAN
PANRB
PERMENPANRB
NOMOR 8 TAHUN 2021
tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS
Oleh :
Devi Anantha
Asisten Deputi Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan SDMA

Item 1
6,5% = 19/294
Item 2
47% = 139/294
Item 3
46,5%
=136/294
LAMPIRAN
(7 BAB)
294 Pages
PERMENPANRB 8/2021
SISTEM MANAJEMEN
KINERJA PNS
Ketentuan Umum
Sistem Manajemen Kinerja
PNS
Ketentuan Penutup
Perbedaan Pencapaian,
Aktivitas dan Kategori
Contoh Penyusunan SKP
di IP Pusat
Contoh Penyusunan SKP di
IP Daerah
Contoh Penilaian Kinerja
di IP Pusat
Contoh Penilaian Kinerja
di IP Daerah
Pendahuluan
Perencanaan Kinerja
Pegawai
Standar Perilaku Kerja
Pelaksanaan, Pemantauan
dan Pembinaan Kinerja
Pegawai
Ide Baru
Penilaian Kinerja Pegawai
Tindak Lanjut
Ilustrasi Penilaian Kinerja
berdasarkan metode
Penyelarasan

SUBSTANSI
Sistem Manajemen Kinerja PNS
Perencanaan Kinerja Individu
Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja
Individu
Penilaian Kinerja Individu
Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kinerja Individu

SISTEM MANAJEMEN
KINERJA PNS
REFORMASI MANAJEMEN KINERJA PNS
DASAR HUKUM SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
TAHAPAN UTAMA DALAM SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
CONTOH SIKLUS MANAJEMEN KINERJA PNS
1

PP 10/1952
Daftar Pernyataan
Kecakapan Pegawai
Negeri
PP 10/1979
Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan PNS
PP 46/2011
Penilaian Prestasi
Kerja PNS
PP 30/2019
Penilaian Kinerja PNS
UU No 5/2014 tentang ASN
Dan
PP No 11/2017 tentang
Manajemen PNS
UU No 43/1999 tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
UU No 8/1974 tentang
tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian
PERMENPANRB NO 8/2021
TENTANG SISTEM MANAJEMEN
KINERJA PNS
PERKA BKN NO 1/2013
KETENTUAN PELAKSANAAN PP 46
TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN
PRESTASI KERJA
SASARAN KINERJA PEGAWAI
SASARAN KERJA PEGAWAI
DP3
REFORMASI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

UU 5 TAHUN 2014
APARATUR SIPIL NEGARA
PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS
PASAL 78 PASAL 230
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penilaian kinerja diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penilaian kinerja PNS dan disiplin
PNS diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
DASAR HUKUM
PENILAIAN KINERJA PNS
(PERATURAN PEMERINTAH 30 TAHUN 2019)
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem
prestasi dan sistem karier. Penilaian Kinerja adalah salah satu proses rangkaian
dalam Sistem Manajemen Kinerja PNS.
TUJUAN PENILAIAN
KINERJA

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
4 Tahapan Utama
01
03
02
04
PERENCANAAN KINERJA
 Mengukur Kinerja
 Memberikan feedback (bimbingan/konseling)
 Melakukan tinjauan kemajuan kinerja
 Mengatasi kinerja yang buruk
 Mengapresiasi kinerja yang baik
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN
PEMBINAAN KINERJA
 Menilai capaian kinerja
 Melakukan pemeringkatan kinerja
PENILAIAN KINERJA
 Memberikan penghargaan terhadap kinerja baik
 Memberikan sanksi untuk kinerja buruk
TINDAK LANJUT
SISTEM
INFORMASI
KINERJA
PEGAWAI
 Melakukan penyelarasan kinerja (lingkup peran
dan kendali individu)
 Menetapkan rencana, indikator, dan target
kinerja
Mekanisme, Format dan Contoh diatur dalam PermenPANRB No 8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS

N - 1 JAN MAR JUN SEP DES Maks FEB
(N + 1)
PENYUSUNAN
PK
OLEH UNIT
PERENCANAAN
PENYUSUNAN SKP
(MAX AKHIR JAN)
1.SKP JPT (Berdasarkan PK/Renstra/RKT)
Kemudian dilakukan dialog kinerja berjenjang guna
menyusun dan menentukan strategi (peran-
hasil/rencana output) individu yang menjadi :
2.KINERJA UTAMA KETUA TIM KERJA (Administrator/JF
selaku Ketua Tim/Pengawas)
Kemudian ketua tim kerja melakukan dialog kinerja
untuk menentukan strategi (peran – hasil/rencana
ouput) individu / anggota Tim yang menjadi :
3.KINERJA UTAMA Anggota TIM KERJA
4.Disertai penyusunan IKI dan Target Kinerja
5.Harus direview oleh Pejabat Pengelola Kinerja
sebelum ditetapkan (dan Tim Penilai AK bagi JF)
PELAKSANAAN, PENGUKURAN*
DAN PEMBINAAN KINERJA
1. Dilakukan pengukuran kinerja periodik oleh PNS
berdasarkan dokumentasi output periodik/renaksi
dan pengukuran perilaku periodik menghasilkan
suatu nilai
2. Dilakukan bimbingan kinerja
3. Dilakukan penilaian kompetensi
4. Diajukan tindak lanjut (perubahan SKP)
PENILAIAN
KINERJA
1. Penilaian SKP
2. Penilaian Perilaku Kerja
3. Penilaian Ide Baru
4. Penialian Kinerja
PELAPORAN
KINERJA
1. Pelaporan Dokumen
Penilaian Kinerja
2. Pemeringkatan
Kinerja
3. Penetuan Tindak
Lanjut
… … … … …
CONTOH SIKLUS MANAJEMEN KINERJA PNS
*Contoh Pengukuran Kinerja dilakukan secara triwulan

PERENCANAAN KINERJA INDIVIDU
(PENYUSUNAN SKP)
Perencanaan kinerja pegawai adalah penyusunan SKP
berdasarkan penyelarasan melalui dialog kinerja. SKP sudah harus
menggunakan bahasa pencapaian (hasil) dan memiliki IKI yang
spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian dan
menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.
Disediakan 2 Model Perencanaan Kinerja
2

SKP harus
disusun secara
berjenjang
mulai dari JPT
ke JA dan JF
RENCANA
SKP
Cascading
dilakukan
dengan dialog
kinerja untuk
menentukan
strategi yang
mencerminkan
output/peran-
hasil individu
PENYELARASAN/
CASCADING
Penyusunan
rencana SKP
dapat dimulai
pada tahun
anggaran
sebelumnya
selaras dengan
penyusunan
draft PK
WAKTU
PENYUSUNAN
Jika pegawai dan pejabat penilai
kinerja sampai dengan minggu
kedua bulan Januari tidak
melakukan proses penyusunan
SKP, maka pejabat pengelola
kinerja dapat menyusun rencana
SKP melalui penyelarasan dan
penjabaran strategi untuk
mencapai sasaran kinerja
organisasi dan unit kerja yang
diturunkan ke pegawai.
PEJABAT PENGELOLA
KINERJA
Kinerja utama
harus berupa
hasil sehingga
penulisan
rencana kinerja
adalah
menggunakan
Bahasa
pencapaian
BAHASA
KINERJA
Setiap kinerja
(utama/tamba
han memiliki
ukuran
keberhasilan
yang bersifat
SMART
IKI
POIN – POIN PERENCANAAN KINERJA INDIVIDU

JENIS
JABATAN
BERDASARKAN MEMPERHATIKAN DISETUJUI
JPT
Perjanjian Kinerja Unit
Kerja yang dipimpinnya
1. Renstra
2. RKT
1.JPT Utama : Menteri yang
mengkoordinasikannya
2.JPT Madya : Pimpinan IP
3.JPT Pratama : Pejabat Pim. Madya
4.Memimpin Unit Kerja : Menteri / Pejabat
Pimpinan Tinggi yang mengkoordinasikannya
JA
SKP Atasan Langsung 1.OTK
2.Uraian Jabatan
Atasan Langsung
JF
1.SKP Atasan Langsung
2.Organisasi/unit kerja
1.RKT
2.PK
3.OTK
4.Uraian Jabatan
5.Butir – butir kegiatan JF
Atasan Langsung
Penyusunan SKP
berdasarkan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
1. SKP disusun mengikuti jabatan JPT, JA atau Jabatan lainnya; dan
2. dapat menyusun SKP JF
Untuk JF yang rangkap jabatan JPT, JA atau jabatan lainnya,

ALUR CASCADING KINERJA ORGANISASI
KE KINERJA INDIVIDU PNS
RPJMN/RPJMD
RENSTRA
PK
SKP JPT
UU 17/2007; Perpres 18/2020; dan
Permen PPN 9/2019
PermenPARB 53/2014
Perpres 29/2014, dan
PP 30/2019 jo RPermenPANRB Sistem
Manajemen Kinerja PNS
SKP JA
Dapat
mengcascade/mengintervensi
SKP JF
UU 5/2014,

DIALOG KINERJA
KINERJA
ORGANISASI
KINERJA
INDIVIDU
DIALOG
KINERJA
Antara atasan dan
bawahan dalam rangka
melakukan penyelarasan
kinerja (cascading) /
menentukan strategi
pencapaian kinerja
“Proses penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/
atau Pengelola Kinerja.”
“Getting employees involved in the planning process will help them
understand the goals of the organization, what needs to be done, why it
needs to be done, and how well it should be done“
PP 30/2019, Pasal 11 ayat 2
US Office of Personnel Management
KEBERHASILAN PENGELOLA
KINERJA

Elements that address individual
accomplishments can be identified using a
role-results matrix. A role-results matrix is
simply a table that identifies the results each
work unit member must produce to support
the unit’s accomplishments.
MATRIKS PEMBAGIAN PERAN - HASIL
KINERJA
INDIVIDU
DIALOG
KINERJA
Antara atasan dan
bawahan dalam rangka
melakukan penyelarasan
kinerja (cascading) /
menentukan startegi
pencapaina kinerja
MATRIKS
PERAN - HASIL
Pegawai dapat mendefinisikan peran dan ouput
yang akan dihasilkan sesuai dengan dialog kinerja
Peran dan output individu harus dapat
mensupport kinerja atasannya
ROLE – RESULTS MATRIX
US Office of Personnel Management

PERENCANAAN
KINERJA INDIVIDU
(PENYUSUNAN SKP)
PERAN – HASIL
INDIVIDU
PERAN – HASIL
INDIVIDU
PERAN – HASIL
INDIVIDU
PERAN – HASIL
INDIVIDU
1. Atasan (JPT) dan bawahan (Ketua Tim beserta anggota) melaksanakan dialog kinerja guna
menentukan strategi pencapaian kinerja (melakukan penyelarasan dengan 2 metode)
CASCADING DIRECT
CASCADING NON - DIRECT
STARTEGI
(metode)
2. Menentukan peran – hasil individu (anggota tim)
berdasarkan penyelarasan kinerja ketua Tim
MATRIKS
PERAN - HASIL
3. Peran – hasil individu dituangkan dalam
matriks peran – hasil.
RENCANA KINERJA
(KINERJA UTAMA PEGAWAI)
IKI dan Target yang SMART
4. Rencana Kinerja adalah peran – hasil dalam
matriks peran – hasil.
SKP 1. Aspek/Tahapan
2. Wilayah
3. Beban Target Kuantif
1. Layanan
2. Produk

I II
MENENTUKAN PERAN INDIVIDU BERDASARKAN PENYELARASAN
Pertimbangkan jenis, kondisi, struktur,
dan bidang pekerjaan yang ada di
masing-masing unit kerja
DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading dengan
pendekatan :
 pembagian
aspek/tahapan
 pembagian wilayah
 pembagian beban
target kuantitatif
NON - DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading dalam
bentuk:
 layanan
 produk
METODE
CASCADING
melalui dialog kinerja
METODE
CASCADING
Akan direvieu oleh
Pejabat Pengelola Kinerja

INDEKS KEBERSIHAN
KOTA A
INDEKS KEBERSIHAN
KECAMATAN I DAN II
INDEKS KEBERSIHAN
KECAMATAN III DAN IV
KEPALA DINAS KEBERSIHAN
CONTOH CASCADING DIRECT DAN NON - DIRECT CASCADING
KETUA TIM I
INDEKS
KEBERSIHAN KOTA
A
PENGADAAN ALAT
KEBERSIHAN
LAYANAN PENGANGKUTAN
SAMPAH RUTIN KEPADA
MASYARAKAT
KETUA TIM I
KETUA TIM II
KEPALA DINAS KEBERSIHAN
DIRECT
NON
-
DIRECT
KETUA TIM II
BENCHMARK
LAYANAN
KEBERSIHAN KE
DAERAH LAIN
RANPERDA
KEBERSIHAN KOTA
A SIAP
DIHARMONISASI
SOSIALISASI PERDA
KEBERSIHAN KOTA
A
BIMTEK PETUGAS
KEBERSIHAN

INDEKS RB
KEMENTERIAN A
1. NILAI ASPEK PENATAAN PERUU
2. NILAI ASPEK PENATAAN
PENGUATAN ORGANISASI
1. NILAI ASPEK MANAJEMEN
PERUBAHAN
2. PENTAAN TATA LAKSANA
KETUA TIM I KETUA TIM II
1. NILAI ASPEK SISTEM
MANAJEMEN SDM
KETUA TIM III KETUA TIM IV
INDEKS RB
KEMENTERIAN A
LAPORAN HASIL ANALISA
EVALUASI 8 ASPEK RB TAHUN
SEBELUMNYA BESERTA
REKOMENDASI TINDAK
LANJUTNYA
KETUA TIM I KETUA TIM II
PENYUSUNAN ROADMAP
RB KEMENTERIAN A
KETUA TIM III
PEMBUATAN TIM POKJA RB
CONTOH DIRECT CASCADING
CONTOH NON - DIRECT CASCADING
1. NILAI ASPEK AKUNTABILITAS
2. NILAI ASPEK PENGAWASAN
3. NILAI ASPEK PENGUATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

MENUANGKAN PERAN INDIVIDU DALAM TIM BERDASARKAN PENYELARASAN KINERJA
Kinerja (peran) individu dituangkan dalam Matriks Peran-Hasil. Matriks peran hasil hanyalah sebuah tabel yang mengidentifikasi hasil yang harus
dihasilkan oleh setiap anggota unit kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja berdasarkan cascading kinerja.
Tuliskan intermediate outcome/ produk / layanan tim kerja
di baris paling atas tabel.
Langkah 1
Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan
posisikan ke bawah kolom kiri matriks.
Langkah 2
Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini: Apa yang
harus dihasilkan atau dilakukan oleh anggota unit
(misalkan: menyelesaikan…) untuk mendukung suatu
produk atau layanan?
Langkah 3
Setelah mengetahui peran individu tuliskan
pencapaian/hasil kerja yang menggambarkan ekspektasi
atas kinerja dimaksud
Langkah 4
Pencapaian dari peran individu akan menjadi rencana
kinerja di dalam SKP pegawai
Langkah 5
CONTOH MATRIKS PERAN-HASIL
NAMA DAN JABATAN PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
KETUA TIM KERJA
PERAN HASIL
(RENCANA KINERJA)
PERAN HASIL
(RENCANA KINERJA)
PERAN HASIL
(RENCANA KINERJA)
Anggota Tim Kerja • Peran hasil (rencana kinerja)
• Peran hasil (rencana kinerja)
N/A
Anggota Tim Kerja • Peran hasil (rencana kinerja)
N/A • Peran hasil (rencana kinerja)

CONTOH MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL
NAMA DAN
JABATAN PEGAWAI
INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
RIAN, KASUBDIT II/
JF SELAKU KOORD
APLIKASI SIMBG MENJALANKAN BISNIS PROSES DAN SLA
(SERVICE LEVEL AGREEMENT) SESUAI NSPK YANG RELIABLE
DAN USER-FRIENDLY
RESPONS YANG CEPAT DAN AKURAT ATAS
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT LAYANAN
PENERBITAN PBG/IMB DAN SLF MELALUI
APLIKASI SIMBG
SEMAKIN BANYAK PEGAWAI DINAS PU DAN PTSP
PEMDA KAB/KOTA YANG BISA MELAYANI PENERBITAN
PBG/IMB DAN SLF MELALUI SIMBG SECARA. CEPAT
DAN AKURAT
Lingga, JF Teknik Tata
Bangunan dan
Perumahan Muda
• Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang
lengkap dan sesuai NSPK
 Pengguna dan Pengelola Layanan SIMBG dapat
mengetahui progress/tindak lanjut pengaduannya
secara up-to-date melalui aplikasi SIMBG
 Telaahan jawaban atas pengaduan masyarakat
tersusun secara cepat dan akurat (berdasarkan objek
atau jenis masalah atau berdasarkan wilayah)
• Modul materi peningkatan kapasitas pengelola layanan
penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG tersusun
secara lengkap dan sesuai standar penyusunan modul
• Peserta peningkatan kapasitas memahami dan dapat
mempraktekan materi yang disampaikan
• Pelatih/Narasumber peningkatan kapasitas layanan
penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG kompeten
dan tercukupi sesuai kebutuhan
• Peserta mendapatkan pelayanan yang memadai selama
proses pelaksanaan peningkatan kapasitas
Ali, Pranata Komputer • Aplikasi SIMBG dapat dioperasikan pada saat soft launching aplikasi
SIMBG kepada pemerintah daerah terpilih
• Manual book dan simulasi penggunaan aplikasi SIMBG memuat
informasi yang jelas, lengkap, mutakhir dan mudah dipahami
• Telaahan berdasarkan hasil simulasi fitur-fitur aplikasi SIMBG agar
dapat dioperasikan pada saat soft launching
• Pengguna mendapatkan akses username dan password sesuai
prosedur, mudah, dan cepat
 Perbaikan aplikasi berdasarkan hasil survey,
masukan, dan saran pengguna aplikasi serta
berdasarkan data permasalahan teknis aplikasi.
 Jawaban atas pertanyaan terkait teknis aplikasi dari
pengelola aplikasi di daerah disampaikan dengan
respon cepat dan akurat
Gina, Pengelola Data • Data pengguna aplikasi SIMBG terdokumentasi secara akurat,
reliable, dan dimutakhirkan secara berkala
• Data monitoring penggunaan aplikasi tersedia secara akurat, reliable,
mutakhir, dan disajikan secara informatif
• Data permasalahan teknis aplikasi tersedia secara akurat, mutakhir,
dan dilaporkan secara berkala untuk ditindaklanjuti perbaikannya oleh
tim IT.
• Data masukan, saran, dan keluhan dari pengguna aplikasi
terdokumentasi secara akurat, reliable, dan mutakhir
 Data pengaduan masyarakat terdokumentasi secara
akurat, mutakhir, dan dilaporkan dengan cepat.
 Data peserta, narasumber, notulensi, dokumentasi, dan
pertanggungjawaban administrasi peningkatan kapasitas
terdokumentasi secara lengkap, akurat, dan dapat
dipertanggungjawabkan
 Data pre- dan posttest peserta peningkatan kapasitas
terdokumentasi secara lengkap
Mustafa, Pengelola
Monev
• Telaahan pengembangan fitur aplikasi SIMBG agar reliable dan user-
friendly
• Data pengguna aplikasi dievaluasi dan dilaporkan secara berkala
• Data penggunaan aplikasi dievaluasi dan dilaporkan secara berkala
• Data permasalahan teknis aplikasi dievaluasi dan dilaporkan secara
berkala.
• Data masukan, saran, dan keluhan dari pengguna aplikasi dievaluasi
dan dilaporkan secara berkala
 Progress penyelesaian pengaduan masyarakat
dievaluasi dan dilaporkan secara berkala
 Data hasil pre- dan posttest peserta peningkatan kapasitas
dievaluasi untuk perbaikan modul materi dan metode
bimbingan teknis.
 Pelaksanaan peningkatan kapasitas dievaluasi dan
dilaporkan sebagai bahan peningkatan proses kerja
selanjutnya.

TAHAPAN PENYUSUNAN SKP
untuk JPT dan Pimpinan Unit Kerja
Madiri
Penyusunan Rencana SKP
Reviu Rencana SKP
Penetapan SKP
A
C
B

Dasar/ Inisiasi Pengembangan
LANGKAH - LANGKAH
PENYUSUNAN SKP
terdiri atas 2 model :
Lihat Keseluruhan Organisasi
(Renstra/PK/Pohon
Kinerja/Peta Strategis)
Format Rencana SKP (Kinerja
Utama, IKI dan Target)
Perspektif Kinerja Utama
(BSC)
(Renstra/PK/Pohon Kinerja/
Peta Strategis)
Manual Indikator Kinerja
Model SKP JPT dan Pimpinan Unit Kerja Mandiri
Format Rencana SKP (Kinerja
Utama, IKI dan Target)
Manual Indikator Kinerja
PENETAPAN SKP JPT
Reviu oleh
PENETAPAN SKP JPT
Reviu oleh
RENCANA SKP JPT
RENCANA SKP JPT

JENIS - JENIS KINERJA JPT
1
2
Sasaran pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja serta
direktif/penugasan dari pimpinan.
KINERJA UTAMA
Rencana Aksi/Inisiatif strategis dalam mencapai sasaran Renstra dan PK.
Tidak harus selalu dimuat dalam SKP
Dapat ditambahkan -
Kinerja diluar TUSI namun masih sesuai dengan KOMPETENSI dan KAPASITAS
pegawai dalam rangka berkontribusi terhadap organisasi. Dibuktikan dengan SK atau
dokumen lainnya.
KINERJA TAMBAHAN
Perspektif Penerima Layanan/Stakeholders, Proses Bisnis, Penguatan
Internal dan Anggaran
PENGELOMPOKAN KINERJA
Sasaran Renstra
Sasaran PK (Outcome dan/atau
Ouput Kendali Rendah)
Idealnya Kinerja Utama JPT
dapat dikelompokkan
sesuai BSC
Rencana Aksi /
Inisiatif Strategis
Dan dapat berupa:
Development Comitment
Community Involvement
WAJIB ADA
TIDAK WAJIB ADA
TIDAK WAJIB ADA
HANYA ADA DI SKP MODEL “PENGEMBANGAN”
3

REVIEW
RENCANA SKP
OLEH PEJABAT
PENGELOLA
KINERJA
1. Aspek keselarasan kinerja
2. Aspek kesetaraan kualitas dan
tingkat kendali kinerja
REVIU SKP
JPT
FORMAT
REVIU SKP JPT

25
FORM RENCANA SKP JPT Model Inisiasi/Dasar

FORM RENCANA
SKP JPT
MODEL
DASAR/INISIASI
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
Unit Kerja Unit Kerja
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan sasaran yang terdapat
pada PK / Renstra/ Direktif)
(diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK /
Renstra/ Direktif)
(diisi dengan target yang terdapat pada PK /
Renstra/ Direktif)
2 (diisi dengan renaksi/inisiatif
strategis dalam mencapai PK /
Renstra/ Direktif)
(diisi dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan renaksi/
insiatif strategis yang terukur)
(diisi dengan target pelaksanaan renaksi/inisiatif
strategis)
B. KINERJA TAMBAHAN
- (dapat ditambahkan pada tahun
berjalan)
- -
(NAMA INSTANSI)
Periode Penilaian: … Januari sd … Desember … Tahun …

27
FORM Reviu SKP JPT Model Inisiasi/Dasar

REVIU
RENCANA SKP
OLEH PEJABAT
PENGELOLA
KINERJA
REVIU SKP
JPT
FORMAT
REVIU SKP JPT

29
FORM SKP JPT Model Inisiasi/Dasar

FORM SKP JPT
MODEL
DASAR/INISIASI
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011004
PNS yang dinilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011003
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan sasaran yang terdapat
pada PK / Renstra/ Direktif)
(diisi dengan indikator kinerja yang terdapat pada PK /
Renstra/ Direktif)
(diisi dengan target yang terdapat pada PK /
Renstra/ Direktif)
2 (diisi dengan renaksi/inisiatif
strategis dalam mencapai PK /
Renstra/ Direktif)
(diisi dengan ukuran keberhasilan pelaksanaan renaksi/
insiatif strategis yang terukur)
(diisi dengan target pelaksanaan renaksi/inisiatif
strategis)
B. KINERJA TAMBAHAN
- (dapat ditambahkan pada tahun
berjalan)
- -
(NAMA INSTANSI)
Periode Penilaian: … Januari sd … Desember … Tahun …
(tempat, tanggal penetapan)

SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai)
JA DAN JF
Penyusunan Rencana SKP JA dan JF
Reviu Rencana SKP JA dan JF
Penetapan SKP JA dan JF
A
C
B

LANGKAH - LANGKAH
PENYUSUNAN SKP
terdiri atas 2 model :
Matriks Peran Hasil
(Metode Cascading)
Format SKP
(Rencana Kinerja, IKI dan Target)
(Pohon Kinerja/Peta Strategis)
Keterkaitan Kinerja dengan
AK untuk JF
Matriks, Peran dan Hasil
(Metode Cascading)
Format SKP
(Rencana Kinerja, IKI dan Target)
(Pohon Kinerja/Peta Strategis)
Standar Kinerja/
Kategori Penilaian
Dasar/Inisiasi Pengembangan
Cara Mengukur Kinerja
Keterkaitan Kinerja dengan AK
untuk JF
Model SKP JA dan JF
PENETAPAN SKP JPT
Reviu oleh
PENETAPAN SKP JPT
Reviu oleh
RENCANA SKP
RENCANA SKP

I II
MENENTUKAN PERAN INDIVIDU BERDASARKAN PENYELARASAN
Pertimbangkan jenis, kondisi, struktur,
dan bidang pekerjaan yang ada di
masing-masing unit kerja
DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading dengan
pendekatan :
 pembagian aspek
 pembagian wilayah
 pembagian beban
target kuantitatif
NON - DIRECT
CASCADING
Kinerja dicascading dalam
bentuk:
 layanan (metode
layanan)
 produk (metode alur
kerja)
METODE
CASCADING
(melalui dialog kinerja)
METODE
CASCADING
Akan direvieu oleh

MENUANGKAN PERAN INDIVIDU DALAM TIM BERDASARKAN PENYELARASAN KINERJA
Kinerja (peran) individu dituangkan dalam Matriks Peran-Hasil. Matriks peran hasil hanyalah sebuah tabel yang mempermudah untuk
mengidentifikasi hasil yang harus dihasilkan oleh setiap anggota unit/tim kerja untuk mendukung pencapaian tim kerja berdasarkan
cascading kinerja
Tuliskan intermediate outcome/ produk / layanan tim kerja
di baris paling atas tabel.
Langkah 1
Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan
posisikan ke bawah kolom kiri matriks.
Langkah 2
Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan ini: Apa yang
harus dihasilkan atau dilakukan oleh anggota unit
(misalkan: menyelesaikan…) untuk mendukung suatu
produk atau layanan?
Langkah 3
CONTOH MATRIKS PERAN-HASIL
NAMA DAN JABATAN PEGAWAI INTERMEDIATE OUTCOME / PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TIM KERJA PADA UNIT KERJA
KETUA TIM KERJA
INTERMEDIATE OUTCOME/
PRODUK/LAYANAN TIM KERJA
Anggota Tim Kerja • Peran (rencana kinerja)
• Peran (rencana kinerja)
N/A
Anggota Tim Kerja • Peran (rencana kinerja)
N/A • Peran (rencana kinerja)
CONTOH
TAHAP 2
MENUANGKAN
KINERJA INDIVIDU
DALAM MATRIKS
PERAN - HASIL
Setelah mengetahui peran individu tuliskan
pencapaian/hasil kerja yang menggambarkan ekspektasi
atas kinerja dimaksud
Langkah 4
Pencapaian dari peran individu akan menjadi rencana
kinerja di dalam SKP pegawai
Langkah 5

RENCANA
SKP JA DAN
JF
JENIS KINERJA
JA DAN JF
Kinerja berbasis hasil yang diperoleh
melalui cascading dan dialog kinerja
pada matriks peran hasil dan terkait
tugas jabatan
KINERJA UTAMA
INDIVIDU
1
KINERJA
TAMBAHAN
2
Kinerja yang tidak terkait TUSI namun masih
terkait dengan kompetensi dan kapasitas
pegawai dalam rangka pencapaian sasaran
organisasi dan dibuktikan dengan surat
penugasan atau dokumen lainnya. Dapat
berupa (a) development commitment dan (b)
community involvement
JENIS – JENIS KINERJA JA
DAN JF

IKI (Indikator Kinerja Individu) adalah ukuran/tolak ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa baik pegawai
menghasilkan produk atau layanan. Ukuran terdiri atas Aspek Indikator dan IKI.
OUTCOMES/
INTERMEDIATE
OUTCOMES/
OUPUTS KENDALI
RENDAH
INTERMEDIATE
OTCOMES/
OUTPUTS KENDALI
SEDANG
OUTPUT KENDALI
TINGGI
TARGET
KINERJA
ORGANISASI/
UNIT KERJA
KETERLIBATAN
DAN INOVASI
PEGAWAI
KUANTITAS
UKURAN SEIMBANG UNTUK
JPT DAN ADMINISTRATOR,
PENGAWAS, KOORDINATOR TIM
KERJA
UKURAN SEIMBANG
UNTUK PEGAWAI
JPT/PIMPINAN UNIT
KERJA MANDIRI
ADMINISTRATOR
KOORDINATOR/
KETUA TIM KERJA
PELAKSANA/
JF
PENGAWAS
TAHAP 3
PIRAMIDA
UNTUK
MENENTUKAN
IKI

Aspek indikator disusun berdasarkan kepentingannya dan tidak harus seluruh aspek digunakan. Atasan langung dan pegawai yang
bersangkutan menetapkan aspek indikator yang paling sesuai dan tepat untuk mengukur setiap rencana kinerja.
Aspek kualitas mencakup
Mutu keluaran dan/atau
mutu manfaat dan tidak
selalu harus ada dalam
target kinerja, disesuaikan
jenis dan karakteristik
kegiatan yang dilaksanakan.
Kualitas
Biaya
Waktu
Kuantitas
Aspek kuantitas mencakup
Jumlah/ banyaknya
keluaran (output) dan/atau
manfaat (outcome) yang
harus ada dalam setiap
target kinerja. Aspek ini
harus ada di setiap rencana
kinerja.
Aspek waktu mencakup
Standar waktu yang
digunakan untuk
menyelesaikan kegiatan dan
tidak selalu harus ada dalam
PENYUSUNAN IKI
1. Tuliskan atau catat ukuran khusus yang
bersifat spesifik, terukur realistis,
memiliki batas waktu pencapaian; dan
menyesuaikan kondisi internal dan
eksternal organisasi.
2. Jika ukurannya berupa angka, tuliskan
satuan apa yang akan dipantau pantau.
3. Jika ukurannya deskriptif, identifikasi
penilai dan buat daftar faktor-faktor yang
dikuantifisir dan akan dicari penilai
untuk mengamati dan memverifikasi
kinerja.
Aspek biaya mencakup dana
yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan kegiatan dan
tidak selalu harus ada dalam
TAHAP 3
MENENTUKAN
ASPEK IKI

01. PENENTUAN TARGET
 Kebijakan yang berlaku
 Data terkini/baseline data
 Ekspektasi penerima layanan
 Rasionalitas dan Challenging
 Direktif pimpinan
 Kondisi internal dan eksternal
organisasi
02. BUKAN STANDAR MUTLAK
TARGET
Hasil yang diharapkan
akan dicapai pada
pelaksanaan rencana
kinerja. Target disusun
berdasarkan IKI yang
telah ditetapkan
 Target kinerja idealnya tidak
bernilai absolut dan
memungkinkan adanya
toleransi kesalahan / room of
error
 Dikecualikan untuk pekerjaan
yang yang berkaitan dengan
nyawa, cedera, pelanggaran
keamanan nasional, dan
kerugian moneter yang besar
Disusun berdasarkan dialog kinerja atasan
langsung dan pegawai ysb
TAHAP 3
MENENTUKAN
TARGET KINERJA
YANG TEPAT UNTUK
INDIVIDU

39
FORM RENCANA SKP JA Model Inisiasi/Dasar

FORM RENCANA
SKP JA
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
MODEL
DASAR/INISIASI
NO
RENCANA KINERJA ATASAN
LANGSUNG YANG DIINTERVENSI*
RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan rencana kinerja yang telah
dituangkan dalam matriks peran dan hasil
serta sesuai dengan tugas pokok jabatan)
Kuantitas
Kualitas
Waktu
Kuantitas
Kualitas
Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
1. (diisi dengan rencana kinerja yang telah
dituangkan dalam matriks peran dan
hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok
jabatan)
(NAMA INSTANSI) Periode Penilaian: … Januari sd … Desember … Tahun …
*Dalam hal JA mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja JPT/Pimpinan Unit Kerja Mandiri yang diintervensi

41
FORM SKP JA Model Inisiasi/Dasar

FORM SKP JA
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011004
PNS yang dinilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011003
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
MODEL
DASAR/INISIASI
NO
LANGSUNG YANG DIINTERVENSI*
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
Kuantitas
Kualitas
Waktu
Kuantitas
Kualitas
Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
1. ( (diisi dengan rencana kinerja yang telah
hasil/direktif/ penugasan diluar tugas pokok
jabatan)
(tempat, tanggal penetapan)
*Dalam hal JA mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja JPT/Pimpinan Unit Kerja Mandiri yang diintervensi

43
FORM RENCANA SKP JF Model Inisiasi/Dasar

FORM 1 :
RENCANA SKP JF
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
MODEL
DASAR/INISIASI
NO
LANGSUNG/ UNIT KERJA DAN ATAU
ORGANISASI YANG DIINTERVENSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. KINERJA UTAMA
1 (diisi dengan rencana kinerja yang
telah dituangkan dalam matriks peran
dan hasil serta sesuai dengan tugas
pokok jabatan
Kuantitas
Kualitas
Waktu
2 (diisi dengan rencana kinerja yang
dan hasil serta sesuai dengan tugas
pokok jabatan
Kuantitas
Kualitas
Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
1. (diisi dengan rencana kinerja yang
dan hasil/direktif/ penugasan diluar
tugas pokok jabatan)
*Dalam hal JF mengintervensi kinerja JPT/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri/ Organisasi maka dituliskan Rencana Kinerja beserta Indikator Kinerja JPT/Pimpinan Unit Kerja Mandiri atau
Sasaran dan Indikator Kinerja Organisasi yang diintervensi

FORM 2 : RENCANA
LAMPIRAN SKP JF
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
MODEL
DASAR/INISIASI
NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN YANG TERKAIT OUTPUT
ANGKA
KREDIT
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
1
2
3
4
5
Pegawai yang Dinilai,
(Nama)
(NIP)
(tempatt), (tanggal penetapan)
Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Butir Kegiatan JF

REVIEW
RENCANA SKP
OLEH PEJABAT
PENGELOLA
KINERJA
REVIU SKP JA
DAN JF
FORMAT
REVIU
RENCANA SKP
JA DAN JF

RENTANG KENDALI KINERJA UTAMA JA DAN JF
OUTPUT KENDALI RENDAH
Pencapaian Output dipengaruhi
dominan oleh pihak selain pemilik
ouput
OUPUT KENDALI TINGGI
JABATAN ADMINISTRATOR, PENGAWAS, JF SELAKU KETUA TIM/ KOOR/ SUBKOOR
Kinerja Utama paling kurang berupa:
1. outcome antara; dan/atau
2. output kendali sedang.
3. output lain dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan
dan butir kegiatan Jabatan Fungsional.
JABATAN PELAKSANA
Kinerja utama paling kurang berupa output
kendali tinggi.
JABATAN FUNGSIONAL
Kinerja utama berupa output dengan kendali
paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan dan
butir kegiatan Jabatan Fungsional.
OUTPUT KENDALI SEDANG
berimbang oleh pemiliki ouput dan
pihak selaian pemilik ouput
dominan oleh pemiliki ouput
REVIU SKP JA
DAN JF
JENIS KINERJA
JA DAN JF –
ASPEK
KESETARAAN
KUALITAS

REVIU SKP JA
DAN JF
FORMAT
VERIFIKASI
KETERKAITAN
RENCANA SKP
DENGAN BUTIR
KEGIATAN

KETERKAITAN KINERJA UTAMA DENGAN BUTIR KEGIATAN
Kinerja Utama yang diperoleh dengan cascading
memperhatikan rentang kendali jabatan fungsional
Butir – butir kegiatan tugas Jabatan JF yang terkait
dengan kinerja utama pada SKP seoarang JF
RENCANA KINERA
BUTIR – BUTIR KEGIATAN
Dalam menghasilkan suatu output
kinerja, terdapat substansi butir2
kegiatan tugas jabatan JF yang terkait
untuk menghasilkan output dimaksud.
HARUS TERKAIT
Butir - butir kegiatan tugas jabatan JF
mendukung pencapaian output rencana
kinerja JF
HARUS TERKAIT
REVIU SKP JF
HUBUNGAN
KINERJA
UTAMA JF
DENGAN BUTIR
KEGIATAN
Keterkaitan diverifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit, jika kinerja tidak terkait maka
kinerja digolongkan sebagai kinerja tambahan.

FORM SKP JPT
MODEL
PENGEMBANGAN
PEGAWAI YANG DINILAI EJABAT PENILAI KINERJA
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Direktur II Jabatan Direktur Jenderal III
Unit Kerja Direktorat III Unit Kerja Direktorat Jenderal III
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011004
PNS yang dinilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011003
PERSPEKTIF NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/Stakeholder
1.
2.
3.
Proses Bisnis 4.
5.
6.
7.
Penguatan Internal 8.
9.
Anggaran 10.
B. KINERJA TAMBAHAN
(tempat), (tanggal penetapan)

FORM SKP JA
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011004
PNS yang dinilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011003
MODEL
PENGEMBANGAN
NO
YANG DIINTERVENSI**
KATEGORI PENILAIAN DIBAWAH TARGET SUMBER DATA UNTUK
PENGUKURAN /
PEMANTAUAN
KINERJA
KURANG/JAUH
DIBAWAH
TARGET
CUKUP/SEDIKIT
DIBAWAH TARGET
A. KINERJA UTAMA
hasil serta sesuai dengan tugas pokok
jabatan)
Kualitas Tingkat kesesuaian fitur
aplikasi dengan NSPK
70 – 80% 60 – 69% 70 – 80% Penilaian atasan
Kuantitas Persentase penyelesaian
aplikasi SIMBG yang siap
digunakan
80 – 90% sistem
aplikasi siap
digunakan
70 – 79% sistem
aplikasi siap
digunakan
80 – 90% sistem
aplikasi siap
digunakan
Penilaian atasan
Waktu Ketepatan waktu
penyelesaian aplikasi sesuai
85 – 90% sesuai
dengan SLA
Pertengahan
Desember 2020
November 2020 Data launching
aplikasi
hasil serta sesuai dengan tugas pokok
jabatan)
| Kinerja Utama Bersama
Kuantitas Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat atas atas
operasionalisasi aplikasi SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan yang
70 – 79% dari
jumlah pengaduan 80 – 90% dari
jumlah pengaduan
Data aktif pegawai
Pemda yang
mengelola aplikasi
SIMBG
Waktu Rata-rata waktu yang dibutuhkan
untuk memproses layanan
pengaduan masyarakat
1 – 2 hari setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
pengaduan
disampaikan
pengaduan
disampaikan
Hasil evaluasi
kepatuhan
Kementerian PUPR
B. KINERJA TAMBAHAN
(diisi dengan rencana
kinerja yang telah
dituangkan dalam matriks
peran dan hasil/direktif/
penugasan diluar tugas
pokok jabatan)
*Contoh ini adalah form apabila ditetapkan adanya 5 kategori penilaian/standar kinerja yakni Sangat Baik (diatas target), Baik (sesuai target), Cukup (sedikit di bawah target), Kurang (Jauh dibawah target), dan Sangat
kurang (tidak dapat diterima). Kategori Sangat Kurang adalah apabila realisasi di bawah kategori Kurang dan kategori Sangat Baik adalah realisasi di atas Target.
**Dalam hal atasan langsung adalah JPT maka dituliskan Rencana Kinerja berserta IKI JPT yang diintervensi

FORM SKP JF
FORM 1 – MODEL
PENGEMBANGAN
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Jabatan
NO
RENCANA KINERJA
ATASAN/ ORGANISASI /
UNIT KERJA YANG
DIINTERVENSI**
KATEGORI PENILAIAN DIBAWAH TARGET*
SUMBER DATA UNTUK
PENGUKURAN /
PEMANTAUAN KINERJA
KURANG/JAUH
DIBAWAH
TARGET
CUKUP/SEDIKIT
DIBAWAH TARGET
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
1 Aplikasi SIMBG menjalankan
bisnis proses dan SLA (service
level agreement) sesuai NSPK
yang reliable dan user-friendly
(diisi dengan rencana kinerja yang
telah dituangkan dalam matriks
peran dan hasil serta sesuai dengan
Kualitas Tingkat kesesuaian fitur aplikasi
dengan NSPK
70 – 80% 60 – 69% 70 – 80% Penilaian atasan
Kuantitas Persentase penyelesaian aplikasi
SIMBG yang siap digunakan
80 – 90% sistem
aplikasi siap
digunakan
70 – 79% sistem
aplikasi siap
digunakan
80 – 90% sistem
aplikasi siap
digunakan
Penilaian atasan
Waktu Ketepatan waktu penyelesaian
aplikasi sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan
85 – 90% sesuai
dengan SLA
Pertengahan
Desember 2020
November 2020 Data launching aplikasi
2 Respons yang cepat dan
akurat atas pengaduan
masyarakat dan pengelola
simbg terkait layanan
penerbitan PBG/IMB dan SLF
melalui aplikasi SIMBG
(diisi dengan rencana kinerja yang
peran dan hasil serta sesuai dengan
Kuantitas Persentase penyelesaian pengaduan
masyarakat atas layanan PBG/IMB
dan SLF
Persentase penyelesaian pengaduan
80 – 90% dari
jumlah pengaduan
yang diajukan oleh
masyarakat dan
Pemda
70 – 79% dari
jumlah pengaduan
yang diajukan oleh
masyarakat dan
Pemda
80 – 90% dari
jumlah pengaduan
yang diajukan oleh
masyarakat dan
Pemda
Data aktif pegawai
Pemda yang mengelola
aplikasi SIMBG
Waktu
B. KINERJA TAMBAHAN
diisi dengan rencana kinerja yang
peran dan hasil/direktif/
penugasan diluar tugas pokok
jabatan
Pejabat Penilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011004
PNS yang dinilai,
(NAMA)
NIP 196801201992011003
*Contoh ini adalah form apabila ditetapkan adanya 5 kategori penilaian/standar kinerja yakni Sangat Baik (diatas target), Baik (sesuai target), Cukup (sedikit di bawah target), Kurang (Jauh dibawah target), dan Sangat
kurang (tidak dapat diterima). Kategori Sangat Kurang adalah apabila realisasi di bawah kategori Kurang dan kategori Sangat Baik adalah realisasi di atas Target.
**Dalam hal atasan langsung adalah JPT maka dituliskan Rencana Kinerja berserta IKI JPT yang diintervensi

FORM LAMPIRAN
SKP JF
FORM 2 – MODEL
PENGEMBANGAN
Nama Nama
NIP NIP
Pangkat/Gol
Ruang
Pangkat/Gol
Ruang
Jabatan Kepala Subdirektorat II Jabatan Direktur II
Unit Kerja Direktorat II Unit Kerja Direktorat Jenderal III
NO. RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN YANG TERKAIT OUTPUT
ANGKA
KREDIT
(1) (2) (3) (4) (5)
A. KINERJA UTAMA
Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur
aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK
Merumuskan sistem di bidang tata bangunan
dan perumahan yang mengandung nilai nilai
pembaharuan
Tiap rumusan 2,5
2 Pengguna dan pengelola layanan aplikasi dapat
mengetahui progress/tindak lanjut pengaduannya
secara uptodate melalui aplikasi SIMBG
Monitoring dan Evaluasi Tiap Konsep/Laporan 0,54
Melakukan Evaluasi Tiap Laporan 0,22
3 Telaahan jawaban atas pengaduan pengguna dan
pengelola aplikasi tersusun secara cepat dan akurat
(berdasarkan objek atau jenis masalah atau
berdasarkan wilayah)
Menyusun konsep potensi dan masalah
pemantauan bangunan
Laporan 0,72
Melaksanakan advisory pembangunan
lingkungan dan kawasan
Laporan 0,54
4 Modul materi peningkatan kapasitas pengelola
layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui
SIMBG tersusun secara lengkap dan sesuai standar
penyusunan modul
Menyusun materi penyuluhan Paket 0,27
Menyusun substansi materi pelatihan Laporan 1,362
Menyusun bahan metoda Laporan 0,54
5 Peserta peningkatan kapasitas memahami dan dapat
mempraktekan materi yang disampaikan
Monitoring dan Evaluasi Tiap Konsep/Laporan 0,54
Melakukan Evaluasi Tiap Laporan 0,22
Pegawai yang Dinilai,
(Nama)
(NIP)
Lampiran SKP JF - Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN
PEMBINAAN KINERJA INDIVIDU
Setelah perencanaan kinerja, setiap pegawai melaksanakan
rencana kinerja disertai pendokumentasian output rencana kinerja
dan/atau renaksi, dilakukan pemantauan oleh pejabat penilai
dibantu manajer kinerja dan terhadap hasil pemantauan dilakukan
pengukuran kemajuan atau progress pencapaian skp. Pembinaan
kinerja juga harus dilaksanakan untuk memastikan kinerja tidak
mengalami penyimpangan atau hambatan.
3

Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Individu
PELAKSANAAN KINERJA PEMANTAUAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA
1. Dilaksanakan setelah penetapan SKP
2. Dilaksanakan pendokumentasian
terhadap output/end-product dari
rencana kinerja SKP
3. Adanya penyusunan rencana aks/inisiatif
strategis untuk kinerja yang tidak bisa
diukur sesuai periode pengukuran
(bulanan/ triwulan/ semesteran)
4. Renaksi adalah inisatif pegawai dalam
mencapai rencana kinerja
5. Renaksi harus berupa output dan
memiliki target penyelesaian dalam
kurun waktu tertentu.
6. Penyusunan rencana aksi dilakukan oleh
Pegawai melalui dialog kinerja
1. Adanya reviu kemajuan kinerja paling kurang
1x dalam setiap semester
2. Pemantauan kinerja juga diharapkan
dilakukan secara insidentil terhadap capaian
kinerja pegawai.
3. Dilakukan dengan mengamati capaian
kinerja melalui dokumentasi kinerja yang
terdapat dalam SI non-elektronik dan/atau
sistem informasi elektronik dan dapat juga
dilakukan dengan dialog kinerja.
4. Dilakukan oleh pejabat penilai kinerja
dibantu oleh manajer kinerja
5. Tindak lanjut dari hasil pemantauan kinerja
adalah :
 Rekomendasi Perubahan SKP
 Bimbingan Kinerja
 Konseling Kinerja
1. Pengukuran kinerja dilakukan dalam
suatu sistem pengukuran kinerja
2. Sistem pengukuran kinerja dapat
dilakukan bulanan, triwulanan atau
semesteran atau tahunan sesuai
dengan kebijakan IP
3. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap
capaian SKP dan perilaku kerja
4. Pengukuran SKP berdasarkan capaian
kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi dengan terget
kinerja
5. Pengukuran Perilaku Kerja dilakukan
dengan penilaian perilaku kerja (bisa
3600)
6. Instansi pemerintah menetapkan
periode pengukuran kinerja yang
berlaku di lingkungan instansinya.
7. Pengukuran berdasarkan
bukti/dokumentasi
- Confidential -

PENGUKURAN KINERJA PERIODIK PNS
RENCANA
KINERJA
JPT
bisa diukur periodik
YA
TIDAK
Menyusun rencana aksi/ inisiatif
(ouput antara) startegis dalam
mencapai Kinerja Utama
capaian periodik KU
TIDAK
RENCANA
KINERJA
JA & JF
YA
TIDAK
Tidak perlu menyusun rencana
aksi
capaian rencana aksi/inisiatif strategis
(ouput antara)
KINERJA UTAMA
JA DAN JF
capaian periodik KU
aksi
KINERJA TAMBAHAN
JA DAN JF
KINERJA
UTAMA
YA
TIDAK
capaian periodik KT
TIDAK
Tidak perlu menyusun rencana aksi
Terdiri
atas
KINERJA
TAMBAHAN
(jika ada)
startegis (output antara) dalam
mencapai Kinerja Tambahan
(ouput antara)
mencapai Kinerja Utama
(ouput antara)
YA
TIDAK
capaian periodik KT
aksi
mencapai Kinerja Tambahan
(ouput antara)
Terdiri
atas

PEMBINAAN KINERJA – BIMBINGAN KINERJA PNS
Tujuan : Menjamin Pencapaian Kinerja dalam SKP
Diberikan pejabat penilai atau pihak lain yang diberikan
penugasan khusus oleh unit kerja kepada pegawai yang dinilai
(bawahan) dilakukan secara individu/kelompok untuk
mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS serta
mencegah kegagalan kinerja. Pejabat penilai wajib membuat
rekaman proses bimbingan dan penilaian kompetensi PNS
pengisian format persiapan bimbingan kinerja oleh pegawai yang
dinilai
PRA BIMBINGAN
KINERJA
Dilaksanakan berdasarkan hasil
Pemantauan Kinerja
TAHAPAN BIMBINGAN KINERJA
 pejabat penilai sedapat mungkin menggali permasalahan dan
hambatan yang dihadapi pegawai yang dinilai (bawahan)
berkaitan dengan metode kerja, proses kerja, dan kualitas kerja
 berempati dengan permasalahan yang mungkin dihadapi
pegawai yang dinilai (bawahan)
 mendiskusikan alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi
pegawai yang dinilai (bawahan)
 menyampaikan apresiasi atas progress kinerja yang telah dicapai
oleh pegawai yang dinilai (bawahan).
PELAKSANAAN
BIMBINGAN
KINERJA
PASCA
BIMBINGAN
KINERJA
pegawai yang dinilai (bawahan) mengisi dan menandatangani
format umpan balik
Paling kurang dilaksanakan 1 x setiap semester
TINDAK LANJUT
bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi
dan/ atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan
hukuman disiplin oleh atasan pejabat penilai kinerja
Tahapan II : Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja PNS
- Confidential -

PEMBINAAN KINERJA – KONSELING KINERJA
Tujuan : Menjamin Pencapaian Kinerja dalam SKP
Dilaksanakan berdasarkan hasil
Pemantauan Kinerja
Diberikan terhadap PNS yang memiliki permasalahan
pada perilau kerja yang dapat mempengaruhi
pencapaian target kinerja dan dilaksanakan secara
individual.
 Pejabat penilai yang memiliki pelatihan
konseling
 Pejabat dengan fungsi konseling
 Konselor Indepen yang ditetapkan Unit
Kepegawaian
DILAKUKAN
OLEH
TAHAPAN KONSELING KINERJA
PyB atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian kemudian
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. membuat daftar pegawai yang mempunyai permasalahan perilaku kerja
2. menetapkan pegawai yang mempunyai permasalahan perilaku kerja untuk dilakukan
konseling kinerja
3. menetapkan konselor independen yang ditunjuk Instansi Pemerintah untuk melakukan
konseling kinerja; dan
4. menetapkan jadwal dan tempat konseling kinerja secara individual dengan
memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggungjawab.
Setelah konseling kinerja selesai dilaksanakan, Konselor atau pihak yang memberikan
konseling kinerja harus mengisi dan menandatangani Format Pelaksanaan Konseling Kinerja
yang memuat rekaman informasi hasil konseling dan digunakan sebagai bahan pertimbangan
bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan
untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin
II. TINDAK LANJUT IDENTIFIKASI
1. Identifikasi pegawai yang memiliki permasalahan perilaku berdasarkan penilaian perilaku
berdasarkan hasil pemantauan
2. Hasil pemantauan maupun pengukuran perilaku kerja pegawai dibandingkan dengan
progress pencapaian kinerja terkini
3. Apabila perilaku kerja telah dinilai atau berpotensi menghambat pencapaian kinerja
individu dan/atau tim kerjanya, maka pejabat penilai kinerja wajib
mengkomunikasikannya kepada pegawai pada kesempatan bimbingan kinerja pegawai.
4. Apabila tidak ada perubahan pejabat penilai kinerja wajib melaporkan permasalahan
perilaku kerja pegawai tersebut kepada pimpinan unit kerja yang membidangi
pengelolaan kepegawaian
I. IDENTIFIKASI PEGAWAI
- Confidential -

KRITERIA
Pejabat penilai kinerja dan/atau manajer kinerja dapat melakukan
perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi
tertentu:
1. perubahan pemangku jabatan
2. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan
dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran)
3. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan
dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,
4. perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1
(satu) bulan,
5. perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan
unit kerja yang menyebabkan pegawai tidak dapat melaksanakan
tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu bulan)
meliputi: pengembangan kompetensi dan/atau penugasan untuk
mewakili institusi dan/atau negarakondisi tertentu lainnya dengan
persetujuan Menteri.
KETENTUAN
Perubahan SKP hanya dapat dilakukan untuk:
1. pengurangan/ penambahan rencana kinerja;
2. penyesuaian indikator kinerja individu; dan/atau
3. penyesuaian target
MANAJER KINERJA
Manajer kinerja melakukan reviu sebagaimana
yang dilakukan untuk penetapan SKP.
PER U B A H A N SK P
m e l a l u i p e n g a j u a n d a n / a t a u h a s i l r e k o m e n d a s i p e m a n t a u a n d a n
p e m b i n a a n k i n e r j a k i n e r j a
01 02
03

Pada periode penilaian kinerja PNS dilakukan penilaian kinerja
terhadap SKP dan perilaku kerja. Selain itu diatur juga mengenai ide
baru dan penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalankan tugas
belajar.
3

Nilai SKP
PENILAIAN KINERJA
PEJABAT
PENILAI
KINERJA PNS
PERILAKU
KERJA
Nilai
Perilaku Kerja
Nilai
SUDAH
MENERAPKAN
METODE 360˚
BELUM
MENERAPKAN
METODE 360˚
PENILAIAN
 70% SKP
 30% Perilaku Kerja
PENILAIAN
 60% SKP
 40% Perilaku Kerja
PREDIKAT KINERJA PNS
 Sangat Baik (nilai 110 ≤ x < 120) dan
menciptakan ide baru dan/atau cara
baru dalam peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi organisasi atau
negara.
 Baik, nilai 90 ≤ x < 120
 Cukup, nilai 70 ≤ x < 90
 Kurang, nilai 50 ≤ x < 70
 Sangat Kurang, nilai < 50
DOKUMEN PENILAIAN
KINERJA
SKP
Hasil
Pengukuran
Kinerja
𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢
Dilakukan setiap akhir Bulan Desember pada tahun berjalan dan
paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.
Dilakukan pejabat penilai kinerja atau atau pejabat lain yang
diberi pendelegasian kewenangan.
Dalam hal penugasan atau tanggung jawab diberikan oleh
pejabat pimpinan tinggi pada unit kerja lain, pejabat yang
bersangkutan dapat memberikan rekomendasi penilaian atas
rencana kinerja pegawai yang berkaitan dengan penugasan
kepada pejabat penilai kinerja.
Penilaian kinerja bagi pegawai yang diperbantukan/
dipekerjakan pada negara sahabat, Lembaga Internasional,
organisasi profesi, dan badan badan swasta yang ditentukan
oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan
berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang
bersangkutan bekerja.
Penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit
kerja beserta tindak lanjutnya menyesuaikan dengan waktu
dikeluarkannya hasil penilaian SKP (apabila diukur oleh instansi
lain dan tidak sesuai periode penilaian)
Penilaian kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi, mutasi
dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi
jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan
metode proporsional berdasarkan periode SKP.
Penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalani tugas belajar
hanya berdasarka ipk dan ketepatan waktu lulus

PENILAIAN SKP JPT
Model Dasar dan Pengembangan

LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JPT
Berdasarkan pengukuran kinerja tahunan dilakukan :
I II
Menghitung capaian IKI
pada KU dan KT.
MENGHITUNG CAPAIAN IKI
(CIKI)
MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN
DAN NILAI CAPAIAN IKI (NCIKI)
Konversi capaian setiap
IKI menjadi nilai capaian
IKI
MENGHITUNG NILAI SKP
Mengitung nilai SKP
berdasarkan nilai
tertimbang capaian IKI
KU dan KT
III IV
Nilai tertimbang = Bobot x NCIKI
100
+
MENENTUKAN BOBOT TOTAL
CAPAIAN IKI DAN NILAI
TERTIMBANG
Untuk Capaian IKI KU berupa:
• Capaian IKI PK
• Capaian IKI Renstra
• Capaian IKI RKT
• Capaian IKI Direktif
Untuk Capaian IKI KU berupa:
• Capaian IKI Rencana Aksi
• Capaian IKI Insisiatif Strategis
Untuk Capaian IKI Kinerja Tambahan (jika
ada)
Maks
10
Maks
40
Min
60
Capaian IKI =
Perbandingan realisasi
IKI dengan target IKI
pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian IKI
menjadi nilai capaian
IKI
Keterangan:
KU = Kinerja Utama
KT = Kinerja Tambahan

CAPAIAN IKI KONDISI NORMAL
(MAXIMISE)
Semakin tinggi nilai realisasi IKI maka
semakin baik capaian kinerjanya (capaian
melampaui target)
1. Indeks Sistem Merit
2. Jumlah IP yang memiliki nilai RB
minimal ”Baik”
3. Indeks kepuasan layanan
4. Jumlah penerimaan pajak
5. Jumlah produksi perikanan
budidaya
CONTOH IKI:
T
R > T
R < T capaian semakin
baik
capaian semakin
buruk
Ket:
T = Target
R = Realisasi Semakin tinggi rendah realisasi IKI maka
melampaui target)
CAPAIAN IKI KONDISI KHUSUS
(MINIMISE)
1. Angka kematian Bayi
2. Persentase jalanan ibu kota provinsi yang rusak
3. Persentase complain yang masuk
CONTOH IKI:
T
R > T
buruk
capaian semakin
baik
Ket:
T = Target
R = Realisasi
Capaian IKI =
Realisasi IKI
Target
× 100%
I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI (CIKI)
formula
formula

PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/
Stakeholder
1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan
permukiman yang layak dan aman
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur
pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan
smart living
61,95% 62,95% 102%
Penerima
Layanan/
Stakeholder
2 Meningkatkan kualitas layanan Direktorat Jenderal III Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja
lingkup Direktorat Jenderal III
3,5 3,5 100,0%
Proses Bisnis 3 Tersusunnya revisi Undang-Undang Republik Indonesia
No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang
Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di
Kemenkumham
100% 80% 80,0%
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
sampai tahap harmonisasi di Kemenkumham
100% 95% 95,0%
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif strategis dalam
rangka pencapaian sasaran dan indikator Kinerja
utama organisasi dalam perjanjian Kinerja
Persentase penyelesaian rencana aksi/ inisiatif strategis
individu yang berkontribusi langsung terhadap
pencapaian indikator Perjanjian Kinerja Direktorat
Jenderal III sesuai target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0%
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu
yang ditetapkan
Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan
sesuai target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0%
Penguatan
Internal
7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform dan
akuntabel
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat
Jenderal III
85 85 100%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal III 85 85 100%
Anggaran 8 Pengelolaan anggaran Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal III
95 93 98%
( NAMA INSTANSI ) PERIODE PENILAIAN: … JANUARI SD … DESEMBER … TAHUN …
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN Direktur Jenderal III JABATAN Menteri
UNIT KERJA Direktorat Jenderal III INSTANSI Instansi Pusat
TABEL MENGHITUNG CAPAIAN IKI

II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN DAN NILAI CAPAIAN IKI
CAPAIAN IKI
KATEGORI CAPAIAN
IKI
RENTANG NILAI CAPAIAN IKI
MINIMAL MAKSIMAL
101% - 110% Sangat Baik (5) 110 120
100% Baik (4) 109
80% - 99% Cukup (4) 70 89
60 – 79% Kurang (2) 50 69
0 - 59% Sangat Kurang (1) 0 49
Berdasarkan capaian IKI ditentukan Kategori dan Nilai Capaian IKI (NCIK) berdasarkan tabel konversi dibawah ini :
NCIKI = 110 + [(120 -110)/(110% - 101%) x (Capaian IKI – 101%)]
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) atau pada range 101% - 110% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 109
Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) atau 100% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 70 + [(89 - 70)/(99% - 80%) x (Capaian IKI – 80%)]
Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) atau pada range 80% - 99% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 50 + [(69 - 50)/(79% - 60%) x (Capaian IKI – 60%)]
Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) atau pada range 60% - 79% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = Capaian IKI/ 59% x 49
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (1) atau pada range 0% - 59% maka Nilai Capaian IKI adalah :
NCIKI = 120
Apabila capaian IKI > 110% maka berada pada kategori Sangat Baik (5) dan Nilai Capaian IKI adalah :
Apabila capaian IKI adalah 100% dan target adalah
target maksimal yang dapat dicapai pada IKI tersebut
maka capaian IKI berada pada kategori Sangat baik (5)
dengan NCIKI = 120.
Pengecualian

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
TABEL MENETUKAN KATEGORI DAN NILAI CAPAIAN IKI
PERSPEKTIF* NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI KATEGORI
CAPAIAN
IKI
NILAI
CAPAIAN
IKI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
Penerima Layanan/
Stakeholder
1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan
dan permukiman yang layak dan aman
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur
pemukiman yang layak dan aman melalui pendekatan
smart living
61,95% 62,95% 102% Sangat Baik 111
Penerima Layanan/
Stakeholder
2 Meningkatkan kualitas layanan Direktorat Jenderal
III
Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit
kerja lingkup Direktorat Jenderal III
3,5 3,5 100,0% Baik 109
Proses Bisnis 3 Tersusunnya revisi Undang-Undang Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang
Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di
Kemenkumham
100% 80% 80,0% Cukup 70
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
100% 95% 95,0% Cukup 85
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif strategis dalam
rangka pencapaian sasaran dan indikator Kinerja
utama organisasi dalam perjanjian Kinerja
Persentase penyelesaian rencana aksi/ inisiatif
strategis individu yang berkontribusi langsung
terhadap pencapaian indikator Perjanjian Kinerja
Direktorat Jenderal III sesuai target waktu yang
ditetapkan
80% 80% 100,0% Baik 109
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu
yang ditetapkan
Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan
sesuai target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0% Baik 109
Penguatan Internal 7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform dan
akuntabel
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat
Jenderal III
85 85 100% Baik 109
Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal III 85 85 100% Baik 109
Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang
optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Jenderal III
95 93 98% Cukup 88
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - -

III. MENENTUKAN BOBOT TOTAL CAPAIAN IKI DAN NILAI TERTIMBANG RENCANA KINERJA
Capaian Rencana Kinerja JPT terlihat pada setiap capaian IKI Rencana Kinerja (Kinerja Utama dan Kinerja Tambahan). Bobot
adalah besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian IKI (NCIKI). Bobot tergantung pada jenis kinerja JPT.
Min
60
Maks
40
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KU 1
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KT
NILAI TERTIMBANG
CAPAIAN IKI KU 2
σ(Bobot∗ x NCIKI kinerja tambahan SKP)
*Pengaturan Bobot untuk NCIKI KT ada di slide selanjutnya
Bobot** x Rata – Rata NCIKI kinerja utama SKP
yang yang berdasarkan
1. Capaian Rencana Aksi dan/atau
2. Capaian Inisaitif Srategis
**Bobot ditentukan oleh masing – masing IP
Bobot** x Rata - rata NCIKI pada kinerja
utama SKP yang berdasarkan:
1. Capaian PK/Renstra
2. Capaian Direktif
**Bobot ditentukan oleh masing – masing IP
Maks
10
CAPAIAN IKI

PENGATURAN BOBOT CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN
Bobot unruk Rencana Kinerja Tambahan ditentukan berdasarkan lingkup penugasan Kinerja Tambahan dan NCIKI Kinerja Tambahan
INSTANSI LINGKUP PENUGASAN BOBOT
Instansi
Pusat
1. Dalam satu unit kerja 1
2. Antar unit kerja dalam satu Instansi 2
3. Antar Instansi (Pusat-Pusat/Pusat-
Daerah)
3
Instansi
Daerah
1. Dalam satu perangkat daerah 1
2. Antar perangkat daerah dalam satu
daerah
2
3. Antar daerah (Daerah-
Daerah/Daerah–Pusat)
3
Nilai Tertimbang = 100/100 x bobot lingkup penugasan x NCIKI
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Baik (5) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Baik (4) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Cukup (3) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Kurang (2) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Apabila capaian IKI berada kategori Sangat Kurang (2) maka Nilai Tertimbang Capaian IKI :
Pengaturan Bobot NCIKI KT

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
TABEL MENGHITUNG KTEGORI DAN NILAI CAPAIAN IKI
CAPAIAN
IKI
NILAI
CAPAIAN
IKI
NILAI
TERTIM
BANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/
Stakeholder
1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur
perumahan dan permukiman yang layak dan
aman
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman
yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
61,95% 62,95% 102% Sangat Baik 111 102,8***
Penerima
Layanan/
Stakeholder
2 Meningkatkan kualitas layanan Direktorat
Jenderal III
Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja
3,5 3,5 100,0% Baik 109
Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
100% 80% 80,0% Cukup 70
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek
Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai tahap
harmonisasi di Kemenkumham
100% 95% 95,0% Cukup 85
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif strategis
dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator
Kinerja utama organisasi dalam perjanjian
Kinerja
individu yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian
indikator Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal III sesuai
target waktu yang ditetapkan
80% 80% 100,0% Baik 109
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target
waktu yang ditetapkan
Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai
80% 80% 100,0% Baik 109
Penguatan
Internal
7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform
dan akuntabel
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal III 85 85 100% Baik 109
optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Jenderal III
95 93 98% Cukup 88
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - -
***Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama diperoleh dengan formula:
= Rata – Rata Nilai Capaian IKI Kinerja Utama (Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, dan Direktif) ×
60∗∗
100
+ Rata – Rata Nilai Capaian IKI Kinerja Utama (Rencana Aksi/Inisiatif Stratgeis) ×
40∗∗
100
=
111 + 109 + 70 + 85 + 109 + 109 + 109+88
8
×
60
100
+ 109 ×
40
100
= 98,7 ×
60
100
+ 109 ×
40
100
= 102,8

IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP
Berdasarkan Nilai Tertimbang capaian IKI dihitung Nilai Akhir SKP :
Formula yang digunakan adalah :
dimana :
Nilai KU
Nilai KT
Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan.

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
TABEL MENGHITUNG KTEGORI DAN NILAI CAPAIAN IKI
CAPAIAN
IKI
NILAI
CAPAIAN
IKI
NILAI
TERTIM
BANG
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A. KINERJA UTAMA
Penerima
Layanan/
Stakeholder
1 Meningkatnya pelayanan infrastruktur
perumahan dan permukiman yang layak dan
aman
Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur pemukiman
yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
61,95% 62,95% 102% Sangat Baik 111 102,8***
Penerima
Layanan/
Stakeholder
2 Meningkatkan kualitas layanan Direktorat
Jenderal III
Indeks kualitas layanan yang dihasilkan oleh unit kerja
3,5 3,5 100,0% Baik 109
Gedung
Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik
Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
100% 80% 80,0% Cukup 70
4 Tersusunnya RPP tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang
Arsitek
Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai tahap
harmonisasi di Kemenkumham
100% 95% 95,0% Cukup 85
5 Terlaksananya rencana aksi/ inisiatif strategis
dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator
Kinerja utama organisasi dalam perjanjian
Kinerja
individu yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian
indikator Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal III sesuai
80% 80% 100,0% Baik 109
6 Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target
waktu yang ditetapkan
Persentase penyelesaian penugasan/direktif pimpinan sesuai
80% 80% 100,0% Baik 109
Penguatan
Internal
7 Terwujudnya Direktorat Jenderal III yang reform
dan akuntabel
Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal III 85 85 100% Baik 109
optimal
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Jenderal III
95 93 98% Cukup 88
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - -

NILAI AKHIR SKP = Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama∗∗∗ + Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Tambahan
= (59, 2 + 43,6 ) + 0
= 102, 8
102,8
KETERANGAN
(Opsional)
Terdapat 3 (tiga) indikator Kinerja individu (IKI) yang berada pada level 3 (cukup) yaitu:
1. Presentase penyelesaian revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sampai tahap harmonisasi di Kemenkumham adalah 80%
dimana surat permohonan harmonisasi belum diajukan
2. Presentase penyelesaian RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek sampai adalah 95% dimana kebijakan masih dalam tahap finalisasi
harmonisasi di Kemenkumhan
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal III memiliki capaian sedikit dibawah target yakni 93

PENILAIAN KINERJA JA DAN JF
Model Dasar

LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JA DAN JF (MODEL DASAR)
Berdasarkan pengukuran tahunan
I II
MENENTUKAN CAPAIAN IKI
RENCANA KINERJA
Perhitungan capaian IKI
pada KU dan KT.
MENENTUKAN KATEGORI DAN
NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA
MENGHITUNG NILAI
TERTIMBANG CAPAIAN
RENCANA KINERJA
Konversi capaian IKI
menjadi nilai capaian
kinerja dan nilai capaian
kinerja
Mengitung nilai SKP
berdasarkan nilai
capaian Kinerja
tertimbang
III IV
Capaian IKI =
pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian kinerja
menjadi nilai kinerja
Mengaitkan Kinerja
atasan dengan Kinerja
Bawahan
Nilai capaian kinerja
akan dibobotkan
tertimbang

CAPAIAN IKI KONDISI NORMAL
(MAXIMISE)
Semakin tinggi nilai realisasi IKI maka
melampaui target)
1. Persentase Telahaan yang diselesaikan
CONTOH:
T
R > T
baik
capaian semakin
buruk
Ket:
T = Target
R = Realisasi
Semakin tinggi rendah realisasi IKI maka
melampaui target)
CAPAIAN IKI KONDISI KHUSUS
(MINIIMISE)
1. Ketepatan waktu penyelesaian laporan
2. Persentase complain yang masuk
3. Frekuensi kesahalan penulisan nota dinas
CONTOH:
T
R > T
buruk
capaian semakin
baik
Ket:
T = Target
R = Realisasi
Capaian IKI =
Realisasi IKI
Target
× 100%
I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI DAN KATEGORI CAPAIAN IKI
formula
formula
CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
101% - 110% Sangat Baik (5)
100% Baik (4)
80% - 99% Cukup (4)
60 – 79% Kurang (2)
0 - 59% Sangat Kurang (1)
Apabila capaian IKI adalah 100% dan target adalah target
maksimal yang dapat dicapai pada IKI tersebut makan
capaian Iki berada pada kategori 5 (Sangat baik)
Pengecualian

TABEL MENGHITUNG CAPAIAN IKI DAN KATEGORI CAPAIAN IKI
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
JABATAN Kepala Subdirektorat II JABATAN Direktur II
UNIT KERJA Direktorat II UNIT KERJA Direktorat Jenderal III
NO
RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG
RENCANA KINERJA
ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya kualitas
bangunan gedung yang
menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan,
dan kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA (service
level agreement) sesuai
NSPK yang reliable dan
user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian fitur aplikasi dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur aplikasi SIMBG yang siap
digunakan
Ketepatan waktu penyelesaian fitur aplikasi sesuai dengan
jadwal yang ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
100%
dan kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat dan
akurat atas pengaduan
masyarakat dan
pengelola simbg terkait
layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF
Kuantitas
Waktu
Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat dan
pengelola SIMBG atas layanan PBG/IMB dan SLF
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses
layanan pengaduan masyarakat dan pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan yang
diajukan
1 – 2 hari
setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
95%
2 hari
106%
100%
Sangat Baik
Baik
dan kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak pegawai
dinas PU dan PTSP
pemda kab/kota yang
bisa melayani penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui SIMBG secara
cepat dan akurat
Kualitas
Kuantitas
Persentase kesalahan dokumen PBG/IMB dan SLF yang
diterbitkan melalui aplikasi SIMBG
Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang
memiliki pegawai dalam jumlah yang ideal yang bisa
mengoperasikan aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses tanpa
kesalahan
80 – 90% Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - -

II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA
Berdasarkan capaian IKI berserta kategorinya ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel konversi dibawah ini :
KETENTUAN
CAPAIAN RENCANA
KINERJA
KATEGORI NILAI
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Sangat Baik", dan/atau
tidak ada Capaian IKI yang berada dibawah kategori “Baik”. SANGAT BAIK 120
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Baik", dan/atau tidak
lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Cukup" serta tidak ada Capaian IKI berada
pada kategori “Kurang” atau “Sangat Kurang”.
BAIK 100
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Cukup”, dan/atau tidak
lebih dari 1 Capaian IKI yang berada pada kategori "Kurang" serta tidak ada Capaian IKI
berada pada kategori "Sangat Kurang"
CUKUP 80
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Kurang” dan/atau tidak
lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
KURANG 60
Dua atau lebih Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" SANGAT KURANG 25
Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu Indikator Kinerja Individu, maka capaian IKI merupakan capaian rencana kinerja.

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
NO
RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG
RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET REALISASI CAPAIAN IKI
KATEGORI
CAPAIAN
IKI
CAPAIAN RENCANA KINERJA
KATEGORI NILAI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
A. KINERJA UTAMA
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian fitur aplikasi
dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur aplikasi
Ketepatan waktu penyelesaian fitur
aplikasi sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
Baik 100
100%
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat
dan akurat atas
pengaduan
masyarakat dan
pengelola
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
aplikasi SIMBG
Kuantitas
Waktu
masyarakat dan pengelola SIMBG atas
layanan PBG/IMB dan SLF
Rata-rata waktu yang dibutuhkan
untuk memproses layanan pengaduan
masyarakat dan pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
1 – 2 hari
setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
95%
2 hari
106%
100%
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik 120
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
pegawai dinas PU dan
PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
SIMBG secara cepat
dan akurat
Kualitas
Kuantitas
Persentase kesalahan dokumen
PBG/IMB dan SLF yang diterbitkan
Persentase Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota yang memiliki
pegawai dalam jumlah yang ideal yang
bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
Baik 100
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - -

III. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG CAPAIAN RENCANA KINERJA
Nilai tertimbang berfungsi untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung. Bobot adalah
besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian Rencana Kineja. Bobot tergantung pada Metode Penyelarasan Kinerja yang digunakan.
Metode Cascading Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak Pembagian Bobot
Non-Direct 1 Kinerja Utama Ada 80
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Ada Maksimal 20
Kinerja Tambahan Ada Maksimal 10
Non - Direct 2 Kinerja Utama Ada 80
Kinerja Tambahan Tidak -
Direct 3 Kinerja Utama Ada 100
Kinerja atasan langsung yang diintervensi Tidak -
1. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian rencana kinerja adalah 100 poin
• Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian.
3. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin
3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin

KETENTUAN PEMBOBOTAN NILAI TERTIMBANG
Keterangan:
NCRKP = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA PEGAWAI
NCRKAL = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ RATA – RATA NILAI CAPAIAN IKI JPT YANG DIINTERVENSI
METODE NON DIRECT
80/100 x NCRKP + Bobot*/100 x NCRKAL
METODE DIRECT
100/100 x NCRKP + 0/100* x NCRKAL
•20/100 x NCRKAL
Sangat Baik*
•20/100 x NCRKAL
Baik*
•10% x NCRKAL
Cukup*
•5% x NCRKAL
Kurang*
•1% x NCRKAL
Sangat Kurang*
Bobot
dipengaruhi
oleh
Kategori
Capaian
Kinerja
Atasan

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
NO
RENCANA KINERJA
ATASAN LANGSUNG
KATEGORI
CAPAIAN
IKI
KATEGORI NILAI
NILAI
TERTIMBANG
*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. KINERJA UTAMA
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur aplikasi
ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
Baik 100 104
100%
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat
dan akurat atas
pengaduan
masyarakat dan
pengelola
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
aplikasi SIMBG
Kuantitas
Waktu
masyarakat dan pengelola SIMBG atas
layanan PBG/IMB dan SLF
untuk memproses layanan pengaduan
masyarakat dan pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
1 – 2 hari
setelah
permohonan /
pengaduan
disampaikan
95%
2 hari
106%
100%
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik 120 120
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
SIMBG secara cepat
dan akurat
Kualitas
Kuantitas
pegawai dalam jumlah yang ideal yang
bisa mengoperasikan aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
Baik 100 104
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - - -

KINERJA UTAMA ATASAN
LANGSUNG YANG
DIINTERVENSI
NILAI KINERJA
UTAMA ATASAN
LANGSUNG
METODE CASCADING KINERJA UTAMA KEPALA
SUBDIREKTORAT II
NILAI KINERJA UTAMA KEPALA
SUBDIREKTORAT II
NILAI TERTIMBANG
1 120 non - direct 1 100 (80/100 × 100) + ( 20/100 × 120) = 104
1 120 non - direct 2 120 (80/100 × 120) + ( 20/100 × 120) = 120
1 120 non - direct 3 100 (80/100 × 100) + ( 20/100 × 120) = 104
Keterangan:
*Nilai tertimbang Capaian Rencana Kinerja Utama Kepala Subdirektorat II yang teridiri dari :
1. Aplikasi SIMBG menjalankan bisnis proses dan SLA (service level agreement) sesuai NSPK yang reliable dan user-friendly) mengintervensi Kinerja
utama Direktur II nomor 1 yakni “Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan bagi penggunanya” yang memiliki NCIKI adalah
2. Respons yang cepat dan akurat atas pengaduan masyarakat dan pengelola simbg[TR1] terkait layanan penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui
aplikasi SIMBG mengintervensi Kinerja utama Direktur II nomor 1 yakni “Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya”
3. Semakin banyak pegawai dinas PU dan PTSP pemda kab/kota yang bisa melayani penerbitan PBG/IMB dan SLF melalui SIMBG secara cepat
dan akurat mengintervensi Kinerja utama Direktur II nomor 1 yakni “Meningkatnya kualitas bangunan gedung yang menjamin keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya”
Dihitung dengan formula:
Berikut ilustrasi perhitungan nilai TERTIMBANG kepala subdirektorat II:

IV. MENGHITUNG NILAI AKHIR SKP
Berdasarkan Nilai capaian Rencana Kinerja dihitung Nilai Akhir SKP :
Formula yang digunakan adalah :
dimana :
Nilai Capaian KU
Nilai Capaian KT
Apabila perolehan nilai SKP lebih dari 120, maka nilai SKP dikonversi menjadi 120 dengan menambahkan keterangan.

NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
NO
RENCANA
KINERJA ATASAN
LANGSUNG
KATEGORI
CAPAIAN
IKI
KATEGORI NILAI
NILAI
TERTIMBAN
G*
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
dengan NSPK
Persentase penyelesaian fitur
digunakan
ditetapkan
70 – 80%
80 – 90% fitur
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
setelah NSPK
terbit
75%
87%
7 bulan
100%
100%
Baik
Baik
Baik
Baik 100 104
100%
2 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang cepat
dan akurat atas
pengaduan
masyarakat dan
pengelola
simbg terkait
layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui aplikasi
SIMBG
Kuantitas
Waktu
Persentase penyelesaian
pengaduan masyarakat dan
pengelola SIMBG atas layanan
PBG/IMB dan SLF
untuk memproses layanan
pengaduan masyarakat dan
pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
1 – 2 hari
setelah
permohonan
/ pengaduan
disampaikan
95%
2 hari
106%
100%
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik 120 120
3 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
PTSP pemda kab/kota
yang bisa melayani
penerbitan PBG/IMB
dan SLF melalui
SIMBG secara cepat
dan akurat
Kualitas
Kuantitas
pegawai dalam jumlah yang ideal
yang bisa mengoperasikan aplikasi
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
90%
85%
100%
100%
Baik
Baik
Baik 100 104
TABEL MENGHITUNG NILAI SKP

B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - -
109,3
KETERANGAN PEJABAT PENILAI (Opsional) : -
(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama)
(NIP)

PENILAIAN KINERJA JA DAN JF
Model Pengembangan

LANGKAH – LANGKAH PENILAIAN SKP JA (MODEL PENGEMBANGAN)
Berdasarkan pengukuran tahunan
I II
MENENTUKAN CAPAIAN IKI
RENCANA KINERJA
Menghitung capaian IKI
pada KU dan KT
Konversi capaian IKI menjadi nilai
capaian kinerja dan nilai capaian
kinerja
Mengitung nilai SKP
berdasarkan nilai
capaian Kinerja
tertimbang
III IV
Capaian IKI =
pada SKP
Berdasarkan tabel
konversi capaian kinerja
Mengaitkan Kinerja
atasan dengan Kinerja
Bawahan
Nilai capaian kinerja akan
dibobotkan menjadi nilai kinerja
tertimbang
MENENTUKAN KATEGORI DAN NILAI
MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG

I. MENGHITUNG CAPAIAN IKI DAN KATEGORI CAPAIAN IKI
Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi dengan target dan kategori penilaian/standar Kinerja yang telah ditetapkan pada SKP. Seperti yang telah dijelaskan pada perencanaan SKP tahap 4,
Terdapat 4 jenis kategori penilaian yang dapat digunakan yakni 2 level penilaian, 3 level penilaian, 4 level penilaian, dan 5 level penilaian dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:
Keterangan:
1. Kategori penilaian/standar Kinerja sangat kurang sampai dengan
sangat baik adalah suatu urutan kategori penilaian/standar
Kinerja dalam menilai capaian Kinerja.
2. Pada kategori penilaian Kinerja pegawai sangat kurang/tidak
dapat diterima tercantum realisasi Kinerja yang tidak dapat
diterima dan merupakan kategori untuk menilai capaian Kinerja.
3. Pada kategori penilaian Kinerja sangat baik/melampaui target
tercantum realisasi Kinerja yang melampaui target dan
merupakan kategori tertinggi untuk menilai capaian Kinerja.
4. Pedoman ini menggunakan kategori penilaian “baik” sebagai
kategori yang mencantumkan target Kinerja.

Contoh Kasus:
Seorang pegawai dengan rencana Kinerja “Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK”
memiliki 5 kategori penilaian (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang).
CONTOH
KASUS
KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA
(DIBACA DARI ATAS KEBAWAH)
REALISASI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
SANGAT
KURANG/
TIDAK DAPAT
DITERIMA
KURANG/
JAUH
DIBAWAH
TARGET
CUKUP/
SEDIKIT
DIBAWAH
TARGET
SANGAT BAIK/
MELAMPAUI
TARGET
I Proses bisnis aplikasi
SIMBG dalam bentuk
arsitektur aplikasi yang
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian proses bisnis
aplikasi SIMBG dengan NSPK
Persentase penyelesaian dokumen
arsitektur aplikasi SIMBG sesuai
NSPK
Tingkat ketepatan waktu
penyelesaian dokumen arsitektur
aplikasi untuk diserahkan ke tim
IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan setelah
NSPK terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
90%
7,5 bulan
Sangat Baik
Baik
Baik
II Proses bisnis aplikasi
SIMBG dalam bentuk
Kualitas
Kuantitas
Waktu
NSPK
IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan setelah
NSPK terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
78%
10 bulan
Sangat Baik
Cukup
Cukup
III Proses bisnis aplikasi
SIMBG dalam bentuk
Kualitas
Kuantitas
Waktu
NSPK
IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan setelah
NSPK terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
92%
8 bulan
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik

II. MENENTUKAN KATEGORI CAPAIAN RENCANA KINERJA
Berdasarkan capaian IKI kategori capaian IKI ditentukan capaian rencana kinerja berdasarkan tabel konversi dibawah ini :
Dalam hal suatu rencana kinerja hanya memiliki satu Indikator Kinerja Individu, maka capaian IKI merupakan capaian rencana kinerja.
KETENTUAN
KATEGORI NILAI
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Sangat Baik",
dan/atau tidak ada Capaian IKI yang berada dibawah kategori “Baik”. SANGAT BAIK 120
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori "Baik",
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Cukup" serta
tidak ada Capaian IKI berada pada kategori “Kurang” atau “Sangat Kurang”.
BAIK 100
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Cukup”,
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI yang berada pada kategori "Kurang"
serta tidak ada Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
CUKUP 80
Dua atau lebih Capaian IKI paling kurang berada pada kategori “Kurang”
dan/atau tidak lebih dari 1 Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang"
KURANG 60
Dua atau lebih Capaian IKI berada pada kategori "Sangat Kurang" SANGAT KURANG 25

Contoh Kasus:
Seorang pegawai dengan rencana Kinerja “Proses bisnis aplikasi SIMBG dalam bentuk arsitektur aplikasi yang lengkap dan sesuai NSPK”
memiliki 5 kategori penilaian (Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang, dan Sangat Kurang).
CONTOH
KASUS
KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA
(DIBACA DARI ATAS KEBAWAH)
REALISASI
KATEGORI
CAPAIAN IKI
CAPAIAN RENCANA
KINERJA
SANGAT
KURANG/
TIDAK DAPAT
DITERIMA
KURANG/
JAUH
DIBAWAH
TARGET
CUKUP/
SEDIKIT
DIBAWAH
TARGET
SANGAT BAIK/
MELAMPAUI
TARGET KATEGORI NILAI
I Proses bisnis
aplikasi SIMBG
dalam bentuk
arsitektur aplikasi
yang lengkap dan
sesuai NSPK
Kualitas
Kuantita
Waktu
NSPK
IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan
setelah NSPK
terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
90%
7,5 bulan
Sangat Baik
Baik
Baik
Baik 100
II Proses bisnis
aplikasi SIMBG
dalam bentuk
arsitektur aplikasi
yang lengkap dan
sesuai NSPK
Kualitas
Kuantitas
Waktu
NSPK
IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan
setelah NSPK
terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
78%
10 bulan
Sangat Baik
Cukup
Cukup
Cukup 80
III Proses bisnis
aplikasi SIMBG
dalam bentuk
arsitektur aplikasi
yang lengkap dan
sesuai NSPK
Kualitas
Kuantitas
Waktu
NSPK
IT
80 - 90% sesuai
80 - 90% selesai
7 - 8 bulan
setelah NSPK
terbit
< 50%
<50%
>11
50 – 69%
50 - 69%
10 – 11
70 – 79%
70 – 79%
9 – 10
>90%
>90%
< 7
95%
92%
8 bulan
Sangat Baik
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik 120

III. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG CAPAIAN RENCANA KINERJA
Nilai tertimbang berfungsi untuk mengikat kinerja individu dengan kinerja organisasi atau kinerja bawahan dengan kinerja atasan langsung. Bobot adalah
besarnya angka yang ditetapkan sebagai pengali nilai capaian Rencana Kineja. Bobot tergantung pada Metode Penyelarasan yang digunakan
Metode Cascading Ketentuan Rencana Kinerja Ada/Tidak Pembagian Bobot
Non-Direct 1 Kinerja Utama Ada 80
Non - Direct 2 Kinerja Utama Ada 80
1. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode direct maka :
• Nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi tidak diperhitungkan dalam penilaian.
3. Jika kinerja utama diselaraskan dengan metode non-direct maka :
• Bobot untuk nilai capaian kinerja atasan yang diintervensi adalah maksimal 20 poin
3. Jika terdapat kinerja tambahan maka bobot total untuk nilai capaian kinerja tambahan adalah maksimal 10 poin

KETENTUAN PEMBOBOTAN NILAI TERTIMBANG
Keterangan:
NCRKP = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA PEGAWAI
NCRKAL = NILAI CAPAIAN RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG/ RATA – RATA NILAI CAPAIAN IKI JPT YANG DIINTERVENSI
METODE NON DIRECT
80/100 x NCRKP + Bobot*/100 x NCRKAL
METODE DIRECT
100/100 x NCRKP + 0/100* x NCRKAL
•20/100 x NCRKAL
Sangat Baik*
•20/100 x NCRKAL
Baik*
•10% x NCRKAL
Cukup*
•5% x NCRKAL
Kurang*
•1% x NCRKAL
Sangat Kurang*
Bobot
dipengaruhi
oleh
Kategori
Capaian
Kinerja
Atasan
[TR1]harusnya kapital ?

NAMA NAMA
NIP NIP
PANGKAT/GOL
RUANG
PANGKAT/GOL
RUANG
NO RENCANA
KINERJA ATASAN
LANGSUNG
RENCANA
KINERJA
ASPEK INDIKATOR KINERJA
INDIVIDU
TARGET KATEGORI PENILAIAN/STANDAR KINERJA* REALISASI CAPAIAN IKI CAPAIAN RENCANA KINERJA
SANGAT
KURANG
KURANG CUKUP SANGAT
BAIK KATEGORI NILAI
NILAI
TERTIM
BANG**
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
A. KINERJA UTAMA
1 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya.
Aplikasi SIMBG
menjalankan bisnis
proses dan SLA
(service level
agreement) sesuai
NSPK yang reliable
dan user-friendly
Kualitas
Kuantitas
Waktu
Tingkat kesesuaian fitur
aplikasi dengan NSPK
digunakan
Ketepatan waktu
penyelesaian aplikasi
sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
80 – 90%
80 – 90%
sistem
aplikasi siap
digunakan
7 – 8 bulan
< 60%
<70%
>12
60 – 69%
60 – 69%
11 - 12
70 – 79%
70 – 79%
9 - 10
>90%
>90%
<7
85%
85%
7 bulan
Baik
Baik
Baik
Baik 100 104
2 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Respons yang
cepat dan akurat
atas pengaduan
masyarakat dan
pengelola
simbg terkait
layanan penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui aplikasi
SIMBG
Kuantitas
Waktu
dan pengelola SIMBG atas
layanan PBG/IMB dan
SLF
Rata-rata waktu yang
dibutuhkan untuk
memproses layanan
dan pengelola SIMBG
80 – 90% dari
jumlah
pengaduan
yang diajukan
2 – 3 hari
setelah
permohonan
/ pengaduan
disampaikan
<60%
>7
60 – 69%
6 – 7
70 – 79%
4 - 5
>90%
< 2
95%
2 hari
Sangat Baik
Baik
Sangat
Baik
120 120
3 Meningkatnya
kualitas bangunan
gedung yang
menjamin
keselamatan,
kesehatan,
kenyamanan, dan
kemudahan bagi
penggunanya
Semakin banyak
pegawai dinas PU
dan PTSP pemda
kab/kota yang bisa
melayani penerbitan
PBG/IMB dan SLF
melalui SIMBG
secara cepat dan
akurat
Kualitas
Kuantitas
Persentase kesalahan
dokumen PBG/IMB dan
SLF yang diterbitkan
Persentase Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota
yang memiliki pegawai
dalam jumlah yang ideal
yang bisa mengoperasikan
aplikasi SIMBG
90 – 95%
dokumen
diproses
tanpa
kesalahan
80 – 90%
Pemda
<78%
<70%
78 – 83%
60 – 69%
84 – 89%
70 – 79%
>95%
>90%
90%
85%
Baik
Baik
Baik 100 104
B. KINERJA TAMBAHAN
- - - - - - - - - - - - - - -
TABEL MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG

20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran

20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran

Similar to 20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran (20)

More from KutsiyatinMSi

More from KutsiyatinMSi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran