Dokumen tersebut membahas proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota tahun 2021 yang meliputi pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, serta penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR."
3. 3
Muatan Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021
▪ Pengolahan Data dan Analisis
▪ Perumusan Konsepsi
▪ Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kabupaten/Kota
4. 4
PROSES PENYUSUNAN RDTR KABUPATEN/KOTA
a. Persiapan
b. Pengumpulan data dan informasi
c. Pengolahan data dan analisis
d. Perumusan konsepsi
e. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR
Kabupaten/Kota
a. Proses penyusunan RDTR wajib disinkronkan dengan muatan RTRW Kabupaten/Kota
b. Proses penyusunan RDTR diselesesaikan dalam waktu paling lama 8 bulan
c. Proses penyusunan RDTR melibatkan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik
d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun dan menyediakan RDTR Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ( dalam bentuk penampang 3 dimensi)
5. 5
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
▪ Struktur internal bagian wilayah perencanaan
▪ Sistem penggunaan lahan
▪ Kedudukan dan peran bagian wilayah
perencanaan dalam wilayah yang lebih luas
▪ Sumber daya alam dan fisik atau lingkungan
bagian wilayah perencanaan
▪ Sosial budaya
▪ Kependudukan
▪ Transportasi
▪ Sumber daya buatan
▪ Ekonomi dan sektor unggulan
▪ Kondisi lingkungan binaan
▪ Kelembagaan
▪ Pembiayaan pembangunan
▪ Karakteristik peruntukan zona
• Jenis dan karakteristik kegiatan yang saat ini
berkembang dan mungkin akan berkembang di
masa mendatang
• Kesesuaian kegiatan terhadap peruntukan
zona/subzona
• Dampak kegiatan terhadap jenis peruntukan
zona/subzona
• Pertumbuhan dan pertambahan penduduk
pada suatu zona
• Gap antara kualitas peruntukan/zona/subzone
yang diharapkan dengan kondisi yang terjadi
di lapangan
• Karakteristik spesifikasi lokasi
• Ketentuan dan standar setiap sektor terkait
• Kewenangan dalam perencanaan,
pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang
6. 6
PERUMUSAN KONSEPSI & PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
a. Alternatif konsep rencana
b. Pemilihan konsep rencana
c. Perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR Kabupaten/Kota
Perumusan Konsepsi
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
a. Penyusunan kajian kebijakan rancangan peraturan kepala daerah tentang
RDTR Kabupaten/Kota
b. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR
Kabupaten/Kota
7. 7
MUATAN RDTR KABUPATEN/KOTA
a. Tujuan penataan wilayah perencanaan
merupakan nilai dan/atau kualitas terukur yang akan dicapai sesuai dengan arahan pencapaian
sebagaimana ditetapkan dalam RTRW provinsi, kabupaten,kota
b. Rencana struktur ruang
- Rencana pengembangan pusat pelayanan
- Rencana jaringan transportasi
- Rencana jaringan prasarana
c. Perumusan rencana terpilih menjadi muatan RDTR Kabupaten/Kota
- Zona lindung
- Zona budidaya
d. Ketentuan pemanfaatan ruang
merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan
dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunna sampai akhir tahun perencanaan
e. Peraturan Zonasi
- Aturan dasar
- Teknik pengaturan zonasi
8. 8
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
a. KLHS dilaksanakan secara terintegrasi dalam rangkaian penyusunan RDTR
kabupaten/kota
b. KLHS menghasilkan dokumen KLHS
c. Dokumen KLHS untuk RDTR kabupaten/kota divalidasi oleh perangkat daerah
provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup
d. Validasi diterbitkan dalam waktu paling lama 10 hari sejak diajukan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota
e. Dalam hal validasi KLHS belum diterbitkan sampai batas waktu 10 hari maka
dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggap
teah disetujui
9. 9
Muatan Permen ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2021
▪ Spesifikasi Data
▪ Basis Data Peta
▪ Penentuan Struktur Data dan Simbolisasi
▪ Penyajian Peta
10. 10
Pengaturan Penyusunan Basis Data dan Penyajian PetaRTRWProvinsi,Kabupaten, dan Kota, serta RDTR
Kabupaten/Kota meliputi:
1. Spesifikasi Data Peta
• Sistem Koordinat
• Tingkat Ketelitian
• Bentuk Geometri
• Topologi
2. Basis Data Peta
a. SetData Fitur
Pengaturan tata cara penamaan Set Data Fitur Peta
RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan RDTR
Kabupaten/Kota
b.Kelas Fitur
Pengaturan tata cara penamaan Kelas Fitur Peta RTRW
Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan RDTRKabupaten/Kota
3. PenentuanStrukturData Dan Simbolisasi untuk
Kelas Fitur:
a. PenentuanStrukturData untukKelas Fitur
• Format Tabel Atribut
• Bentuk Geometri
• Pengaturan Domain
b.PenentuanSimbolisasi UntukKelas Fitur
4. Penyajian Peta
a.Muatan Penyajian Peta
• Muka Peta
• Tepi Peta
b. TataLetakPenyajian Peta
Pengaturanposisimuatan penyajian Peta
LINGKUP PENGATURAN PERMEN ATR/KBPN NO. 14/2021
11. 11
PermenATR/KBPN14/2021
BasisData Peta Penyajian Peta
SetDataFitur Kelas Fitur
Struktur Data Simbolisasi
Tabel
Atribut
Bentuk
Geometri
Pengaturan
Domain
Klasifikasi
Turunan Unsur
TataLetak Peta
Muatan Peta
Digunakanuntuk Digunakanuntuk
Diatur
dalam
Digunakanuntuk
LINGKUP PENGATURAN PERMEN ATR/KBPN NO. 14/2021
12. 12
1. SPESIFIKASI DATA PETA
a
b
Sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada
sistem referensigeospasial Indonesia;
Tingkat ketelitian detail informasi dalam Peta RTR yang
dibagi menjadi 4 (empat) tingkat berdasarkan Skala,
yang terdiri atas:
1) Peta RTRW Provinsi dengan tingkat ketelitian Skala
1:250.000;
2) PetaRTRWKabupaten dengan tingkat ketelitian
Skala 1:50.000;
3) Peta RTRW Kota dengan tingkat ketelitian Skala
1:25.000;
4) Peta RDTR Kabupaten/Kota dengan tingkat
ketelitian Skala 1:5.000;
Bentukgeometri yang terdiri atas titik, garis,
dan poligon
d
KetentuanTopologi :
1) Geometri Poligon:mustnot overlap danmust
not have gaps
2) Geometri Garis: mustnot havedangles,must not
overlap, danmustnot self overlap
C
Spesifikasi Data Peta, meliputi:
13. 13
Tidak terjadi tumpang tindih unsur pada peta
(must not overlap) antara satu unsur atau lebih
dengan unsur lainnya, sehingga dalam satu lokasi
atau kawasan memiliki fungsi yang tidak
tercampur
POLIGON
Tidak terjadi ruang kosong pada peta (must not
havegaps)sehingga tidak memiliki informasi yang
hilang dalam rencana tata ruang.
1
2
GARIS
Tidak ada garis yang terputus antara garis satu
dengan garis lainnya (mustnothave dangles).
Garis tidak menumpuk pada satu lokasi yang
sama (must not overlap), kecuali garis yang
menumpuk tersebut menggambarkan kondisi
jaringan sarana dan prasarana sebenarnya atau
rencana.
Garis tidak boleh memotong atau menumpuk
dengan garis itu sendiri (mustnotself overlap).
1
2
3
1. SPESIFIKASI DATA PETA
KETENTUAN TIPOLOGI
14. 14
2. BASIS DATA PETA
FORMAT PENYAJIAN BASIS DATA RDTR
RENCANA STRUKTURRUANG RDTR:
_[KodeWilayah]_[SkalaPeta]_[BentukGeometri]_[Jenis
Rencana]_[NamaUnsur]_[Nama RDTR]_[Tahun]
Contoh:_3275_5RD_PT_SR_TRANSPORTASI_RDTRBWPKOTAKEDIRI_2019
_3203_5RD_LN_SR_ENERGI_ RDTRPERKOTAANPURBALINGGA_2019
RENCANA POLA RUANG RDTR:
_[KodeWilayah]_[SkalaPeta]_[BentukGeometri]_[Jenis
Rencana]_[Nama RDTR]_[Tahun]
Contoh: _3275_5RD_AR_PR_ RDTRBWPKOTAKEDIRI_2019
_3203_5RD_AR_PR_ RDTRPERKOTAANPURBALINGGA_2019
Keterangan:
1. Kode Wilayah menerangkan 4 (empat) digit kode daerah yang berasal
dari peraturan resmiyang diterbitkan oleh instansiyang
membidangi urusandalam negeri
2. Skala Petamenerangkanskala perencanaan RDTR denganketentuan penamaan
5RD.
3. Bentuk Geometri menerangkan kode bentuk geometri, dengan
ketentuansebagai berikut:
a. Titik/Point→ PT;
b. Garis/Line→ LN; dan
c. Poligon/Polygon→ AR.
4. Jenis Rencanamenerangkan kode jenisrencana,denganketentuan sebagai
berikut:
a. StrukturRuang → SR; dan
b. Pola Ruang → PR.
5. Nama Unsur Rencana Struktur Ruang menerangkan Klasifikasi
Turunan Unsur rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(penulisan unsur dibuat tanpa spasi) sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV
PeraturanMenteri ini.
6. Nama RDTR menerangkanjudul dari wilayah RDTR Kabupaten/Kota
yang disusun.
7. Tahunmenerangkan tahunpembuatanatau pengerjaan peta.
RENCANA STRUKTURRUANG RDTR:
_[KodeWilayah]_[SkalaPeta]_[JenisRencana]_[NamaUnsur
RencanaStrukturRuang]_[Nama RDTR]_[Tahun]
Contoh: _3275_5RD_SR_TRANSPORTASI_RDTRBWPKOTAKEDIRI_2019
_3203_5RD_SR_ENERGI_ RDTRPERKOTAANPURBALINGGA_2019
RENCANA POLA RUANG RDTR:
_[KodeWilayah]_[SkalaPeta]_[JenisRencana]_[Nama
RDTR]_[Tahun]
Contoh: _3275_5RD_PR_ RDTRBWPKOTAKEDIRI_2019
_3203_5RD_PR_ RDTRPERKOTAANPURBALINGGA_2019
15. 15
NAMA ATRIBUT PENULISAN TABELATRIBUT PENJELASAN
Nama Objek NAMOBJ Menerangkan klasifikasi turunanunsurterakhir pada RDTR.
NamaUnsurpada Orde 1 ORDE01
Menerangkan klasifikasi turunanunsurjenisrencanaStrukturRuangyang terdapat pada lampiran 4.
NamaUnsurpada Orde 2 ORDE02
JenisRencanaStruktur Ruang JNSRSR
Menerangkan jenisrencanayang tercantum dalam LampiranIV
JenisRencanaPola Ruang JNSRPR
StatusJaringanInfrastruktur STSJRN Menerangkan statusjaringan infrastruktur baru, pengembangan,atau kondisi eksisting.
SumberData SBDATA Menerangkan sumberdata berasal dan tahundataditerbitkan.
Nama Zona NAMZON
Menerangkan Klasifikasi dan Kode Zonaserta Sub-Zonapada rencanaPola Ruang
Kode Zona KODZON
Nama Sub-Zona NAMSZN
Kode Sub-Zona KODSZN
WP KODEWP
Menerangkan Wilayah Perencanaan,Sub-Wilayah Perencanaan,Blok,dan Sub-Blokyang dituliskan menggunakanKode
SWP KODSWP
Kode Blok KODBLK
Kode Sub-Blok KODSBL
Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota WADMKK
Menerangkan satuan wilayah administrasi provinsi yang menjadi tempat objek berada
Wilayah Administrasi Kecamatan WADMKC
Wilayah Administrasi Kelurahan/Desa WADMKD
Ketentuan Khusus
KKOP_1 Kawasan KeselamatanOperasi Penerbangan
Menerangkan aturan tambahan yang
ditumpangsusunkan(overlay) di atas suatu
Zona/Sub-Zonatertentukarena adanya hal-hal
khususyang memerlukanaturan tersendiri.
LP2B_2 LahanPertanian PanganBerkelanjutan
KRB_03 Kawasan Rawan Bencana
TOD_04 Kawasan Berorientasi Transit
TEB_05 TempatEvakuasi Bencana
PUSLIT Pusat Penelitian
CAGBUD Kawasan Cagar Budaya
RESAIR Kawasan Resapan Air
KSMPDN Kawasan Sempadan
HANKAM Kawasan Pertahanandan Keamanan
KKARST Kawasan Karst
PTBGMB Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
MGRSAT Kawasan Migrasi Satwa
RDBUMI RuangDalamBumi
TeknikPengaturan Zonasi TPZ_00 Menerangkan ketentuan yang disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar
Catatan REMARK Menerangkan informasi tambahan yang dapat disesuaikandengan kebutuhan perencanaan
LuasZona LUASHA Menerangkan luascakupanareal kawasan
Tabel Atribut
disusundengan
format tertentu
yang berisikan
informasi atribut
Struktur Ruang dan
PolaRuang.
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
FORMAT TABEL ATRIBUT RDTR
16. 16
Ketentuan Tabel Atribut merupakan ketentuan
minimum sehingga dapat ditambahkan field
sesuaidengan kebutuhan perencana.
Berikut Format Penyajian dan Contoh
Pengisian pada Tabel Atribut RDTR
Kabupaten/Kota.
FORMAT PENYAJIAN TABELATRIBUT
PETARENCANA STRUKTURRUANG RDTR KABUPATEN/KOTA
CONTOH FORMAT PENGISIAN TABELATRIBUTPETARENCANA STRUKTURRUANG RDTR KABUPATEN/KOTA
Ketentuan
Data
Nama Objek Orde1 Orde2
Jenis
Rencana
Struktur
Ruang
Status
Jaringan
Infrastruktur
Catatan
Sumber
Data
Nama Field NAMOBJ ORDE01 ORDE02 JNSRSR STSJRN REMARK SBDATA
Data Type Text
Long
Integer
Long
Integer
Long
Integer
LongInteger Text Text
Length 250 - - - - 250 250
NAMOBJ ORDE01 ORDE02 JNSRSR STSJRN REMARK SBDATA
Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Primer Jalan Arteri Primer
RencanaJaringan
Transportasi
Eksisting
Jalan
Sudirman
DinasBinaMarga Kota
Dd, 2019
Jalan ArteriSekunder Jalan Arteri Sekunder
Jalan Arteri
Sekunder
RencanaJaringan
Transportasi
Rencana AnalisisRDTR,2019
Jalan Lokal Sekunder Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lokal
Sekunder
RencanaJaringan
Transportasi
Rencana Jalan Kawi AnalisisRDTR,2019
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
TABEL ATRIBUT PETA STRUKTUR RUANG RDTR
17. 17
FORMAT PENYAJIAN TABELATRIBUTPETARENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA
Ketentuan
Data
Nama
Objek
Nama
Zona
Kode
Zona
Nama
Sub-
Zona
Kode
Sub-
Zona
Jenis Rencana
Pola Ruang Kode WP
Kode
SWP
Kode
Blok
Kode
Sub-Blok
Wilayah
Administrasi
Kabupaten/
Kota
Wilayah
Administrasi
Kecamatan
Wilayah
Administrasi
Kelurahan/
Desa
(…)
Nama
Field
NAM
OBJ
NAM
ZON
KOD
ZON
NAM
SZN
KOD
SZN
JNSRPR KODEWP
KOD
SWP
KOD
BLK
KOD
SBL
WADMKK WADMKC WADMKD
Data Type Text
Long
Integer
Long
Integer
Long
Integer
Text Long Integer Text Text Text Text Text Text Text
Length 250 - - - 250 - 250 250 250 250 250 250 250
(…)
Ketentuan Khusus
Teknik
Pengaturan
Zonasi
Catatan
Luas
Area
KKO
P_1
LP2
B_2
KRB
_03
TOD
_04
TEB
_05
PUS
LIT
CAG
BUD
RES
AIR
KSM
PDN
HAN
KAM
KKA
RST
PTB
GMB
MGR
SAT
RDB
UMI
TPZ_00 REMARK LUASHA
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Double
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 -
KetentuanTabel Atribut merupakan ketentuanminimumsehingga dapat ditambahkan field
sesuaidengan kebutuhan perencana.
BerikutFormatPenyajian dan ContohPengisian pada TabelAtributRDTR Kabupaten/Kota.
b
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
TABEL ATRIBUT PETA POLA RUANG RDTR
18. 18
NAMOBJ NAMZON
KOD
ZON
NAMSZN
KOD
SZN
JNSRPR
KOD
EWP
KOD
SWP
KOD
BLK
KOD
SBL
WADMKK WADMKC WADMKD KKOP_1
LP2
B_2
(...)
Perumahan
Kepadatan
Rendah
Perumahan R
Perumahan
Kepadatan
Rendah
R-4
Kawasan
Budi
Daya
I A 3 A Kota Dd
Kecamatan
Ff
Kelurahan
Pp
Kawasan
Keselamatan
Operasi
Penerbangan
Tidak
Ada
Perkantoran Perkantoran KT Perkantoran KT
Kawasan
Budi
Daya
II B 5 B Kota Dd
Kecamatan
Gg
Kelurahan
Qq
Tidak Ada
Tidak
Ada
Pemakaman
Ruang
Terbuka
Hijau
RTH Pemakaman RTH-7
Kawasan
Budi
Daya
III C 7 C Kota Dd
Kecamatan
Hh
Kelurahan
Rr
Tidak Ada
Tidak
Ada
(...) KRB_03
TOD
_04
TEB_05 PUSLIT
CAG
BUD
RES
AIR
KSMPDN
HAN
KAM
KKA
RST
PTB
GMB
MGR
SAT
RDB
UMI
TPZ
_00
REM
ARK
LUA
SHA
Tidak Ada
Tidak
Ada
Tempat
Evakuasi
Akhir
Balai
Teknologi
Lingkungan
Masjid Cut
Meutia
Ada Tidak Ada
Tidak
Ada
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
a,b,c 2,79
RawanBencana
TanahLongsor
TingkatRendah
Tidak
Ada
Tempat
Evakuasi
Sementara
Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
a 1,4
RawanBencana
Banjir Tingkat
Rendah
Tidak
Ada
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Tidak
Ada
Sempadan
Ketenagalistrikan
Tidak
Ada
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
TPUKaret 0,09
CONTOH FORMAT PENGISIAN TABELATRIBUTPETARENCANA POLA RUANG RDTR KABUPATEN/KOTA
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
TABEL ATRIBUT PETA POLA RUANG RDTR (2)
19. 19
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) disediakan atau dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan dasar dan
ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dengan mempertimbangkan karakteristik blok/zona. Penulisan TPZmenggunakan
kode huruf kecil yang dituliskan sebagai berikut.
JENIS TPZ KODE TPZ
TransferDevelopmentRight(TDR) a
Bonus Zoning b
Conditional Uses c
Zona Performa d
Zona Fiskal e
Zona PemufakatanPembangunan f
Zona Pertampalan Aturan (Overlay) g
Zona Ambang h
Zona Banjir i
TPZ Khusus j
Zona Pengendalian Pertumbuhan k
Zona Pelestarian Cagar Budaya l
TPZ Lainnya yang tidak termasuk pada jenis TPZ(kode penulisan a-l) m1, m2,dst
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
TEKNIK PENGATURAN ZONASI
20. 20
Ketentuan tata cara penulisan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)
pada peta RDTRdimaksudkan untukmenyeragamkan format
penulisan kode TPZpada BasisData dalam penyajian peta
RDTR.
[Kode Sub- zona].[Kode TPZ]
FORMAT PENULISAN TPZ
Keterangan:
Kode Sub-zona : Kode Sub-zona sesuai
dengan klasifikasi turunanunsurRDTR
Kode TPZ : Mengikuti ketentuan dalam tabel informasi
kode TPZ
CONTOH PENULISAN TPZ
K-1.a,b
Menunjukankode Sub-ZonauntukSub-ZonaPerdagangan
dan JasaSkala Kota (K-1) dengan 2 jenis TPZ:
TransferDevelopmentRight/TDR(a)
dan BonusZoning (b)
Menunjukankode zonasiuntuk
zona Perdagangan dan Jasa
Skala Kota (K-1) dengan TPZ
BonusZoning (b)
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
TEKNIK PENGATURAN ZONASI (2)
21. 21
klasifikasi turunan unsur RDTR Kabupaten/Kota adalah informasi yang memuat unsurrencana Struktur Ruangdan Pola Ruangpada
penyusunan RDTRKabupaten/Kota skala 1:5.000. Berikut contoh klasifikasi turunan unsurpada RDTR Kabupaten/Kota:
Nama Unsur Orde 1 Orde 2
Rencana
Pengembangan Pusat
Pelayanan
PusatPelayananKota/Kawasan
Perkotaan
*
SubPusatPelayanan
Kota/Kawasan Perkotaan
*
PusatPelayananLingkungan
PusatLingkunganKecamatan
PusatLingkungan
Kelurahan/Desa
PusatRukunWarga
Rencana Jaringan
Transportasi
JalanArteri Primer *
JalanArteri Sekunder *
JalanKolektor Primer *
JalanKolektor Sekunder *
JalanLokal Primer *
JalanLokal Sekunder *
JalanLingkungan Primer *
JalanLingkungan Sekunder *
Nama Unsur Zona Kode Sub-Zona Kode
Zona Budi
Daya
ZonaHutan
Produksi
KHP
HutanProduksi
Terbatas
HPT
HutanProduksi
Tetap
HP
HutanProduksi
yang dapat
Dikonversi
HPK
Zona
Perkebun
an Rakyat
KR PerkebunanRakyat KR
Zona
Pertania
n
P
TanamanPangan P-1
Hortikultura P-2
Perkebunan P-3
Peternakan P-4
CONTOH KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR
PETARENCANA STRUKTURRUANG RDTR KABUPATEN/KOTA
CONTOH KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR
PETARENCANA POLA RUANG RDTRKABUPATEN/KOTA
Kolomorde bertanda (*) diisi mengikutipenamaan klasifikasi unsurdan kodifikasi pada orde pendetailan terakhir.
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
KLASIFIKASI TURUNAN UNSUR STRUKTUR DAN POLA RUANG RDTR
22. 22
Ketentuanbentukgeometripetarencana StrukturRuang RDTR Kabupaten/Kota adalah bagian dari Kelas Fitur peta RDTR
Kabupaten/Kota yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu titik (point) dangaris (line).
Nama Unsur Orde 1 Orde 2 Bentuk Geometri
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
PusatPelayananKota/Kawasan Perkotaan *
TITIK
SubPusatPelayananKota/KawasanPerkotaan *
PusatPelayananLingkungan
PusatLingkunganKecamatan
PusatLingkunganKelurahan/Desa
PusatRukunWarga
Rencana Jaringan Transportasi
JalanArteri Primer *
GARIS
JalanArteri Sekunder *
JalanKolektor Primer *
JalanKolektor Sekunder *
JalanLokal Primer *
JalanLokal Sekunder *
JalanLingkungan Primer *
JalanLingkungan Sekunder *
KetentuanbentukgeometriRencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota adalah bagian dari
Kelas Fitur peta RDTRKabupaten/Kota yang berupa poligon (polygon).
Jenis Rencana Bentuk Geometri
Rencana Pola Ruang Poligon
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
KETENTUAN BENTUK GEOMETRI PETA RDTR
23. 23
Ketentuan penggambaran jalan dan air permukaan (danau, embung,
waduk,sungai,dan sebagainya) sebagai berikut:
a. Seluruh jalan dan air permukaan digambarkan sebagai badan jalan
dan badan air pada peta rencanaPolaRuangRTRWdan RDTR.
b. Badan jalan dan badan air digambarkan dalam bentuk poligon sesuai
dengan tingkat ketelitian skala RTR, agar tidak terjadi ruang kosong
pada penggambaran peta rencana Pola Ruang (must not have gaps)
sebagai kebutuhan dalam menganalisis luasan area jalan dan air
permukaan.
Ketentuan penggambaran basis data terkait holding zone
sebagai berikut:
a.P
ada kawasan/zona hutan yang diusulkan menjadi
kawasan/zona peruntukan lain dan belum disepakati pada
saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode
kawasan/zona hutan garis miring (/) kawasan/zona yang
diusulkan.
b. Pada kawasan/zona pertanian (tanamanpangan) yang tidak
pertanian pangan
ditetapkan
berkelanjutan
sebagai kawasan/zona
dan diusulkan menjadi kawasan/zona
peruntukanlain serta belumdisepakati pada saat penetapan
peraturan daerah menggunakan: kode kawasan/zona
pertanian garis miring (/) kawasan/zona yang diusulkan.
c.Padakawasan/zona perairan pesisiratau badan air berupa
sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi
kawasan/zona peruntukanlain dan belumdisepakati pada
saat penetapan peraturan daerah menggunakan: kode
kawasan/zona perairan pesisir atau badan air (/)
kawasan/zona yang diusulkan.
Mekanisme penetapan holding zone mengacu pada ketentuan
perundang-undangan. Penggambaran simbol dan/atau warna
terkait holding zonetercantumdalam Lampiran VII.
Ketentuan basis data terkait kawasan/zona hutan yang telah memiliki
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (PPKH). Dalam penggambarannya menggunakan kode
Kawasan/zona hutan garis miring (/) kawasan/zona yang telah diberikan
izinnya. Penggambaran simbol dan/atau warna terkait kawasan/zona hutan
yang telah memilikiIPPKH/PPKHtercantumdalam LampiranVII.
Garis pantai sesuai kebutuhan RTR digambarkan dengan simbol
dan/atau warna khususyang tercantumdalam LampiranVII.
KetentuanTambahan:
1
2
3
4
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
KETENTUAN BENTUK GEOMETRI PETA RDTR
24. 24
Domain adalah suatu aturan atau nilai yang
digunakan untuk menggambarkan dan
menjelaskan sebuah objek atau ketampakan
pada batasan yang telah disepakati dengan
tujuan meningkatkan kualitas data dan
interoperabilitas data.
Maksud dari pengaturandomain:
1. Menyeragamkan informasi tabel atribut dan
klasifikasi turunan unsur
2. Mengurangi kesalahan penulisan dalam
pengisian tabel atribut
3. Menyeragamkan unsur pada komponen
rencana tata ruang agar bersifat standar
dan konsisten
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
PENGATURAN DOMAIN
25. 25
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
CONTOH PENGATURAN DOMAIN PADA PETA RDTR KABUPATEN/KOTA
26. 26
Penentuansimbolisasi untukkelas fiturpada RDTR mengatur terkait bentuk, warna, dan ukuran simbol, sebagai penggambaran Kelas Fitur
yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bentukgeometriyaitu titik,garis, dan poligon.
Berikut contohsimbolisasi pada PetaRencana Struktur Ruang dan Pola Ruang RDTR
Klasifikasi Turunan Unsur Rencana Struktur Ruang RDTR
Kabupaten/Kota
Simbolisasi
Nama
Unsur Orde 1 Orde 2 Bentuk Geometri Bentuk Simbol
Warna Simbol
Ukuran Simbol
CMYK RGB HSV
Sistem
Jaringan
Teleko-
munikasi
Jaringan Tetap
Jaringan Serat
Optik
Garis
76 33 100 0 60 170 0 99 100 67
Ukuran 10 point dan
ukuran line 1,4 point
Telepon Fixed Line 76 33 100 0 60 170 0 99 100 67
Ukuran 10 point
dan ukuran line
1,4 point
Jaringan Tetap Sentral
Telepon
Otomat (STO)
Titik
Foreground
76 33 100 0
outline
76 33 100 0
Foreground
60 170 0
outline
60 170 0
Foreground
99 100 67
outline
99 100 67
Ukuran 22 point
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
PENENTUAN SIMBOLISASI STRUKTUR DAN POLA RUANG RDTR
Klasifikasi TurunanUnsur Rencana Pola Ruang RDTR Kabupaten/Kota Simbolisasi
Nama
Unsur
Zona Sub-Zona Kode Bentuk Simbol
Warna Simbol
CMYK RGB HSV
Zona Lindung
ZonaHutan Lindung Hutan Lindung HL 80 63 84 0 50 95 40 109 57 37
ZonaHutan Gambut Gambut LG 59 59 100 0 105 105 0 60 100 41
ZonaBudi
Daya
ZonaPertahanan dan
Keamanan
Pertahanan dan
Keamanan
HK 39 100 0 0 155 0 255 276 100 100
STRUKTUR RUANG
POLA RUANG
27. 27
Penentuansimbolisasi untukkelas fiturpada RTRWdan RDTR mengaturterkait bentuk,warna, dan ukuransimbol, sebagai penggambaran KelasFitur yang dibedakan
menjadi 3 (tiga) bentukgeometriyaitu titik,garis, dan poligon. Berikut simbolisasi terkait KetentuanTambahan RTRW dan RDTR
RTRWPROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA,SERTARDTR KABUPATEN/KOTA
SudutKepentingan
Simbolisasi
BentukSimbol
WarnaSimbol
UkuranSimbol
CMYK RGB HSV
Badan Air 41 14 5 0 151 219 242 195 38 95
Badan Jalan 8 88 88 0 235 30 30 0 87 92
HoldingZone
0 100 100 0
Outline
0 0 0 59
255 0 0
Outline
104 104 104
0 100 100
Outline
0 0 41
Width: 1 point
Width Outline: 0,7 point
Angle: 45, Offset: 0,
Separation: 8
Kawasan
IPPKH/PPKH
0 33 100 0
Outline
0 0 0 59
255 170 0
Outline
104 104 104
40 100 100
Outline
0 0 41
Width: 1 point
Width Outline: 1,2 point
Angle: 45, Offset: 0,
Separation: 8
Garis PantaiRencana
Inner Line
100 24 0 0
Outline
0 0 0 0
Inner Line
0 197 255
Outline
255 255 255
Inner Line
194 100 100
Outline
0 0 100
UkuranInnerLine 1,5
point dan ukuran
Outline 5 point
3. PENENTUAN STRUKTUR DATA & SIMBOLISASI
PENENTUAN SIMBOLISASI KETENTUAN TAMBAHAN RTRW DAN RDTR
28. 28
4. PENYAJIAN PETA
Muatan penyajian Peta RTRW Provinsi,
Kabupaten, dan Kota, serta P
eta RDTR
Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
a. Muka Peta; dan
b. InformasiTepi Peta
Tata letak penyajian Peta yang mengatur
posisi muatan penyajian peta RTRW Provinsi,
Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR
Kabupaten/Kota.
1
2
PENYAJIAN PETA
MELIPUTI:
29. 29
PROGRES PETA DASAR RDTR OSS TAHUN 2021
DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG
Poin-poin penting hasil rapat dengan BIG
tanggal 24 Agustus 2021:
1. Strategi penyelesaian peta dasar RDTR
2021 oleh BIG:
▪ Melanjutkan proses digitasi dan
penyelarasan dengan target selesai di
minggu ke 2 September
▪ Melakukan proses cleaning topology
pada saat penyusunan peta tematik
▪ Delivery data ke ATR/BPN secara
bertahap sesuai layer/unsur prioritas.
2. Progress peta dasar RDTR tersebut dapat
dipantau melalu Dashboard berikut:
https://sites.google.com/view/petadasar
rdtross2021/home/progres-
pemanfaatan
30. 30
BAHAN DISKUSI
1. Penyampaian konsep penyusunan RDTR OSS Tahun 2021
2. Pemahaman terhadap muatan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 &
Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021
3. Penyusunan rencana kerja detail 3 (tiga) bulan
4. Hasil tinjauan kompilasi data RDTR Tahun 2020
5. Progres koordinasi awal dengan Pemda