Dokumen tersebut berisi tentang: 1. Digital library menerbitkan karya civitas akademika untuk kepentingan akademis 2. Menghimbau pengutipan sumber dari hasil penelusuran media ini dalam karya akademik 3. Digital library tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta melalui media ini

1. DEMI KEPENTINGAN AKADEMIS, DIGITAL LIBRARY MEMPUBLISH KARYA
CIVITAS AKADEMIKA. BAGI ANDA YANG MENGUTIP ISI DARI HASIL
PENELUSURAN MEDIA INI, HARAP CANTUMKAN SEBAGAI SITASI PADA
KARYA ANDA. DIGITAL LIBRARY TIDAK MENANGGUNG SEGALA BENTUK
TUNTUTAN HUKUM YANG TIMBUL ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA
MELALUI MEDIA INI. (KEPENTINGAN DI LUAR AKADEMIS MENJADI
TANGGUNGJAWAB YANG BERSANGKUTAN)
Kami Menyediakan Jasa Referensi dan Bimbingan Skripsi, Tesis, PTK,
Makalah, MP3, Perangkat Pembelajaran Silabus dan RPP Kurikulum
2013, Ebook, Kumpulan Soal CPNS, Kumpulan Soal Pelajaran SD, SMP
SMA Sederajat, Jika berminat silahkan hubungi pusatilmiah@gmail.com
atau 085720716585
SKRIPSI HUKUM CAMPURAN
1. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN
KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NO. 9 TAHUN 1992
TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
_______)
2. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI _______ REGISTER NO.2.640/PID.B/2006/PN._______, REGISTER
NO.2.641/PID.B/2006/PN._______ DAN REGISTER
NO.2.642/PID.B/2006/PN._______)
3. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN
PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI _______)
4. PENELANTARAN ISTRI OLEH SUAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN PENERAPAN HUKUMNYA (STUDI
KASUS NO: 378/PID.B/2007/PN-_______) DAN (STUDI KASUS NO:
1921/PID.B/2005/PN-_______)
5. PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA
BERLANJUT (STUDI KASUS NO. 1636/PID.B/2006/PN-MDN DAN NO.
354/PID/2006/PT-MDN)
6. PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
BERKAITAN DENGAN TEKNOLOGI KOMPUTER
7. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN
PENGELOLAAN RISIKO KREDIT PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
TBK
8. PENERAPAN NORMA DASAR HUKUM INTERNASIONAL UMUM (JUS
COGENS) DALAM PENYELESAIAN GERAKAN SEPARATIS DI
INDONESIA YANG MENGGUNAKAN SELF DETERMINATION SEBAGAI
DASAR GERAKAN
9. PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA
BUMN DI PTP NUSANTARA IV (PERSERO) _______
10. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PRODUSEN PSIKOTROPIKA
MENURUT UU NO.5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA (STUDY

2. KASUS REG. NO.3142/PID B/2006/PN.SBY, NO. 256/PID/2007/PT.SBY, NO.
455K/PID,SUS/2007)
11. PENERAPAN YURISDIKSI UNVERSAL MELALUI MEKANISME
EKSTRADISI ATAS KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIMES
AGAINTS HUMANITY)
12. PENGARUH ASEAN CHARTER (PIAGAM ASEAN) TERHADAP
YURISDIKSI NEGARA ANGGOTANYA
13. PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DI INDONESIA DALAM
KAITANNYA DENGAN THE BASEL CORE PRINCIPLES FOR EFFECTIVE
BANKING SUPERVISION
14. PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS PEMANFAATAN
TENAGA NUKLIR DAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG MUNGKIN
DITIMBULKANNYA
15. PENGELOLAAN LIKUIDITAS PADA PERBANKAN SYARIAH DI
INDONESIA
16. PENGGUNAAN BOM CLUSTER DAN KAITANNYA DENGAN
PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DI TIMUR TENGAH
17. ENGGUNAAN BOM CLUSTER PADA AGRESI MILITER ISRAEL KE
PALESTINA TAHUN 2009 DITINJAU DARI STATUTA ROMA DAN
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
18. PENUNTUTAN PENGEMBALIAN TANAH YANG TELAH DIGANTI RUGI
OLEH PT. KWALA GUNUNG KEPADA MASYARAKAT MARIAH
HOMBANG
19. PENYALAHGUNAAN HAK ATAS BENDA JAMINAN YANG DIKAITKAN
DENGAN GADAI
20. PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH APARAT
POLRI (STUDI : DI POLDA SUMUT)
21. PENYALURAN DANA UKM MELALUI PEMBERIAN KREDIT PADA PT.
BANK MANDIRI CABANG SOLOK SUMBAR
22. PENYAMPINGAN PERKARA PIDANA (DEPONERING) BERDASARKAN
AZAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG RI
23. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN (PERSONAL
GUARANTEE) DI DALAM PERMOHONAN PERKARA PAILIT
24. PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN
TRANSPORTASI (FREIGHT FORWARDER) DALAM PROSES
PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT (STUDI KASUS PADA PT.
KARTIKA GLORIA BAHARI _______)
25. PERANAN DOKTER DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI _______)
26. PERANAN IKAPI DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK
CIPTA ATAS PEMBAJAKAN BUKU
27. PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA MENURUT
UNDANG–UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (STUDI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA PROVINSI
_______
28. PERANAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA TERHADAP
USAHA KECIL DAN MENENGAH BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2009
29. PERANAN LEMBAGA SOSIAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI DI LBH-APIK _______)

3. 30. PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
MEMBERIKAN ADVOKASI HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK:
STUDI DI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YAYASAN PUSAKA
INDONESIA, _______
31. PERANAN PENANAMAN MODAL DALAM PEMBANGUNAN DI DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE (STUDI : DI KANTOR BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SIMEULUE)
32. PERANAN PENYIDIK POLRI SEBAGAI PENUNTUT DALAM SISTEM
PEMERIKSAAN ACARA CEPAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 04/PID.C/2008/PN-MDN)
33. PERANAN PROGRAM REKAPITALISASI TERHADAP PERBANKAN
DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 84 TAHUN 1998
34. PERANAN UNESCO TERHADAP PENGKLAIMAN BUDAYA TIDAK
BERWUJUD DAN PENERAPAN HUKUMNYA DI INDONESIA
35. PERANAN VISUM ET REFERTUM DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDY
KASUS: PUTUSAN PENGADILAN _______ NO. 1066/PID.B/2002/PN MDN
36. PERANAN WAKIL PIALANG BERJANGKA DALAM MELAKUKAN
TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA (STUDI: PT. INTER PAN PASIFIK
FUTURES _______)
37. PERAN BANK INDONESIA (BI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
ANTARA BANK DENGAN NASABAH
38. PERAN BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROPINSI _______ DALAM
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PROPINSI _______
39. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT TERKAIT
PENERBITAN OBLIGASI DALAM PASAR MODAL (TINJAUAN
TERHADAP UU N0.8 TAHUN 1995 DAN PERATURAN LAIN YANG
TERKAIT DENGAN PASAR MODAL DI INDONESIA)
40. PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (STUDI DI
POLTABES _______)
41. PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
42. PERAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
43. PERAN PPNS DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL
LOGGING (STUDI DI DINAS KEHUTANAN PROVINSI _______)
44. PERAN UNICEF DALAM IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PBB
DI INDONESIA
45. PERBANDINGAN PENGALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS
SECARA PEWARISAN MENURUT KUHPERDATA DAN MENURUT
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
46. PERBANDINGAN SISTEM BUNGA PADA PERBANKAN KONVENSIONAL
DENGAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI
KASUS BANK MANDIRI DAN BANK SYARIAH MANDIRI PEKANBARU)
47. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
48. PERILAKU PELAKU USAHA UNTUK MENJADI POSISI DOMINAN
MELALUI PEMILIKAN SAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN UU
NO.5/1999

4. 49. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM DENGAN
PENYELENGGARA WARUNG TELKOM DALAM PERSFEKTIF
KUHPERDATA DAN PERMENKOMINFO NO. 8 TAHUN 2006
50. PERJANJIAN LAYANAN KESEHATAN ANTARA PT. PLN (PERSERO)
PROYEK INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN _______, RIAU DAN
ACEH DENGAN RUMAH SAKIT GLENI
51. PERJANJIAN TUKAR-MENUKAR (BARTER) TANAH HAK MILIK (STUDI
KASUS : GUGATAN PERDATA NOMOR:06/PDT.G/2006/PN.
TEMBILAHAN-RIAU)
52. PERKEMBANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) SEBAGAI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DAN
KAITANNYA DENGAN BANK SYARIAH
53. PERKEMBANGAN PIDANA PENJARA DARI KUHP KE KONSEP KUHP
BARU
54. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN HUKUM PENYERAHAN SEBAGIAN
PEKERJAAN PADA PIHAK LAIN (OUTSOURCING) DALAM UNDANG –
UNDANG (STUDY DI CV MULIA DHARMA)
55. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP IKLAN DI TV
56. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAU PIHAK KETIGA
DALAM LAPORAN KEUANGAN MENYESATKAN DI PASAR MODAL
57. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL
APABILA EMITEN GAGAL BAYAR (DEFAULT) DI DALAM
PERDAGANGAN OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
58. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK PADA PT.
PLN (PERSERO) WILAYAH _______ CABANG _______
59. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN ATAS IKLAN YANG DIJANJIKAN
60. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN
61. 0PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH / INVESTOR DALAM
TRANSAKSI FOREX MARGIN TRADING, PADA PERUSAHAAN PIALANG
BERJANGKA. (STUDI : PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES)
62. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG MELAKUKAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK BANKING MELALUI AUTOMATED TELLER
MACHINE (STUDI: BANK SUMUT-_______)
63. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK DAGANG
TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MEREK DI INDONESIA
64. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
65. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI
_______ STUDI PADA : PT. TOLAN TIGA INDONESIA
66. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN
YANG BEKERJA DI MALAM HARI
67. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PERKEBUNAN (
STUDI KASUS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II )
68. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP VARIETAS TANAMAN
69. PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL SEBAGAI KORBAN
DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL

5. 70. PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUK SIPIL SEBAGAI KORBAN
DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL
71. PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI
KEPOLISIAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (STUDI
DI KEPOLISIAN DAERAH _______)
72. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PAEDOFILIA
DITINJAU DARI UU NO. 23/2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN
KUHP (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI _______
73. PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWAS TERHADAP PENGELOLAAN
SUATU YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001
74. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP
PENGGUNAAN SENJATA API TANPA PROSEDUR (STUDI TERHADAP
PUTUSAN PN BINJAI NO.239/PID.B/2007/PN-BINJAI)
75. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DEBITUR DALAM SEWA BELI
SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT YANG MENGGELAPKAN ALAT-
ALAT SEPEDA MOTOR DALAM HAL TERJADINYA PENYITAAN
KARENA KREDIT MACET (STUDI KASUS PUTUSAN PN _______ NOMOR
2516/PID.B/2009/PN.MDN)
76. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MA NO. 1384 K/PID/2005)
77. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DITINJAU DARI UU
NO. 41 TAHUN 1999 (STUDI PUTUSAN MA NO. 68K/PID.SUS/2008)
78. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
KEPEMILIKAN DAN PENJUALAN SENJATA API SERTA AMUNISI
ILEGAL OLEH MASYARAKAT SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR
3550/PID.B/2006/PN.MDN)
79. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENJUAL KACA FILM
MEREK PALSU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI PUTUSAN
NO. 555/PID.B/2008/PN.BPP)
80. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUDUPAN (STUDI KOMPERASI UU NO. 10 TAHUN 1995 DAN UU
NO. 17 TAHUN 2006)
81. PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE)
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA BANK
82. PROSES PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI SUDUT
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS PADA BANDARA
EMBARKASI POLONIA _______)
83. PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN TNI
(STUDI PADA PENGADILAN MILITER _______)
84. RISIKO HUKUM YANG TERJADI DI DALAM PERJANJIAN KREDIT
BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
85. SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DI BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROPINSI _______
86. SISTEM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UU 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI
PENDAFTARAN MEREK TANPA HAK

6. 87. SISTEM PENGAWASAN INTERN KAS PADA RSU DR.PIRNGADI KOTA
_______
88. SISTEM PENGUPAHAN PADA PEKERJA/BURUH TETAP DAN
PEKERJA/BURUH HARIAN LEPAS DITINJAU DARI
PERMENAKERTRANS NO. 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMPONEN
PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
(STUDI PENGUPAHAN PADA PT. ARWANA MAS INDONESIA)
89. STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN
DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN
90. TANGGUNG GUGAT PT. PLN (PERSERO) TERHADAP KERUGIAN
KONSUMEN YANG DITIMBULKAN AKIBAT PEMADAMAN ALIRAN
LISTRIK (STUDI PT. PLN (PERSERO) WILAYAH _______)
91. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENJAMIN DALAM
KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS (PT)
92. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS
93. TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBUKA DALAM
KERANGKA GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL
94. TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK DALAM HAL TERJADI KEGAGALAN
BANGUNAN DI DALAM KONTRAK KONSTRUKSI
95. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN
KONSUMEN AKIBAT PAKET PENGHEMATAN PULSA
EXCELCOMINDO(STUDIPUTUSAN PN NO.206/PDT/2006)
96. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP
PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN
2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (STUDI : KANTOR BANK
INDONESIA _______
97. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG TERHADAP
BARANG KIRIMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PADA
PERUSAHAAN ANGKUTAN CV. SEMPURNA)
98. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM PENYAMPAIAN
PROSPEKTUS DI PASAR MODAL
99. TATA CARA MASUKNYA PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN
DALAM SUATU SENGKETA TATA USAHA NEGARA (STUDY KASUS
PTUN _______)
100. TINDAKAN PASSING OFF DALAM PENEGAKKAN HUKUM
MEREK TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN