OPTIMASI LLAJ
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•3,411 views
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan dan penindakan pelanggaran, ketentuan pidana
Recommended
Recommended
More Related Content
Viewers also liked
Viewers also liked (12)
Similar to OPTIMASI LLAJ
Similar to OPTIMASI LLAJ (20)
More from yogo arif prakoso
OPTIMASI LLAJ
- 3. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG BAB IV PEMBINAAN BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI JARINGAN LL DAN AJ BAB VII KENDARAAN BAB VIII PENGEMUDI BAB IX LALU LINTAS BAB X ANGKUTAN BAB XI KEAMANAN DAN KESE- LAMATAN LLAJ BAB XIII PENGEMBAN GAN INDUS- TRI DAN TEK- NOLOGI SAR- PRAS LLAJ BAB XII DAMPAK LINGKU- NGAN BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS BAB XV PERLAKUAN KHU- SUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANULA, ANAK2, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT BAB XVI SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA BAB XVIII PERAN SERTA MA- SYARAKAT BAB XIX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LL & AJ BAB XX KETENTUAN PIDANA BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
- 4. LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN = Satu kesatuan sistem yg terdiri atas Lalu lintas, Angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya. LALU LINTAS = Gerak pindah kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ETIKA = kesopanan = sopan santun = tata cara ETIKA BERLALU LINTAS = Tingkah laku para pemakai jalan dlm melaks undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan YG HRS MENJALANKAN SOPAN SANTUN = Semua orang yg gunakan jln yg dibuka utk lalu lintas umum
- 5. TERWUJUDNYA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU DENGAN MODA ANGKUTAN LAIN UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MEMPERKUKUH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI MARTABAT BANGSA ETIKA BERLALU LINTAS DAN BUDAYA BANGSA PENEGAKAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT.
- 6. MEMBINA DAN MENYELENGGARAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB DAN LANCAR MELIPUTI KEGIATAN
- 8. URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG JALAN KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG-JAWAB DI BIDANG JALAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG-JAWAB DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI LL & AJ KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG-JAWAB DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI, PENEGAKKAN HUKUM, OPERASIONAL REKAYASA LALIN, DAN MANAJEMEN OPERASIONAL SERTA PENDIDIKAN BERLALU-LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- 10. URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGEMUDI, PENEGAKKAN HUKUM, OPERASIONAL REKAYASA LALIN, DAN MANAJEMEN OPERASIONAL SERTA PENDIDIKAN BERLALU-LINTAS a. PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR; b. PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR c. PENGUMPULAN, PEMANTAUAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN DATA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; d. PENGELOLAAN PUSAT PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN; e. PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN, DAN PATROLI LALU LINTAS; f. PENEGAKAN HUKUM YANG MELIPUTI PENINDAKAN PELANGGARAN DAN PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS; g. PENDIDIKAN BERLALU LINTAS; h. PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LAU LINTAS; i. PELAKSANAAN MANAJEMEN OPERASIONAL LALU LINTAS.
- 12. JL. KELAS I JL. KELAS II JL. KELAS III JL. KELAS IV KEWAJIBAN UJI KELAIKAN FUNGSI JALAN TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN : PENYELENGGARA JLN DLM MELAKS PRESERVASI JLN/KAT KAPASITAS JLN WAJIB MEMPERBAIKI JLN YG RUSAK ATAU MEMBERIKAN TANDA/RAMBU BERKOORDINASI INSTANSI YG BERWENANG DIBIDANG SARANA & PRASARANA LLAJ POLRI SANKSI BAGI PENYELENGGARA TDK MEMPERBAIKI JLN YG RUSAK TDK BERI TANDA/RAMBU PADA JLN YG RUSAK ( 6 BLN/1,5 JT) LUKA RINGAN ( 6 BLN) LUKA BERAT ( 1 TH/24 JT) MD (5 TH/120 JT) PENYELENGGARA JALAN INSTANSI YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG LLAJ POLRI
- 16. UNTUK KEPENTINGAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR DILENGKAPI LAMPU ISYARAT/SIRENE LAMPU BIRU & SIRENE PETUGAS POLRI MOBIL TAHANAN, PENGAWALAN TNI, PEMADAM KEBAKARAN, AMBULAN, PALANG MERAH, JENAZAH LAMPU MERAH & SIRENE MOBIL PATROLI JLN TOL, PENGAWASAN SARPRAS LLAJ, PERAWATAN FASUM, DEREK KENDARAAN, ANGK BARANG KHUSUS LAMPU KUNING TANPA SIRENE PERSYARATAN, PROSEDUR, TATA CARA PEMASANGAN DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH TATA CARA PENGGUNAAN DIATUR DENGAN PERATURAN KAPOLRI
- 17. KUALITAS TERTENTU: MAMPU MELAKUKAN PERAWATAN BERKALA, PERBAIKAN KECIL, PERBAIKAN BESAR, PERBAI- KAN SASIS DAN BODI
- 18. REGISTRASI & IDENTIFIKASI DILAKS OLEH POLRI UTK DATA FORENSIK KEPOLISIAN DIATUR PERKAP SAMSAT DIATUR PERPRES KOORDINATOR POLRI REGISTRASI KENDARAAN TNI POLRI PERWAKILAN NEGARA ASING&LEMBAGA INTERNASIONAL DIATUR PERKAP DIATUR PERKAP DIATUR PANGLIMA TNI DILAPORKAN KAPOLRI UTK PENDATAAN
- 21. PENGUJIAN DAN PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANAAN REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR PENGUMPULAN, PEMANTAUAN, PENGOLAHAN, DAN PENYAJIAN DATA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PENYELENGGARAAN UJIAN SIM PENERBITAN SIM (NAS DAN INTERNASIONAL) PENERBITAN BPKB PENERBITAN STNK DATA FORENSIK PENGEMUDI DAN RANMOR PRA STNK PERSIAPAN BANGUN SISTEM
- 24. IDENTIFIKASI MASALAH LALIN INVENTARISASI, PENGHITUNGAN DAN ANALISIS SITUASI ARUS LALIN INVENTARISASI, PENGHITUNGAN DAN ANALISIS ANGKA LANGGAR DAN LAKA INVENTARISASI DAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS PENETAPAN RENCANA KEBIJAKAN PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS PENGAWASAN MELIPUTI: PENILAIAN THD PELAKSANAAN KEBIJAKAN, TINDAKAN KOREKTIF THD KEBIJAKAN, TINDAKAN GAKKUM DAPAT MENJADI INFORMASI UNTUK DEPARTEMEN/ INSTANSI LAIN ACUAN UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN OPTIMALISASI REKAYASA LALIN DALAM RANGKA KAMSELTIBCAR LANTAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MELIPUTI PEMBERIHAN ARAHAN, BIMBINGAN & PENYULUHAN
- 25. JALAN SARPRAS KENDARAAN TRAYEK LANGGAR/ LAKA / MACET KELAS JALAN JARINGAN JALAN FUNGSI JALAN STATUS JALAN KONDISI JALAN JUMLAH RAMBU KLASIFIKASI RAMBU KONDISI RAMBU JUMLAH TERMINAL LOKASI TERMINAL JUMLAH HALTE LOKASI HALTE TERMINAL BAYANGAN JUMLAH KEND PERTUMBUHAN KEND TIPE KEND KEPADATAN KEND JUMLAH TRAYEK FORMASI RAMBU TRAYEK BERSINGGUNGAN PERTUMB. TRAYEK LOKASI TRAYEK JUMLAH LANGGAR POTENSI LANGGAR JUMLAH LAKA POTENSI LAKA JENIS LAKA JUMLAH LOK. MACET JAM2 MACET PENYEBAB MACET
- 26. INSTANSI YG MEMBIDANGI JALAN INSTANSI YG MEMBIDANGI SARANA & PRASARANA LLAJ POLRI DIATUR DNG PERATURAN PEMERINTAH
- 35. BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERSELENGGARANYA KEGIATAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DAN MEMELIHARA KEAMANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS TERJAMINNYA KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- 36. Penyusunan program Nasional Keamanan LLAJ.a. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan LLAJ.b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dlm rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dlm berlalu lintas. c. Pengkajian masalah Keamanan LLAJ.d. Manajemen keamanan Lalu Lintas.e. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli.f. Registrasi dan identifikasi Ranmor dan Pengemudi.g. Penegakan hukum Lalu Lintas.h.
- 37. PENYUSUNAN PROGRAM NASIONAL KEGIATAN KESELAMATAN LLAJ PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS DAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN LLAJ PENGKAJIAN MASALAH KESELAMATAN LLAJ MANAJEMEN KESELAMATAN LLAJ
- 38. MEWUJUDKAN BUDAYA KEAMANAN DAN KESELAMATAN LALU LINTAS a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini; b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan. Menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalulintas
- 40. a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah; b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan; c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum; d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.
- 41. Rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor Peralatan penegakan hukum Peralatan uji laik kendaraan Fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ Peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan dan Pengemudi Teknologi serta informasi LLAJ Fasilitas pendidikan dan pelatihan personel LLAJ Komponen pendukung Kendaraan Bermotor
- 43. a. mendatangi tempat kejadian dengan segera; b. menolong korban; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara; d. mengolah tempat kejadian perkara; e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas; f. mengamankan barang bukti; dan g. melakukan penyidikan perkara.
- 44. PROGRAM OLEH FORUM LLAJ DIATUR OLEH PERKAP KELALAIAN PENGGUNA JALAN KETIDAKLAIKAN KENDARAAN KETIDAK LAIKAN JALAN LINGKUNGAN
- 45. LAKA MENGAKIBATKAN KERUSAKAN KENDARAAN/BARANG LAKA MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KEND/BARANG LAKA MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ATAU LUKA BERAT PENANGANAN LAKA LANTAS
- 46. LAKA LANTAS KORBAN MENINGGAL KORBAN CIDERA LAKA RINGAN WAJIB BERIKAN BANTUAN KPD AHLI WARIS KORBAN : - BIAYA PENGOBATAN DAN /ATAU - BIAYA PEMAKAMAN WAJIB BERIKAN BANTUAN KPD KORBAN : - BIAYA PENGOBATAN WAJIB GANTI RUGI : PENYELESAIAN PERKARA DPT DILAKUKAN DILUAR PENGADILAN (JIKA ADA KESEPAKATAN DAMAI) MENYEDIAKAN ALOKASI DANA UTK CEGAH & PENANGANAN LAKA LANTAS MENGEMBANGKAN PROGRAM ASURANSI LAKA LLAJ MENYEDIAKAN, MEMPERBAIKI PENGATURAN, SARPRAS LANTAS PENYEBAB LAKA LANTAS PIHAK YG MENYEBABKAN LAKA LANTAS WAJIB GANTI RUGI (BESARANYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN)
- 47. PSL 231 MENERIMA LAPORAN/ ADUAN TENTANG LAKA LANTAS PSL 233 PENDATAAN LAKA LANTAS 1. Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data Kecelakaan Lalu Lintas. 2. Data Kecelakaan LaluLintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari data forensik. 3. Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data yang berasal dari rumah sakit. 4. Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 50. PENYELENGGARAAN SISINFO LLAJ BIDANG PRASARANA JALAN BIDANG SARPRAS LLAJ BIDANG : - REGIDENT - GAKKUM - REKJEMEN LANTAS - DIK LANTAS SUBSISTEM DLM SISTEM LLAJ DIKENDALIKAN PUSAT KENDALI YG MENGINTEGRASIKAN DATA, INFOKOM, DARI SETIAP SUBSISTEM
- 51. PENGELOLAAN SISINFO LLAJ SUBSISTEM INFOKOM LLAJ YG DIBANGUN SETIAP PEMBINA LLAJ PUSDAL SISINFO LLAJ DIKELOLA OLEH POLRI TERINTEGRASI
- 52. SISTEM TERSTRUKTUR JARINGAN INFORMASI JARINGAN KOMUNIKASI DAN PUSAT DATA PENGEMBANGAN SISINFO LLAJ PERENCANAAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMANTAUAN PELACAKAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INFORMASI GEOGRAFI INFORMASI PENGGUNA JALAN PENDETEKSIAN ARUS LALU LINTAS PENGENALAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR PENGIDENTIFIKASIAN KENDARAAN BERMOTOR DI RUANG LALU LINTAS.
- 53. PUSAT KENDALI SISINFOKOM LLAJ KENDALI KOORDINASI KOMUNIKASI DATA DAN INFORMASI TERPADU PELAYANAN MASYARAKAT REKAM JEJAK ELEKTRONIK GAKKUM BERFUNGSI SBG PUSAT : MEWUJUDKAN PELAYANAN LLAJ YG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR, DAN TERPADU
- 54. YAN KEBUTUHAN DATA, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI TENTANG LLAJ DUKUNGAN TINDAKAN CEPAT TERHADAP PELANGGARAN, KEMACETAN, DAN KECELAKAAN SERTA KEJADIAN LAIN YG BERDAMPAK TERHADAP LLAJ ANALISIS, EVALUASI TERHADAP PELANGGARAN, KEMACETAN, DAN LAKA LANTAS PEMBERIAN INFORMASI KUALITAS BAKU MUTU UDARA DUKUNGAN GAKKUM DGN ALAT ELEKTRONIK DAN SECARA LANGSUNG DUKUNGAN YAN SIM, STNK, DAN BPKB PEMBERIAN INFORMASI HILANG TEMU KENDARAAN BERMOTOR DUKUNGAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DENGAN TURJAWALI DUKUNGAN PENGENDALIAN PERGERAKAN LLAJ PEMBERIAN INFORMASI TENTANG KONDISI JALAN DAN PELAYANAN PUBLIK GIAT PUSDALSISINFO LLAJ
- 56. SUBSIS BIDANG JALAN SUBSIS BIDANG SARPRAS LLAJ SUBSIS BIDANG BANG TEK LLAJ SUBSIS BIDANG BANG INDUSTRI LLAJ ATMS AREA TRAFFIC MANAGEMENT SYSTEM IRSMS INTEGRADE ROAD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM DITLANTAS POLRI DIK LANTAS SIKON LANTAS GAKKUM LANTAS MOP LANTAS YAN SSB MAT: -SSB - TILANG SARPRAS LANTAS MASALAH SOSIAL & LH SIDIK JARI SDM LANTAS REKJEMEN LANTAS PUSIDENT PIKNAS TELEMATIKA
- 58. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; daN dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 62. a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- 63. Petugas Polisi melaksanakan koordinasi, kontrol/ pengawasan dan kemitraan dengan PPNS dalam menegakkann hukum yang berkaitan dengan LLAJ 1. Buku pedoman/ panduan kerja 2. Komitment 3. Ada sistem-sistem yang dibangun untuk koordinasi, komunikasi, kontrol/ kendali 4. PPNS tetap pada batas-batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang - di tempat terbatas (terminal, jembatan timbang) - Di jalan raya di dampingi oleh Polisi - Penyerahan tilang/ BAP melalui Penyidik Kepolisian
- 64. PERIKSA MENURUT ACARA PERIKSA CEPAT DPT DILAKSANAKAN TANPA KEHADIRAN PELANGGAR PELANGGAR DPT MENITIP DENDA KEPADA BANK YG DITUNJUK PEMERINTAH DENDA YG DITITIP KEBANK SEBESAR DENDA MAKSIMAL KELEBIHAN DENDA SETELAH SIDANG HARUS DIBERITAHUKAN KEPADA PELANGGAR KELEBIHAN TITIPAN DENDA TILANG DIBANK 1 (SATU) TAHUN TIDAK DIAMBIL AKAN DISETORKAN KEKAS NEGARA DENDA TILANG SEBAGIAN DIALOKASIKAN SEBAGAI INSENTIF BAGI PETUGAS POLRI & PPNS YG MELAKS GAKKUM DIJALAN PNBP
- 67. TERIMA KASIH ATAS KERJA SAMANYA… SEMOGA BERMANFAAT UNTUK BEKAL MEMBERIKAN TAMBAHAN PENGETAHUAN BAGI MURID MURID DISEKOLAH ANDA MASING MASING “RUDI & TEAM”