Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas pelaksanaan kegiatan Wasdal oleh PPNS Penataan Ruang di Kota Manado, termasuk sosialisasi, mediasi konflik ruang, dan penerapan sanksi administratif seperti penghentian kegiatan dan pembongkaran bangunan tanpa izin. (2) Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Wasdal dijelaskan, seperti perbedaan skala peta yang

1. Oleh:
MAXIW. SOLANG, S.T., M.T.
Disampaikan PadaAcara FGD Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/BPN RI
Jumat, 15 Juni 2023
JAKARTA
PELAKSANAAN WASDAL
OLEH PPNS PENATAAN RUANG
DI KOTA MANADO

2. • VISI RPJPD 2005-2025 “MANADO
PARIWISATA DUNIA”
• VISI RPJMD 2021-2026 “MANADO
MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI
BERANDA SULAWESI UTARA DAN
INDONESIA KE ASIA PASIFIK”
• LUAS WILAYAH 157,26 KM2 +
LAHAN REKLAMASI 0,83 KM2
• 11 KECAMATAN, 87 KELURAHAN,
504 LINGKUNGAN
• GARIS PANTAI 76,84 KM &TELUK
MDO
• DILALUI 5 SUNGAI BESAR (8 DAS)
• MEMILIKI 2 GUNUNG, 3 PULAU
• JUMLAH PENDUDUK BPS 453.182
(2021) JIWA/DUKCAPIL 485.720
(2021)
• 4 KSN (MANADO-BITUNG,
PERKOTAAN BITUNG-MINAHASA-
MANADO, DASTONDANO,
PERBATASAN)
• KSPN, 10+1 Destinasi Prioritas
• Diantara 2 KEK
(KEK Bitung dan KEK Likupang)
KOTA MANADO

3. DASAR HUKUM
SKWALI KOTA MANADO
NO. 98/KEP/D.03/PPUPR/2019
PEMBENTUKANTIM PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG DAERAH KOTA MANADO
Pasal 92 Sanksi
Administratif :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara
kegiatan;
c. penghentian sementara
pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran
bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang;
dan/atau
i. denda administratif.

4. @Best Western Hotel Lagoon
@Ruang Rapat DPUPR
RAPAT SOSIALISASI & KOORDINASI

5. SOSIALISASI TIM WASDAL TARU

6. KEGIATAN TIM WASDAL TARU

7. MEDIASI KONFLIK RUANG

8. SOSIALISASI MEDIA ELEKTRONIK (TV, RADIO & MEDSOS)
TAGLINE “MARI JO TERTIB TATA RUANG”

9. SOSIALISASI MEDIA
BILLBOARD & REKLAME
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8) (9)

10. SOSIALISASI DI RADIO
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT
Radio Pro 1 RRI Manado 94 5 FM 4 Okt 2019 Radio Sumber Kasih Manado 90,2 FM Okt 2020
https://www.youtube.com/@wasdaltarudpuprmanado4032/videos

11. SOSIALISASIVIDEO
ANIMASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
https://www.youtube.com/@wasdaltarudpuprmanado4032/videos

12. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGHENTIAN KEGIATAN

13. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PENGHENTIAN KEGIATAN

14. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF/
NON LITIGASI
SK GUBERNUR SULAWESI UTARA NO 360 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG BERUPA PERINGATAN TERTULIS UNTUK MENGURUS
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG, PEMULIHAN FUNGSI RUANG,
DAN PEMBERIAN USAHA JASA LINGKUNGAN KEPADA PT.
NUSANTARA DIAN CENTER, YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA
MOLAS KELURAHAN MOLAS KECAMATAN BUNAKEN KOTA
MANADO

15. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBONGKARAN MANDIRI

16. PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMULIHAN FUNGSI RUANG/PEMBONGKARAN
BANGUNAN

17. PEMBONGKARAN BILLBOARD/REKLAME
TIDAK BERIZIN
MEMBUAT KEGIATAN DI
DPA DINAS PUPR
TERKAIT
PEMBONGKARAN
BILLBOARD/REKLAME
TANPA IZIN DI KOTA
MANADO

18. PEMBONGKARAN BILLBOARD/REKLAME
TIDAK BERIZIN

19. LIPUTAN MEDIA
PEMBONGKARAN BANGUNAN

20. LIPUTAN MEDIA
PEMBONGKARAN BANGUNAN

21. INOVASI
WASDALTARU

22. PEKERJAAN BERISIKO TINGGI ??
≠ PENDAPATAN TINGGI

23. • Perbedaan skala Peta RTRW Kota Manado (1:25K) dengan skala Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara (1:250K) sering
bermasalah dalam penentuan tindak pelanggaran, contoh : di Peta Pola Ruang Kota Manado ada Kawasan Lindung
Sempadan Pantai sedangkan di Peta Pola Ruang Provinsi sebagai KawasanTanaman Pangan.
• Perlu diatur batasan tugas PPNS, contoh:
1). Indikasi pelanggaran terjadi di Kawasan Lindung yaitu pembalakan mangrove tetapi berdasarkan peta BPKH tidak
masuk dalam area Kawasan Hutan, apakah “terpaksa PPNSTaru” yang tangani.
2). Pelaporan pematangan lahan, sering ditolak oleh Dinas Lingkungan Hidup dan menyerahkan ke PPNS Taru.
• Penyidik Polda mempertanyakan bagaimana menerapkan batasan dalam Pasal 62 dan Pasal 69, UUCK 11 Tahun
2020 sama-sama bisa mengakibatkan perubahan fungsi ruang tapi bisa dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana;
Pasal 62:
Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I dikenai sanksi administratif.
Pasal 69:
(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan
tanpa memiliki persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6I huruf a yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
HAL PERLU DIPERHATIKAN

24. • Faktor Mens Rea atau sikap batin pelaku perbuatan pidana menjadi salah satu
pertimbangan penyidik Polri dalam menentukan terjadinya tindak pidana, sebaiknya
PPNS perlu dibekali terkait hal tersebut.
• Perlu adanya pelatihan/training rutin bagi pelaksana tata ruang melibatkan stakeholder
di Pemerintah Daerah.
• Mendorong tumbuhnya inovasi bidang Penataan Ruang dan pemberian reward bagi
daerah yang dinilai aktif dalam Wasdal .
• Perlu adanya kerjasama dengan Polri supaya pelaksana tata ruang mendapat hak
”imunitas” ketika malaksanakan tugas negara sesuai prosedur.
• Penyelesaian sanksi administratif di tingkat daerah tidak serta merta kasus di Polri itu
ditutup.
• Perlu diperkuat koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan sanksi administrasi.
HAL PERLU DIPERHATIKAN

25. MAKASE
TERIMA KASIH