Dokumen tersebut membahas reformasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014. RPJMN dinilai kurang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam perencanaan pembangunan. Tujuan reformasi adalah membuat RPJMN yang lebih kredibel, sahih, dapat dievaluasi, sederhana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen ini membahas

1. Reformasi Penyusunan RPJMN 2009-2014 Randy R. Wrihatnolo Jakarta, 23 Juli 2008

2. 1. Pengantar

5. 2. Review Format RPJMN 04-09

8. 3. Isu-isu untuk RPJMN 09-14

9. Hirarki Kegiatan Pembangunan (1) KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO AGENDA 1 AGENDA 2 KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO KP KP KP KP PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ISU LINTASSEKTOR EVALUASI OUTPUT EVALUASI OUTCOME EVALUASI DAMPAK PEMANTAUAN KERANGKA MAKRO PP 39 PP 39 Lampiran Pidato Laporan 3 Tahunan Rapid Assessment HARUS DITENTUKAN DAN DISEPAKATI Menteri K/L Eselon I di KL Pimpro KL/Eselon II IMPLEMENTATOR IMPACT (3-4 th) OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th) OUTPUT Program (2 th) INPUT KP (1 th) IMPACT (5 thn) LEVEL INDIKATOR Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis) TUGAS SIAPA Proyeksi Impact per Agenda Proyeksi Output per K/L Disain Teknis (Eselon I) Operasional (Eselon II) Proyeksi Pembangunan FUNGSI APA Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR AKUNTABLITAS Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas RPJMN RPJMN DOKUMEN KEBIJAKAN RKP (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN DOKUMEN ANGGARAN APBN STRUKTUR SUBSTANSI

10. Hirarki Kegiatan Pembangunan (2) Isu Penjelasan Struktur Substansi Dikelompokkan menurut Kegiatan Pokok (menjabarkan program sesuai target pencapaiannya), Program (menjabarkan visi dan misi serta agenda Presiden secara terukur dan terdanai), Sasaran Prioritas (dapat menampung Lintassektor atau yang bersifat cross-cutting issues ), Agenda (dapat menampung janji kampanye Presiden, dan Pembangunan (sebagai hasil akhir yang dinginkan Presiden, dapat merupakan Kerangka Makro yang diinginkan Presiden). Tugas Siapa? Janji Presiden yang tertuang dalam “Agenda” merupakan tugas Presiden setelah bersepakat dengan DPR. Tugas tersebut selanjutnya diteruskan kepada para Menteri KL yang ditunjuknya. Tugas Menteri KL (secara khusus bersama Menteri Bappenas) adalah menuangkan Agenda Presiden itu ke dalam rencana pelaksanaan secara teknokratis agar dapat terimplementasikan dan mencapai keinginan Presiden. Menteri KL dan Menteri Bappenas bertanggung-jawab dalam menentukan kebijakan Sasaran Prioritasnya (tentu saja atas rekomendasi teknokratis dari Eselon I masing-masing). Atas dasar keputusan Sasaran Prioritas itu, maka para Eselon I KL dan Bappenas menyusun Disain Teknis-nya maisng-masing. Disain teknis itu merupakan substansi pokok setiap Program. Program di sini adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh KL untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Oleh karena itu, satuan Program dalam dokumen Perencanaan (di Bappenas dan KL) harus identik dengan dokumen Penganggarannya (di Depkeu). Sasaran Program, lebih lanjut, dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok. Kegiatan pokok disusun oleh Eselon II KL dan Bappenas. Kegiatan Pokok terdiri dari satu atau lebih unit sasaran terkecil untuk mencapai Sasaran Program. Fungsi Apa? Kegiatan Pokok merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh Eselon II KL dengan mendapatkan pemantauan dari Eselon II Bappenas yang menjadi mitra-kerjanya. Program merupakan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Eselon I KL dan mitra Eselon II Bappenasnya. Mereka bertanggung-jawab atas pencapaian Sasaran Kegiatan Pokok dan pencapaian Sasaran Program. Implementator Unit terkecil pelaksana pembangunan adalah Pimpro (PPK). yang merupakan kepanjangan tangan Eselon II masing-masing. Meski demikian, penanggung-jawab utama untuk keseluruhan pelaksanaan Kegiatan Pokok yang tergabung dalam satu payung Program tetap pada Eselon I KL-nya. Level Indikator Agar setiap sasaran dapat terukur maka perlu disepakati indikator sesuai levelnya masing-masing untuk setiap Kegiatan Pokok, Program, Prioritas/Bab, Agenda, dan Pembangunan. Indikator-indikator untuk Kegiatan Pokok adalah asumsi yang harus terealisasikan untuk mencapai indikator Program. Demikian pula indikator-indikator Program merupakan asumsi yang harus terrealisasikan agar Indikator Prioritas/Bab terpenuhi. Setiap indikator harus mempunyai batasan waktu pencapaian. Hal ini harus didefinisikan dan disepakati. Akunta-bilitas Pencapaian indikator Kegiatan Pokok merupakan tanggung-jawab Eselon II KL dan mitra Eselon II Bappenasnya. Pencapaian indikator Program merupakan tanggung-jawab Eselon I KL dan mitra Eselon I Bappenasnya. Demikian seterusnya, hingga dapat dinyatakan bahwa Presiden dan DPR adalah bertanggung-jawab atas pencapaian indikator Pembangunan secara nasional. Dokumen Kebijakan Kerangka Pembangunan yang terdiri dari Agenda, Priorias/Bab, dan Program disertai dengan penjelasan ringkas sasaran pencapaiannya (dalam suatu indikator), pendanaannya, dan pelaksananya dalam 3-5 tahun didokumentasikan dalam RPJMN. Kerangka Program dijelaskan secara terinci dalam kerangka kegiatan pokok yang disertai penjelasan masing-masing sasaran pencapaiannya (dalam suatu indikator), pendanaannya, dan pelaksananya didokumentasikan dalam RKP. Program merupakan pengait antara RPJMN, RKP, dan APBN. Dokumen Anggaran RPJMN memuat indikasi pendanaan untuk masing-masing program selama 5 tahun. RKP memuat indikasi pendanaan untuk masing-masing program dan masing-masing kegiatan pokok selama 1 tahun dan kemudian menjadi dasar penyusunan APBN. Evaluasi Eselon II KL dan mitra Bappenasnya memantau pelaksanaan Kegiatan Pokok sesuai PP 39. Eselon I KL dan mitra Bappenasnya mengevaluasi Programnya sesuai PP 39. Evaluasi Outcome (hlm 11 UU 25) dapat dilakukan untuk memantau Kinerja Prioritas atau suatu KL, sekaligus merupakan bahan penyusunan LAMPID. Evaluasi dampak dilakukan untuk meninjau kemanfaatan (benefit) dari setiap Program dalam satu payung Prioritas atau Agenda secara komprehensif. Kedalaman data Jika diperlukan, maka beberapa indikator tertentu dari Kegiatan Pokok, Program, Prioritas, dan Agenda/Lintassektor dapat menggambarkan kontribusi secara kewilayahan, maka beberapa indikator tertentu (terutama pada level indikator Program) harus mempunyai agregasinya pada level Provinsi atau bila mungkin Kabupaten/Kota.

11. 4. Menentukan Indikator

12. Alur Penentuan Jenis Indikator Kata kunci: unit analisis, hirarki PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK

17. 5. Isu Regional vs Sektoral

18. Isu Sektoral vs Regional (1)

20. Paradigma pembangunan regional vs paradigma pembangunan sektoral dapat dipakai beriringan, asalkan salah satu menjadi titik-pandangnya. Jika kita memilih regional sebagai titik pandangnya, maka kita dapat mengatakan bahwa kedalaman substansi dan indikator untuk setiap provinsi akan terdiri dari beberapa sasaran prioritas, sasaran program, dan sasaran kegiatan pokok berserta masing-masing indikatornya. Isu Sektoral vs Regional (1)

21. 6. Isu Lintassektor vs Program

22. Paradigma pembangunan lintassektor vs paradigma pembangunan monosektor (monosektor dapat dikatakan juga sebagai program) dapat dipakai beriringan, namun pengalaman menunjukkan bahwa penggunaan keduanya secara beriringan ternyata menghilangkan watak akuntabilitas yang harus diemban oleh perencana/penganggar dan pelaksananya. Ketika ditanya siapa yang bertanggung-jawab atas pencapaian hasil pembangunan lintassektor maka tidak ada yang berani bertanggung-jawab dengan alasan pelaksanaannya bukan hanya satu lembaga. Sudah tiba saatnya sekarang ini, sesuai dengan prinsip performance based budgeting , paradigma yang dipilih adalah paradigma program, dimana lembaga (misalnya setingkat eselon I) bertanggung jawab atas satu program yang akan dicapai oleh beberapa kegiatan. Isu Lintassektor vs Program

23. 7. Indikator Program

24. Pengelompokan Indikator (1) Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Polhukhankam Bab/Prioritas Pembina Bab 1 Peningkatan Rasa Saling Percaya & Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat Dit. Politik dan Komunikasi (475) Bab 3 Peningkatan Keamanan , Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas Dit. Pertahanan dan Keamanan (503) Bab 4 Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme Dit. Pertahanan dan Keamanan (503) Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme Dit. Pertahanan dan Keamanan (503) Bab 6 Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara Dit. Pertahanan dan Keamanan (503) Bab 7 Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional Dit. Politik dan Komunikasi (475) Bab 8 Pembenahan Sistem dan Politik Hukum Dit. Hukum dan HAM (216) Bab 9 Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk Dit. Pertahanan dan Keamanan (503) Bab 10 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia Dit. Pertahanan dan Keamanan (503) Bab 12 Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dit. Otonomi Daerah (416) Bab 13 Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Dit. Aparatur Negara (264) Bab 14 Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh Dit. Politik dan Komunikasi (475)

25. Pengelompokan Indikator (2) Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Kesejahteraan Rakyat Bab/Prioritas Pembina Bab 2 Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur Dit. Kebudayaan, Periwisata, Pemuda dan Olah Raga (237) Bab 11 Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dit. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (457) Bab 15 Penanggulangan Kemiskinan Dit. Penanggulangan Kemiskinan (634) Bab 19 Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dit Pemberdayaan Koperasi dan UKM (255) Bab 22 Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan Dit. Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja (386) Bab 24 Pembangunan Perdesaan Dit. Perkotaan dan Perdesaan (407) Bab 25 Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dit. Pengembangan Wilayah (356) Bab 26 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas Dit. Agama dan Pendidikan (268) Bab 27 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas Dit. Kesehatan dan Gizi Masyarakat (277) Bab 28 Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Dit. Perlindungan & Kesejahteraan Masyarakat (553) Bab 29 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga Dit. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (237) Bab 30 Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Dit. Agama dan Pendidikan (268) Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana Dit. Pengembangan Wilayah (356)

26. Pengelompokan Indikator (3) Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Ekonomi Bab/Prioritas Pembina Bab 16 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas Dit. Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional (227) Bab 17 Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur Dit. Industri, Iptek, dan BUMN (223) Bab 18 Revitalisasi Pertanian Dit. Pangan dan Pertanian (250) Bab 20 Peningkatan Pengelolaan BUMN Dit. Industri, Iptek, dan BUMN (223) Bab 21 Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dit. Industri, Iptek, dan BUMN (223) Bab 23 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Dit. Keuangan Negara (433) Bab 31 Perbaikan Pengelolaan SDA dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dit. Kelautan dan Perikanan (359) Bab 32 Peningkatan Aksesibilitas ke Jasa Pelayanan Dit. Transportasi (339) Bab 33 Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Jangkauan Pelayanan Dit. Energi, Telekomunikasi, dan Informatika (554) Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Dit. Perencanaan Makro (438)

27. 8. e-Planning

28. Asumsi e-Planning adalah aplikasi yang akan dipergunakan untuk: (1) menyusun perencanaan dan penganggaran (2) menentukan variabel dan indikator (3) memilih proyeksi pencapaian (4) memantau pencapaian tahunannya dengan patokan baseline yang direncanakan terhadap proyeksinya (5) mengevaluasi pencapaian hasilnya sesuai indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditentukan

29. 9. Kesimpulan

30. Kelak, ketika RPJMN 2010-2014 telah disusun, Pemerintah akan memliki RPJMN yang akuntabel dan mempunyai indikator pencapaian yang terukur dan sistematis. Para penanggung-jawab program dan kegiatan akan dikenai pertanggungjawabannya. Implikasi yang muncul dari hal ini adalah bahwa perencana tidak boleh ceroboh dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan. Implikasi berikutnya adalah bahwa birokrasi akan lebih dihormati karena hanya manusia yang cerdas dan berani bertanggung-jawablah yang mempunyai kapasitas menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan. Intinya

31. Terima Kasih

32. Biografi singkat: Randy R. Wrihatnolo, lulus Sarjana Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tahun 1996. Pada tahun 2004 meraih gelar Master of Arts in Development Management (MADM) dari Ruhr-Universitaet Bochum Jerman dan University of Western Cape Afrika Selatan. Salah satu tugasnya Pada tahun 2007 ia adalah Pejabat Fungsional Perencana Muda pada Staf Ahli Kemiskinan dan SDM dan salah satu tugasnya adalah mengkoordinasi penulisan “Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) Indonesia tahun 2007” (Bappenas, 2007). Saat ini bekerja sebagai Kepala Sub-Direktorat Evaluasi Kinerja Perekonomian pada Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana salah satu tugasnya adalah mengkoordinasi penyusunan “Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009” (Bappenas, 2008). Ia aktif melakukan penelitian, menyusun buku, dan menulis paper tentang isu-isu pembangunan. Karya tulisnya antara lain Manajemen Pembangunan Indonesia (2006); Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (2007); dan Manajemen Privatisasi BUMN (2008) yang ditulis bersama Riant Nugroho D dan diterbitkan Gramedia/Elexmedia Komputindo. Ia dapat dikunjungi melalui dunia maya www.wrihatnolo.blogspot.com dan email [email_address] atau [email_address] .