RPJMN

ii
MATRIKS RINGKASAN
EVALUASI TIGA TAHUN
PELAKSANAAN RPJMN
2004-2009
Bersama
Menata Perubahan
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
2008

iii
Daftar Isi
Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat 1
Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur 1
Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas 1
Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme 2
Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme 2
Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara 2
Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional 3
Pembenahan Sistem dan Politik Hukum 4
Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk 4
Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia 4
Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 5
Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah 5
Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa 6
Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh 6
Penanggulangan Kemiskinan 8
Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas 8
Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 9
Revitalisasi Pertanian 10
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 11
Peningkatan Pengelolaan BUMN 11
Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 11
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan 12
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro 12
Pembangunan Perdesaan 12
Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 13
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas 14
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas 14
Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial 15
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga 15

iv
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 16
Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 17
Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Pelayanan Infrastruktur 17
Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana 23
Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan 24

1
Agenda 1: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
Sasaran Capaian
Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat
1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok
masyarakat atau antargolongan di daerah-daerah rawan
konflik;
2. Terpeliharanya situasi aman dan damai; serta
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian
persoalan sosial kemasyarakatan.
Dalam rangka peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, berbagai capaian positif telah diraih.
Hal ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat atau
antargolongan di daerah-daerah rawan konflik seperti NAD, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Poso. Keamanan dan kedamaian
daerah-daerah tersebut kini cukup terpelihara. Eskalasi konflik yang lebih besar dapat dicegah. Kapasitas masyarakat sipil
dalam penyelesaian konflik dan pemulihan wilayah pasca-konflik juga mulai meningkat. Kapasitas aparatur pemerintah dan
organisasi masyarakat (ormas) dalam meningkatkan rasa kebangsaan juga menguat. Semua itu terindikasi dengan semakin
efektifnya koordinasi penyelesaian konflik.
Untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial
kemasyarakat, telah pula diperoleh sejumlah perbaikan. Hal ini tercermin dari keberhasilan proses pengambilan keputusan
kebijakan publik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Masyarakat kini mulai lebih percaya pada upaya
damai dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah, daripada menggunakan cara anarkis dan konfrontatif.
Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur
1. Menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antar-kelompok
masyarakat;
2. Semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. Semakin berkembangnya penerapan nilai baru yang positif dan
produktif dalam rangka memantapkan budaya nasional yang
terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan; dan
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kekayaan
budaya.
Dalam rangka pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, sejumlah kemajuan telah pula diraih. Hal ini
tercermin dengan terselenggaranya pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan nilai budaya, baik tradisional maupun
kontemporer. Kemajuan lain juga ditunjukkan dengan terselenggaranya dialog kebudayaan, kampanye publik, pengarsipan
benda-benda purbakala, penyusunan buku sejarah, dan diklat SDM di instansi terkait. Ini semua akan terus dilanjutkan demi
kesinambungan pencapaian sasaran.
Di tingkat internasional, Indonesia juga terlibat aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN, festival film internasional, dan
kerjasama antarnegara dalam pengembangan budaya serumpun. Pada 2007, beberapa objek warisan budaya nusantara telah
pula berhasil dimasukkan dalam UNESCO World Heritage List. Melalui seluruh rangkaian program pembangunan kebudayaan
ini, diharapkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap sejarah dan benda cagar budaya yang memiliki nilai luhur semakin
meningkat.
Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas
1. Menurunnya angka pelanggaran hukum dan indeks
kriminalitas, serta meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas
untuk menciptakan rasa aman masyarakat;
2. Terungkapnya jaringan kejahatan internasional terutama
narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang;
3. Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga
negara sesudah diterapkannya AFTA dan zona perdagangan
bebas lainnya terutama untuk lembaga/fasilitas vital negara;
4. Menurunnya jumlah pecandu narkoba dan mengungkap kasus
serta dapat diberantasnya jaringan utama supply narkoba dan
prekursor;
5. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran
hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi
serta alur pelayaran internasional;
Dalam rangka peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas, capaian secara keseluruhan telah
menunjukkan hasil yang lebih baik. Gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas secara umum masih dalam tingkat
terkendali. Dalam rangka penanganan ancaman kejahatan transnasional terhadap keamanan dalam negeri, telah dilakukan
berbagai upaya pemulihan keamanan. Upaya ini dilakukan terutama di daerah rawan konflik. Selain diusahakan untuk
menangkap pelaku utama, sebisa mungkin kasus kekerasan diproses secara hukum.
Dalam hal pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, telah berhasil diungkap beberapa kasus tindak pidana
narkoba. Salah satunya melalui peran Satuan Koordinasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta. Ddengan ditemukannya laboratorium gelap
narkoba dalam skala kecil dan besar, upaya memutus rantai produksi narkotika di Indonesia telah cukup membuahkan hasil.
Untuk meningkatkan profesionalisme lembaga kepolisian, telah dilakukan sejumlah pembinaan dan pengembangan kapasitas
dan kemampuan personil kepolisian.
Untuk mencegah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tidak sah, telah dilakukan penerapan sistem
monitoring, controlling, and surveilance.

2
Sasaran Capaian
6. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya
kehutanan, serta membaiknya praktek penegakan hukum
dalam pengelolaan sumber daya kehutanan dalam
memberantas illegal logging, over cutting, dan illegal trading;
7. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap
hukum;
8. Meningkatnya kinerja Polri tercermin dengan menurunnya
angka kriminalitas, pelanggaran hukum, dan meningkatnya
penyelesaian kasus-kasus hukum.
Untuk mencegah dan mengurangi kerugian negara akibat pembalakan hutan, telah dilaksanakan penyidikan dan perlindungan
hutan melalui operasi intelejen dan operasi represif pengamanan hutan.
Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme
1. Kembali normalnya kehidupan masyarakat di Aceh dan Papua
serta tidak adanya kejadian konflik baru di suatu daerah;
2. Menurunnya perlawananan GAM dan melemahnya dukungan
simpatisan GAM di dalam dan luar negeri;
3. Menurunnya kekuatan OPM dan melemahnya dukungan
simpatisan OPM di dalam dan luar negeri;
4. Membaiknya pemerataan pembangunan di daerah rawan
konflik dan separatisme yang tercermin dari meningkatnya
kondisi sosial ekonomis masyarakat;
5. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme;
6. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan
multikulturalisme di kalangan pemimpin, masyarakat, dan
media.
Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan separatisme, persoalan konflik horisontal di beberapa wilayah Indonesia secara
nyata telah dapat diredam.
Di NAD, upaya menormalisasikan kehidupan masyarakat telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Proses Pilkada
berlangsung aman, damai, dan demokratis. Pelaksanaan butir-butir kesepahaman Helsinki secara konsisten telah menyatukan
seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang selama ini memiliki ideologi berbeda, untuk saling bahu membahu
membangun NAD. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD juga secara signifikan membangun kepercayaan dan
kebersamaan rakyat NAD sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam wadah NKRI.
Di Papua, upaya menurunkan kekuatan dan dukungan simpatisan OPM di dalam dan luar negeri juga menunjukkan capaian
yang menggembirakan. Intensitas perlawanan gerakan bersenjata OPM terus menurun. Namun demikian, gerakan separatisme
ini harus terus diwaspadai mengingat kondisi sosial masyarakat Papua masih rentan dan dukungan sebagian kelompok
masyarakat terhadap perjuangan OPM masih relatif kuat.
Pencegahan dan Penangulangan Gerakan Terorisme
1. Menurunnya kejadian tindak terorisme di wilayah hukum
Indonesia;
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap aksi terorisme;
3. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap
ancaman terorisme secara keseluruhan.
Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme, telah dilakukan penangkapan para pelaku teror kelompok
Abu Dujana dan orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi teror. Hal ini memberi pengaruh positif untuk memperluas spektrum
pengungkapan jaringan teroris nasional dan internasional yang beroperasi di Indonesia. Saat ini tercatat 410 tersangka teroris
telah ditangkap atau menyerahkan diri. Sebanyak 260 tersangka telah diadili dan divonis oleh lembaga peradilan, 5 orang
dihukum mati, 4 orang dihukum seumur hidup, 14 orang dalam proses peradilan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan.
Dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, telah dilakukan kerjasama dengan beberapa negara, baik secara multilateral
maupun bilateral. Sebagai upaya preventif, telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan profesionalisme intelijen dan
kontraintelijen, peningkatan kemampuan SDM, serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan terorisme
Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara
1. Tersusunnya Rancangan Postur Pertahanan Indoneisa
berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi
Raya Pertahanan dalam periode 2005–2006 yang disusun
sebagai hasil kerjasama civil society dan militer;
2. Meningkatnya profesionalisme anggota TNI baik dalam operasi
militer untuk perang maupun selain perang;
3. Meningkatnya kesejahteraan prajurit TNI terutama kecukupan
Dalam rangka peningkatan kemampuan pertahanan negara, tercatat pula sejumlah kemajuan. Di antaranya, (1) telah
terbentuknya sistem perundangan guna meningkatkan sinergi upaya pertahanan dan keamanan negara, (2) meningkatnya
profesionalisme personel dan kesejahteraan prajurit, serta (3) dilaksanakannya restrukturisasi bisnis TNI. Untuk restrukturisasi
bisnis TNI, telah diselenggarakan koordinasi dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait, serta Mabes TNI dan
Angkatan, untuk melakukan inventarisasi secara cermat, berhati-hati, dan bertanggung jawab.
Dalam rangka meningkatkan kesiapan alutsista TNI, meskipun masih sangat terbatas, telah berhasil dialokasikan tambahan
anggaran untuk kepentingan pertahanan. Ke depan, hal ini secara bertahap akan terus ditingkatkan. Untuk mengurangi

3
Sasaran Capaian
perumahan, pendidikan dasar keluarga prajurit, jaminan
kesejahteraan akhir tugas;
4. Meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan ke
arah modernisasi alat utama sistem persenjataan dan
kesiapan operasional;
5. Meningkatnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan
dapat ditanganinya pemeliharaan alutsista oleh industri dalam
negeri;
6. Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya
anggaran minimal secara simultan dengan selesainya reposisi
bisnis TNI;
7. Terdayagunakannya potensi masyarakat dalam bela negara
sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara.
ketergantungan sumber pengadaan alutsista kepada satu atau dua negara saja, telah ditempuh langkah-langkah ke arah
diversifikasi pengadaan alutsista yang bekerja sama dengan beberapa negara.
Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional
Semakin meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan
internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta
pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat
internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama
ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam
mendukung pembangunan nasional.
Dalam rangka pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional, sejumlah capaian telah pula diraih
pemerintah Indonesia. Diantaranya, (1) telah diselesaikannya sejumlah masalah perbatasan dengan negara tetangga, (2)
meningkatnya kepentingan nasional dalam berbagai forum internasional, (3) dibentuknya ASEAN Community secara bertahap,
(4) terbukanya peluang kerjasama perdagangan dan investasi, serta (5) terkoordinasinya kerja sama di berbagai bidang dan
terlaksananya diplomasi total.
Dalam rangka optimalisasi diplomasi, Indonesia telah memperoleh capaian-capaian penting di tingkat kawasan, khususnya
dalam forum ASEAN dan East Asia Summit. Selain berhasil diselenggarakannya 50 Tahun KAA di Jakarta, Indonesia juga telah
mampu mengkanalisasi kepedulian masyarakat internasional untuk ikut berkontribusi dalam penanganan tahap tanggap darurat,
rekonstruksi, rehabilitasi kawasan bencana, dan mewujudkan KTT Khusus ASEAN PascaTsunami dan Gempa Bumi di Jakarta
pada 5 Januari 2005.
Dalam rangka penegasan komitmen perdamaian dunia, Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam OPP dunia melalui pengiriman
pasukan untuk mengamankan negara-negara yang sedang mengalami perang. Bersama dengan OKI, Indonesia juga ikut
menggalang solidaritas dan menyuarakan perdamaian dunia. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan
Keamanan PBB periode 2007-2008, Indonesia secara nyata juga ikut berkontribusi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Terkait dengan keadaan di Lebanon, Indonesia juga ikut meningkatkan perannya melalui rancangan-rancangan resolusi PBB
secara adil.

4
Agenda 2: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis
Sasaran Capaian
Pembenahan Sistem dan Politik Hukum
Terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan
tidak diskriminatif (termasuk tidak diskriminatif terhadap
perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh
peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah,
serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang
lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang
berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali
kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.
Dalam rangka pembenahan sistem dan politik hukum, telah ditetapkan 55 RUU pada 2005 dan 78 RUU pada 2007 guna
memperbaiki perencanaan substansi hukum. Untuk memenuhi target Prolegnas 2005-2009 yang sebanyak 284 RUU, masih ada
151 RUU yang harus selesai selama 2008-2009.
Dalam rangka pembangunan struktur hukum, telah dilakukan upaya untuk mewujudkan independensi lembaga hukum,
khususnya lembaga pengadilan. Dengan diberlakukannya sistem satu atap, maka kewenangan pada bidang keuangan,
kepegawaian, dan administrasi sepenuhnya menjadi kewenangan MA dan lembaga pengadilan yang ada di bawahnya.
Untuk meningkatkan integritas, telah dilakukan proses rekruitmen, pembinaan kepegawaian dan karier, serta proses pengawasan
yang transparan. Proses pembinaan kepegawaian melalui perbaikan proses pembinaan karier dan mutasi juga terus dilakukan.
Pendidikan dan pelatihan juga tidak hanya menekankan pada pengetahuan hukum saja, akan tetapi ditekankan pula pada upaya
peningkatan integritas aparat hukum.
Untuk memberikan penilaian yang lebih obyektif terhadap penyelenggaraan proses peradilan nasional, telah dibentuk Komisi
Yudisial sebagai bagian dari upaya pengawasan tingkah laku hakim oleh instansi di luar pengadilan.
Untuk memberikan pengaruh yang cukup luas kepada masyarakat dan aparatur negara dalam menciptakan iklim takut korupsi,
telah dilakukan upaya represif dan preventif dalam pemberantasan korupsi.
Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk
1. Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang tidak
mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga
negara, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga
swasta/dunia usaha secara konsisten dan transparan;
2. Terkoordinasikannya dan terharmonisasikannya pelaksanaan
peraturan perundang-undangan yang tidak menonjolkan
kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan
diskriminatif terhadap warga negara;
3. Terciptanya aparat dan sistem pelayanan publik yang adil dan
dapat diterima oleh setiap warga negara.
Dalam rangka penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik dengan UU Nomor 12 Tahun 2005.
Sebagai bentuk upaya penghapusan diskriminasi rasial pada etnis Tionghoa, telah ditetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek
sebagai hari libur nasional. Momen ini memberi kesempatan kepada etnis Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka.
Untuk memberi perlindungan terhadap perempuan, telah dibentuk Komnas Perempuan melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
Lembaga ini bertugas untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan, pencegahan, dan penanggulangan
segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan di Indonesia.
Untuk memberi perlindungan terhadap TKI, telah dilakukan sejumlah perbaikan peraturan perundang-undangan. Untuk
menindaklanjuti UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, telah dilakukan upaya
percepatan realisasi pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terlaksananya berbagai langkah-langkah Rencana Aksi yang
terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan
terhadap hukum dan hak asasi manusia antara lain Rencana Aksi
Hak Asasi Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Korupsi; Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan
Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.
Dalam rangka penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan HAM, capaian yang diperoleh memperlihatkan
perkembangan yang positif, baik di lingkungan penyelenggara negara, dunia usaha, maupun masyarakat.
Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, hingga 2006, Tim Penuntasan (Timtas) Tipikor telah berhasil menyelamatkan
kerugian negara sebesar Rp 653,68 miliar dan USD 11 ribu dengan nilai aset penyitaan sebesar Rp 2 trilliun.
Untuk mensosialisasikan sekaligus mendorong pelaksanaan HAM di daerah, telah dibentuk panitia pelaksana RAN-HAM 2004-
2009 di 33 provinsi, 343 kabupaten, dan 93 kota
Untuk memberi perlindungan pada anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang
merupakan mandatori dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk 16 KPAI Daerah (KPAID) di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Untuk memberi perlindungan perempuan atas tindak kekerasan, Komnas Perempuan telah memfasilitasi kampanye 16 Hari Anti
Kekerasan terhadap Perempuan yang berlangsung pada tanggal 25 November-10 Desember 2006. Untuk mengetahui
perkembangan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara nasional, Komnas Perempuan telah membangun database

5
Sasaran Capaian
tahunan.
Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, iklim rasa takut untuk melakukan korupsi telah mulai tercipta. Harus diakui,
banyaknya praktek korupsi yang terjadi hampir pada semua bidang menyebabkan penanganannya membutuhkan kerja keras
dari aparat penegak hukum, baik yang berada di KPK maupun Kejaksaan. Mengingat terbatasnya sumber daya, maka
penanganan kasus korupsi harus dilakukan melalui penentuan skala prioritas, transparan, dan akuntabel, khususnya terhadap
kasus-kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan tebang pilih. Meskipun
masih banyak kritik terhadap penanganan kasus korupsi yang ada saat ini, namun upaya yang telah dilakukan aparat penegak
hukum secara nyata sudah mulai membuahkan hasil dan efek jera.
Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan,
program pembangunan, dan kebijakan publik;
2. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara
perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka GDI dan
GEM;
3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
serta
4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, capaian
keberhasilan di beberapa bidang pembangunan telah ditunjukkan. Hal ini tercermin dengan meningkatnya angka melek huruf
perempuan usia 15 tahun ke atas dari 86,8 persen (tahun 2004) menjadi 88,4 persen (tahun 2006). Angka partisipasi sekolah
(APS) perempuan di berbagai jenjang pendidikan juga telah meningkat. Untuk menurunkan Angka kematian ibu (AKI)
melahirkan, telah berhasil pula meskipun angkanya masih tinggi dari 307 menjadi 262 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tingkat
partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan, terjadi peningkatan dari 50,6 persen menjadi 51,4 persen pada 2006.
Untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, capaian positif ditujukkan dengan meningkatnya GDI dari 0,592
pada 2002 menjadi 0,653 pada 2006. Selain itu, angka GEM tahun 2002 juga mengalami peningkatan dari 0,46 menjadi 0,618
pada tahun 2006.
Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, telah dilaksanakan kebijakan di bidang
kesehatan, khususnya melalui revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI).
Di bidang pendidikan, telah diupayakan percepatan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP). Di bidang ekonomi, telah
diupayakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan Model Desa Prima serta perlindungan perempuan
korban KDRT dan masalah kekerasan perempuan lainnya di 17 provinsi dan 50 kabupaten/kota.
Untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, capaian positif ditunjukkan dengan telah disusunnya Rencana Aksi
Nasional Program Nasional Bagi Anak Indonesia (RAN-PNBAI) 2015 serta terlaksananya kebijakan penanganan anak yang
bermasalah dengan hukum, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersial anak. Capaian lainnya juga ditunjukkan
dengan adanya penguatan jaringan kerja dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA)
di 33 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Pusat-pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak dan ruang pelayanan
khusus (RPK) juga telah dibangun guna membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan
telepon sahabat anak (TESA) melalui nomor telepon gratis 129 yang diperuntukkan bagi anak-anak untuk melaporkan kekerasan
yang dialami, didengar, dan/atau dilihat juga telah beroperasi.
Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1. Tercapainya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang
mengatur tentang otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi
NAD.
2. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
3. Terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif,
efisien, dan akuntabel;
4. Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur
pemerintah daerah yang profesional dan kompeten;
5. Terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan
secara transparan, akuntabel, dan profesional; dan
Dalam rangka revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, sejumlah produk hukum sudah berhasil ditetapkan. Hal ini
tercermin dengan terselesaikannya seluruh peraturan pelaksana UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Upaya revitalisasi
tersebut meliputi penetapan 11 Rancangan Peraturan Pemerintah, 1 Rancangan Peraturan Presiden, dan 1 Rancangan
Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 32 tahun 2004 yang krusial mengenai pembagian urusan
pemerintahan, organisasi perangkat daerah, manajemen PNS daerah, pelaksanaan kerjasama antar daerah, evaluasi
penyelenggaraan Pemda, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah . Selain itu, telah ditetapkan pula 2 PP, yaitu
PP tentang pengelolaan dana darurat serta pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagai peraturan
pelaksana dari UU Nomor 33 Tahun 2004.
Capaian lain dari upaya revitalisasi ini juga tercermin dari terselesaikannya dan ditetapkannya legal basis grand strategy otonomi
daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, penjabaran masing-masing

6
Sasaran Capaian
6. Tertatanya daerah otonom baru. elemen grand strategy otonomi daerah telah pula dikongkretkan dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang meliputi urusan
pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan. Tidak hanya itu, grand
strategy penataan daerah sebagai bagian dari grand strategy otonomi daerah (meliputi pembentukan daerah otonom, khusus,
pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian batas daerah, pengalihan status daerah pada aspek
administratif dan politis, serta penataan ibukota) telah pula dilakukan. Proses koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN-DF) juga telah diimplementasikan.
Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa,
profesional, dan bertanggungjawab, yang diwujudkan dengan
sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat
memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, secara khusus sasaran
yang ingin dicapai adalah:
1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan
dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan,
profesional dan akuntabel;
3. Terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat
diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan
masyarakat;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah,
dan tidak bertentangan peraturan dan perundangan di atasnya.
Dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, capaian positif juga telah diraih. Hal ini tercermin dari
menurunnya praktek korupsi di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien,
efektif, transparan, profesional, dan akuntabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga
negara, kelompok, atau golongan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, serta
terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di
atasnya.
Untuk penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi, program penerapan kepemerintahan yang baik dan program
peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara telah meningkatkan kinerja aparat pengawasan, baik internal
maupun eksternal, dan kinerja birokrasi pemerintah.
Untuk penindakan/hukuman yang dijatuhkan terhadap tersangka koruptor, diperkirakan sudah mulai menimbulkan efek jera di
kalangan aparatur dan pejabat birokrasi untuk melakukan korupsi. KPK telah menunjukkan keberaniannya dalam melakukan
penyidikan terhadap kasus-kasus yang melibatkan para pejabat tinggi.
Melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pemerintah telah menyusun 3 RUU guna mewujudkan sistem
kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Adapun tiga
RUU tersebut meliputi: RUU Kementerian Negara, RUU Administrasi Pemerintahan serta RUU tentang Tata Hubungan
Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Untuk menghapus peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan
masyarakat, pemerintah telah menetapkan UU Kewarganegaraan RI Tahun 2006 sebagai pengganti UU Nomor 62 Tahun 1958
tentang Kewarganegaraan RI.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, telah mulai diakomodasi dalam UU Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional.
Selain itu, untuk mewujudkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah, pemerintah telah membatalkan sejumlah Perda
yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan pusat atau peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan
disahkannya RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direncanakan
pada 2008, diharapkan konsistensi antara peraturan pusat dan daerah dapat segera terwujud.
Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kokoh
Terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi yang
sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilu 2004 melalui beberapa
capaian antara lain sebagai berikut:
1. Terlaksananya peran dan fungsi lembaga penyelenggara
negara dan lembaga kemasyarakatan sesuai Konstitusi dan
peraturan perundangan yang berlaku;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan kebijakan publik; serta
3. Terlaksananya pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil
Dalam rangka mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh, di MPR telah dilaksanakan sosialisasi amandemen UUD 1945,
digiatkannya kegiatan kemajelisan melalui ceramah dan diskusi di berbagai daerah, penyebaran informasi kemajelisan,
sosialisasi putusan MPR, sosialisasi peran MPR, dan kajian tentang materi putusan MPR. Selain tiu, penyuluhan dan penyebaran
informasi putusan-putusan MPR telah pula dilaksanakan pada lebih dari 200 lokasi yang direncanakan.
Pada lembaga DPR, upaya memperkokoh lembaga ini telah dilakukan pula melalui penyuluhan dan penyebaran informasi dalam
rangka penyampaian kebijakan publik dan penjaringan aspirasi masyarakat, pengembangan kelembagaan dalam rangka
meningkatkan fungsi konstitusi dewan, serta diikutinya sidang-sidang parlemen, baik di tingkat regional maupun internasional.
Pada lembaga DPD, pencapaian telah ditunjukkan dengan dibahas dan disusunnya sejumlah RUU, seperti: RUU Agraria, RUU
Kepelabuhanan, RUU Ketenagalistrikan, RUU Penanaman Modal, dan RUU Pemekaran Daerah Konawe, Buton Utara, Lawang.

7
Sasaran Capaian
pada tahun 2009. Selain itu, pencapaian DPD juga ditunjukkan dengan telah direvisinya UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
serta pertimbangan dan pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan beberapa UU.
Guna mendukung proses seleksi kepemimpinan politik, khususnya lembaga Pemilu, kegiatan yang telah dilaksanakan terfokus
pada penguatan kelembagaan KPU/KPUD di seluruh Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan belum secara
khusus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2009. Namun, sejumlah susunan rencana program/kegiatan dan tahapan
pelaksanaan Pemilu 2009 sudah dilakukan. Susunan dan tahapan tersebut meliputi Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD,
Pilpres/Pilwapres, dan Pilkada.
Terkait dengan perbaikan proses politik tersebut, sampai dengan kuartal terakhir tahun 2007, pemerintah telah melakukan
fasilitasi pelaksanaan Pilkada di 332 daerah yang meliputi 20 provinsi, 257 kabupaten, dan 55 kota.
Untuk meningkatkan kapasitas ormas, upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan forum terbuka guna membahas revisi
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tahun 2006 dan tahun 2007.

8
Agenda 3: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Sasaran Capaian
Penanggulangan Kemiskinan
Menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan
terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.
Secara rinci, sasaran tersebut adalah:
1. Menurunnya persentase penduduk yang berada dibawah garis
kemiskinan menjadi 8,2 persen pada tahun 2009;
2. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan
terjangkau;
3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan
merata;
5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak
dan sehat;
7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat
miskin;
8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan
SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup;
9. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal
atas tanah;
10.Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; dan
11.Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam
pengambilan keputusan.
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, capaian positif ditunjukkan dengan berkurangnya angka persentase penduduk
miskin dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 16,58 persen pada 2007. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin saat
ini sudah hampir menyamai sebelum krisis. Bahkan, dalam persentase, tingkat penduduk miskin lebih rendah daripada saat
sebelum krisis yang tercatat sebesar 17,50 persen.
Sasaran pencapaian di tahun 2009 untuk tingkat kemiskinan adalah 8,2 persen. Walaupun selama kurun waktu 3 tahun telah
terjadi penurunan namun masih lebih tinggi dari sasaran yang ingin dicapai. Perkembangan terakhir menunjukkan angka
kemiskinan dapat diturunkan dengan kecepatan yang lebih tinggi dalam 2 tahun terakhir ini.
Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas
1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi
kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan
yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi. Reformasi
dimaksud mencakup upaya untuk menuntaskan sinkronisasi
sekaligus deregulasi peraturan antarsektor dan antara pusat
dengan daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan
untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk
start up bisnis, penyempurnaan sistem perpajakan dan
kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan
keamanan dan ketertiban berusaha.
2. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan,
kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi)
perpajakan ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga
yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3
(tiga) tahun pertama diharapkan setengahnya telah dicapai.
3. Pemangkasan prosedur perijinan start up dan operasi bisnis ke
tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju
perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam 3 (tiga) tahun
pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai.
Dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, mengacu data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
realisasi investasi pada 2005 meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya. Realisasi PMDN dan PMA masing-
masing meningkat sekitar 99,0 persen dan 95,2 persen dengan nilai Rp 30,7 triliun dan USD 8,9 miliar. Pada 2006, realisasi
investasi PMDN dan PMA mengalami penurunan. PMDN menurun sebesar 32,2 persen dengan nilai Rp 20,8 triliun, sedangkan
realisasi PMA menurun 33,0 persen dengan nilai USD 6,0 miliar. Sementara itu, pada 2007, realisasi investasi kembali meningkat
secara signifikan. PMDN meningkat sebesar 67,8 persen menjadi Rp 34,9 triliun, sedangkan PMA meningkat 73,2 persen
menjadi USD 10,3 miliar.
Untuk ekspor nonmigas, nilainya pada 2005 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya Pertumbuhan ekspor
nonmigas sebesar 18,8 persen atau setara dengan USD 66,4 miliar. Pada 2006, ekspor nonmigas juga tumbuh lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 19,8 persen atau sebesar USD 79,6 miliar. Pada 2007, ekspor nonmigas
tumbuh sebesar USD 91,9 miliar atau meningkat 15,5 persen.

9
Sasaran Capaian
4. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya
terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 persen
pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009
dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-
kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari
sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen
pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih
beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi.
6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi
nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk
mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan
dinamis.
7. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa
menjadi sekitar USD 10 miliar pada tahun 2009, sehingga
sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu
penghasil devisa besar.
8. Meningkatnya kontribusi kiriman devisa dari tenaga kerja
Indonesia yang berada di luar negeri dari perkiraan sekarang
yang berkisar sekitar US$ 1 miliar.
Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur
1. Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh
dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat
operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003,
target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor
yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum
yaitu sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama,
terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan
komparatif dan kompetitif.
2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang
adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri
pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan
penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan
tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis
industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan
dengan upaya revitalisasi pertanian dan pedesaan, langkah
pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaaan
menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala
menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan
mengandalkan investasi baru. Diperkirakan kebutuhan
investasi untuk mengejar target penyerapan tenaga kerja di
atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per tahun.
3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri
Dalam rangka peningkatan daya saing industri manufaktur, capaian yang ada cukup menggembirakan meski belum optimal.
Selama 2007, tercatat pertumbuhan positif dari sebagian besar subsektor industri nasional. Industri alat angkut, mesin dan
peralatannya mencatat pertumbuhan sebesar 8,06 persen, industri kertas dan barang cetakan 8,03 persen, industri makanan,
minuman dan tembakau 6,44 persen. Pada saat yang sama, industri semen dan barang galian bukan logam juga membukukan
pertumbuhan sebesar 5,45 persen. Sedangkan industri pupuk, kimia dan barang dari karettumbuh sebesar 5,20 persen serta
industri logam dasar, besi dan baja 1,47 persen.
Dari kinerja yang ada, sektor industri diperkirakan mampu tumbuh 6,3 persen. Prognosa ini didasarkan pada asumsi semakin
rendahnya tingkat inflasi dan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI rate). Investasi diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi.
Namun, angka perkiraan ini masih lebih rendah dari sasaran yang sebesar 8,56 persen. Masih rendahnya tingkat pencapaian
ketimbang sasaran disebabkan sejumlah faktor. Diantaranya, faktor ekonomi seperti kondisi perijinan, tingkat korupsi yang masih
tinggi, dan iklim investasi yang secara umum belum terlalu menggembirakan
Untuk eskpor industri nonmigas, secara keseluruhan menunjukkan capaian yang positif. Hal ini diindikasikan dengan konsistensi
realisasi pertumbuhan ekspor pada 2005 yang sebesar 14,2 persen, meningkat menjadi 16,7 persen pada 2006 dan meningkat
16,8 persen pada 2007.

10
Sasaran Capaian
yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk
tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN,
sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan
fiskal yang menunjang.
4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar
domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir,
sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi
produk-produk impor.
5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total
ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri
manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk
ditingkatkan.
6. Meningkatnya proses alih teknologi dari foreign direct
investment (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya
pemasokan bahan antara dari produk lokal;
7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri
manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk
nasional.
8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar
Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya
alam.
Revitalisasi Pertanian
Tingkat pertumbuhan sektor pertanian rata-rata 3,52 persen per
tahun dalam periode 2004-2009 dan meningkatnya pendapatan
dan kesejahteraan petani.
Sasaran antara adalah:
1. Meningkatnya kemampuan petani untuk dapat menghasilkan
komoditas yang berdaya saing tinggi.
2. Terjaganya tingkat produksi beras dalam negeri dengan tingkat
ketersediaan minimal 90 persen dari kebutuhan domestik,
untuk pengamanan kemandirian pangan.
3. Diversifikasi produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan
untuk menurunkan ketergantungan pada beras.
4. Meningkatnya ketersediaan pangan ternak dan ikan dari dalam
negeri.
5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein hewani
yang berasal dari ternak dan ikan.
6. Meningkatnya daya saing dan nilai tambah produk pertanian
dan perikanan.
7. Meningkatnya produksi dan ekspor hasil pertanian dan
perikanan.
8. Meningkatnya kemampuan petani dan nelayan dalam
mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung
jawab.
9. Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu.
10. Meningkatnya hasil hutan non kayu 30 persen dari produksi
Penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditempati oleh sektor pertanian, industri dan perdagangan,
hotel dan restoran. Komposisi ini cenderung tetap meski terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan sektoral selama 3 tahun
terakhir. Percepatan pertumbuhan ini cenderung ditopang oleh percepatan pertumbuhan pada sektor sektor perdagangan dan
jasa. Untuk sektor tradisional seperti pertanian dan industri tumbuh stabil di kisaran 3-4 persen dan 5-7 persen berturut-turut.
Kemampuan sektor pertanian untuk bertahan sebagai salah satu penyumbang terbesar PDB tidak lepas dari keberhasilan upaya
revitalisasi yang dilakukan pemerintah. Tingkat pertumbuhan sektor ini tercatat hanya 2,8 persen pada 2004. Namun, dalam
kurun 2 tahun berikutnya, pertumbuhan meningkat sebesar rata-rata 3,3 persen. Peningkatan ini memberi pengaruh nyata
terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan petani. Hal ini tercermin dengan terus meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dari
100,66 pada 2005 menjadi berturut-turut 102,5 dan 107,09 pada 2006 dan 2007.
Selaras dengan tingkat pertumbuhan, produksi hasil pertanian secara umum juga meningkat, kecuali kedelai yang mengalami
penurunan. Produksi padi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,5 persen per tahun selama 2004-2007. Bahkan pada
2007, produksi padi melonjak 4,7 persen atau meningkat menjadi 57,07 juta ton. Hasil ini berada di atas perkiraan sasaran
produksi 2007 yang sebesar 55,46 juta ton. Dengan capaian tingkat produksi tersebut, kebutuhan konsumsi dalam negeri diyakini
dapat terpenuhi.

11
Sasaran Capaian
tahun 2004.
11. Bertambahnya hutan tanaman minimal seluas 5 juta ha dan
penyelesaian penetapan kesatuan pemangkuan hutan sebagai
acuan pengelolaan hutan produksi.
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
1. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan laju pertumbuhan
lebih tinggi dari laju pertumbuhan produktivitas nasional;
2. Meningkatnya proporsi usaha kecil formal;
3. Meningkatnya nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah
dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju pertumbuhan
nilai tambahnya;
4. Berfungsinya sistem untuk menumbuhkan wirausaha baru
berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi
sesuai dengan jatidiri koperasi.
Dalam rangka meningkatkan produktivitas per tenaga kerja UMKM, berdasarkan harga konstan tahun 2000, laju produktivitas
telah mencapai rata-rata sekitar 1,0 persen per tahun selama 2005-2006. Untuk pertumbuhan produktivitas nasional, lajunya
mencapai rata-rata sekitar 0,8 persen per tahun. Meskipun laju pertumbuhan produktivitas per tenaga kerja UMKM meningkat
relatif lebih tinggi daripada pertumbuhan produktivitas tenaga kerja nasional, namun kenaikan tersebut sesungguhnya sangat
lambat.Produktivitas per tenaga kerja UMKM masih jauh tertinggal dengan produktivitas tenaga kerja usaha besar.
Kontribusi UKM dalam PDB nasional terbilang cukup signifikan dengan total lebih dari 50 persen PDB. Selama 2005-2006,
kontribusi UKM mengalami peningkatan. Tahun 2005, kontribusinya sebesar Rp 1.491,0 triliun atau 53,5 persen dari keseluruhan
PDB nasional. Tahun 2006, persentasenya sedikit menunjukkan penurunan. Namun, dari sisi jumlah, terdapat peningkatan yang
cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 1.778,8 triliun atau 53,3 persen.
Peningkatan Pengelolaan BUMN
Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMN dalam rangka
memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan
sumbangan terhadap keuangan negara.
Dalam rangka peningkatan pengelolaan BUMN, perbaikan kinerja BUMN telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama
bila ditinjau dari sisi kontribusinya terhadap penerimaan negara dan fungsinya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Pada 2007, jumlah BUMN turun dari 158 menjadi 139 sebagai akibat privatisasi yang dilakukan selama 3 tahun terakhir. Dari
privatisasi ini, pemerintah menerima Rp 2,09 triliun. Pada 2007, sasaran penerimaan dari privatisasi adalah Rp 3,3 triliun.
Untuk pengelolaan dan daya saing BUMN, capaian yang diperoleh juga membaik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target
penerimaan deviden yang ditetapkan dan membesarnya peran badan usaha pemerintah ini pada sektor-sektor tertentu. Untuk
realisasi pembagian laba BUMN, tercatat sebesar Rp 12,8 triliun pada tahun 2005. Pada 2006, realisasi pembagian laba
meningkat signifikan hingga Rp 21,4 trilliun. Pada akhir 2006, sebanyak 114 dari total 139 BUMN mampu memperoleh laba
sebesar Rp 54,42 triliun. Angka ini meningkat dari Rp 42,35 triliun yang dihasilkan 103 BUMN pada tahun sebelumnya.
Sayangnya, pada periode yang sama, 20 badan usaha masih mengalami kerugian sebanyak Rp 2,27 triliun. Namun, angka ini
sudah mengalami penuirunan dibanding tahun 2005 yang mengalami kerugian Rp 6,60 triliun dari 31 badan usaha.
Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1. Tumbuhnya penemuan iptek baru sebagai hasil litbang
nasional yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai
tambah dalam sistem produksi dan dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari dan
bertanggung jawab.
2. Meningkatnya ketersediaan, hasil guna, dan daya guna
sumberdaya (SDM, sarana, prasarana dan kelembagaan)
iptek.
3. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan
pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan industri,
meningkatnya kandungan teknologi dalam industri nasional,
serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem
inovasi nasional.
Melalui berbagai program peningkatan kemampuan iptek, secara umum hasil yang diperoleh cukup menggembirakan. Terkait
dengan indeks daya saing internasional, World Economic Forum (WEF) pada 2007 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-
54 dalam indeks pencapaian teknologi. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan posisi Indonesia yang sebelumnya berada pada
peringkat 69 pada 2004.
Untuk program penelitian dan pengembangan iptek, tercatat pula sejumlah kemajuan di berbagai bidang. Diantaranya, di bidang
ketahanan pangan melalui pengembangan teknologi diversifikasi pangan. Di bidang energi baru dan terbarukan, telah dilakukan
penciptaan benih unggul hasil pemuliaan mutasi radiasi serta pengembangan prototipe pabrik bio-etanol dan prototipe
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Di bidang teknologi informasi, telah dikembangkan piranti lunak berbasis open source di
tanah air melalui program Indonesia go open source (IGOS) serta pengembangan sistem pemantau dini bencana alam untuk
tsunami, yaitu Indonesian Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS). Di bidang teknologi pertahanan dan keamanan, telah
dikembangkan pula teknologi rancang bangun Pesawat Udara Nirawak (PUNA), teknologi kedirgantaraan dalam penguasaan
teknologi satelit, dan pengembangan kendaraan tempur berupa mobile shooting range.

12
Sasaran Capaian
4. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya
kreativitas, sistem pembinaan dan pengelolaan hak atas
kekayaan intelektual, pengetahuan lokal, serta sistem
standarisasi nasional.
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen
pada akhir 2009.
Dalam rangka perbaikan iklim ketenagakerjaan, capaian di bidang kesejahteraan telah ditunjukkan dengan jumlah perbaikan. Hal
ini terlihat dari peningkatan kemampuan perekonomian menciptakan kesempatan kerja selama 3 tahun terakhir. Pada 2004,
perekonomian hanya mampu menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,91 juta. Namun, selama kurun November 2005 sampai
Agustus 2006 telah tercipta 1,5 juta kesempatan kerja. Pada Agustus 2006 hingga Agustus 2007, angka ini meningkat lagi
menjadi 4,4 juta.
Untuk pengangguran terbuka, jumlahnya telah mengalami penurunan signifikan. Pada 2005, pengangguran terbuka mencapai
11,2 persen atau 11,9 juta orang. Angka ini menjadi 10,3 persen pada 2006 dan 9,1 persen pada 2007.
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro
Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung
tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan
berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan
pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun
swasta dengan tetap menjaga stabilitas nasional.
Dalam rangka pemantapan stabilitas ekonomi makro, capaian stabilitas indikator relatif terkendali. Sejalan dengan
perkembangan kegiatan perekonomian serta berbagai kebijakan yang ditempuh di bidang pendapatan negara, realisasi
penerimaan negara dan hibah tahun 2007 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun 2006. Realisasi pendapatan
negara dan hibah secara nominal naik dari Rp 637.987,2 miliar pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp 711.908,7 miliar pada
2007. Namun, harus diakui kontribusinya per PDB mengalami penurunan dari 19,1 persen PDB di tahun 2006 menjadi 18,7
persen PDB di tahun 2007.
Pada sisi moneter, sasaran inflasi yang ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009 adalah sebesar 7,0 persen, 5,5 persen dan 5,0
persen untuk tahun 2005, 2006 dan 2007. Pada 2005, inflasi melonjak menjadi 17,1 persen dari 6,4 persen pada tahun 2004.
Capaian ini di atas sasaran RPJMN yang sebesar 7,0 persen. Hal ini terutama diakibatkan kenaikan harga BBM pada Maret dan
Oktober 2005. Pada 2006, inflasi menurun menjadi 6,60 persen. Capaian ini di bawah sasaran inflasi yang sebesar 8,0 persen.
Faktor yang signifikan menjadi trigger adalah pengendalian inflasi melalui pengendalian moneter (BI rate) maupun pengendalian
harga bahan makanan pokok (volatile foods) di berbagai daerah. Untuk 2007, inflasi mencapai 6,59 persen. Capaian ini sedikit
lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran inflasi sebesar 6,50 persen.
Untuk sektor keuangan Indonesia, capaian stabilitas dirasakan cukup mantap. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya modal
minimum lembaga keuangan, terselenggaranya pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang sesuai dengan standar
internasional (termasuk pelaksanaan pedoman pengenalan nasabah pada penyedia jasa keuangan), terbentuknya mekanisme
pencegahan dan pengelolaan krisis yaitu perangkat peraturan Jaring Pengaman Sektor Keuangan dan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), serta meningkatnya kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam memenuhi ketentuan di dalam Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Disamping itu, telah dilaksanakan pula persiapan pembentukan OJK secara
bertahap yang dimulai dengan penggabungan Bepapam dan Lembaga Keuangan menjadi 1 badan yang melakukan pengaturan
dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonbank dan pasar modal.
Untuk ketahanan perbankan nasional, capaian yang diperoleh juga memenuhi ekspetasi. Hal ini ditunjukkan oleh Capital
Adequacy Ratio (CAR) yang mencapai 19 persen (2007) dan rasio Non Performing Loans (NPLs) gross yang turun hingga 4,1
persen atau lebih rendah dari NPLs gross tahun 2006 yang mencapai 6,1 persen.
Pembangunan Perdesaan
1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan
sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dari
meningkatnya peran sektor pertanian dan non pertanian yang
Dalam rangka pembangunan perdesaan, capaian ditunjukkan dengan berbagai keberhasilan program pemberdayaan
masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Semua ini tercermin dari:
(1) meningkatnya pertumbuhan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha, (2) terfasilitasinya penguatan lembaga dan

13
Sasaran Capaian
terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis
perdesaan;
2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan,
khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan
berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah
pengangguran;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang
ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta
meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama
perempuan dan anak;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan
permukiman di perdesaan yang ditandai dengan antara lain: (i)
selesainya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan
sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa
dan community access point di 45 ribu desa; (ii) meningkatnya
persentase desa yang mendapat aliran listrik dari 94 persen
pada tahun 2004 menjadi 97 persen pada tahun 2009, (iii)
meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang
memiliki akses terhadap pelayanan air minum hingga 30
persen; dan (iv) seluruh rumah tangga telah memiliki jamban
sehingga tidak ada lagi yang melakukan ”open defecation”
(pembuangan di tempat terbuka);
5. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen
masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang
ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok
masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan
dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi kegiatan pembangunan.
organisasi berbasis masyarakat di perdesaan, dan (3) semakin mantapnya kelembagaan pemerintahan desa dalam tata kelola
pemerintahan yang baik.
Kemajuan lain yang dicapai pembangunan perdesaan ditunjukkan pula dengan semakin terkordinasinya pengembangan
kelembagaan untuk difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan di kawasan perdesaan serta meningkatnya kapasitas
aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran pemangku kepentingan (stakeholders) dalam
pembangunan kawasan perdesaan.
Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, capaian yang diperoleh selama kurun 3 tahun juga sudah menunjukkan
perkembangan berarti. Hal ini tercermin dari terselenggaranya pembinaan, penganggaran, perencanaan, dan pengendalian
pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan di 94 kawasan di 32 provinsi. Disamping pencapaian tersebut, program
pembangunan perdesaan juga menghasilkan peningkatan infrastruktur yang tercermin dari pembangunan PLTS, PLTB, PLTMH,
dan pembangunan sejumlah jaringan tegangan menengah, tegangan rendah, gardu distribusi, dan PLTD.
Untuk peningkatan kualitas SDM, di perdesaan juga sudah tersedia sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah,
termasuk pendidikan menengah kejuruan. Selain itu, telah dilakukan pula: (1) rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana
yang rusak, (2) terbukanya akses pendidikan keaksaraan fungsional, (3) meningkatnya pendidikan nonformal untuk
meningkatkan keterampilan kerja, (4) meningkatnya pelayanan kesehatan, serta (5) meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan
reproduksi di kawasan perdesaan.
Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah
1. Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah
cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk
wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah
pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis;
2. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar
kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara
hirarkis dalam suatu ‘sistem pembangunan perkotaan
nasional’;
3. Terwujudnya percepatan pembangunan kota-kota kecil dan
menengah, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan
dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’
pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya dalam ‘suatu
sistem wilayah pengembangan ekonomi’, termasuk dalam
melayani kebutuhan masyarakat warga kotanya;
4. Terkendalinya pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan
dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan metropolitan’ yang
compact, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta
Dalam rangka pengurangan ketimpangan pembanguan wilayah, berbagai program telah mencapai hasil yang cukup baik hingga
akhir 2007. Diantaranya, (1) terciptanya daerah pusat pertumbuhan baru; (2) terdapat 28 kabupaten yang sudah dapat keluar dari
kategori tertinggal; (3) terbukanya beberapa kawasan yang sebelumnya terisolasi melalui penerbangan dan pelayaran perintis.

14
Sasaran Capaian
mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah
perkotaan dan perdesaan dalam suatu ‘sistem wilayah
pengembangan ekonomi’ yang saling menguntungkan;
6. Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang
dalam suatu ‘sistem wilayah pembangunan yang
berkelanjutan’;
7. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah yang efisien, efektif,
serta terlaksananya penegakan hukum terhadap hak atas
tanah masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip
keadilan, transparansi, dan demokrasi.
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan
meningkatnya mutu pendidikan. Sasaran tersebut ditetapkan
dengan mempertimbangkan proyeksi peningkatan jumlah
penduduk dan perubahan struktur penduduk sampai dengan tahun
2009.
Sasaran pembangunan pendidikan ditandai oleh:
1. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan.
3. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
pembangunan.
4. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan
pendidikan.
Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, capaian positif telah ditunjukkan meskipun
harus diakui masih banyak sejumlah kelemahan. Adapun capaian yang telah diperoleh, meliputi: (1) rata-rata Angka Partisipasi
Kasar (APK) pada hampir semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan, dan (2) kesenjangan pendidikan antar masyarakat
kaya dan miskin juga sudah semakin berkurang. Masih adanya kesenjangan partisipasi pendidikan mengindikasikan bahwa
sasaran layanan pendidikan pada tahun-tahun mendatang perlu lebih diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan,
terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Kesehatan yang Berkualitas
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang antara lain
tercermin dari indikator dampak (impact) yaitu:
1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi
70,6 tahun;
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000
kelahiran hidup;
3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi
226 per 100.000 kelahiran hidup; dan
4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8
persen menjadi 20,0 persen.
Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas, capaian positif dari prioritas pembangunan
ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup. Selama kurun 2006-2007, usia harapan hidup meningkat
menjadi 69,4 tahun. Berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, kecenderungan usia harapan hidup akan terus meningkat
sampai menjadi sekitar 73,7 tahun pada 2025. Dengan demikian, diperkirakan sasaran usia harapan hidup 70,6 tahun dalam
RPJMN pada akhir 2009 akan tercapai.
Untuk kesehatan ibu dan anak, capaian ditunjukkan dengan tingkat dan kecenderungan angka kematian ibu melahirkan yang
mengalami penurunan dari 334 menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup. Demikian pula, angka kematian bayi menurun dari 35
menjadi 29,4 per 1.000 kelahiran hidup sepanjang 2004-2007. Dengan penurunan kematian ini, Indonesia berhasil mencapai
target World Summit for Children. Diperkirakan, target MDGs 2015 pun akan tercapai meskipun perlu upaya yang lebih keras dan
konsisten.
Melalui rangkaian program peningkatan kualitas layanan kesehatan tersebut, kondisi gizi balita secara umum mengalami
perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kurang gizi. Selama 1978-1998, prevalensi kurang gizi balita
berkurang dari 46,3 menjadi 37,5 persen atau turun rata-rata 0,85 persen per tahun. Prevalensi ini terus menurun menjadi 28,0
persen pada 2007. Ke depan, upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin, akan terus dilakukan dan
menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan.

15
Sasaran Capaian
Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial
1. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah
kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar;
2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah
kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat
dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan;
4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan
komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani
permasalahan kesejahteraan sosial;
5. Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional;
6. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial;
7. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan
korban bencana alam dan sosial; dan
8. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan
sosial.
Dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, telah dicapai sejumlah keberhasilan dalam rehabilitasi
kesejahteraan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial,
pengembangan sistem perlindungan sosial, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak, pemberdayaan kelembagaan, peningkatan kualitas penyuluhan, serta pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan
sosial. Namun demikian, secara umum, kondisi kesejahteraan sosial di Indonesia masih memprihatinkan. Jumlah anak terlantar,
balita terlantar, orang lanjut usia, jumlah penyandang cacat, dan fakir miskin masih menjadi persoalan di bidang kesejahteraan
sosial. Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masih lemahnya penanganan korban
bencana alam dan sosial, juga merupakan permasalahan yang masih harus ditangani secara serius oleh negara.
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga
Sasaran pertama adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk
dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas ditandai dengan: (a)
Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar
1,14 persen per tahun; tingkat fertilitas total menjadi sekitar 2,2 per
perempuan; persentase pasangan usia subur yang tidak terlayani
(unmet need) menjadi 6 persen; (b) Meningkatnya peserta KB laki-
laki menjadi 4,5 persen; (c) Meningkatnya penggunaan metode
kontrasepsi yang efektif serta efisien; (d) Meningkatnya usia
perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun; (e)
Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-
kembang anak; (f) Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi
produktif; dan (g) Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi.
Sasaran kedua adalah: (a) Meningkatnya keserasian kebijakan
kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas, pengendalian
pertumbuhan dan kuantitas, pengarahan mobilitas dan persebaran
penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya
tampung lingkungan, baik di tingkat nasional maupun daerah; dan
(b) Meningkatnya cakupan jumlah kabupaten dan kota dalam
pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Sasaran ketiga adalah: (a) Meningkatnya keserasian berbagai
kebijakan pemuda di tingkat nasional dan daerah; (b)
Dalam rangka pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga, capaian telah
ditunjukkan dengan: (1) menurunnya laju pertumbuhan penduduk, (2) menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,26,
meningkatnya peserta KB baru, (3) meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan, (4) meningkatnya partisipasi
keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, (5) meningkatnya jumlah institusi masyarakat penyelenggara pelayanan KB
dan kesehatan reproduksi, serta (6) meningkatnya event, partisipasi dan prestasi pemuda dalam olahraga dan pembangunan.
Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang hadir dalam bidang ini. Diantaranya, masih tingginya disparitas
TFR meskipun sudah mulai mengalami penurunan, masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama perempuan, tingginya angka
unmet need, rendahnya penggunaan alat kontrasepsi secara efektif dan efisien, rendahnya partisipasi pria dalam berKB serta
kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi oleh remaja, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, sarana
dan prasarana serta pendanaan untuk program KB, kepemudaan dan olahraga.

16
Sasaran Capaian
Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang
pembangunan; (c) Meningkatnya keserasian berbagai kebijakan
olahraga di tingkat nasional dan daerah; (d) Meningkatnya
kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi
olahraga; dan (e) Mengembangkan dukungan sarana dan
prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga
unggulan daerah.
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama
serta Kehidupan Beragama
a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan ajaran agama dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga
kualitas masyarakat dari sisi rohani semakin baik. Upaya
ini juga ditujukan pada anak peserta didik di semua jalur,
jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan
pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini
pada anak-anak;
b. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban membayar zakat, wakaf, infak,
shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita dalam
rangka mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi
seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat
memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya
masing-masing dan beribadat sesuai agama dan
kepercayaannya;
d. Meningkatnya kualitas manajemen ibadah haji dengan
sasaran penghematan, pencegahan korupsi, dan
peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; serta
e. Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen
pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan
masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis.
2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama
Terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan intern dan
antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati
dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai,
sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat
diselesaikan dan tidak terulang di daerah lain.
Dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama, capaian positif ditunjukkan dengan: (1) meningkatnya kuantitas sarana
dan prasarana peribadatan, (2) meningkatnya bantuan untuk pengadaan kitab suci, dan (3) meningkatnya jumlah BNPP di tingkat
kecamatan. Untuk peningkatan kualitas manajemen ibadah haji bagi umat Islam, telah diupayakan efisiensi, pencegahan korupsi,
dan pengurangan biaya tidak langsung yang dibebankan kepada jemaah calon haji. Sejumlah perbaikan yang telah dilakukan,
diantaranya, penyempurnaan sistem komputerisasi haji terpadu (siskohat) dan pelaksanaan tes psikologi dalam rekruitmen
petugas haji. Meskipun demikian, hingga akhir 2007, harus diakui masih banyak terdapat keluhan masyarakat terkait layanan
ibadah haji, utamanya yang terkait dengan kondisi pemondokan, katering, dan penerbangan.
Untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, sejumlah kemajuan berarti telah pula dicapai. Hal ini diperlihatkan dengan
intensitas dan semangat kerjasama lintas agama serta terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai
provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

17
Sasaran Capaian
Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
Membaiknya sistem pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup bagi terciptanya keseimbangan antara aspek
pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan
ekonomi (kontribusi sektor perikanan, kehutanan, pertambangan
dan mineral terhadap PDB) dengan aspek perlindungan terhadap
kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem
kehidupan secara luas. Adanya keseimbangan tersebut berarti
menjamin keberlanjutan pembangunan. Untuk itu,
pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor, baik di
pusat maupun di daerah, menjadi suatu keharusan. Yang
dimaksud dengan sustainable development adalah upaya
memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan
kepentingan generasi yang akan datang. Seluruh kegiatannya
harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang, yaitu
menguntungkan secara ekonomi (economically viable), diterima
secara sosial (socially acceptable) dan ramah lingkungan
(environmentally sound). Prinsip tersebut harus dijabarkan dalam
bentuk instrumen kebijakan dan peraturan perundangan
lingkungan yang dapat mendorong investasi pembangunan jangka
menengah di seluruh sektor dan bidang yang terkait dengan
sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup,
seperti di bawah ini:
Dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, capaian positif
ditunjukkan dengan meningkatnya ekspor kayu olahan, meningkatnya penanganan illegal fishing, dan terwujudnya rehabilitasi
hutan sepanjang 1,7 juta hektar di 33 provinsi. Selain itu, selama kurun waktu 3 tahun terakhir, pemerintah juga telah berhasil
membangun hutan rakyat seluas 5.875 hektar, 3.100 hektar hutan tanaman jarak pagar, dan mengurangi jumlah lahan kritis
sebesar 1,50 juta hektar. Pencapaian positif di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan SDA ini juga terlihat dari mulai
tersedianya statistik kehutanan tahunan, membaiknya mitigasi perubahan iklim, serta meningkatnya kapasitas dan kemampuan
pengelolaan limbah.
Peningkatan Kapasitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Pelayanan Infrastruktur
I. Sumber daya air
1.1 Sasaran Pembangunan Sumber Daya Air
Sasaran umum pembangunan sumber daya air adalah: (1)
tercapainya pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan
berkelanjutan; (2) terkendalinya potensi konflik air; (3)
terkendalinya pemanfaatan air tanah; (4) meningkatnya
kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga,
permukiman, pertanian, dan industri dengan prioritas utama untuk
kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat; (5)
berkurangnya dampak bencana banjir dan kekeringan; (6)
terkendalinya pencemaran air; (7) terlindunginya daerah pantai
dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah
perbatasan, dan wilayah strategis; (8) meningkatnya partisipasi
aktif masyarakat; (9) meningkatnya kualitas koordinasi dan
kerjasama antar instansi; (10) terciptanya pola pembiayaan yang
berkelanjutan; (11) tersedianya data dan sistem informasi yang
aktual, akurat dan mudah diakses; dan (12) pulihnya kondisi
Di bidang pembangunan sumber daya air telah dilaksanakan pemasangan dan pengoperasian Flood Forecasting and Warning
System. Pada 2005, 2006, dan 2007 telah dilaksanakan pemasangan dan pengoperasian peralatan masing-masing 2 buah.
Untuk pembangunan prasarana pengendali banjir, pada 2006 telah dibangun prasarana sepanjang 228 km dan sepanjang 171
km pada 2007 dengan luasan sebesar 500 hektar.
Untuk menanggulangi daya rusak air di daerah pantai, telah dilakukan upaya pembangunan pengaman pantai. Pada 2005, telah
direalisasikan pembangunan pengaman pantai sepanjang 30,62 km. Pada 2006, dikembangkan 29,79 km pada 2007
dikembangkan 35,56 km. Pembangunan pengaman pantai tersebut tersebar di berbagai daerah yang memiliki potensi terjadinya
abrasi pantai.

18
Sasaran Capaian
sumber-sumber air dan prasarana sumber daya air, ketersediaan
air baku bagi masyarakat, pengendalian banjir terutama pada
daerah perkotaan, serta pulihnya kondisi pantai di Nanggroe Aceh
Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara akibat
bencana alam.
II. Transportasi
2.1 Sasaran Pembangunan Prasarana Jalan
Sasaran umum pembangunan prasarana jalan adalah: (1)
terpeliharanya dan meningkatnya daya dukung, kapasitas,
maupun dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-
daerah yang perekonomiannya berkembang pesat; (2)
meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum
berkembang melalui dukungan pelayanan prasarana jalan yang
sesuai dengan perkembangan kebutuhan transportasi baik dalam
hal kecepatan maupun kenyamanan khususnya pada koridor-
koridor utama di masing-masing pulau, wilayah KAPET,
perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil, maupun pulau-pulau
kecil; (3) serta terwujudnya partisipasi aktif pemerintah, BUMN,
maupun swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana
jalan melalui reformasi dan restrukturisasi baik di bidang
kelembagaan maupun regulasi diantaranya merampungkan
peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang
akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah.
2.2 Sasaran Pembangunan Lalu Lintas Angkutan Jalan
a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya
jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan
sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang
diakibatkannya.
b. Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana LLAJ.
c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu
lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan
dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi
jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, perdesaan dan
antarkota.
d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam
mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung
perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal),
serta terciptanya pola distribusi nasional.
e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum
bagi masyarakat luas di perkotaan dan perdesaan serta
dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah
terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah.
f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan
transportasi jalan, melalui: (1) desentralisasi dan otonomi
Di bidang pembangunan prasarana jalan, sarana penunjang pembangunan telah mencapai kondisi mantap jalan hingga
28.417,68 kilometer (82 persen sampai tahun 2007) dengan kecepatan rata-rata 44,5 km/jam. Kondisi ini telah melampaui target
awal RPJMN 2004-2009. Hingga akhir 2009, diharapkan kondisi mantap jalan akan mencapai 84 persen atau sekitar 29.008
kilometer. Di samping itu, penambahan panjang jalan tol diharapkan juga sudah meningkat. Saat ini, jalan tol yang sudah
beroperasi menjadi 1.119,54 km. Adapun pengusahaannya dilakukan oleh PT Jasa Marga sepanjang 511,42 km dan oleh swasta
608,12 km.
Di bidang pembangunan lalu lintas angkutan jalan, telah dilakukan upaya untuk melayani kenaikan jumlah kendaraan. Sejumlah
perbaikan kumulatif ditunjukkan dengan hadirnya angkutan massal berbasis bus (bus rapid transit/BRT) di beberapa kota besar
serta pemasangan converter kit untuk bahan bakar gas (CNG) pada taksi di wilayah DKI Jakarta. Selain itu, perbaikan prasarana
keselamatan lalu lintas jalan raya telah pula ditingkatkan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan yang sangat pesat.

19
Sasaran Capaian
daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga
dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan
transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan,
perdesaaan dan antarkota dalam provinsi; (2) meningkatnya
peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
transportasi jalan (angkutan perkotaan, perdesaan, dan
antarkota); (3) memperjelas peran regulator, pemerintah pusat
dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam
pelayanan transportasi publik.
g. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang
baik, dan penanganan dampak polusi udara serta
pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan,
terutama di wilayah perkotaan.
h. Meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan
pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ.
i. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang
efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan
ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu
perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang
terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi
perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh
kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan
masyarakat.
2.3 Sasaran Pembangunan Perkeretaapian
Diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama
keselamatan angkutan, melalui penurunan tingkat kecelakaan dan
fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan
dan penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama
yang padat, serta kelancaran mobilisasi angkutan barang dan
jasa.
2.4 Sasaran Pembangunan Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan
a. Meningkatnya jumlah prasarana dermaga untuk meningkatkan
jumlah lintas penyeberangan baru yang siap operasi maupun
meningkatkan kapasitas lintas penyeberangan yang padat
b. Meningkatnya kalaikan dan jumlah sarana ASDP.
c. Meningkatnya keselamatan ASDP.
d. Meningkatnya kelancaran dan jumlah penumpang, kendaraan
dan penumpang yang diangkut, terutama meningkatnya
kelancaran perpindahan antarmoda di dermaga
penyeberangan; serta meningkatkan pelayanan angkutan
perintis.
Di bidang pembangunan perkeretaapian, beberapa pembangunan infrastruktur perkeretaapian telah meningkatkan pelayanan
angkutan KA,. Diantaranya, (1) pembangunan jalan KA rel tipe R.33/42/54 sepanjang 38,16 km di lintas Medan-Tebing Tinggi,
Medan-Belawan, Bukitputus-Indarung, Lahat-Lubuk Linggau, Tanjung Enim-Tarahan, dan Bangil-Jember, (2) pembangunan jalan
KA baru lintas Simpang-Indralaya/UNSRI sepanjang 4,3 km; (3) pembangunan yang melanjutkan jalan KA akses Pelabuhan
Tanjung Priok-Pasoso, (4) pembangunan yang melanjutkan jalur ganda jalan KA segmen III sepanjang 48 km pada lintas
Cikampek-Cirebon, dan (5) pembangunan lintas Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang 64 km. Peresmian infrastruktur perkeretaapian
telah pula diresmikan, yakni jalur ganda lintas Tanah Abang – Serpong sepanjang 24 km, Depo Depok untuk mendukung
pelayanan angkutan komuter perkotaan di wilayah Jabodetabek, dan jalur ganda lintas selatan Yogyakarta-Kutoarjo sepanjang
64 km.
Di bidang pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas.
Sejumlah capaian yang tercatat meliputi: (1) pembangunan dermaga penyeberangan sebanyak 155 unit (baru dan lanjutan), (2)
pembangunan dermaga sungai danau sebanyak 36 unit (baru dan lanjutan), dan (3) rehabilitasi/peningkatan dermaga
penyeberangan sebanyak 32 unit dan sungai danau sebanyak 4 unit. Di samping itu, dalam rangka meningkatkan keselamatan
transportasi ASDP, telah dilakukan pengadaan dan pemasangan rambu laut sebanyak 32 unit, rambu sungai danau sebanyak
1.114 buah, dan pengerukan alur sungai sebesar 873.329 m3
.

20
Sasaran Capaian
e. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah
dalam pembangunan dan pengelolaan ADSP, serta
meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP.
2.5 Sasaran Pembangunan Transportasi Laut
Sasaran pembangunan transportasi laut adalah: a) Meningkatnya
pangsa pasar armada pelayaran nasional baik untuk angkutan laut
dalam negeri maupun ekspor-impor; b) Meningkatnya kinerja dan
efisiensi pelabuhan khususnya yang ditangani oleh Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) karena sebagian besar muatan ekspor-
impor dan angkutan dalam negeri ditangani oleh pelabuhan yang
ada di bawah pengelolaan BUMN; c) Selanjutnya terlengkapinya
prasarana SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran) dan fasilitas
pemeliharaannya, sehingga SBNP yang ada dapat berfungsi 24
jam; dan d) Terselesaikannya uji materiil PP Nomor 69 tahun 2001
tentang Kepelabuhanan dan revisi UU No 21 tahun 1992 tentang
Pelayaran khususnya yang berkaitan dengan keharusan
bekerjasama dengan BUMN apabila pihak swasta ingin
berinvestasi pada prasarana pelabuhan harus diselesaikan guna
menarik pihak swasta berinvestasi pada prasarana pelabuhan.
2.6 Sasaran Pembangunan Transportasi Udara
Sasaran pembangunan transportasi udara adalah terjaminnya
keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan
transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik
dan internasional, maupun perintis. Di samping itu sasaran yang
tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di
dunia industri penerbangan yang wajar sehingga tidak ada pelaku
bisnis di bidang angkutan udara yang memiliki monopoli.
III. Energi, Ketenagalistrikan, Pos dan Telematika
3.1 Sasaran Pembangunan Energi
Sesuai dengan rencana jangka menengah sampai dengan tahun
2009, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6 persen
per tahun dan dengan elastisitas energi sekitar 1,2, maka sasaran
permintaan energi total diproyeksikan naik sebesar 7,1 persen per
tahunnya. Dengan adanya upaya peningkatan efisiensi dan
rehabilitasi infrastruktur energi diharapkan pertumbuhan
permintaan energi dapat ditekan. Selain itu sesuai dengan
kebijakan diversifikasi diperlukan penganekaragaman pemakaian
energi non-BBM, agar dapat mengurangi beban pemerintah untuk
mensubsidi BBM (khususnya impor minyak mentah dan produk
BBM) secara bertahap dan sistematis. Untuk itu diperlukan
Di bidang pembangunan transportasi laut, sebagai implementasi dari Inpres Nomor 5 tahun 2005 Tentang Pemberdayaan
Armada Pelayaran Nasional, telah terjadi peningkatan kapasitas armada dari 6.041 unit (5.665.766 GT) pada 2005 menjadi 7.137
unit (7.035.204 GT) pada Maret 2007. Peningkatan ini setara dengan peningkatan jumlah armada sebanyak 1.096 unit kapal
(18,14 persen) atau sebesar 1.369.438 GT (24,17 persen). Peningkatan jumlah armada tersebut mendorong peningkatan pangsa
muatan angkutan laut dalam negeri dari 55,47 persen dari total muatan sebesar 206,336 juta ton pada 2005 menjadi 61,30
persen dari total muatan sebesar 220,779 juta ton pada 2006. Untuk angkutan laut luar negeri, peningkatan terjadi pula dari 4,99
persen jumlah muatan sebesar 492,969 juta ton pada 2005 menjadi 5,70 persen dari total muatan 515,153 juta ton pada 2006.
Di bidang pembangunan transportasi udara, guna meningkatkan aksesibilitas pada transportasi udara telah dibangun 6 bandara
penerbangan umum, yakni (1) bandara internasional Minangkabau, (2) Abdurahman Saleh – Malang, (3) Blimbingsari-
Banyuwangi, (4) Seko, (5) Rampi, dan (6) Hadinotonegoro-Jember. Untuk peningkatan fasilitas bangunan, telah terpasang
sebesar 21,05 persen pada sejumlah bandara. Untuk fasilitas terminal, telah terpasang sebesar 3,88 dan dan untuk fasilitas
landasan telah terpasang sebesar 1.281.022 m2
.
Untuk program penunjang transportasi, sampai dengan tahun 2007 telah dihasilkan prasarana penunjang SAR yang meliputi 11
unit rapid deployment land (RPD) SAR. Tidak bisa dipungkiri, program penunjang ini meningkatkan kinerja operasi SAR. Hal ini
tercermin dari meningkatnya penanganan musibah, khususnya musibah pelayaran, penerbangan, dan musibah lainnya dengan
254 kali kejadian. Dari 254 kejadian, tercatat jumlah korban yang selamat 2.599 orang, 486 orang luka-luka, sedangkan korban
meninggal sebanyak 597 orang dan hilang sebanyak 741 orang.
Di bidang pembangunan energi, pendirian jaringan transmisi dan distribusi gas bumi telah direalisasikan. Dalam kerangka Trans
ASEAN Gas Pipeline (TAGP), telah dioperasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan penampungan migas terapung Belanak.
Fasilitas ini didesain untuk melakukan pengolahan minimal 500 juta kubik feet gas, 100 ribu barel minyak dan kondensat, serta
24.140 barel LPG setiap harinya. Fasilitas produksi dan penampungan terapung (floating production storage off loading) di
Kawasan Natuna ini terhubungkan dengan 656 km pipa 28” yang mampu menyalurkan gas ke Singapura serta 96 km pipa 18”
yang memapu mengekspor gas ke Malaysia.
Untuk peningkatan kapasitas kilang minyak bumi dan pembangunan jaringan pipa BBM, telah dilakukan sejumlah pembangunan
proyek oleh Pertamina untuk meningkatkan jumlah dan fleksibilitas pasokan gas ke Jawa, yaitu pembangunan terminal transit
utama Balongan dan pembangunan depot BBM Cikampek.
Selain itu, juga telah dioperasikan Pilot Plant UBC dengan kapasitas 5 ton/hari di Palimanan-Cirebon pada 2003. Sejak 2004,
telah dilakukan ujicoba sebanyak 13 kali terhadap 5 jenis batubara.

21
Sasaran Capaian
pembangunan infrastruktur energi yang mencakup fasilitas
prosesing (kilang minyak, pembangkit tenaga listrik), fasilitas
transmisi dan distribusi pipa (gas dan BBM) dan fasilitas depot
untuk penyimpanan.
Proyeksi perkembangan sektor energi pada tahun 2009 dilihat dari
sisi supply untuk energi primer mencapai 1.280 juta SBM dan
demand untuk energi final mencapai 1.070 Juta SBM (Tabel 12).
Diharapkan pada tahun 2009 ketergantungan impor BBM dapat
dikurangi, diantaranya melalui peningkatan produksi,
pembangunan refinery dan langkah-langkah efisiensi termasuk
konservasi BBM.
3.2 Sasaran Pembangunan Ketenagalistrikan
Berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang dalam lima tahun ke
depan diupayakan rata-rata sebesar 6,6 persen per tahun, maka
pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan
sebesar 8,3 persen per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga
listrik nasional tersebut, sasaran pembangunan ketenagalistrikan
dalam lima tahun ke depan meliputi:
a. Penambahan kapasitas pembangkit sekitar 12.267 MW;
b. Rasio elektrifikasi tahun 2009 meningkat menjadi 67,9 persen;
c. Meningkatnya rasio elektrifikasi desa pada akhir tahun 2009
sebesar 97 persen;
d. Meningkatnya efisiensi di sarana pembangkit melalui
rehabilitasi dan repowering;
e. Terlaksananya rehabilitasi, debottlenecking dan uprating serta
interkoneksi transmisi dan distribusi di Jawa, Sumatera,
Kalimantan dan Sulawesi;
f. Berkurangnya susut jaringan terutama non-teknis melalui
pelaksanaan kegiatan berbasis teknologi informasi seperti
enterprise resource planning/ERP dan consumer information
system/CIS;
g. Terlaksananya penyempurnaan restrukturisasi
ketenagalistrikan melalui pengkajian model/struktur industri
kelistrikan;
h. Mningkatnya pemanfaatan potensi gas, batubara dan panas
bumi serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga
listrik;
i. Meningkatnya partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta
baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah maupun
konsumen listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha
penunjang ketenagalistrikan; dan
j. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya
manusia nasional yang mendukung industri ketenagalistrikan.
Di bidang pembangunan ketenagalistrikan, telah dilakukan penyelesaian sejumlah pembangkit listrik yang tertunda akibat krisis
moneter, yaitu (1) PLTA Spansihaporas Sumatera Utara (1x33 MW dan 1x17 MW), (2) PLTA Renun Unit 2 Sumatera Utara (41
MW), (3) PLTU Musi Bengkulu (3x70 MW), (4) PLTA Bili-Bili (20 MW), serta (5) penyelesaian PLTGU Cilegon (500 MW) dan
PLTU Cilacap (300 MW).
Untuk meningkatkan partisipasi pembangunan listrik swasta Independent Power Producers (IPP), telah dilakukan pula
percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW di berbagai wilayah di tanah air.

22
Sasaran Capaian
3.3 Sasaran Pembangunan Pos Dan Telematika
Sasaran umum yang hendak dicapai dalam pembangunan pos
dan telematika dalam lima tahun mendatang adalah:
a. Terwujudnya penyelenggaraan pos dan telematika yang
efisien, yaitu yang mampu mendorong produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan
kemanfaatan aspek sosial dan komersial;
b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat akan layanan pos dan
telematika; serta
c. Meningkatnya kapasitas serta kemampuan masyarakat dalam
mengembangkan dan mendayagunakan teknologi dan aplikasi
telematika secara efektif.
IV. Perumahan dan Permukiman
4.1 Sasaran Pembangunan Perumahan
Untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang
mempergunakan kredit pemilikan rumah sebagai cara untuk
memiliki rumah maka sasaran umum pembangunan perumahan
adalah pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat melalui
terciptanya pasar primer yang sehat, efisien, akuntabel, tidak
diskriminatif, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang
didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang
yang market friendly, efisien, dan akuntabel.
Bagi masyarakat berpendapatan rendah yang terbatas
kemampuannya, maka sasaran umum yang harus dicapai adalah
terbentuknya pola subsidi yang tepat sasaran, tidak mendistorsi
pasar, akuntabel, dan mempunyai kepastian dalam hal
ketersediaan setiap tahun. Sasaran lain yang juga hendak dicapai
adalah terbentuknya pola pembiayaan untuk perbaikan dan
pembangunan rumah baru yang berbasis swadaya masyarakat.
Sasaran penyediaan subsidi perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah adalah sebanyak 1.350.000 unit rumah,
melalui pembangunan rumah susun sewa sebanyak 60.000 unit,
rumah susun sederhana milik melalui peran serta swasta 25000
unit, serta peningkatan akses kredit mikro untuk pembangunan
dan perbaikan perumahan berbasis keswadayaan masyarakat
sebanyak 3.600.000 unit.
Sebagaimana telah digariskan dalam Millennium Development
Goals (MDGs), maka sasaran yang juga harus dicapai adalah
penurunan luasan kawasan kumuh sebesar 50 persen dari luas
yang ada saat ini pada akhir tahun 2009.
Di bidang pembangunan pos dan telematika, capaian telah ditunjukkan dengan semakin terjaganya kualitas pelayanan pos di
3.760 kecamatan dan terselesaikannya revitalisasi pelayanan pos di 14.250 kantor pos cabang.
Untuk pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan, capaian ditunjukkan dengan terselesaikannya sekurang-kurangnya 43
ribu sambungan baru di 43 ribu desa.
Unutk pembangunan community access point , telah dibuka pusat akses masyarakat terhadap TIK di 45 ribu desa. Untuk
peningkatan kualitas dan jangkauan layanan penyiaran televisi dan radio, capaian yang diperoleh telah mencakup 88 persen dan
85 persen penduduk Indonesia.
Di bidang pembangunan perumahan, telah diberikan fasilitas bantuan subsidi KPR RSH dan subsidi kredit mikro bagi
pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya (KPRS mikro bersubsidi) bagi masyarakat berpendapatan rendah
sebanyak 257.490 unit.
Untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi masyarakat berpendapatan rendah, Departemen Pekerjaan
Umum telah membangun sebanyak 12.672 unit dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat telah membangun sebanyak
13.232 unit.
Untuk meningkatkan fasilitasi dan stimulasi pembangunan/perbaikan rumah yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat,
telah pula dibangun sebanyak 1.815.385 unit.

23
Sasaran Capaian
4.2 Sasaran Pembangunan Air Minum Dan Air Limbah
Sasaran umum pembangunan air minum adalah meningkatnya
cakupan pelayanan air minum perpipaan secara nasional hingga
mencapai 40 persen pada akhir tahun 2009 dengan perincian
cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk yang
tinggal di kawasan perkotaan diharapkan dapat meningkat hingga
mencapai 66 persen dan di kawasan perdesaan meningkat hingga
mencapai 30 persen.
Sasaran umum pembangunan air limbah adalah open defecation
free untuk semua kabupaten/kota hingga akhir tahun 2009 yang
berarti semua rumah tangga minimal mempunyai jamban sebagai
tempat pembuangan faeces dan meningkatkan kualitas air
permukaan yang dipergunakan sebagai air baku bagi air minum.
Selain itu sasaran pembangunan air limbah adalah meningkatkan
utilitas IPLT dan IPAL yang telah dibangun hingga mencapai
minimal 60 persen pada akhir tahun 2009 dan pengembangan
lebih lanjut pelayanan sistem pembuangan air limbah serta
berkurangnya pencemaran sungai akibat pembuangan tinja
hingga 50 persen pada akhir 2009 dari kondisi saat ini. Selain itu,
untuk kota-kota metropolitan dan kota besar secara bertahap
dikembangkan sistem air limbah terpusat (sewerage system).
4.3 Sasaran Pembangunan Persampahan Dan Drainase
Sasaran umum pembangunan dan pengelolaan persampahan
yang hendak dicapai adalah meningkatnya jumlah sampah
terangkut hingga 75 persen hingga akhir tahun 2009 serta
meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan akhir
(TPA) yang berwawasan lingkungan (environmental friendly) pada
semua kota-kota metropolitan, kota besar, dan kota sedang.
Sasaran umum pembangunan drainase adalah terbebasnya
saluran-saluran drainase dari sampah sehingga mampu
meningkatkan fungsi saluran drainase sebagai pematus air hujan
dan berkurangnya wilayah genangan permanen dan temporer
hingga 75 persen dari kondisi saat ini.
Di bidang pembangunan air minum dan air limbah, penyediaan infrastruktur permukiman kota telah membangun 6.911 l/dtk
penyediaan air minum untuk 6.911.000 jiwa. Untuk kegiatan air minum perdesaan, telah dibangun sebesar 7.778 l/dtk untuk
7.778.000 jiwa dan untuk penanganan air limbah telah dibangun fasilitas untuk 932.044 jiwa di 217 kab/kota.
Di bidang pembanguan persampahan dan drainase, selama 2005-2007 telah dibangun fasilitas: (1) pengelolaan persampahan di
171 kab/kota untuk 6.978.687 juta jiwa, dan (2) pembangunan drainase untuk menangani kawasan seluas 5.018 ha.
Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
1. Sasaran pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di
wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara adalah (1) Terselesaikannya penyusunan rencana tata
ruang wilayah; (2) Terwujudnya pemulihan hak atas tanah; (3)
Terwujudnya pembangunan kembali sistem infrastruktur
regional dan lokal; (4) Terealisasinya pembangunan
perumahan, prasarana lingkungan, permukiman, air bersih,
dan sanitasi; (5) Terciptanya pemulihan pelayanan publik; (6)
Terciptanya pemulihan kondisi sumber daya manusia; (7)
Dalam rangka penanganan dan pengurangan resiko bencana, sejumlah peristiwa yang terjadi di Indonesia semakin menguatkan
pentingnya program ini. Bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera
Utara menjadi awal perubahan cara penanganan bencana yang lebih kompeten. Peristiwa tersebut mengajarkan bahwa upaya
rehabilitasi dan rekonstruksi harus diupayakan secara terprogram melalui perencanaan yang terstruktur dan sistemik. Hal ini
penting untuk mengembalikan kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat kepada kondisi sebelum kejadian bencana, dan
bahkan diupayakan untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana. Pada saat pemulihan di
wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sedang berjalan, pemerintah juga harus memulihkan pascabencana gempa bumi di
Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana ini ditetapkan
menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang didokumentasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mulai tahun

24
Sasaran Capaian
Tercapainya revitalisasi sistem sosial dan budaya; (8)
Terwujudnya pemulihan fasilitas ekonomi, lembaga perbankan,
dan keuangan; (9) Terwujudnya pembangunan kembali sistem
ekonomi; (10) Terciptanya pembangunan kembali sistem
kelembagaan; serta (11) Terciptanya pemulihan hukum dan
ketertiban hukum.
2. Sasaran pemulihan wilayah pascabencana gempa bumi 27
Mei 2006 di Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah, adalah:
(1) Pemulihan perumahan dan permukiman masyarakat serta
pemulihan sarana dan prasarana pendukungnya; (2)
Pemulihan sarana dan prasarana publik, dengan sasaran
prioritas untuk pemulihan prasarana pendidikan dan
kesehatan, prasarana pelayanan sosial, dan prasarana
pendukung perekonomian; serta (3) Revitalisasi perekonomian
daerah dan masyarakat, dengan sasaran prioritas untuk
pemulihan sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi
lapangan kerja terbesar, pemulihan akses pasar bagi usaha
kecil dan menengah, pemulihan pelayanan lembaga keuangan
dan perbankan, pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup untuk mengantisipasi eksploitasi sumber
daya alam secara berlebihan, pemulihan pelayanan
keamanan, ketertiban dan peradilan, dan pemulihan ketahanan
pangan masyarakat.
3. Sasaran prioritas dalam strategi nasional pengurangan resiko
bencana adalah: (1) Meletakkan pengurangan resiko bencana
sebagai prioritas nasional maupun daerah yang
implementasinya dilaksanakan oleh kelembagaan yang kuat;
(2) Mengidentifikasi, mengkaji, dan memantau resiko bencana
serta menerapkan sistem peringatan dini; (3) Memanfaatkan
pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun
budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan;
(4) Mengurangi akar-akar penyebab resiko bencana; dan (5)
Memperkuat kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam
mengantisipasi bencana di masa mendatang.
2006 hingga 2009 mendatang.
Adapun prioritas utama pencapaian sasaran penanganan bencana adalah: (1) pemulihan perumahan dan permukiman
masyarakat beserta sarana dan prasarana pendukungnya; (2) pemulihan sarana dan prasarana publik, dengan prioritas
pendidikan dan kesehatan, pelayanan sosial, dan prasarana pendukung perekonomian; serta (3) revitalisasi perekonomian
daerah dan masyarakat.
Untuk mendukung penanganan dan pengurangan resiko bencana, strategi nasional pengurangan resiko bencana juga ditetapkan
sebagai sasaran prioritas. Pencapaiannya meliputi: (1) bantuan pembangunan rumah yang telah dilaksanakan BRR di wilayah
Provinsi NAD dan Kepulauan Nias hingga tahun 2007 telah mencapai 50 persen. Sedangkan pemberian bantuan stimulan
perumahan bagi korban bencana gempa bumi di wilayah Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah sudah hampir selesai. (2)
Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat melalui pemulihan prasarana publik bidang pendidikan, kesehatan, dan
prasarana pelayanan sosial bagi korban bencana sudah hampir terselesaikan secara keseluruhan. Program ini diharapkan dapat
terpenuhi secara keseluruhan pada akhir 2009 hingga sasaran RPJMN dan RKP dapat tercapai. (3) Kemajuan pada pemulihan
ekonomi daerah dan masyarakat juga telah menunjukkan hasil. Melalui program ini kehidupan masyarakat diharapkan dapat
menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelum terjadinya bencana.
Untuk pengurangan resiko bencana, secara berkesinambungan telah dilaksanakan sejumlah program di berbagai wilayah. Upaya
ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana serta penanganan
resiko bencana. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana telah mendorong terbangunnya
sistem perlindungan sosial di tingkat masyarakat serta meningkatnya ketahanan sosial dalam rangka mencegah dan menangani
permasalahan sosial dan penanganan bencana. Untuk itu, dibutuhkan pula sistem kelembagaan dan landasan formal yang kuat
melalui undang-undang untuk menguatkannya.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan
1 Membaiknya Kesejahteraan Rakyat melalui Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkualitas. Pengangguran Terbuka berangsur-
angsur menurun dari 9,7 persen dari total angkatan kerja
menjadi 5,1 persen. Jumlah Penduduk miskin diharapkan
menurun menjadi 18,8 juta jiwa atau 8,2 persen dari jumlah
penduduk.
2 Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi. Pertumbuhan
ekonomi diharapkan terus meningkat dari 5,5 persen pada
Dalam rangka membangun kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang kuat dan stabil, capaian yang
diperoleh meliputi: (1) pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dari 5,5 persen pada 2006 menjadi 6,3 persen pada 2007.
Pertumbuhan ekonomi ini didorong pertumbuhan konsumsi, ekspor barang dan jasa, serta pembentukan modal tetap bruto. (2)
Pertumbuhan konsumsi meningkat dari 3,2 persen pada 2006 menjadi 5,0 persen pada 2007. (3) Pertumbuhan ekspor barang
dan jasa menurun dari 9,6 persen pada 2006 menjadi 8,0 persen pada 2007. (4) Pembentukan modal tetap bruto tumbuh
sebesar 2,5 persen pada 2006 untuk kemudian meningkat tajam menjadi 9,2 persen pada 2007. (5) Pada saat yang sama
pengeluaran pemerintah menurun dari 9,6 persen menjadi 3,9 persen,

RPJMN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to RPJMN

Similar to RPJMN (20)

More from Randy Wrihatnolo

More from Randy Wrihatnolo (19)

RPJMN