SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
CREATED BY: UMI
PUJIATI, M.Pd
DAFTAR ISI
Apa itu pajak?
Fungsi pajak itu apa saja, ya?
Trus, tahukah kita jenis-
jenis pajak itu apa aja
ya????????????????
Apa sajakah
tarif pajak
itu, kawan?
Dan, bagaimana kita bisa
menghitung pajak penghasilan
maupun pajak bumi dan
bangunan, saudara?
IKLAN PAJAK INTEGRITAS MARI MEMBAYAR PAJAK
JOKOWI-AHOK BUKA-
BUKAAN SOAL GAJI
PENGERTIAN PAJAK
iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang
yang pemungutannya dapat dipaksakan dan tanpa
memperoleh balas jasa (kontraprestasi) secara langsung
DI INDONESIA,
lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan adalah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ada di bawah
naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia
LANDASAN HUKUM
Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-
undang.
Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945
Undang-Undang perpajakan yang disempurnakan dan berlaku
sejak 1 Januari 2001
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa (PPn) serta Pajak tentang Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM).
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
dan Keputusan Menteri Keuangan No 201/ KMK.04/2000 tentang
Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi
dan Bangunan.
JUST TO KNOW ABOUT:
• orang perorangan atau badan hukum yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, ditetapkan untuk
melakukan kewajiban membayar pajak
Subjek pajak
• hal yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan, bumi dan
bangunan, mobil, dan motor.
Objek pajak
• ketentuan mengenai berapa besarnya pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak, berdasarkan objek pajak yang dimaksud
Tarif pajak
1. Fungsi Budgeter
pajak sebagai sumber penerimaan
negara untuk membiayai
pengeluaran pemerintah
contoh: belanja pegawai, belanja
barang,
dan pemeliharaan
2. Fungsi Mengatur
(Regulerend/Regulatory)
pajak sebagai alat mengatur
kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi
contoh: dalam
rangka merangsang dan
meningkatkan investasi maka
pemerintah
dapat memberikan fasilitas
keringanan pajak investasi
1. Fungsi Stabilitas
Melalui pungutan pajak, pemerintah dapat mengatur aktivitas ekonomi
masyarakat sehingga akan tercipta kondisi ekonomi yang stabil
contoh: belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan
2. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Dengan adanya pungutan pajak, pemerintah dapat mengatur distribusi dan
mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua masyarakat secara langsung
ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak
yang dilakukan oleh pemerintah.
JENIS-JENIS PAJAK
Penanggung
Pajak
Pajak
Langsung
pajak yang harus
ditanggung
sendiri oleh wajib
pajak dan tidak
boleh
dilimpahkan ke
orang lain
Pajak
Penghasilan
(PPh), Pajak
Bumi dan
Bangunan
(PBB)
Pajak Tak
Langsung
pajak yang
dapat
dilimpahkan
kepada orang
lain
Pajak
Pertambahan
Nilai (PPN)
Contoh barang yang dikenai Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)
JENIS-JENIS PAJAK
Lembaga
Pemungutnya
Pajak
Pusat
pajak yang
dipungut oleh
pemerintah
pusat untuk
membiayai
rumah tangga
negara
contoh:
PPN, PBB, P
PnBM
Pajak
Daerah
pajak yang
dipungut oleh
pemerintah daerah
untuk membiayai
rumah tangga
daerah
contoh: pajak
kendaraan bermotor
dan bea balik nama
kendaraan bermotor
Contoh barang yang dikenai pajak pertambahan
nilai (PPN)
Contoh Pajak Pusat Pajak Barang Mewah (PPnBM)
JENIS-JENIS PAJAK
Sifat Objek
Pajak
Pajak
pribadi
pajak yang
pengenaannya
bersifat pribadi
wajib pajak
Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak
Bumi dan
Bangunan (PBB)
Pajak
kebendaan
pajak yang
pengenaannya
memerhatikan objek
pajak (benda yang
dikenai pajak)
contoh: PPN, bea
masuk, cukai, pajak
barang ekspor
Contoh benda kena cukai
TARIF PAJAK
• makin tinggi nilai objek pajak, persentase tarif pajak makin meningkat
Tarif Progresif
• makin tinggi nilai objek pajak, persentase tarif pajak makin menurun
Tarif Degresif
• persentase tarif pajak tetap, berapapun nilai objek pajaknya
Tarif Proporsional
• nilai nominal pajak yang harus dibayar tetap, berapapun nilai objek pajak
Tarif Tetap
BAGAIMANA CARA
MENGHITUNG PAJAK
PENGHASILAN?
01. Pajak Penghasilan
Pajak atas penghasilan berupa
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran
lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang
pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan
atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau
yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan
menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp
2.025.000.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-
196/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya PTKP. Peraturan
ini berlaku definitif mulai 1 Januari 2013.
01. Pajak Penghasilan
Selengkapnya kenaikan PTKP ini dapat dilihat sebagai berikut:
1. TK, Lajang (tidak menikah), Lama: Rp. 15.840.000,- Baru: Rp. 24.300.000,-
2. TK1, Lajang dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,-
3. TK2, Lajang dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,-
4. TK3, Lajang dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,-
5. K, Menikah tanpa tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,-
6. K1, Menikah dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,-
7. K2, Menikah dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,-
8. K3, Menikah dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 21.120.000,- Baru: 32.400.000,-
01. Pajak Penghasilan
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
Keterangan
TK : tidak kawin
TK1 : lajang dengan 1 tanggungan
TK2 : lajang dengan 2 tanggungan
K/0 : kawin, tidak punya tanggungan
K/1 : kawin dengan 1 tanggungan
K/2 : kawin dengan 2 tanggungan
K/3 : kawin dengan 3 tanggungan
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00
5%
15%
25%
30%
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH)
Seorang pegawai mendapat gaji setiap bulan Rp3.000.000,00. Ia mempunyai
satu istri tidak bekerja dan satu anak. Hitunglah pajak penghasilan pegawai
tersebut!
Penghasilan 1 tahun = 12 bulan Rp3.000.000,00 = Rp36.000.000,00
Penghasilan tidak kena pajak:
 Wajib pajak Rp 24.300.000
 Istri Rp 2.025.000
 Anak Rp 2.025.000 +
 Penghasilan Tidak Kena Pajaknya Rp 28.350.000,00 -
 Penghasilan Kena Pajak Rp 7.650.000,00
 Pajak yang harus dibayar 5% 7.650.000 Rp 382.500,00
 Pajak 1 bulan adalah Rp 382.500,00 : 12 Rp 31.875,00
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00
5%
15%
25%
30%
Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH)
Tuan Bendi mempunyai penghasilan setahun Rp 72.000.000,00.
Wajib pajak berstatus menikah dengan 1 (satu) orang
anak, sedangkan istrinya tidak bekerja. Hitunglah pajak penghasilan
Bapak Bendi!
Penghasilan 1 tahun = Rp 72.000.000,00
Penghasilan tidak kena pajak:
 Wajib pajak Rp 24.300.000
 Istri Rp 2.025.000
 Anak Rp 2.025.000 +
 Penghasilan Tidak Kena Pajaknya Rp 28.350.000,00 -
 Penghasilan Kena Pajak Rp 43.650.000,00
 Pajak yang harus dibayar 15% 43.650.000 Rp 6.547.500,00
 Pajak 1 bulan adalah Rp 6.547.500,00 : 12 Rp 545.625,00
Tuan Parto seorang pegawai PT Opera, menerima penghasilan tiap
bulan Rp 3.000.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan
mempunyai 3 (tiga) anak, sedangkan istrinya tidak bekerja. Berapa
pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan Parto tiap bulan?
Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH)
LET SEE THE EXPLAINATION ON THE
NEXT SLIDE
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00
5%
15%
25%
30%
Jawab:
PTKP setahun:
Wajib pajak : Rp 24.300.000
Wajib pajak kawin : Rp 2.025.000
Tambahan 3 anak : Rp 6.075.000 +
Rp 32.400.000
Penghasilan setahun:
12 x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00
PTKP = Rp 32.400.000,00 _
Penghasilan kena pajak Rp 3.600.000,00
Pajak Penghasilan
5% x Rp 3.600.000,00 = Rp 180.000,00
PPh setahun = Rp 180.000,00
PPh sebulan = Rp 180.000,00 : 12 = Rp 15.000,00
Pak Ali menerima penghasilan netto setahun sebesar Rp
96.800.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan
mempunyai 3 (tiga) anak, sedangkan istrinya tidak bekerja.
Hitunglah pajak Pak Ali selama setahun!
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
Jawab:
Penghasilan neto 1 tahun Rp 96.800.000,00
PTKP Rp 21.120.000,00 _
Penghasilan kena pajak Rp 75.680.000,00
Pajak penghasilan terutang
5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 25.680.000,00 Rp 3.852.000,00 +
Jumlah Rp 6.352.000,00
Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar dalam satu tahun ialah Rp
6.352.000,00
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
Seorang suami dalam tahun 2010 memperoleh
penghasilan netto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib
pajak berstatus kawin pisah harta dengan 3 (tiga) anak,
sedangkan istrinya memperoleh penghasilan netto dari
usahanya sebesar Rp 109.192.000,00. Hitunglah pajak
penghasilannya!
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak
Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP
TK 24.300.000,- - - 24.300.000,-
TK1 24.300.000,- -
2.025.000
26.325.000,-
TK2 24.300.000,- -
4.050.000
28.350.000,-
K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,-
K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000,00
Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00
Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00
Di atas Rp 500.000.000,00
5%
15%
25%
30%
Penghasilan suami Rp 219.608.000,00
Penghasilan istri Rp 109.192.000,00
Penghasilan gabungan Rp 328.800.000,00
PTKP setahun:
Wajib pajak Rp 24.300.000,00
Wajib pajak kawin Rp 2.025.000,00
Tambahan 3 anak Rp 6.075.000,00
Tambahan istri bekerja Rp 24.300.000,00 +
Rp 56.700.000,00
Penghasilan kena pajak:
Penghasilan gabungan Rp 328.800.000,00
PTKP Rp 56.700.000,00 _
Rp 272.100.000,00
PPh terhutang gabungan (suami dan istri)
5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00
15% x Rp 200.000.00,00 Rp 30.000.000,00
25% x Rp 41.840.000,00 Rp 10.460.000,00 _
Jumlah Rp 42.960.000,00

More Related Content

What's hot

REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxSitiNurza
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilansellyhood
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
akuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutangakuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutangrisfanpratama
 
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan
Akuntansi Untuk Pajak PenghasilanAkuntansi Untuk Pajak Penghasilan
Akuntansi Untuk Pajak PenghasilanDunia Pendidikan
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianMulyana Natsir
 
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Maulina Sahara
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Meyta Aini
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalmiftakhulkhoiroh
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahSujatmiko Wibowo
 

What's hot (20)

REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptxREKONSILIASI FISKAL (1).pptx
REKONSILIASI FISKAL (1).pptx
 
APBN dan APBD
APBN dan APBDAPBN dan APBD
APBN dan APBD
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2\penerimaan pemerintah 2
\penerimaan pemerintah 2
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
akuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutangakuntansi pajak atas piutang
akuntansi pajak atas piutang
 
Penerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahPenerimaan Pemerintah
Penerimaan Pemerintah
 
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan
Akuntansi Untuk Pajak PenghasilanAkuntansi Untuk Pajak Penghasilan
Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan
 
Konsep Dasar Pajak
Konsep Dasar PajakKonsep Dasar Pajak
Konsep Dasar Pajak
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Bab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbdBab 4 apbn & apbd
Bab 4 apbn & apbd
 
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
 
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Kebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskalKebijakan moneter dan fiskal
Kebijakan moneter dan fiskal
 
Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerahPembiayaan daerah
Pembiayaan daerah
 
Pengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi PemerintahPengantar Akuntansi Pemerintah
Pengantar Akuntansi Pemerintah
 
PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
 

Viewers also liked

Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakanUNISBA
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8Tesalonika S
 
Rpp pajak semester ganjil smk
Rpp pajak semester ganjil smkRpp pajak semester ganjil smk
Rpp pajak semester ganjil smkJaya Hutomo
 
Rpp akuntansi
Rpp akuntansiRpp akuntansi
Rpp akuntansievy1978
 
RPP Mapel Akuntansi SMK
RPP Mapel Akuntansi SMKRPP Mapel Akuntansi SMK
RPP Mapel Akuntansi SMKRini Handayani
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas Fulfa maulida
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyGodang Panjaitan
 
Aspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusAspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusmyokos
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawanyoucarenow
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Sri Apriyanti Husain
 
Manajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructureManajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructurePrabowo Putra
 

Viewers also liked (20)

Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
Bab 05 Perpajakan (Kls XI)
 
Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8Ekonomi Pajak kelas8
Ekonomi Pajak kelas8
 
Kls 8 bab 19 pajak
Kls  8 bab 19 pajakKls  8 bab 19 pajak
Kls 8 bab 19 pajak
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8Soal soal pajak kelas 8
Soal soal pajak kelas 8
 
Rpp pajak semester ganjil smk
Rpp pajak semester ganjil smkRpp pajak semester ganjil smk
Rpp pajak semester ganjil smk
 
Rpp akuntansi
Rpp akuntansiRpp akuntansi
Rpp akuntansi
 
RPP KD 4.2
RPP KD 4.2RPP KD 4.2
RPP KD 4.2
 
Pajak - Materi SMA
Pajak - Materi SMA Pajak - Materi SMA
Pajak - Materi SMA
 
RPP Mapel Akuntansi SMK
RPP Mapel Akuntansi SMKRPP Mapel Akuntansi SMK
RPP Mapel Akuntansi SMK
 
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas FTata cara keberatan dan banding  kelompok 3 kelas F
Tata cara keberatan dan banding kelompok 3 kelas F
 
Perbankan syariah
Perbankan syariahPerbankan syariah
Perbankan syariah
 
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax AmenstyPSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
PSAK 70 - Accounting for Tax Amensty
 
Aspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasusAspek finansial-studi-kasus
Aspek finansial-studi-kasus
 
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op KaryawanNpwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
Npwp Dan Pph Bagi Wp Op Karyawan
 
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
Psak 45-organisasi-nir-laba-120212
 
Bphtb present
Bphtb presentBphtb present
Bphtb present
 
Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009Spt masa p ph 23_26_2009
Spt masa p ph 23_26_2009
 
Manajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital StructureManajemen Keuangan - Capital Structure
Manajemen Keuangan - Capital Structure
 

Similar to PAJAK

PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxdatakuliah
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Mone_Dompu
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANYABES HULU
 
Fix tugas yuni 2
Fix tugas yuni 2Fix tugas yuni 2
Fix tugas yuni 2yuni28
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari soreIndah Mawarni
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
 
Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...
Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...
Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...EkaAdiputra
 
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P PhSekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Phagus.suwarjono
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanAnisa Muvit
 
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptxKELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptxMarsiFellaRizkiSEMAk
 

Similar to PAJAK (20)

PPH DAN PPN
PPH DAN PPNPPH DAN PPN
PPH DAN PPN
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptx
 
Tgs pratikum
Tgs pratikumTgs pratikum
Tgs pratikum
 
Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__Buku bendahara mahir pajak__
Buku bendahara mahir pajak__
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)Perpajakan (PPh pasal 21)
Perpajakan (PPh pasal 21)
 
PPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADANPPH WAJIB PAJAK BADAN
PPH WAJIB PAJAK BADAN
 
Fix tugas yuni 2
Fix tugas yuni 2Fix tugas yuni 2
Fix tugas yuni 2
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari sore
 
Vera helen simbolon
Vera helen simbolonVera helen simbolon
Vera helen simbolon
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...
Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...
Analisis penerimaan p ph orang pribadi sebelum dan setelah reformasi perpajak...
 
Bab I
Bab IBab I
Bab I
 
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P PhSekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
Sekilas Tentang Pajak & Perubhn Uu P Ph
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Makalah perpajakan
Makalah perpajakanMakalah perpajakan
Makalah perpajakan
 
Ranty 2
Ranty 2Ranty 2
Ranty 2
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakan
 
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptxKELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 

More from Umi Pujiati

Perkembangan indonesia
Perkembangan indonesiaPerkembangan indonesia
Perkembangan indonesiaUmi Pujiati
 
Negara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembangNegara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembangUmi Pujiati
 
Benua dan samudera
Benua dan samuderaBenua dan samudera
Benua dan samuderaUmi Pujiati
 
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflikMobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflikUmi Pujiati
 
Modernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budayaModernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budayaUmi Pujiati
 
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANLEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANUmi Pujiati
 
1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional 1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional Umi Pujiati
 
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJUTEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJUUmi Pujiati
 
TUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOKTUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOKUmi Pujiati
 
negara maju dan berkembang
negara maju dan berkembangnegara maju dan berkembang
negara maju dan berkembangUmi Pujiati
 
Keunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesiaKeunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesiaUmi Pujiati
 
Upaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara majuUpaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara majuUmi Pujiati
 
Negara maju &berkembang
Negara maju &berkembangNegara maju &berkembang
Negara maju &berkembangUmi Pujiati
 
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGIONKEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGIONUmi Pujiati
 
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI Umi Pujiati
 
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPANFUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPANUmi Pujiati
 
MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8 MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8 Umi Pujiati
 
Materi review uts genap
Materi review uts genapMateri review uts genap
Materi review uts genapUmi Pujiati
 
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEWBAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEWUmi Pujiati
 
Catatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benuaCatatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benuaUmi Pujiati
 

More from Umi Pujiati (20)

Perkembangan indonesia
Perkembangan indonesiaPerkembangan indonesia
Perkembangan indonesia
 
Negara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembangNegara maju dan berkembang
Negara maju dan berkembang
 
Benua dan samudera
Benua dan samuderaBenua dan samudera
Benua dan samudera
 
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflikMobilitas sosial, pluralitas dan konflik
Mobilitas sosial, pluralitas dan konflik
 
Modernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budayaModernisasi dan perubahan sosial budaya
Modernisasi dan perubahan sosial budaya
 
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKANLEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN DAN BUKAN PERBANKAN
 
1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional 1. kerjasama internasional
1. kerjasama internasional
 
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJUTEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
TEMA 2: PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU
 
TUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOKTUGAS PRESENTASI KELOMPOK
TUGAS PRESENTASI KELOMPOK
 
negara maju dan berkembang
negara maju dan berkembangnegara maju dan berkembang
negara maju dan berkembang
 
Keunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesiaKeunggulan lokasi indonesia
Keunggulan lokasi indonesia
 
Upaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara majuUpaya negara indonesia menjadi negara maju
Upaya negara indonesia menjadi negara maju
 
Negara maju &berkembang
Negara maju &berkembangNegara maju &berkembang
Negara maju &berkembang
 
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGIONKEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
KEUNGGULAN SUMBER DAYA ALAM ANTAR REGION
 
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
PENGARUH SUMBER DAYA ALAM TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI
 
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPANFUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
FUNGSI DAN PERAN SUMBER DAYA ALAM TERHADAP KEHIDUPAN
 
MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8 MATERI UH KELAS 8
MATERI UH KELAS 8
 
Materi review uts genap
Materi review uts genapMateri review uts genap
Materi review uts genap
 
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEWBAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
BAB I BENUA DAN SAMUDERA NEW
 
Catatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benuaCatatan penting tentang karakteristik benua
Catatan penting tentang karakteristik benua
 

Recently uploaded

PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptimamshadiqin2
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10maulitaYuliaS
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptannanurkhasanah2
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 

Recently uploaded (20)

PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ikaIntegrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
Integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.pptStoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
Stoikiometri kelas 10 kurikulum Merdeka.ppt
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 

PAJAK

  • 3. Apa itu pajak? Fungsi pajak itu apa saja, ya? Trus, tahukah kita jenis- jenis pajak itu apa aja ya???????????????? Apa sajakah tarif pajak itu, kawan? Dan, bagaimana kita bisa menghitung pajak penghasilan maupun pajak bumi dan bangunan, saudara?
  • 4. IKLAN PAJAK INTEGRITAS MARI MEMBAYAR PAJAK JOKOWI-AHOK BUKA- BUKAAN SOAL GAJI
  • 5. PENGERTIAN PAJAK iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang pemungutannya dapat dipaksakan dan tanpa memperoleh balas jasa (kontraprestasi) secara langsung DI INDONESIA, lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia
  • 6. LANDASAN HUKUM Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang- undang. Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 Undang-Undang perpajakan yang disempurnakan dan berlaku sejak 1 Januari 2001 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh). 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPn) serta Pajak tentang Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan No 201/ KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
  • 7. JUST TO KNOW ABOUT: • orang perorangan atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditetapkan untuk melakukan kewajiban membayar pajak Subjek pajak • hal yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan, bumi dan bangunan, mobil, dan motor. Objek pajak • ketentuan mengenai berapa besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, berdasarkan objek pajak yang dimaksud Tarif pajak
  • 8.
  • 9. 1. Fungsi Budgeter pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah contoh: belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan 2. Fungsi Mengatur (Regulerend/Regulatory) pajak sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi contoh: dalam rangka merangsang dan meningkatkan investasi maka pemerintah dapat memberikan fasilitas keringanan pajak investasi
  • 10. 1. Fungsi Stabilitas Melalui pungutan pajak, pemerintah dapat mengatur aktivitas ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta kondisi ekonomi yang stabil contoh: belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan 2. Fungsi Redistribusi Pendapatan Dengan adanya pungutan pajak, pemerintah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.
  • 11. JENIS-JENIS PAJAK Penanggung Pajak Pajak Langsung pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dilimpahkan ke orang lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Tak Langsung pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • 12. Contoh barang yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • 13. JENIS-JENIS PAJAK Lembaga Pemungutnya Pajak Pusat pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara contoh: PPN, PBB, P PnBM Pajak Daerah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah contoh: pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
  • 14. Contoh barang yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN)
  • 15. Contoh Pajak Pusat Pajak Barang Mewah (PPnBM)
  • 16. JENIS-JENIS PAJAK Sifat Objek Pajak Pajak pribadi pajak yang pengenaannya bersifat pribadi wajib pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak kebendaan pajak yang pengenaannya memerhatikan objek pajak (benda yang dikenai pajak) contoh: PPN, bea masuk, cukai, pajak barang ekspor
  • 18. TARIF PAJAK • makin tinggi nilai objek pajak, persentase tarif pajak makin meningkat Tarif Progresif • makin tinggi nilai objek pajak, persentase tarif pajak makin menurun Tarif Degresif • persentase tarif pajak tetap, berapapun nilai objek pajaknya Tarif Proporsional • nilai nominal pajak yang harus dibayar tetap, berapapun nilai objek pajak Tarif Tetap
  • 20. 01. Pajak Penghasilan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
  • 21. Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK- 196/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya PTKP. Peraturan ini berlaku definitif mulai 1 Januari 2013. 01. Pajak Penghasilan
  • 22. Selengkapnya kenaikan PTKP ini dapat dilihat sebagai berikut: 1. TK, Lajang (tidak menikah), Lama: Rp. 15.840.000,- Baru: Rp. 24.300.000,- 2. TK1, Lajang dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,- 3. TK2, Lajang dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,- 4. TK3, Lajang dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,- 5. K, Menikah tanpa tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,- 6. K1, Menikah dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,- 7. K2, Menikah dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,- 8. K3, Menikah dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 21.120.000,- Baru: 32.400.000,- 01. Pajak Penghasilan
  • 23. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP TK 24.300.000,- - - 24.300.000,- TK1 24.300.000,- - 2.025.000 26.325.000,- TK2 24.300.000,- - 4.050.000 28.350.000,- K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,- K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
  • 24. Keterangan TK : tidak kawin TK1 : lajang dengan 1 tanggungan TK2 : lajang dengan 2 tanggungan K/0 : kawin, tidak punya tanggungan K/1 : kawin dengan 1 tanggungan K/2 : kawin dengan 2 tanggungan K/3 : kawin dengan 3 tanggungan
  • 25. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000,00 Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00 Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 Di atas Rp 500.000.000,00 5% 15% 25% 30%
  • 26. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP TK 24.300.000,- - - 24.300.000,- TK1 24.300.000,- - 2.025.000 26.325.000,- TK2 24.300.000,- - 4.050.000 28.350.000,- K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,- K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
  • 27. Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH) Seorang pegawai mendapat gaji setiap bulan Rp3.000.000,00. Ia mempunyai satu istri tidak bekerja dan satu anak. Hitunglah pajak penghasilan pegawai tersebut! Penghasilan 1 tahun = 12 bulan Rp3.000.000,00 = Rp36.000.000,00 Penghasilan tidak kena pajak:  Wajib pajak Rp 24.300.000  Istri Rp 2.025.000  Anak Rp 2.025.000 +  Penghasilan Tidak Kena Pajaknya Rp 28.350.000,00 -  Penghasilan Kena Pajak Rp 7.650.000,00  Pajak yang harus dibayar 5% 7.650.000 Rp 382.500,00  Pajak 1 bulan adalah Rp 382.500,00 : 12 Rp 31.875,00
  • 28. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP TK 24.300.000,- - - 24.300.000,- TK1 24.300.000,- - 2.025.000 26.325.000,- TK2 24.300.000,- - 4.050.000 28.350.000,- K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,- K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
  • 29. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000,00 Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00 Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 Di atas Rp 500.000.000,00 5% 15% 25% 30%
  • 30. Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH) Tuan Bendi mempunyai penghasilan setahun Rp 72.000.000,00. Wajib pajak berstatus menikah dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan istrinya tidak bekerja. Hitunglah pajak penghasilan Bapak Bendi! Penghasilan 1 tahun = Rp 72.000.000,00 Penghasilan tidak kena pajak:  Wajib pajak Rp 24.300.000  Istri Rp 2.025.000  Anak Rp 2.025.000 +  Penghasilan Tidak Kena Pajaknya Rp 28.350.000,00 -  Penghasilan Kena Pajak Rp 43.650.000,00  Pajak yang harus dibayar 15% 43.650.000 Rp 6.547.500,00  Pajak 1 bulan adalah Rp 6.547.500,00 : 12 Rp 545.625,00
  • 31. Tuan Parto seorang pegawai PT Opera, menerima penghasilan tiap bulan Rp 3.000.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) anak, sedangkan istrinya tidak bekerja. Berapa pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan Parto tiap bulan? Contoh perhitungan pajak penghasilan (PPH) LET SEE THE EXPLAINATION ON THE NEXT SLIDE
  • 32. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP TK 24.300.000,- - - 24.300.000,- TK1 24.300.000,- - 2.025.000 26.325.000,- TK2 24.300.000,- - 4.050.000 28.350.000,- K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,- K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
  • 33. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000,00 Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00 Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 Di atas Rp 500.000.000,00 5% 15% 25% 30%
  • 34. Jawab: PTKP setahun: Wajib pajak : Rp 24.300.000 Wajib pajak kawin : Rp 2.025.000 Tambahan 3 anak : Rp 6.075.000 + Rp 32.400.000 Penghasilan setahun: 12 x Rp 3.000.000,00 = Rp 36.000.000,00 PTKP = Rp 32.400.000,00 _ Penghasilan kena pajak Rp 3.600.000,00 Pajak Penghasilan 5% x Rp 3.600.000,00 = Rp 180.000,00 PPh setahun = Rp 180.000,00 PPh sebulan = Rp 180.000,00 : 12 = Rp 15.000,00
  • 35. Pak Ali menerima penghasilan netto setahun sebesar Rp 96.800.000,00. Wajib pajak berstatus kawin dan mempunyai 3 (tiga) anak, sedangkan istrinya tidak bekerja. Hitunglah pajak Pak Ali selama setahun!
  • 36. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP TK 24.300.000,- - - 24.300.000,- TK1 24.300.000,- - 2.025.000 26.325.000,- TK2 24.300.000,- - 4.050.000 28.350.000,- K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,- K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
  • 37. Jawab: Penghasilan neto 1 tahun Rp 96.800.000,00 PTKP Rp 21.120.000,00 _ Penghasilan kena pajak Rp 75.680.000,00 Pajak penghasilan terutang 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 25.680.000,00 Rp 3.852.000,00 + Jumlah Rp 6.352.000,00 Jadi, besarnya pajak yang harus dibayar dalam satu tahun ialah Rp 6.352.000,00
  • 38. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP TK 24.300.000,- - - 24.300.000,- TK1 24.300.000,- - 2.025.000 26.325.000,- TK2 24.300.000,- - 4.050.000 28.350.000,- K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,- K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
  • 39. Seorang suami dalam tahun 2010 memperoleh penghasilan netto sebesar Rp 219.608.000,00. Wajib pajak berstatus kawin pisah harta dengan 3 (tiga) anak, sedangkan istrinya memperoleh penghasilan netto dari usahanya sebesar Rp 109.192.000,00. Hitunglah pajak penghasilannya!
  • 40. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) http://www.pajak.go.id/content/penyesuaian-besaran-penghasilan-tidak-kena-pajak Keterangan Wajib Pajak Kawin Tanggungan Jumlah PTKP TK 24.300.000,- - - 24.300.000,- TK1 24.300.000,- - 2.025.000 26.325.000,- TK2 24.300.000,- - 4.050.000 28.350.000,- K/0 24.300.000,- 2.025.000 - 26.325.000,- K/1 24.300.000,- 2.025.000 2.025.000 28.350.000,-
  • 41. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Sampai dengan Rp 50.000.000,00 Di atas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00 Di atas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00 Di atas Rp 500.000.000,00 5% 15% 25% 30%
  • 42. Penghasilan suami Rp 219.608.000,00 Penghasilan istri Rp 109.192.000,00 Penghasilan gabungan Rp 328.800.000,00 PTKP setahun: Wajib pajak Rp 24.300.000,00 Wajib pajak kawin Rp 2.025.000,00 Tambahan 3 anak Rp 6.075.000,00 Tambahan istri bekerja Rp 24.300.000,00 + Rp 56.700.000,00 Penghasilan kena pajak: Penghasilan gabungan Rp 328.800.000,00 PTKP Rp 56.700.000,00 _ Rp 272.100.000,00 PPh terhutang gabungan (suami dan istri) 5% x Rp 50.000.000,00 Rp 2.500.000,00 15% x Rp 200.000.00,00 Rp 30.000.000,00 25% x Rp 41.840.000,00 Rp 10.460.000,00 _ Jumlah Rp 42.960.000,00