Dokumen tersebut membahas beberapa pasal dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 mengenai jenis, persyaratan, perencanaan, standar profesi, perlindungan hukum, ikatan profesional, dan pembinaan tenaga kesehatan. Dokumen ini juga membahas tentang jenis tenaga kesehatan sarjana, sarjana muda, menengah dan rendah serta aturan hukum terkait aborsi, bayi tabung dan adopsi anak.

1. KELOMPOK IV :
Rahmi Awanda
Rari Fatimah
Nirwana
Ratma Ningsih
Novita Sari
Munawira
Rija
Rasni

2.  Pasal 75
 Pasal 76
 Pasal 77
Undang-undang Kesehatan No.
36 Tahun 2009 tentang aborsi:

3.  Jenis tenaga kesehatan ( pasal 2 )
 Persyaratan tenaga kesehatan terdapat pada
pasal yaitu pasal 3, pasal 4, dan pasal 5.
 Perencanaan tenaga kesehatan terdapat pada
pasal yaitu pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan
pasal 10.
 Standar profesi tenaga kesehatan terdapat pada
pasal yaitu pasal21, pasal 22 dan , pasal 23.
 Perlindungan hukum tenaga kesehatan terdapat
pada pasal yaitu pasal 24, pasal
 Ikatan profesional tenaga kesehatan terdapat
pada pasal yaitu pasal 26.
 Pembinaan tenaga kesehatan (pasal 28 dan 29)

4.  Tenaga Kesehatan sarjana, yaitu :
a.dokter,
b.dokter-gigi,
c.apoteker,
d.sarjana-sarjana lain dalam bidang kesehatan.
 Tenaga Kesehatan sarjana-muda, menengah dan
rendah:
a.dibidang farmasi : asisten-apoteker dan
sebagainya,
b.dibidang kebidanan: bidan dan sebagainya,
c.dibidang perawatan: perawat, physio-terapis dan
sebagainya,
d.dibidang kesehatan masyarakat : penilik
kesehatan, nutrisionis dan lain-lain,
e.dibidang-bidang kesehatan lain.

5.  Pasal 7
 Pasal 8
Tenaga pengobatan berdasarkan ilmu
atau cara lain dari pada ilmu
kedokteran.
 Pasal 9

6.  ABORSI
Dasar hukum abortus adalah sebagai berikut :
1. HP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa
orang
2. KUHP pasal 299
3. KUHP pasal 322
4. KUHP pasal 347
5. KUHP pasal 348.
6. KUHP pasal 349

7.  Undang-undang tentang bayi tabung
Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di
indonesia adalahUndang-undang Kesehatan
No. 36 Tahun 2009 : Pasal 127
 Undang-undang tentang adobsi
Ada tiga macam hukum perdata, yaitu :
1. Perdata barat
2. Perdata adat
3.Perdata sesuai agama

8.  Perizinan melaksanakan pratek
mencangkup pasal yaitu pasal 9, pasal
10, pasal, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13
 Praktik bidan terdapat pada pasal yaitu
pasal 14, dan pasal 15.