Your SlideShare is downloading. ×
Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah

6,205
views

Published on

Apa dan bagaimakah Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah?

Apa dan bagaimakah Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah?

Published in: Education

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Hahahaha pertanyaan yg kutunggu-tunggu nih. Pemeriksaan itu ibarat perempuan yang cantik dan seksi. Melihat dari atas tetapi masih pakai teropong. Berarti pandangannya lebar dan sekaligus dalam. SKPD sebagai yang diperiksa sangat merindukan si cantik nan seksi itu. Adanya dia yang cantik dan seksi itu benar-benar bikin kita SEMANGAT.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Apa sih hubungannya dengan pemeriksaan keuangan pemerintah daerah dengan wanita cantik naik tangga sedang meneropong melihat dari kejauhan ....
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
6,205
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
331
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Rusman R. Manikswamandiri.wordpress.com | 081 668 9361
  • 2. Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK = pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Hasil pemeriksaan keuangan = pernyataan opini tentang TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Penjelasan UU No 15 Tahun 2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • 3. Apakah Pemeriksaan menjadi Beban atauKebutuhan Nyata SKPD / Pemda? Pemeriksaan = BEBAN Pemeriksaan = KEBUTUHAN1. Manajemen belum menyadari 1. Prinsip & nilai good arti penting good governance, governance telah menjadi komitmen organisasi,2. Pemeriksaan dinilai hanya 2. Pemeriksaan telah dilakukan mencari-cari kesalahan, scr obyektif dan fair (= adil)3. Tidak ada kepastian hukum 3. Ada kepastian hukum ttg ttg tindak lanjut hasilnya, tindak lanjut hasilnya,4. Pemeriksaan tdk memberikan 4. Pemeriksaan memberikan nilai tambah bagi organisasi. nilai tambah nyata bagi kinerja organisasi.
  • 4. SKPD KDH MEN NEG PAN SAKIPPengikhtisaran LKj LKj LKj LKj SKPD SKPD SKPD L. Keu L. Keu SKPD SKPD Ket: SAKIP = Sistem Akuntabilitas LPj. Pelk APBD Kinerja Instansi Pemerintah PEMDA LKj = Laporan Kinerja L. Keu = Laporan Keuangan LKj PEMDA L. Keu PEMDA (Audited) Raperda Pj. Pelk APBD L. Keu & LKj = LPj. Pelks APBD PEMDA DPRD
  • 5. Opini Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Opini adalah pernyataan profesional sebagai KESIMPULAN PEMERIKSA mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan. Pasal 1 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Opini didasarkan pada kriteria: 1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, 2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures) = “kejujuran untuk / dalam menjelaskan”, 3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan, 4. efektivitas sistem pengendalian intern. Penjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  • 6. 4 Jenis Opini PemeriksaPenjelasan Ayat (1) Pasal 16 UU No 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara WTP = Wajar Tanpa Pengecualian 1 (unqualified opinion) WDP = Wajar Dengan 2 Pengecualian (qualified opinion) TW = Tidak Wajar (adversed 3 opinion) TMP = Tidak memberikan Pendapat 4 (Disclaimer of opinion).
  • 7. Perkembangan Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemda 2007 2008 2009Jenis Opini Pusat Daerah Pusat Daerah Pusat Daerah N = 81 N = 469 N = 83 N = 486 N = 79 N = 348WTP 19,8 0,8 42,2 2,5 56,9 4,0WDP 38,3 60,04 36,1 67,1 32,9 74,4TW 1,2 12,6 - 6,4 0 8,6TMP 40,7 26,2 21,6 24,0 10,1 12,9Sumber: Diolah dari LHP BPK (2007 – 2009)
  • 8. Apakah arti WAJAR . . . ?Arti WAJAR, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun; menurut keadaan yg ada; sebagaimana mestinyaSAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) mensyaratkanLaporan Keuangan harus WAJAR, yaitu: Apa adanya. Sesuai kondisi riil. Tidak kurang, tidak lebih.
  • 9. Bagaimana agar Opini Pemeriksa atas LK SKPD / Pemda menjadi bagus ?1. Susunlah LK SKPD / Pemda sesuai dng Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),2. Ungkapkan secara jujur, seluruh informasi keuangan sesuai syarat kecukupan pengungkapannya, jangan batasi proses pemeriksaan dan jangan intervensi3. Ikuti ketentuan peraturan perundang–undangan,4. Tunjukkan bukti2 tlh berlangsungnya SPIP yg berhasil di SKPD dan atau lingkungan Pemda.
  • 10. 1 Kesesuaian dengan SAP 1/21. Keberadaan dan keterjadian (existence & occurrence) Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 ada, tidak fiktif, dan dapat dibuktikan keberadaannya2. Kelengkapan (completeness) Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah lengkap & mencakup seluruh transaksi Pemda selama periode yg dilaporkan3. Hak dan kewajiban (right & obligation) Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, benar2 hak dan kewajiban Pemerintah Daerah
  • 11. 1 Kesesuaian dengan SAP 2/24. Penilaian dan alokasi (valuation & allocation) Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah dinilai sesuai metode penilaian yg disarankan SAP. Tidak dinilai dng cara lain yg tidak disarankan5. Penyajian dan pengungkapan (presentation & disclosure) Saldo yg dinyatakan / tersaji dlm LK, telah disajikan dan diklasifikasikan sesuai dng SAP. Saldo yg tersaji, telah diungkap secara cukup jelas dan memadai
  • 12. 2 Kecukupan pengungkapan 1/2 KEJUJURAN utk menjelaskan hal2 yg perlu dijelaskan . . .• Penyajian informasi ttg kebijakan fiskal, ekonomi makro daerah, pencapaian target APBD, berikut kendala dan hambatan yg benar2 dihadapi.• Penyajian informasi ttg dasar penyusunan LK dan kebijakan2 akuntansi yg dipilih utk diterapkan atas transaksi2 dan kejadian2 penting lainnya• Penyajian pengungkapan informasi yg diharuskan oleh SAP yg belum disajikan dlm lembar muka Laporan Keuangan• Penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan• Dan seterusnya . . .
  • 13. 2 Kecukupan pengungkapan 2/2 Contoh hal penting lain, yg harus diungkap . . .• Penggantian pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan Pemda selama tahun pelaporan• Kesalahan pejabat dan atau pola pengelolaan keuangan terdahulu yg telah dikoreksi oleh manajemen baru• Komitmen atau kontijensi yg tidak dapat disajikan dalam neraca• Penggabungan atau pemekaran Pemda• Penggabungan atau pembentukan SKPD• Kejadian yg mempunyai dampak sosial sehingga mempengaruhi substansi APBD
  • 14. 3 Kepatuhan pada peraturan• Pembentukan entitas pemerintah daerah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.• Karenanya, ciri akuntansi sektor publik = kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.• Laporan Keuangan Pemerintah daerah HARUS mengikuti ketentuan peraturan yang terkait• Penilaian kepatuhan pd peraturan = dasar pemberian opini / pernyataan profesional pemeriksa keuangan
  • 15. 4 Kualitas Penyelenggaraan SPIP 1/3• SPIP yg BERHASIL = instrumen utk menjamin pengelolaan keuangan daerah yg BERHASIL• Dengan SPIP yg berhasil, maka penyajian informasi keuangan akan: riil, valid, relevan, andal, jujur serta taat per- UU-an• Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) = UPAYA SISTEMATIS yg BERKELANJUTAN utk mengendalikan tiap unsur organisasi SKPD / Pemda agar tujuan SKPD / Pemda berhasil diwujudkan.
  • 16. 4 Kualitas Penyelenggaraan SPIP 2/3 Selenggarakan dng baik, 5 Komponen SPIP ini1. Terbentuk dan berlangsungnya LINGKUNGAN PENGENDALIAN2. Adanya PENILAIAN RESIKO dlm tiap tindakan3. Adanya kegiatan PENGENDALIAN yg berhasil4. Adanya INFORMASI dan berlangsungnya KOMUNIKASI yg berhasil5. Adanya PEMANTAUAN kualitas kinerja
  • 17. 4 Kualitas Penyelenggaraan SPIP 3/3 Beberapa bukti SPIP yang Berhasil1. Adanya pemisahan tugas yg memadai2. Berlangsungnya review dan otorisasi yg cukup utk tiap transaksi3. Memadainya berbagai persyaratan utk pengamanan aktiva4. Tidak terdapat bukti kelalaian yg mengakibatkan kerugian, kerusakan atau penggelapan aktiva5. Tidak terdapat bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian intern oleh orang2 yg berwenang6. Tidak ada kelemahan yg signifikan dlm pelaksanaan SPIP7. Tidak ada kegagalan dlm tindak lanjut perbaikan SPIP
  • 18. 1/2 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Laporan Keuangan (LK) telah menyajikan secara wajar dlm semua hal yg material,  Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, telah sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.  Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan.
  • 19. 2/2 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan. Pemeriksa dpt menerapkan semua prosedur pemeriksaan yg dipandang perlu utk meyakini kewajaran LK; Bila pun ada pembatasan, TETAPI tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;  Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,  Tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi. Bila pun ada penyimpangan dari standar akuntansi, TETAPI tidak material.
  • 20. 1/2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  LK telah menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi ada bbrp unsur yg dikecualikan, namun pengecualian itu tdk mempengaruhi kewajaran LK secara keseluruhan.  Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum, kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.  Ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang menurut pendapat pemeriksa dampaknya cukup material; atau ada ketidakkonsistenan dlm penerapan prinsip akuntansi.
  • 21. 2/2 Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  Tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan; sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau Bila pun ada pembatasan lingkup pemeriksaan, tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif;  Tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa,
  • 22. Tidak Wajar = TW (Adversed Opinion) LK tdk menyajikan secara wajar posisi neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Memang tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, juga tidak ada tekanan pada pemeriksa, tetapi ada penyimpangan terhadap standar akuntansi, yang sangat material atau LK tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum.
  • 23. TMP = Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion) Pemeriksa TIDAK DAPAT MEMBERIKAN PENDAPAT atas LK karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau ada tekanan kepada pemeriksa, sehingga pemeriksa tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu. Prosedur pemeriksaan alternatif juga tidak dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi pemeriksa. Pendapat disclaimer juga bisa diberikan bila sistem pengendalian intern sangat lemah, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh kayakinan yang memadai; atau apabila pemeriksa ragu thdp entitas.
  • 24. ReferensiElli Widya, “Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” , BPFE, 2011UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara , 2004