Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum

Akuntansi Organisasi Nirlaba & Akuntansi Badan Layanan Umum
STIE Panca Bhakti Palu 2013/2014
1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup
bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam
mencapai tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka
tidak mampu mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut yang
mendasari manusia untuk hidup dalam berorganisasi. Banyak bentuk
organisasi dalam kalangan masyarakat, Salah satunya adalah organisasi
nirlaba (non profit). Organisasi nirlaba adalah organisasi bersasaran pokok
untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu
tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang
bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi keagamaan,
sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis,
bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan,
serikat buruh.
Badan layanan umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah
yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
Oleh karena itu pada makalah ini kami membahas mengenai akuntansi
organisasi nirlaba dan badan layanan umum yang nantinya dapat dijadikan
referensi atau menambah wawasan bagi para pembacanya.
1.2 Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah:
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik (ASP)
2. Sebagai bahan diskusi
3. Mengetahui perbedaan antara akuntansi organisasi nirlaba dengan
akuntansi badan layanan umum

2
1.3 Rumusan masalah
Rumusan makalah ini adalah:
1. Apakah pengertian organisasi nirlaba dan badan layanan umum?
2. Bagaiamana akuntansi organisasi nirlaba dan akuntansi Badan
Layanan Umum?

3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Organisasi nirlaba
2.1.1 Pengertian organisasi nirlaba
Organisasi nirlaba atau organisasi nonprofit adalah suatu organisasi
yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam
menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada
perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).
Organisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik,
rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat
dalam hal perundang-undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh.
Menurut PSAK No.45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya
dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak
mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004: 45.1)
Lembaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau
kumpulan dari beberapa individu yang memiliki tujuan tertentu dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya
kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba
atau kekayaan semata (Pahala Nainggolan, 2005 : 01). Lembaga nirlaba
atau organisasi nonprofit merupakan salah satu komponen dalam
masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi,
tanpa disadari dalam kehidupan sehari-hari kini semakin banyak
keterlibatan lembaga nirlaba.
Berdasarkan pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa
organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan
laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya.
2.1.2 Ciri-ciri organisasi nirlaba
Adapun ciri-ciri organisasi nirlaba adalah:

4
1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak
mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang
sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba,
dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak
pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam
arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual,
dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak
mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat
likuiditas atau pembubaran entitas
2.1.3 Contoh organisasi nirlaba
Contoh organisasi nirlaba yang ada di Indonesia:
Organisasi kesejahteraan sosial masyarakat
Yayasan sosial
Misalnya : Supersemar, Yatim Piatu dsb
Yayasan dana
Misalnya : YDSF, Pundi Amal SCTV, RCTI Peduli, Dompet
Dhu’afa,
Lembaga advokasi
Misalnya : Kontras, YLKI, Perlindungan kekerasan dalam RT
Balai keselamatan
Misalnya : Tim SAR
Konservasi lingkungan / satwa
Misalnya : WALHI, Pro Fauna
Rumah sakit dan organisasi kesehatan masyarakat
Yayasan kanker Indonesia
PMI

5
2.1.4 Dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlaba
Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board
(FASB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan
bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain
yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan
namun memiliki kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun
standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US
Government Accounting Standard Board (GASB) menyusun standar
akuntasi dan pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal
AS.
Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntasi
Pemerintah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun
terpisah dari FASB di AS atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan-
Ikatan Akuntan Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya
berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau
semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba,
dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan
pernerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut
memadai atau tidak memadai.
Organisasi komersial dan nirlaba sering rancu, karena
pembagiannya didasarkan atas jenis kegiatan atau bentuk legalnya.
Sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dari istilah nirlaba. Istilah
Not For Profit Organization (NFPO) telah menggeser istilah nonprofit
organization karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan
pendirian organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh
kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam
perjalanannya organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan
yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran kas masuk
melebihi aliran kas keluar. Dengan demikian, walaupun sama-sama
memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik
organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya.

6
Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala
kegiatan pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang uzur dan rusak.
Sebaliknya, apabila surplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam
bentuk gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi
pendiri/ pengurus (setara dividen dalam entitas komersial) atau
kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan
sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi berhakikat entitas
komersial.
Entitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk
legal dan bentuk kegiatan. Contoh entitas legal adalah:
1) Entitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola
pemerintah, seperti BUMN Persero; entitas komersial swasta,
misalnya CV, NV, Firma, usaha perorangan, UD;
2) Entitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas
nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, lembaga swadaya
masyarakat
Pembagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang
bentuk kegiatan/ bidang usaha tidak disarankan. Rumah sakit dan
museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan
museum swasta mungkin nirlaba atau komersial
2.1.5 Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba
Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual,
Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan
Statements of Financial Accounting Concepts No. 4 (SFAC 4) mengenai
tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives
of financial reporting by nonbusiness organizations). Tujuan laporan
keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:
1) Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat
memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya

7
dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber
daya organisasi.
2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon pe-
nyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam
menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta ke-
mampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon pe-
nyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam
menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan
tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4) Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi,
peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan
kepentingan sumber daya tersebut.
5) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu
periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan
keadaan/ kondisi sumher kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta
informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara
bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna
untuk menilai kinerja.
6) Memherikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh
dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan
pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang
dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
7) Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai
dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.
2.1.6 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45
PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memfasilitasi
seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah. Dalam PSAK karakteristik

8
entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya
utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan
hasil, imbalan, atau keuntungan komersial.
Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan
pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun
pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan
demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk
apapun kepada pendiri/pemilik entitas Laporan keuangan entitas nirlaba
bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana
pertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk
pertanggungjawaban harta-utang (neraca), pertanggungjawaban kas (arus
kas), dan laporan aktivitas.
Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4
jenis laporan keuangan sebagai berikut:
1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan
Laporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai
aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di
antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-
pihak lain untuk menilai:
1) Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara
berkelanjutan, dan
2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi
kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal.
Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan
mencakup:
1) Aset
2) Liabilitas
3) Aset bersih

9
2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan
Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi
mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah
jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa
lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan
berbagai program atau jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan
aktivitas biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu (1) pendapatan,
(2) beban, (3)gains and losses, dan (4) reklasifikasi aset bersih.
Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai
akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan
Adapun informasi dalam laporan ini dapat membantu
para stakeholders untuk
1) Mengevaluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode
2) Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer dan
3) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan
memberikan jasa.
Secara umum, ketentuan dalam laporan aktivitas adalah sebagai
berikut:
Pendapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat,
kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang.
Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat
Sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak
terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada
ada tidaknya pembatasan.
Jika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak
berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut
dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang
disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan
akuntansi.

10
Keuntungan dan kerugian dari investasi dan aset (atau kewajiban)
lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak
terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.
Selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, organisasi nirlaba tetap berpeluang untuk
menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan.
Lebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan
mencakup:
1) Pendapatan
2) Beban
3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi
mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Adapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus
kas organisasi nirlaba, sama dengan yang ada pada organisasi bisnis,
yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas
pendanaan. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa
menggunakan metode langsung (direct method) maupun metode tidak
langsung (indirect method).
Arus kas dari aktivitas operasi umumnya berasal dari
pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan
kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas
dari aktivitas investasi biasanya mencatat dampak perubahan aset
tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah,
dsb. Lebih lanjut, arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari
penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk
jangka panjang; penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan
investasi yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan,
pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana

11
abadi (endowment), atau dari hasil investasi yang dibatasi
penggunaannya untuk jangka panjang.
4. Catatan atas laporan keuangan
2.1.7 Perbedaan organisasi nirlaba dengan organisasi laba
Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan
organisasi lainnya (laba). Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa
sesungguhnya ’pemilik’ organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau
donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil
usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba
membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi
laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari
keuntungan usahanya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada
organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang
kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada
organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota Dewan
Komisaris bukanlah ’pemilik’ organisasi.
Organisasi nirlaba, non-profit, membutuhkan pengelolaan yang
berbeda dengan organisasi profit dan pemerintahan. Pengelolaan
organisasi nirlaba dan kriteria-kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak
berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana
masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup
dan potensi-potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati
merupakan ciri khas pelayanan organisasi-organisasi nirlaba. Manusia
menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk
mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender,
keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. Kesalahan dan
kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan
menjebak masyarakat hidup dalam kemiskinan, ketidakberdayaan,
ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan sosial. Pengelolaan
organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan

12
organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang
komprehensif dengan memadukan pengalaman-pengalaman konkrit dan
teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari
proses pembelajaran bersama masyarakat.
2.2 Badan Layanan Umum (BLU)
2.2.1 Pengertian Badan Layanan Umum
Badan layanan umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan
pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di
dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Kriteria BLU
1) Bukan kekayaan negara/ daerah yang dipisahkan, sebagai satuan kerja
instansi pemerintah
2) Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala
korporasi
3) Berperan sebagai agen dari menteri/ pimpinan lembaga induknya:
a. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja
b. Menteri/ pimpinan lembaga bertanggungjawab atas kebijakan
layanan yang hendak dihasilkan,
c. BLU bertanggungjawab untuk menyajikan layanan yang diminta
2.2.2 Tujuan dan asas
BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan
praktek bisnis yang sehat.
Adapun asas-asas dalam BLU adalah:

13
1) BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/ lembaga/
pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang
pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh
instansi induk yang bersangkutan.
2) BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian
negara/ lembaga/ pemerintah daerah dan karenanya status hukum
BLU tidak terpisah dari kementerian negara/ lembaga/ pemerintah
daerah sebagai instansi induk.
3) Menteri/ pimpinan lembara/ gubernur/ bupati/ walikota bertanggung
jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum
yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang
dihasilkan.
4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan
kepadanya oleh menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/
walikota.
5) BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.
6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
kementerian negara/ lembaga/ SKPD/ pemerintah daerah.
7) BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan
praktek bisnis yang sehat.
2.2.3 Persyaratan, penetapan dan pencabutan BLU
Persyaratan
Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola
keuangan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(PPK-BLU) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan
administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah

14
yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan
dengan:
a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.
b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan
perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau.
c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
Persyaratan teknis terpenuhi apabila:
a. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola
dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana
direkomendasikan oleh menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD
sesuai dengan kewenangannya; dan.
b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah
sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan
BLU.
Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah
yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
Pola tata kelola
Rencana strategis bisnis
Laporan keuangan pokok
Standar pelayanan minimum, dan
Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independen.
Dokumen tersebut disampaikan kepada menteri/ pimpinan
lembaga/ kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum
disampaikan kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati / walikota,
sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai

15
persyaratan administratif diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan/
gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.
Penetapan
Proses penetapan PPK-BLU adalah sebagai berikut:
Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi
pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan
administratif untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan/
gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya.
Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota menetapkan instansi
pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan PPK-
BLU.
Penetapan tersebut dapat berupa pemberian status BLU secara penuh
atau status BLU bertahap.
Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah
dipenuhi dengan memuaskan.
Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan
teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum
terpenuhi secara memuaskan.
Status BLU-Bertahap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan
kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan
terhadap usulan penetapan BLU paling lambat 3 bulan sejak diterima
dari menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD.
Pencabutan
Adapun penerapan PPK-BLU berakhir atau dicabut yaitu apabila:
Dicabut oleh Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannya.

16
Dicabut oleh Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota
berdasarkan usul dari menteri/ pimpinan lembaga/ kepala SKPD,
sesuai dengan kewenangannya atau
Pencabutan status dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yaitu:
Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan
kewenangannya, membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-
BLU atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal
usul diterima. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, usul
pencabutan dianggap ditolak.
Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLU dapat
diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLU sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 4 PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum.
Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan, Menteri
Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota, sesuai dengan kewenangannya,
menunjuk suatu tim penilai.
2.2.4 Sistem akuntansi BLU
Sistem Akuntansi BLU terdiri dari:
Sistem Akuntansi Keuangan, adalah sistem akuntansi yang
menghasilkan laporan keuangan pokok dengan tujuan umum (general
purpose) yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan
akuntabilitas, manajemen, dan transparansi.
Sistem Akuntansi Aset Tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap
untuk keperluan manajemen aset tetap.
Sistem Akuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan
(unit) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi
lain untuk kepentingan manajerial.

17
Di dalam sistem akuntansi keuangan BLU harus dirancang agar
paling sedikit menyajikan :
Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu
Informasi tentang kemampuan BLU untuk memperoleh sumber daya
ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode
Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode
Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu
Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan
Karakteristik yang ada dalam sistem akuntansi keuangan BLU antara
lain:
Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual.
Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan
berpasangan (double entry).
Sistem akuntansi BLU disusun dengan berpedoman pada prinsip
pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat
Sistem Akuntansi Aset Tetap BLU paling sedikit harus mampu
menghasilkan:
Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap
milik BLU
Informasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap
bukan milik BLU namun berada dalam pengelolaan BLU
Dalam pelaksanaan sistem akuntansi asset tetap, BLU dapat
menggunakan sistem akuntansi barang milik Negara yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan
Sistem Akuntansi Biaya BLU paling sedikit mampu menghasilkan:
Informasi tentang harga pokok produksi
Informasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan

18
Informasi tentang analisis varian (perbedaan antara biaya standar dan
biaya sesungguhnya)
Sistem Akuntansi Biaya menghasilkan informasi yang berguna
dalam:
Perencanaan dan pengendalian operasional BLU
Pengambilan keputusan oleh pimpinan BLU
Perhitungan tarif layanan BLU
Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan
kegiatan pelayanannya, BLU menyusun dan menyajikan:
Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran dan/atau Laporan Operasional;
Neraca;
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU
dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Induk
Pengelolaan kas, utang, dan piutang BLU
Pengelolaan kas
Sesuai dengan pasal 16 UU N0 23 Th 2005, pengelolaan kas BLU
dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. Dalam rangka
pengelolaan kas, BLU menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut:
Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas
Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan
Menyimpan kas dan mengelola rekening bank
Melakukan pembayaran
Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan

19
Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan. Atau dengan kata lain memanfaatkan kas yang
menganggur (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan
tambahan.
Pengelolaan utang
Mengenai pengelolaan utang BLU, disebutkan dalam 18 UU N0 23
Th 2005 tentang pengelolaan BLU, disebutkan BLU dapat memiliki utang
sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan peminjaman
dengan pihak lain sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib,
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat
Terdapat 2 (dua) jenis utang BLU, yaitu:
Utang jangka pendek
Utang jangka panjang
Pengelolaan piutang
Dalam pasal 17 UU N0 23 Th 2005, mengenai pengelolaan
piutang BLU disebutkan bahwa BLU dapat memberikan piutang
sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/ atau transaksi lainnya
yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLU
sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah,
sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Piutang BLU yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya
kepada Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/ walikota sesuai dengan
kewenangannya. Pada implementasi selanjutnya, piutang BLU dapat
dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang
nilainya ditetapkan secara berjenjang.
Adapun kewenangan penghapusan piutang secara berjenjjang
tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan/ gubernur/ bupati/

20
walikota, sesuai dengan kewenangannya, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan barang dan investasi
Pengelolaan barang
Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2005 pasal 20,
tentang pengelolaan keuangan BLU, pengadaan barang/ jasa oleh BLU
dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan
praktek bisnis yang sehat dimana kewenangan atas pengadaan tersebut
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota.
Dengan kata lain, pengadaan barang/ jasa BLU yang sumber
dananya berasal dari pendapatan operasional, hibah tidak terikat, hasil
kerjasama lainnya dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan
barang/ jasa yang ditetapkan pimpinan BLU, tanpa mengikuti ketentuan
Keppres No. 80 tahun 2003 beserta seluruh perubahannya, dengan
mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/ tidak diskriminatif,
akuntabilitas, dan praktis bisnis yang sehat. Sehingga dapat dibebaskan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa,
dalam kaitannya dengan Kepres No. 80 tahun 2003, dengan alasan
efektivitas dan efisiensi.
Pengelolaan investasi
Dalam hal investasi, BLU mengenal dua jenis investasi dalam
pengelolaan keuangannya, yaitu:
Investasi jangka panjang
Investasi jangka pendek
Akuntansi dan pelaporan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/
PMK.05/ 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
BLU, sistem akuntansi BLU adalah sebagai berikut:

21
1) Setiap transaksi keuangan BLU harus diakuntansikan dan dokumen
pendukungnya dikelola secara tertib
2) Periode akuntansi BLU meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
Sistem akuntansi BLU terdiri dari:
1) Sistem akuntansi keuangan
2) Sistem akuntansi aset tetap
3) Sistem akuntansi biaya

22
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang
bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik
publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap
hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).
Ada 4 jenis laporan keuangan yang perlu disusun oleh organisasi nirlaba
menurut PSAK Nomor 45 yaitu:
1. Laporan posisi keuangan (neraca)
2. Laporan aktivitas
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan
Ada 3 hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi
laba yaitu:
1. Kepemilikan
2. Pengelolaan
Badan layanan umum (BLU) adalah Instansi di lingkungan pemerintah
yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip
efisiensi dan produktivitas.
3.2 Saran

23
DAFTAR PUSTAKA
http://mitoyono.blogspot.com/2011/01/akuntansi-organisasi-nirlaba.html
http://tugasdanbelajar.blogspot.com/2013/02/pengertian-organisasi-nirlaba-
non.html#.UzuOjycQzXQ
http://titoindraprasetyo09.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-
x-none.html
http://akuntansi-organisasi-nirlaba.blogspot.com/
Dcmaria wordpress.com/2012/09/18/badan-layanan-umum-blu. Html
www.fourseasonnew.com/2012/10/sistem-akuntansi-blu.html
http://drummerfan.wordpress.com/2010/01/16/blu-badan-layanan-umum/

Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum

Similar to Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Akuntansi Organisasi Nirlaba dan Akuntansi Badan Layanan Umum