Akuntansi Sektor Publik

1. Akuntansi
Partai Politik
Cornellius Nathanael
Fikky Desra
Kuni Roekhana

2. Definisi
Menurut UU RI No. 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara
Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

3. Tujuan Umum
2
Mengembangkan kehidupan demokrasi
berdasarkan Pancasila dengan menjunjung
tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia
3
Mewujudkan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat
Indonesia
1
Mewujudkan cita-cita nasional
bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pembukaan
UUD 1945

4. Tujuan Khusus
Memperjuangkan cita-cita anggotanya dalam kehidupan
bermasyatrakat, berbangsa, dan bernegara yang diwujudkan
secara konstitusional.

5. Fungsi
Mengembangkan kesadaran
atas hak dan kewajiban
politik rakyat
Menyalurkan kepentingan
masyarakat dalam
pembuatan kebijakan
negara
Membina dan mempersiapkan
anggota masyarakat untuk
mengisi jabatan-jabatan
politik sesuai dengan
mekanisme demokrasi
Sarana pengatur konflik
dengan mengatasi
persaingan dan perbedaan
pendapat dalam
masyarakat.

6. Karakteristik Partai Politik
Aktivitas partai politik adalah aktivitas untuk memperoleh, mengelola, dan
mengatur kekuasaan sebagai amanat dan mandate dari konstituennya
dengan cara yang demokratis. Karakteristik utamanya yaitu faktor
kekuasaan yang dimilikinya dan perannya dalam mewakili rakyat
Keberhasilan partai politik diukur dengan banyaknya jumlah suara yang
didapat melalui pemilihan umum. Karakteristik partai politik yang
membedakan dengan organisasi nirlaba lainnya yaitu bahwa partai politik
memperjuangkan kepentingan baik anggota, bangsa, dan negara melalui
kegiatan pemilu.

7. Struktur Partai Politik
Berkedudukan di
kecamatan
Dewan Pengurus
Pusat
Berkedudukan di
pusat
Dewan Pengurus
Wilayah
Berkedudukan di
provinsi
Pengurus Ranting
Dewan Pengurus
Cabang
Berkedudukan di
kabupaten/kota
Anak Ranting
Berkedudukan di
desa

8. Perangkat Organisasi & Kegiatannya
 Sekretariat : Ada ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Biaya untuk
menjalankan secretariat digolongkan dalam biaya rutin.
 Rapat-rapat : Terdiri dari rapat kongres, rapat kerja tingkat nasional, daerah, cabang atau ranting, dan
rapat rutin di sekretariat
.
 Pencarian dana : Melalui sumbangan pribadi dari anggota, sumbangan sah menurut hukum dari
perusahaan. Karena tidak boleh memiliki badan usaha.
 Kampanye : diantara lain yaitu perjalanan kampanye oleh calon legislatif atau calon presiden, rapat akbar,
iklan di media massa, pembuatan poster, bendera, rally, dan karitatif
 Pendidikan politik : Melakukan seminar, lokakarya, diskusi, atau pelatihan untuk anggota, pengurus, dan
simpatisannya.
 Yayasan : untuk menyebarluaskan ideologi atau pengaruhnya.
 Kekayaan partai : Berbentuk gedung, kantor, kendaraan, alat kantor, dan lain-lain. (Melalui hibah,
membeli sendiri dengan dana partai atau dari sumbangan donator.

9. Sumber Keuangan Partai
Bantuan dari pihak lain
yang sah menurut hukum
Bantuan Keuangan dari
Anggaran Negara
Iuran Anggota

10. PERAN DAN FUNGSI AKUNTANSI DALAM
LINGKUNGAN PARTAI POLITIK
1. Pihak Internal
 Ketua Partai Politik
Ketua partai politik menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan. Mengefaluasi kemajuan yang
dicapai dalam usaha memenuhi tujuan dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan.
 Staff
Staf berkepentingan dengan informasi mengenai transparansi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan
partai politik.
 Anggota
Perbedaan staf dengan anggota yaitu sifat keaktifat pada partai politik. Jika staf merupakan anggota partai
politik yang ikut mengurus operasional partai politik dan merupakan bagian dari struktur partai politik.
Sedangkan anggota yaitu menjadi bagian dan pendukung partai politik tapi belum tentu menjadi pengurus
partai politik.

11. PERAN DAN FUNGSI AKUNTANSI DALAM
LINGKUNGAN PARTAI POLITIK
2. Pihak Eksternal
 Donatur
Yaitu berkepentingan dengan informasi mengenai keseriusan dan kredibilitas.
 Supplier
Yang tertarik dengan informasi akuntansi yang memungkinkan untuk memutuskan apakah jumlah yang terutah
dapat dibayar oleh partai politik pada saat jatuh tempo.
 Konstituen
Yaitu adanya laporan keuangan partai politik yang transparan dan akuntable akan mengundan simPATI
masyarakat dan dapat menepis isu miring partai politik.
 BPK
Adalah berkepentingan memeriksa pertanggung jawaban partai politik atas penggunaan bantuan dana
keuangan dari pemerintah sebagai amanat dari PP nomer 05 tahun 2009 pasal 14 ayat (2).
 Pemerintah pusat dan daerah
Yaitu berkepentingan untuk menerima laporan pertanggung jawaban partai politik yang telah diaudit oleh BPK
atas penggunaan dana bantuan keuangan dari APBN dan APBD.

12. Kebutuhan Standar
Akuntansi untuk
Partai Politik

13. Kebutuhan Standar Akuntansi Partai Politik
 Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik akan
memberikan informasi bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapan mengolah
dana, dan tertib pembelanjaannya.

Organisasi partai politik tidak untuk mencari laba sehingga dikatakan sebagai kategori
organisasi nirlaba
 Perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK No. 45, adapun laporan keuangan yang
dihasilkan oleh PSAK no. 45 adalah sebagai berikut :
1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Aktivasi
3. Laporan Perubahan dalam Aset Neto/Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

14. Perbedaan Karakteristik

15. Dana bantuan yang berasal dari pemerintah sepenuhnya
berlaku standar akuntasi pemerintah ( untuk
pertanggungjawaban dan penggunaan dana pemilu yang
diterima melalui KPU).
Laporan Parpol
Laporan parpol tergantung peruntukannya, artinya
parpol harus menyampaikan laporan sesuai dengan
undang-undang yang berlaku , hal ini juga berlaku untuk
dana kampanye, bersumber dari APBD (pemda) dan
APBN melalui KPU (pemerintah pusat).
Dana Bantuan Pemerintah

16. Thankyou
for attention