Dokumen tersebut membahas tentang keberatan, banding, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan prosedur pengajuan keberatan terhadap ketetapan PBB, alasan-alasan pengurangan besaran PBB, dan kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengakibatkan pembetulan atau pembatalan ketetapan PBB.
3. 3
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
( Ps. 15 dan 16 )
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
No: Kep-59/PJ./2000 Tgl.10 Maret 2000
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
No: Per-165/PJ/2005 Tgl. 16 Des 2005
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No: SE-13/PJ.6/2000 Tgl. 24 Maret 2000
No: SE-16/pj.6/2001 Tgl. 11 Juli 2001
4. 4
ALASAN KEBERATAN PBB
WP tdk sependapat dengan fiskus atas isi SPPT/SKP mengenai
:
Keluasan, Klasifikasi Bumi / Bangunan
Perbedaan penafsiran UU/Peraturan :
a. Penetapan SP sebagai WP (Psl 4 ayat (5))
b. Penerapan NJKP, SIT, ROM (by obser ptb)
c. Saat pajak terutang
d. Tanggal Jatuh Tempo
5. 5
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN
KEBERATAN (1)
Syarat Formal :
1. Pengajuan dlm waktu 3 bln, kec Force
Majeur
2. Diajukan secara tertulis
3. Diajukan kpd Kepala KPP Pratama
4. Apabila dikuasakan hrs ada surat kuasa
6. 6
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN
KEBERATAN (2)
Syarat Materiil :
1. Satu SPPT/SKP satu Surat Keberatan,
kecuali yang kolektif melalui Lurah/Kades
2. Mengemukakan alasan yang jelas dan
mencantumkan besar PBB menurut WP
7. 7
PENGAJUAN KEBERATAN
Ketetapan sampai dengan Rp100.000,- dpt
diajukan perorangan atau kolektif.
Ketetapan di atas Rp100.000,- diajukan
secara perorangan
Apabila persyaratan tdk lengkap hrs
dilengkapi, sampai batas waktu, tetap diproses
8. 8
PEMERIKSAAN SEDERHANA
LAPANGAN
Besarnya ketetapan PBB:
Wil.DKI : Ketetapan Rp25.000.000,-
Wil. Botabek, Bandung, Semarang, Yogya,
Sby, Medan, Denpasar, dan Makasar
Rp10.000.000,-
Wilayah lain Rp5.000.000,-
OP berlokasi di beberapa wilayah KPP
9. 9
MEKANISME KEBERATAN DAN
BANDING PBB
WP
KPP
Pratama
KANWIL DJP
(≤ 1,5 M)
permohonan
3 bln sejak
terima SPPT/SKP
diteruskan
14 hari
Psk/psl
Keputusan
1. Menerima selrh/sbgn
2. Menolak
3. Menambah besar pajak
12 bln
Banding
( 3 bln )
Pngdl.Pajak
UU 14 Th 2002
Dit.Jen.Pajak
( > 1,5 M )
10. 10
SEBAB-SEBAB PENGURANGAN
(Ps.19; KepMenKeu:362/KMK.04/99; Kep-10/PJ.6/99)
WP orang pribadi/badan karena kondisi
tertentu OP yg ada hubungannya dg SP atau
sebab-sebab tertentu lainnya
WP orang pribadi dalam hal OP terkena
bencana alam atau sebab-sebab lain yang
luar biasa
WP anggota Veteran Pejuang Kemerdekaan
dan Veteran Pembela Kemerdekaan termasuk
janda/dudanya
11. 11
KONDISI TERTENTU OP
pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yg hasilnya sangat
terbatas milik WP orang pribadi
OP milik orang pribadi berpenghasilan rendah yg NJOP-nya
meningkat krn pembangunan
OP milik orang pribadi yg penghasilannya semata-mata dari
pensiunan
OP milik orang pribadi yg berpenghasilan rendah
OP milik Veteran
OP milik badan yg mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
sepanjang tahun
12. 12
OP terkena bencana
Status WP: Veteran
Setinggi-tingginya
75 %
Dapat diberikan
sampai 100 %
Sebesar
75 %
Kondisi tertentu op
BESARNYA PENGURANGAN
13. 13
PERSYARATAN PERMOHONAN
Diajukan secara tertulis dlm bhs.Indonesia kepada Kepala KPP
Pratama dg mencantumkan persentase pengurangan yg
dimohonkan
Untuk SKP hanya diberikan atas pokok pajak
Diajukan dlm jangka waktu 3 bln sejak terima SPPT/SKP atau
sejak bencana
Dapat kolektif ( Ket. s/d Rp100.000,- )
Kolektif selambatnya tgl 10 Januari (utk pengajuan sebelum
SPPT terbit)
14. 14
MEKANISME PENGURANGAN PBB
wp
permohonan
3 bln sejak
terimaSPPT/
stlh bencana KPP
(sd 500 jt)
diteruskan
dl 14 hari
KANWIL DJP
( > 500 jt )
Psk/Psl
KEP ( 3 bln )
-Mengabulkan sebagian/selrh
-Menolak
15. 15
PEMBETULAN
Ps. 16 KUP
PERDIRJEN PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2008
Pembetulan dilakukan karena adanya:
kesalahan tulis;
kesalahan hitung;
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan PBB
yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan
antara fiskus dan Wajib Pajak atas surat keputusan atau surat
ketetapan PBB
16. 16
SPPT
SKP PBB
STP PBB
SK Pemberian Pengurangan
SK Pengurangan Denda Administrasi
SK Pembetulan
SK Keberatan
SK Pemberian Imbalan Bunga
SK Pengurangan Sanksi Adm, SK Pengurangan Ketetapan Pajak, atau
SK Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Psl 36 UU KUP
PEMBETULAN SURAT KETETAPAN ATAU SURAT
KEPUTUSAN PBB