1DAFTAR ISIDaftar Isi………………………………………………………….. 1BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah………………………………… 2BAB II PEMBAHASANA...
2BAB 1PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahProgram pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsungsej...
3BAB IIPEMBAHASANBANTUAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATAA. Pengertian bantuan HukumBantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan H...
43. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273RBG tentang :“Barangsiapa yang hendak berperkara ba...
5D. Perbedaan Hukum Acara Pidana Dengan Hukum Acara PerdataPerbadaan hukum acara perdata dengan hukum acara pidana adlah s...
61. Permohonan berperkara secara prodeo yang dibiayai Dana Bantuan Hukum untukPerkara Perdata Gugatan maupun Permohonan, d...
7untuk mengajukan gugatan atau permohonan dilanjutkan dengan penaksiranpanjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.7. ...
815. Berdasarkan laporan Kasir tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran atau PejabatPembuat Komitmen membuat surat keterangan ban...
9BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanSetiap Orang Berhak Mendapatkan bantuan hukum , agar terciptanya rasa keadilandidalam masyarak...
10DAFTAR PUSTAKA1. Prof. Moeljatno, S.H.,Asas-Asas Hukum Pidana, jakarta, Rineka Cipta, 20082. T. Lubis Mulya, Bantuan Huk...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bantuan hukum perdata

2,102

Published on

makalah ni menjelaskan secara detail mengenai bantuan hukum dalam kasus perdata baik dari permohonannya maupun peraktek peradilannya.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,102
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Bantuan hukum perdata"

  1. 1. 1DAFTAR ISIDaftar Isi………………………………………………………….. 1BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah………………………………… 2BAB II PEMBAHASANA. Pemberian Bantuan Hukum………………………………. 3B. Dasar Pemberian Bantuan Hukum………………………. 3C. Tujuan bantuan Hukum…………………………………… 4D. Perbedaan Hukum Acara Pidana dengan Perdata............... 5E. Syarat-Syarat Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum....... 5F. Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum perdata........ 5BAB III PENUTUPA. Kesimpulan............................................................................. 19DAFTAR PUSTAKA…………………………………………….. 10
  2. 2. 2BAB 1PENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahProgram pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsungsejak tahun 1980 hingga sekarang Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yangmenunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangatdiperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukumdari tahun ke tahun.Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidakbersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkansifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspekdegradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaanterhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum)masyarakat tidak mampu.Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukumdalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannyauntuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupunMahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakandana yang terbatas.
  3. 3. 3BAB IIPEMBAHASANBANTUAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATAA. Pengertian bantuan HukumBantuan yang dimaksud dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat TidakMampu, adalah bantuan jasa berupa1:1. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya;2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikanperselisihan tentang hak dan kewajiban (perdata) seseorang di depan Pengadilan;3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yangdisangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan.B. Dasar Pemberian Bantuan HukumProgram pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukanberdasarkan ketentuan-ketentuan di bawah ini :1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agungdan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh bantuanhukum.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana :Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwamelakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih ataubagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebihyang tidak mempunyai penaeihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan padasemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukumbagi mereka.Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.1T. Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, jakarta, 1986, hal. 63
  4. 4. 43. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273RBG tentang :“Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagaitergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untukberperkara dengan cuma-cuma.4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentangPetunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang KurangMampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentangPetunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang KurangMampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata UsahaNegara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK PelaksanaanBantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.C. TUJUAN BANTUAN HUKUM1. Aspek KemanusiaanDalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untukmeringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidakmampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidakmampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperolehkesempatan untuk memperolah pembelaan dan perlindungan hukum.2. Peningkatan Kesadaran HukumDalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum iniakan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi.Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikapdan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.
  5. 5. 5D. Perbedaan Hukum Acara Pidana Dengan Hukum Acara PerdataPerbadaan hukum acara perdata dengan hukum acara pidana adlah sebagai berikut:21. Inisiatif melakukan acara perdata datang dari pihak-pihak yang berkepentingan,sedangkan acara pidana perkara datang dari negara (Jaksa Penuntut).2. Dalam acara perdata pemeriksaan dilakukan dalam persidangan yaitu dalam acaradimuka hakim. Acara perdata tidak mengenal pengusutan dan atau penyelidikanpermulaan.3. Dalam acara pidana hakim bertindak memimpinsedangkan dalam acara perdatahakim menunggu saja.4. Saat ini setiap pengadilan negeri melaksanakan peradilan anak yang tidak hanyabersifat acara perdata tetapi juga acara pidana.E. Syarat-Syarat Lembaga Penyedia Jasa bantuan Hukuma. Syarat-syarat Lembaga Penyedia Jasa Bantuan Hukum dari Organisasi ProfesiAdvokat adalah3:1) Memiliki izin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan.2) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas3) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas.4) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atauberkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat.b. Syarat-syarat administratif Lembaga Penyedia Jasa Hukum dari Lembaga SwadayaMasyarakat, adalah :1) Memiliki ijin pendirian sesuai ketentuan perundang-undangan.2) Memiliki kantor dengan alamat yang jelas3) Memiliki struktur kepengurusan yang jelas4) Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan atauberkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi setempat.F. Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum PerdataAdapun mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum dalam perdata adalah sebagaiberikut4:2Prof. Muljatno, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, jakarta, 2008, hal 233Keputusan Direktur jendral badan Peradilan Umum No: 1/DJU/OT.01.03/I/2012, Tentang Pedoman BantuanHukum Lampiran A Perkara Perdata
  6. 6. 61. Permohonan berperkara secara prodeo yang dibiayai Dana Bantuan Hukum untukPerkara Perdata Gugatan maupun Permohonan, diajukan oleh Penggugat atauPemohon yang tidak mampu secara ekonomi melalui Meja I, denganmelampirkan ;a. Surat Gugatan atau Surat Permohonan.b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat,atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu KeluargaMiskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), KartuProgran Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atauSurat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani pemohon bantuan hukumdan diketahui Ketua Pengadilan Negeri.2. Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeopada angka 1 tersebut, dicatat dalam Buku Register Permohonan Prodeo, diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera/Sekretaris untuk penunjukanHakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa permohonan prodeo tersebut.3. Majelis Hakim/Hakim yang ditunjuk memerintahkan Jurusita melalui PaniteraPengganti untuk memanggil para pihak yang ada dalam gugatan tanpa biaya dankepada pihak lawan diberi kesempatan di dalam persidangan untuk menanggapipermohonan prodeo secara tertulis dan dicatat dalam berita acara, yangselanjutnya Hakim memberikan putusan sela tentang dikabulkan atau ditolakpermohonan beracara secara prodeo.4. Apabila permohonan berperkara secara prodeo ditolak, Penggugat diperintahkanmembayar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannyaPutusan Sela, apabila tidak dipenuhi maka gugatan tidak didaftar.5. Untuk perkara perdata permohonan yang tidak terdapat pihak Termohon ataupihak lawan, Hakim dapat langsung memeriksa permohonan beracara secaraprodeo tersebut dengan memeriksa syarat-syarat kelengkapannya seperti padaangka 1a dan 1b di atas, kemudian membuat penetapan mengabulkan beracarasecara prodeo.6. Putusan Sela/Penetapan yang mengabulkan permohonan beracara secara prodeotersebut diserahkan kepada Meja I oleh Pemohon dengan dilengkapi persyaratan4Keputusan Direktur jendral badan Peradilan Umum No: 1/DJU/OT.01.03/I/2012, Tentang Pedoman BantuanHukum Lampiran A Perkara Perdata
  7. 7. 7untuk mengajukan gugatan atau permohonan dilanjutkan dengan penaksiranpanjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.7. Salinan Putusan Sela/Penetapan pada angka 5 di atas dan SKUM panjar biayaperkara diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk diterbitkanSurat Keputusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat PembuatKomitmen (PPK) yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepadaDIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran) Pengadilan Negeri yang bersangkutan.8. Berdasarkan Surat keputusan KPA / PPK tersebut, Bendahara Pengeluaranmenyerahkan bantuan panjar biaya perkara kepada kasir yang jumlahnya sesuaiSKUM, besarannya tidak boleh melebihi dengan besarnya satuan perkara untukdana bantuan hukum yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk OperasionalKegiatan DIPA tahun berjalan), dengan kwitansi.9. Bantuan panjar biaya perkara tersebut dapat langsung dipertanggungjawabkansebagai pengeluaran akhir (final) kepada Kantor Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.10. Kasir setelah menerima uang dari Bendahara Pengeluaran mencatat dalam bukujurnal dan memberikan nomor perkara kemudian dicatat dan didaftar dalamregister induk perkara gugatan atau perkara permohonan.11. Kemudian Kasir mencatat penggunaan/pengeluaran bantuan panjar biaya perkaratersebut sesuai perintah Ketua Majelis/Hakim. Apabila panjar biaya perkaratersebut tidak mencukupi, Ketua Majelis/Hakim memerintahkan kepada Pemohonbantuan hukum yang bersangkutan dalam bentuk penetapan, agar memohontambahan panjar biaya Perkara kepada KPA.12. KPA memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyetor tambahan biayaperkara tersebut yang jumlahnya sesuai dengan perintah Ketua MajelisHakim/Hakim, disetor kepada Kasir sepanjang Dana yang disediakan DIPA belummelampaui limit.13. Dalam hal perkara tersebut telah diputus terdapat sisa anggaran perkara prodeo,sisa tersebut oleh kasir dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untukselanjutnya dikembalikan ke kas negara.14. Dalam hal persediaan dana bantuan hukum dalam DIPA yang bersangkutansudah habis, sedangkan perkara masih memerlukan proses lebih lanjut, Kasirmelaporkan kepada KPA.
  8. 8. 815. Berdasarkan laporan Kasir tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran atau PejabatPembuat Komitmen membuat surat keterangan bantuan biaya proses perkaratelah habis untuk disampaikan kepada Majelis Hakim/Hakim.16. Majelis Hakim/Hakim selanjutnya membuat penetapan yang memerintahkanPanitera agar proses perkara tersebut dilaksanakan secara prodeo murni.17. Apabila perkara telah diputus maka buku jurnal ditutup dan jumlah biaya perkarayang tercantum dalam buku jurnal tersebut dicantumkan dalam amar putusan.18. Amar putusan prodeo yang menggunakan Dana Bantuan Hukum tentangpembebanan biaya perkara adalah sebagai berikut: “Biaya yang timbul dalamperkara ini sejumlah Rp. ..... dibebankan kepada negara.”19. Batas maksimal bantuan panjar biaya perkara permohonan 1 (satu) perkaraRp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan komponen terdiri dari :Biaya tetap :a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)- Redaksi- Pencatatanb. Materaic. Biaya ProsesBiaya tidak tetap :- Panggilan Pemohon20. Batas maksimal bantuan panjar biaya perkara gugatan 1 (satu) perkara Rp.1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan komponen terdiri dari :Biaya tetap :a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)- Redaksi- Pencatatanb. Materaic. Biaya ProsesBiaya tidak tetap :- Panggilan untuk pengugat- Panggilan untuk tergugat- Pemberitahuan putusan- Pemeriksaan setempat
  9. 9. 9BAB IIIPENUTUPA. KesimpulanSetiap Orang Berhak Mendapatkan bantuan hukum , agar terciptanya rasa keadilandidalam masyarakat Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberibantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat TidakMampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakattidak mampu.
  10. 10. 10DAFTAR PUSTAKA1. Prof. Moeljatno, S.H.,Asas-Asas Hukum Pidana, jakarta, Rineka Cipta, 20082. T. Lubis Mulya, Bantuan Hukum dan Kemiskinan struktural, Jakarta, LP3ES, 19863. Keputusan Direktur jendral badan Peradilan Umum No: 1/DJU/OT.01.03/I/2012,“Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Perkara Perdata, Pos BantuanHukum”, Dan ZITTING PLAATS, 20124. http/:goggle.com

×