Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan diklat inspektur tambang pertama yang mencakup materi inspeksi teknik, K3, lingkungan, dan konservasi serta hasil-hasil temuan dan rekomendasi inspeksi di beberapa lokasi."

1. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Inspeksi Teknik-K3-Lingkungan-Konservasi
PT. LANNA HARITA INDONESIA
KALIMANTAN TIMUR
Oleh :
FIRDAUS
19811108 201001 1 015

2. Diklat Inspektur Tambang Pertama
PENDAHULUAN
Dasar Hukum

UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

UU No 4 Tahun 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara

UU No 32 Th 2009 ttg Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No 55 Tahun 2010 ttg Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara

PP 27 th 2012 ttg Perizinan Lingkungan

PP 18 /1999 jo PP 85/1999 ttg Pengelolaan Limbah B3

PP 82/2001 ttg Pengendalian Pencamaran Air

Kepmen PE No 555.K/26/ M.PE/1995 tentang K3


Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1211.K/1995 Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Perusakan dan pencemaran Lingkungan pada Kegiatan pertambangan
Umum
Permen ESDM No 18 Tahun 2008 ttg Reklamasi dan Penutupan Tambang

3. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Lanjutan……
Maksud dari kegiatan pengawasan :
 Untuk menegakkan aturan dan regulasi yang digunakan
pada kegiatan usaha pertambangan, sebagai bentuk
pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap
kegiatan usaha pertambangan untuk memastikan pelaku
usaha pertambangan yang telah memperoleh Izin dari
pemerintah
telah
melaksanakan
kaidah-kaidah
pertambangan yang baik dan sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
Tujuan :
 Mewujudkan kerjasama pemerintah dan perusahaan dalam
bentuk partnership serta sinergitas yang saling mendukung
dalam penerapan kaidah-kaidah pertambangan sesuai
good mining practice dan peraturan yang berlaku

4. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Pelaksanaan Inspeksi
Inspeksi K3
Inspeksi Lingkungan
Inspeksi Teknik Pertambangan
Inspeksi Konservasi

5. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Inspeksi K3

6. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Workshop
Temuan :
Penempatan alat pemadam api
ringan yang tidak ergonomis
dan pada fuel storage apar
tidak ada serta pemeriksaan
kondisi apar tidak setiap bulan
Rekomendasi :
Tempatkan APAR sesuai aturan yang
berlaku, lakukan pemeriksaan rutin.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
107, 108 dan 109

7. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Workshop
Temuan :
Unit Dump Truck yang sedang
breakdown tidak dipasang LOTO
Rekomendasi :
Pasang LOTO pada setiap pekerjaan
breakdown.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
210 ayat 6

8. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Workshop
Temuan :
Welding
Cable
dibiarkan
menghalangi
jalan
setelah
selesai dipakai
Rekomendasi :
Segera kembalikan pada tempatnya
bila selesai digunakan.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 159

9. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Disposal Area Pit 7
Temuan :
Alat angkut langsung melakukan
dumping overburden di bibir
tebing yang tidak memiliki
tanggul pengaman.
Rekomendasi :
Pasang tanda batas dumping dari
bibir tebing dan buat tanggul
pengaman.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 240 ayat 2

10. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Disposal Area Pit 7
Temuan :
Dump men tidak memakai alat
pelindung diri pada saat bekerja
di area dumping point.
Rekomendasi :
Pakai alat pelindung diri.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 81 ayat 4 dan Pasal 83

11. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Front Penambangan Pit 7
Temuan :
Pintu cabin Excavator terbuka
saat sedang beroperasi.
Rekomendasi :
Tutup pintu cabin bila sedang
beroperasi.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 140 ayat 13

12. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Port Site
Temuan :
Operator tidak memiliki Simper
dan tidak melakukan P2H (tidak
mengetahui istilah P2H.
Rekomendasi :
Dilarang mengoperasikan unit bagi
operator tanpa Simper, sosialisasikan
P2H.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 142 dan Pasal 250

13. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Port Site
Temuan :
Belt Conveyor yang sudah
mengalami kerusakan dan harus
segera diganti.
Rekomendasi :
Ganti Belt Conveyor yang sudah
mengalami kerusakan.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 408

14. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Port Site
Temuan :
Terdapat sambungan kabel listrik
yang tidak aman dan hampir
bersentuhan dengan tanah.
Rekomendasi :
Isolasi kabel sesuai dengan standar
isolasi atau ganti kabel yang putus
dengan kabel baru.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 204 dan 421

15. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Port Site
Temuan :
Kurangnya rambu-rambu
lintas pada jalan hauling.
Rekomendasi :
lalu
Pasang rambu lalu lintas pada area
yang rawan kecelakaan tambang.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
Pasal 146

16. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Inspeksi Lingkungan

17. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Workshop
Temuan :
Tumpahan
batubara
daerah washing pad.
Rekomendasi :
pada
Pastikan unit sudah tidak memuat
batubara saat akan dicuci.
Dasar Hukum :
Peraturan Pemerintah No. 55 Pasal
25

18. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Workshop
Temuan :
Air yang bercampur dengan oli
dan grease dibiarkan begitu saja
di lantai workshop dan langsung
mengalir ke lingkungan sekitar.
Rekomendasi :
Bengkel harus selalu dalam keadaan
bersih.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995
Pasal 159

19. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Area Reklamasi Pit 7
Temuan :
Daerah reklamasi tidak ditanami
cover
crop
dan
langsung
ditanami
pohon
sehingga
tererosi oleh air hujan.
Rekomendasi :
Tanami cover crop sebelum
ditanami pohon (reklamasi).
Dasar Hukum :
UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 96 bagian
c, PP No. 55 Tahun 2010 Pasal 28
ayat 1 bagian a dan b

20. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : SP 30 Titik Penaatan Pit 7
Temuan :
Kualitas air pada titik penaatan
belum memenuhi baku mutu
lingkungan dengan pH 4, di
papan kontrol tertulis pH 6.
Rekomendasi :
Gunakan alat ukur pH yang baik dan
selalu dikalibrasi/gunakan kertas
lakmus sebagai pembanding.
Dasar Hukum :
Permen LH 113/2003

21. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Inspeksi
Teknis Pertambangan

22. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Front Penambangan Pit 7
Temuan :
Terdapat longsoran pada lereng
di font penambangan pit 7
timur.
Rekomendasi :
Lakukan kajian kestabilan lereng
untuk memastikan tidak terjadi
longsor susulan.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal 240
ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 55
Tahun 2010 Pasal 25

23. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Inspeksi
Konservasi Batubara

24. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Workshop
Temuan :
Batubara yang masih bernilai
ekonomis terhambur di area
workshop.
Rekomendasi :
Pastikan unit sudah tidak memuat
batubara saat akan dicuci.
Dasar Hukum :
No. 4 Tahun 2009 Pasal 96 bagian d,
PP No. 55 Tahun 2010 Pasal 25 ayat 1
bagian a

25. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Stock Pile Port Site
Temuan :
Terjadi
swabakar
timbunan batubara.
pada
Rekomendasi :
Segera lakukan penanganan
terhadap swabakar, lakukan
sistem FIFO.
Dasar Hukum :
Kepmen 555.K/26/M.PE/1995 Pasal
501 ayat 2 bagian f dan Pasal 523
ayat 6

26. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Hasil Temuan Inspeksi
Lokasi dan
Permasalahan
Foto
Lokasi : Stock Pile Port Site
Temuan :
Penumpukan batubara
rendah pada stock pile.
kadar
Rekomendasi :
Lakukan sistem FIFO dalam proses
penjualan batubara.
Dasar Hukum :
UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 96 bagian
d, PP No. 55 Tahun 2010 Pasal 25
ayat 1 bagian a dan c

27. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Rekomendasi/Pendafataran Buku Tambang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



Segera memasang rambu lalu lintas pada jalan tambang, berupa rambu batas
kecepatan, penunjuk arah dan pasang pada median jalan di mine road.
Kepmen PE 555.K/26/M.PE/1995, Pasal 144 ayat (1).
(Waktu pelaksanaan : minimal 2 minggu )
Lakukan dumping material dengan jarak aman 7,5 meter dari bibir tebing di area
dumping point disposal pit 7 dan segara pasang tanggul pengaman pada bibir
tebing tersebut.
Kepmen PE No.555.K/26/M.PE/1995, Pasal 240 ayat 2 ;
(Waktu pelaksanaan : minimal 1 minggu)
Pastikan kondisi semua APAR siap pakai, lakukan pemeriksaan berkala setiap 1
bulan dan segera ganti APAR sudah terpakai yang masih terpasang,
memperhatikan penempatan APAR yang baik sesuai aturan dan segera
menempatkan APAR di lokasi fuel storage.
Kepmen PE No. 555.K/26/ M.PE/1995 pasal 105 (1)
(Waktu pelaksanaan : berkala dan kontinyu)

28. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Rekomendasi/Pendafataran Buku Tambang
Lanjutan……



Pasang LOTO pada tempat yang seharusnya saat pekerjaan servis dan
maintenance akan dimulai, dan dibuka saat pekerjaan servis dan
maintenance telah selesai dan alat dalam kondisi siap dioperasikan .
Kepmen No.555.K/26/M.PE/1995, Pasal 210 ayat 4
(Waktu pelaksanaan : segera)
Dilarang mengoperasikan alat bagi operator yang belum memiliki
Simper.
Kepmen No.555.K/26/M.PE/1995, Pasal 250 dan Pasal 253
(Waktu pelaksanaan : segera)
P2H harus selalu dilaksanakan sebelum mengoperasikan alat.
Kepmen No.555.K/26/M.PE/1995, Pasal Pasal 253
(Waktu pelaksanaan : Setiap hari dan kontinyu)

29. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Rekomendasi/Pendafataran Buku Tambang
Pengelolaan Lingkungan
 Cegah terjadinya erosi pada area reklamasi di pit 7 timur agar tidak
terjadi erosi gully dengan cara segera tanami dengan tanaman
penutup (cover crop) dan beri pupuk agar tanaman revegetasi tidak
mengalami gagal tumbuh.
Kepmen PE No. 1211.K/008/M.PE/1995. Pasal 12 dan Pasal 13
(Waktu pelaksanaan : minimal 1 minggu)
 Segera lakukan penambahan kapur pada settling pond di area SP
30 Titik Penaatan Pit 7 dan pemantauan kualitas air di outlet
ditingkatkan menggunakan alat ukur pH yag senantiasa dikalibrasi
agar pembacaan pH akurat sebelum dialirkan ke lingkungan.
Permen LH 113/2003.
(Waktu pelaksanaan : minimal 1 minggu)

30. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Rekomendasi/Pendafataran Buku Tambang
Teknis Pertambangan
 Lakukan kajian kestabilan lereng pada pit
7 timur dan pastikan tidak ada longsor
susulan.
Kepmen PE No. 1211.K/008/M.PE/1995. Pasal 11
(Waktu pelaksanaan : minimal 1 minggu dan kontinyu)

31. Diklat Inspektur Tambang Pertama
Rekomendasi/Pendafataran Buku Tambang
Konservasi Sumber Daya Batubara
 Segera lakukan penanganan terhadap
swabakar, lakukan sistem FIFO .
PP 55 Tahun 2010, Pasal 25
(Waktu pelaksanaan : 1 Minggu dan kontinyu)

32. Diklat Inspektur Tambang Pertama