SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
55PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN
             PEMERINTAH
Diajukan sebagai tugas kelompok Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi


                              Oleh

                           HAMBALI
                        IDAH WAHIDAH
                     KARINA PUJI FAUZIAH
                      MEGA PUSPITA SARI
                      M. FAUZI HIDAYAT
                    NOVITA AGISTIA SORAYA


             ( ADMINISTRASI NEGARA-B Semester II )




               FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
                 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
                   SUNAN GUNUNG DJATI
                         BANDUNG
                          2010/1431




                                2
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb
      Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat dan karunia-Nya, kami telah berhasil menyelesaikan makalah ini,
yang merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi di
jurusan Administrasi Negara.
       Kami menyadari bahwa dalam menyelesaikan makalah yang berjudul
“Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah” ini tidak lepas dari kesalahan
dan kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna kesempurnaan
makalah ini.
       Atas selesainya penyusunan tugas ini, kami sampaikan rasa terima kasih
yang setulus- tulusnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan atau
dorongan, baik moril maupun materil. Rasa terima kasih ini terutama untuk Ibu
Yulia Fithriany Rahmah sebagai dosen pembimbing dan kami sampaikan pula
rasa terima kasih kepada rekan- rekan administrasi Negara B.
       Semoga semua amal yang telah diberikan kepada kami mendapatkan
imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata kami berharap, semoga
makalah ini bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkannya.
Wassalamualaikum Wr.Wb

                                                        Bandung, April 2010


                                                               Penulis




                                       3
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………………..i

DAFTAR ISI……………………………………………………………………....ii

BAB I PENDAHULUAN……………………………...……………………….....1

BAB II PEMBAHASAN

     1. PENGANGGURAN
          A. Pengertian Pengangguran………………………………...……2
          B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran………...…………2
          C. Jenis-Jenis Pengangguran………………………………..……2
          D. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Pengangguran……..……..4

     2. INFLASI
           A. Pengertian Inflasi……………………………………..……….4
           B. Tiga Aspek Penting dalam Definisi Inflasi………………..…..5
           C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Inflasi……...….5
           D. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi…...……………..5
           E. Kurva Phillips……………..…………………………………...8
           F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi…………………..……….10

     3. KEBIJAKAN PEMERINTAH
          A. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Moneter.…...11
          B. Kebijakan Fiskal………….………………………………….12
          C. Kebijakan Moneter………….…………………….………….12

BAB III PENUTUP

     A. Kesimpulan……………………..……………………………………14
     B. Saran……………………………………………..…………………..14


DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….iii




                                  4
BAB I

                             PENDAHULUAN

       Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi
pokok permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan
ekonomi.    Pertumbuhan     ekonomi    dapat   dikategorikan   baik   jika   angka
pertumbuhan positif dan bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi
adalah indikator pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum, yang
secara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli.

       Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi
berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun
masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan
jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari
masyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil.
Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan
kenaikan upah riil.

       Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah pengangguran
telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara
berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan
dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan
besarnya jumlah penduduk.

       Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan
modal untuk berinvestasi. Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi di
negara-negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun
masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan
daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang
surutnya business cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi,
masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut.




                                        5
Melalui makalah inilah kamimencoba untuk mengangkat masalah
pengangguran dengan segala dampaknya di Indonesia yang menurut pengamatan
kami sudah semakin memprihatinkan terutama ketika negara kita terkena imbas
dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 .




                                         6
BAB II
                           PEMBAHASAN


1. PENGANGGURAN

A. Pengertian Pengangguran

      Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai
64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang
yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa
sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena
sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran

      Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat
dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja.

Tingkat Pengangguran = Jumlah pengangguran/ Jumlah Angkatan Kerja x 100%

Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:

   a. Penduduk yang relatif banyak
   b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
   c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia
      kerja
   d. Teknologi yang semakin modern
   e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan
      penghematan-penghematan.
   f. Penerapan rasionalisasi
   g. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim
   h. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara




                                      7
C. Jenis- Jenis Pengangguran

a. Menurut faktor penyebabnya, terbagi atas :

1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment

       Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara
yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara
pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan.




2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment

       Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang
mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan
pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan
meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang
lebih baik dari sebelumnya.

3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment

       Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya
fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus
nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan
duren yang menanti musim durian.

4. Pengangguran Siklikal

       Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat
imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah
daripada penawaran kerja.

b. Menurut jam kerja, terbagi atas :




                                        8
1. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat
menganggurnya, tidak ada pekerjaan sama sekali.

2. Setengah pengangguran, terdiri atas pengangguran sukarela (voluntary
unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka
rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin
mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara
adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan
namun belum berhasil mendapatkan kerja.

c. Menurut ciri-cirinya, terdiri atas :

1. Pengangguran terbuka

2. Pengangguran tersembunyi

3. Pengangguran musiman

4. Setengah menganggur

D. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain:

    i. Penduduk yang relatif banyak
    j. Pendidikan dan keterampilan yang rendah
    k. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia
        kerja
    l. Teknologi yang semakin modern
    m. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan
        penghematan-penghematan.
    n. Penerapan rasionalisasi
    o. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim
    p. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara




                                          9
2. INFLASI


A. Pengertian


       Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum
secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macan barang saja,
melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan
hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan haraga secara terus-
menerus.


       Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan
inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain iti, untuk meneliti laju inflasi
biasanya macam barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang,
papan dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga
yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing.


       Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari
inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai
pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk
berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat
orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung,
maupun mengadakan investasi.


       Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi
hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian
menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan
investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan
hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.




                                         10
Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin
langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda
kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi
semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang
semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan
ini akan semakin memperparah perekonomian.

B. Tiga aspek penting dalam definisi inflasi, yaitu sebagai berikut :

    a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin
    saja tingkat harga yang terjadi/actual pada waktu tertentu turun atau naik
    dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan
    yang meningkat.

    b. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan
    terjadi pada suatu waktu saja.

    c. Mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang
    meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja.

C.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut
:

    a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk
    menghasilkan barang dan jasa

    b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja.

    c. Kenaikan harga barang impor

    d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru

    e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia
    tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%.




                                      11
D. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi

   1. Indeks Harga Konsumen (IHK)

       Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu
   paket komoditas (commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau
   antarwaktu.

   Tujuan penghitungan IHK adalah sebagai berikut.

   a.Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada
   diagram timbangan IHK.

   b.Sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang,
   terutama di bidang pembangunan ekonomi.

   c.Sebagai penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK)

   d.Mempermudah pemantauan supply dan demand khususnya barang
   kebutuhan masyarakat yang ada di pasar.

   2. Macam Inflasi


1. Berdasarkan laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumsi (IHK) atau menurut
  berdasarkan parah tidaknya inflasi terbagi atas :
  1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
  2. Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun)
  3. Inflasi berat (antara 30-100% per tahun)


       Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari
inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai
pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk
berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat




                                        12
orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung,
maupun mengadakan investasi.


        Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi
hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian
menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan
investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan
hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang.


        Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin
langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda
kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi
semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang
semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan
ini akan semakin memperparah perekonomian.


2. Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas :


1. Inflasi permintaan (demand pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh
adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga
untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya
pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit
(deficit financing).




        Gambar 1.1




                                        13
D1
                  P                                    S

                          D

                 P1


                 P0


                                                           D1

                              S                        D




                      0                Dx=Sy Dx1=Sx1       X/S.t
                      Kenaikan Harga karena Tarikan Permintaan




2. Inflasi penawaran (cost push inflation) adalah inflasi yang ditimbulkan karena
   desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau
   upah buruh.




                                               14
Gambar 1.2


                                                S1
              P
                       D                              S



             P1

             P0


                      S1

                           S                     D
                           S                     D




                  O          Dx1=Sy1 Dx=Sx                  Y
                           Kenaikan Harga karena Dorongan
                              Kenaikan Biaya Produksi




  3. Inflasi spiral (spiral inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan
      harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh kenaikan harga
     lagi, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi.


  4. Inflasi Impor atau Imported Inflation
    Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat
    Adanya perdagangan antar Negara.




                                                15
E. Kurva Phillips


       Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran,
yaitu bila tingkat pengangguran tinggi, laju inflasi rendah; sedangkan bila tingkat
pengangguran rendah, laju inflasi tinggi. Keadaan ini pertama kali dikemukakan
oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 yang mulanya melukiskan hubungan antara
tingkat perubahan upah dengan tingkat perubahan kesempatan kerja.




       Kurva Phillips ini memiliki tiga ciri yaitu :
   1. mempunyai lereng yang negatif , sehingga kurva ini turun dari kiri atas ke
       kanan bawah.
   2. Kurva Phillips mempunyai intersep pada sumbu horizontal pada tingkat
       pengangguran natural, di mana pada saat itu tingkat inflasi sama degan
       nol.
   3. Kurva ini menunjukkan tanggapan tingkat pengangguran terhadap
       perubahan tingkat inflasi. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya lereng kurva
       Phillips tersebut.




       Gambar 1.3




                                         16
Tingkat
      Inflasi (%)




                               Kurva Phillips




                O                        U      Pengangguran (%)

                            Kurva Phillips




       Kurva Phillips ini tidak selalu tetap letaknya, tetapi seperti pendapat
Friedman dan Phelps, bahw kurva Phillips tidak menunjukkan suatu hubungan
jangka panjang yang stabil. Kurva Phillips itu akan bergeser ke luar bila
pengambil keputusan mencoba mempertahankan tingkat pengangguran di bawah
tingkat pengangguran natural, dan sebaliknya bila tingkat pengangguran dibiarkan
berada di atas tingkat pengangguran natural, maka kurva Phillips akan bergeser
ke bawah. Selanjutnya Friedman dan Phelps seperti halnya dengan Phillips sendiri
menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan
tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi inflasi akan semakin cepat pada
kenaikan tingkat upah.




                                         17
F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi


       Menurut kaum Klasik maupun Keynes inflasi tidak hanya berkaitan
dengan uang beredar, tetepi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia
dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama
ialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangi
jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat di tempuh dengan berbagai kebijakan
sebagai berikut:
   1. Kebijakan bertahap (gradual approach) yaitu menghendaki pengurangan
       laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan
       mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat
       pengangguran.
   2. Kebijakan drastis (cold turkey approach) yaitu menghendaki pengurangan
       jumlah uang beredar secara drastis, pengambil kebijakan berusaha
       menghilangkan inflasi secara cepat, namun dengan pendekatan ini
       peningkatan jumlah pengangguran menjadi lebih besar.
   3. Kebijakan penghasilan (income policy) yaitu menghendaki            adanya
       penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan
       atau dengan himbauan. Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang
       mencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat harga secara
       cepat.
   4. Kebijakan insentif perpajakan (tax incentive plan), dalam kebijakan ini
       pemerintah   mengenakana     pajak   tambahan   terhadap   perusahaan-
       perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak
       terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah.




                                      18
3. Kebijakan Pemerintah

     Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai
kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu
perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan
dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau
suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga
mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai
sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat
menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas
permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran.


     Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan
menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi
pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak,
sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau
menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu
yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang
beredar secara bersama-sama.
Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat dilukiskan
pada gambar di bawah ini :




                                      19
Kebijakan
                Moneter




           Pasar Uang &
           Surat Berharga                             Pendapatan



               Tingkat
               Bunga
                            Permintaan
                             agregat
                                         Pasar       Harga barang &
              Kebijakan
                                         barang     Kesempatan kerja
                fiskal

                            Penawaran
                             agregat                Upah harapan




Pada gambar di atas, dapat di uraikan sebagai berikut :


   1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat
       berharga.
   2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga,
       dan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat.
   3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat
       dan penawaran agregat.
   4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan
       menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.
   5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga dan
       pengerjaan dari faktor-faktor produksi.
   6. Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat
       pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan.
   7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaan
       agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran
       agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga.




                                         20
1.Kebijakan Fiskal


        Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah
   dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya
   pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau
   belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat
   pendapatan nasional.


        Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja
   Negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat
   menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Pada
   umumnya sangat sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk
   menyesuaikan pengeluaran atau belanja negara terhadap pendapatannya. Hal
   ini disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang umumnya masih sangat
   rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta
   membelanjai keperluan lain sangat besar.


           Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadi
   pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (exhaustive expenditure), dan
   pengeluaran transfer (transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencana
   alam dan sebagainya. Di bagian depan telah disebutkan bahwa dampak dari
   kedua macam pengeluaran pemerintah itu tidak sama, karena masing-masing
   jenis pengeluaran atau belanja pemerintah itu memiliki koefisien pengganda
   yang berlainan, walaupun keduanya memiliki dampak positif terhadap
   pendapatan nasional.




                                      21
1. Kebijakan Moneter


     Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi permintaan
 dan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapun
 kebijakan moneter ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat
 (tight money policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy).
 Selanjutnya instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi tiga
 macam instrument yaitu :
       a. Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation)
       b. Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy)
       c. Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reserve requirement)


a) Kebijakan pasar terbuka
     Kebijakan moneter dengan pasar terbuka ini digunakan untuk menambah
 atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam hal
 ini bank sentral turut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintah
 ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berharga
 di pasar modal. Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlah
 uang yang beredar, maka ia menjual surat berharga.


b) Kebijakan diskonto
   Dalam kebijakan diskonto ini, pemerintah yaitu bank sentral menentukan
 tingkat atau suku bunga kredit terhadap dana yana dipinjam oleh bank-bank
umum dari bank sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kredit
kepada nasabah harus memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umum
tidak menderita rugi maka ia harus memungut bunga dengn suku bung yang
lebihtinggi daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadap
bank umum.




                                    22
c) Kebijakan deking atau cadangan perbankan
   Bank sentral sebagai banknya bank dapat mengatur bank-bank lain dalam
melakukan      usahanya,   khususnya    dalam   hal   yang   berkaitan   dengan
pengendalian       kestabilan ekonomi. Bank umum dalam memberikan kredit
kepada para nasabah harus mengingat ketentuan yang diberikan oleh
pemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam memberikan kredit harus
dideking dengan sejumlah kekayaan tertentu, seperti emas, valuta asing
sertifikat bank Indonesia dan deposito berjangka dan uang inti.




                                       23
BAB III
                                PENUTUP

A. Kesimpulan
        Dari berbagai uraian diatas mengenai macam dan sebab, serta cara
 menanggulangi inflasi, kita telah menahami bahwa inflasi pada tingkat yang
 rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan
 inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan
 perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh tarikan permintaan yang biasanya
 timbul karena meningkatnya anggaran deficit pemerintah, dan dapat pula
 dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi karena desakan kenaikan upah
 tenaga kerja oleh para organisasi buruh.
      Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran,
 yaitu bila tingkat inflasi ditekan, tingkat pengangguran meningkat; sebaliknya
 bila tingkat pengangguran ditekan tingkat inflasi akan menjadi lebih cepat;
 padahal kedua keadaan itu sama-sama tidak menyenangkan bagi masyarakat.
      Infalsi yang sudah berkembang cepat perlu ditanggulangi karena akan
 merusak struktur perekonomian, dan inflasi dapat ditanggulangi secara cepat,
 namun dibarengi dengan timbulnya angka pengangguran yang tinggi, dan
 alternative lain inflasi dapat ditanggulangi secara perlahan, tetapi penyembuhan
 inflasi menjadi tidak jelas walaupun dibarengi dengan tingkat pengangguran
 yang rendah. Tindakan yang diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang
 yang beredar, dengan himbauan, dan dapat pula dengan insentif perpajakan dan
 kebijakan penghematan, atau dengan campuran dari semua kebijakan itu.




                                       24
DAFTAR PUSTAKA

Suparmoko, M. 1991. Pengantar Ekonomika Makro.
   BPFE. Yogyakarta

www.google.com




                   25

More Related Content

What's hot

Bab 13 inflasi dan pengangguran
Bab 13   inflasi dan pengangguranBab 13   inflasi dan pengangguran
Bab 13 inflasi dan pengangguranYusron Blacklist
 
5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesiaErlita Marcelia II
 
Ekonomi Syariah (tugas dari buku)
Ekonomi Syariah (tugas dari buku)Ekonomi Syariah (tugas dari buku)
Ekonomi Syariah (tugas dari buku)Sifa Siti Mukrimah
 
Pembagian SHU Koperasi
Pembagian SHU KoperasiPembagian SHU Koperasi
Pembagian SHU KoperasiEko Mardianto
 
Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanyunisarosa
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"anggitacxcx
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguranNeo Fakhlur
 
Inflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguranInflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguranGunawan Manalu
 
PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017
PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017
PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017Ranti Pusriana
 

What's hot (20)

Anggaran variable
Anggaran variableAnggaran variable
Anggaran variable
 
SIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 SektorSIstem Ekonomi 3 Sektor
SIstem Ekonomi 3 Sektor
 
Pasar oligopoli
Pasar oligopoliPasar oligopoli
Pasar oligopoli
 
Bab 13 inflasi dan pengangguran
Bab 13   inflasi dan pengangguranBab 13   inflasi dan pengangguran
Bab 13 inflasi dan pengangguran
 
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 2 Ketenagakerjaan (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia
 
Ekonomi Syariah (tugas dari buku)
Ekonomi Syariah (tugas dari buku)Ekonomi Syariah (tugas dari buku)
Ekonomi Syariah (tugas dari buku)
 
Makalah Ekonomi Mikro II (Resume)
Makalah Ekonomi Mikro II (Resume)Makalah Ekonomi Mikro II (Resume)
Makalah Ekonomi Mikro II (Resume)
 
Tugas sma 2017
Tugas sma 2017Tugas sma 2017
Tugas sma 2017
 
Pembagian SHU Koperasi
Pembagian SHU KoperasiPembagian SHU Koperasi
Pembagian SHU Koperasi
 
Partisipasi Koperasi Dalam Berbagai Pasar (BAB 7)
Partisipasi Koperasi Dalam Berbagai Pasar (BAB 7)Partisipasi Koperasi Dalam Berbagai Pasar (BAB 7)
Partisipasi Koperasi Dalam Berbagai Pasar (BAB 7)
 
Efek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatanEfek substitusi dan pendapatan
Efek substitusi dan pendapatan
 
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
TUGAS MAKALAH EKONOMI "KEBIJAKAN MONETER"
 
Pasar monopolistik
Pasar monopolistikPasar monopolistik
Pasar monopolistik
 
METODA HARGA POKOK PESANAN
METODA HARGA POKOK PESANANMETODA HARGA POKOK PESANAN
METODA HARGA POKOK PESANAN
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Inflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguranInflasi dan pengangguran
Inflasi dan pengangguran
 
Agregat demand Penjelasan
Agregat demand PenjelasanAgregat demand Penjelasan
Agregat demand Penjelasan
 
KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAANKETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN
 
PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017
PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017
PPt,Permasalahan Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi,Ranti Anna,2017
 

Viewers also liked

21176656 skl-tik-smp-sbi
21176656 skl-tik-smp-sbi21176656 skl-tik-smp-sbi
21176656 skl-tik-smp-sbiharibudiyanto
 
Konsep permintaan (concept of demand)
Konsep permintaan (concept of demand)Konsep permintaan (concept of demand)
Konsep permintaan (concept of demand)msahuleka
 
Rekonstruksi akar pemikiran salafi wahabi
Rekonstruksi akar pemikiran salafi wahabiRekonstruksi akar pemikiran salafi wahabi
Rekonstruksi akar pemikiran salafi wahabiaswajanu
 
Antara muhammadiyah dan wahabi
Antara muhammadiyah dan wahabiAntara muhammadiyah dan wahabi
Antara muhammadiyah dan wahabiMuhsin Hariyanto
 
Konsep dakwah wahabi dan muhammadiyah
Konsep dakwah wahabi dan muhammadiyahKonsep dakwah wahabi dan muhammadiyah
Konsep dakwah wahabi dan muhammadiyahAlfis Khisoli
 
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosialGeografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosialNisa 'Icha' El
 
Inkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnya
Inkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnyaInkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnya
Inkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnyamakhrusvikers
 
Makalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabi
Makalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabiMakalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabi
Makalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabiRinoputra Stain
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanRandy Chamzah
 
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaanMakalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaanDede Adi Nugraha
 
Makalah Penyimpangan Sosial
Makalah Penyimpangan SosialMakalah Penyimpangan Sosial
Makalah Penyimpangan SosialWiwit Alfyan
 
Makalah Seni Budaya
Makalah Seni BudayaMakalah Seni Budaya
Makalah Seni BudayaIkhsan Ajha
 
Makalah Permintaan dan Penawaran
Makalah Permintaan dan PenawaranMakalah Permintaan dan Penawaran
Makalah Permintaan dan PenawaranRiva Anggraeni
 
Pedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsi
Pedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsiPedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsi
Pedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsiMelwin Syafrizal
 

Viewers also liked (20)

Rapat atau sidang
Rapat atau sidangRapat atau sidang
Rapat atau sidang
 
21176656 skl-tik-smp-sbi
21176656 skl-tik-smp-sbi21176656 skl-tik-smp-sbi
21176656 skl-tik-smp-sbi
 
Konsep permintaan (concept of demand)
Konsep permintaan (concept of demand)Konsep permintaan (concept of demand)
Konsep permintaan (concept of demand)
 
MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4
MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4
MAKALAH WADUK JATILUHUR KELOMPOK 4
 
Tata cara persidangan
Tata cara persidanganTata cara persidangan
Tata cara persidangan
 
MAKALAH WADUK BENANGA
MAKALAH WADUK BENANGAMAKALAH WADUK BENANGA
MAKALAH WADUK BENANGA
 
Rekonstruksi akar pemikiran salafi wahabi
Rekonstruksi akar pemikiran salafi wahabiRekonstruksi akar pemikiran salafi wahabi
Rekonstruksi akar pemikiran salafi wahabi
 
Antara muhammadiyah dan wahabi
Antara muhammadiyah dan wahabiAntara muhammadiyah dan wahabi
Antara muhammadiyah dan wahabi
 
Konsep dakwah wahabi dan muhammadiyah
Konsep dakwah wahabi dan muhammadiyahKonsep dakwah wahabi dan muhammadiyah
Konsep dakwah wahabi dan muhammadiyah
 
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosialGeografi 8   makalah pengendalian penyimpangan sosial
Geografi 8 makalah pengendalian penyimpangan sosial
 
Inkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnya
Inkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnyaInkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnya
Inkar sunnah, sejarah dan bantahan terhadapnya
 
Makalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabi
Makalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabiMakalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabi
Makalah tentang sejarah dan perkembangan aliran wahabi
 
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani KemiskinanKebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Kemiskinan
 
Makalah aik (hadits)
Makalah aik (hadits)Makalah aik (hadits)
Makalah aik (hadits)
 
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaanMakalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
Makalah ekonomi tentang ketenagakerjaan
 
Makalah Penyimpangan Sosial
Makalah Penyimpangan SosialMakalah Penyimpangan Sosial
Makalah Penyimpangan Sosial
 
Makalah Seni Budaya
Makalah Seni BudayaMakalah Seni Budaya
Makalah Seni Budaya
 
Makalah Permintaan dan Penawaran
Makalah Permintaan dan PenawaranMakalah Permintaan dan Penawaran
Makalah Permintaan dan Penawaran
 
Pedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsi
Pedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsiPedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsi
Pedoman penyusunan penulisan proposal penelitian dan skripsi
 
Makalah perilaku menyimpang
Makalah perilaku menyimpangMakalah perilaku menyimpang
Makalah perilaku menyimpang
 

Similar to Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung

Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
PENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
PENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIAPENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
PENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIAfebi pristan
 
T ugas makalah sosiologi politik
T ugas makalah sosiologi politikT ugas makalah sosiologi politik
T ugas makalah sosiologi politikRibca Laoli
 
Ketenaga_Kerjaan
Ketenaga_KerjaanKetenaga_Kerjaan
Ketenaga_KerjaanAlvin Viz
 
Modul ekonomi septhinus elepore ktp'10 pps unnes
Modul ekonomi  septhinus elepore ktp'10 pps unnesModul ekonomi  septhinus elepore ktp'10 pps unnes
Modul ekonomi septhinus elepore ktp'10 pps unnesthinusy
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguranWarnet Raha
 
PENGANGGURAN DI INDONESIA
PENGANGGURAN DI INDONESIAPENGANGGURAN DI INDONESIA
PENGANGGURAN DI INDONESIADivaAudrey
 
Makalah tentang pengangguran di indonesia
Makalah tentang pengangguran di indonesiaMakalah tentang pengangguran di indonesia
Makalah tentang pengangguran di indonesiavinaamelia12
 
Apriandah ( 41116110023 ) makalah pancasila
Apriandah ( 41116110023 )   makalah pancasilaApriandah ( 41116110023 )   makalah pancasila
Apriandah ( 41116110023 ) makalah pancasilaAp Riandah
 

Similar to Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung (20)

Masalah perekonomian di indonesia
Masalah perekonomian di indonesiaMasalah perekonomian di indonesia
Masalah perekonomian di indonesia
 
Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Masalah perekonomian di indonesia SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
 
Masalah perekonomian di indonesia
Masalah perekonomian di indonesiaMasalah perekonomian di indonesia
Masalah perekonomian di indonesia
 
PENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
PENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIAPENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
PENGARUH PENGANGGURAN USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL INDONESIA
 
T ugas makalah sosiologi politik
T ugas makalah sosiologi politikT ugas makalah sosiologi politik
T ugas makalah sosiologi politik
 
New
NewNew
New
 
Pengangguran
PengangguranPengangguran
Pengangguran
 
Ketenaga_Kerjaan
Ketenaga_KerjaanKetenaga_Kerjaan
Ketenaga_Kerjaan
 
Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja
Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja
Wirausaha Mengurangi Pengangguran dan Menambah Kesempatan Kerja
 
Modul ekonomi septhinus elepore ktp'10 pps unnes
Modul ekonomi  septhinus elepore ktp'10 pps unnesModul ekonomi  septhinus elepore ktp'10 pps unnes
Modul ekonomi septhinus elepore ktp'10 pps unnes
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Masalah Sosial
Masalah SosialMasalah Sosial
Masalah Sosial
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
PENGANGGURAN DI INDONESIA
PENGANGGURAN DI INDONESIAPENGANGGURAN DI INDONESIA
PENGANGGURAN DI INDONESIA
 
Makalah tentang pengangguran di indonesia
Makalah tentang pengangguran di indonesiaMakalah tentang pengangguran di indonesia
Makalah tentang pengangguran di indonesia
 
Apriandah ( 41116110023 ) makalah pancasila
Apriandah ( 41116110023 )   makalah pancasilaApriandah ( 41116110023 )   makalah pancasila
Apriandah ( 41116110023 ) makalah pancasila
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 
Makalah pengangguran
Makalah pengangguranMakalah pengangguran
Makalah pengangguran
 

Recently uploaded

PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxrahmaamaw03
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 

Recently uploaded (20)

PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docxSILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
SILABUS MATEMATIKA SMP kurikulum K13.docx
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 

Pengangguran, inflasi dan kebijakan pemerintah mega puspita sari uin bandung

  • 1. 55PENGANGGURAN, INFLASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH Diajukan sebagai tugas kelompok Mata Kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Oleh HAMBALI IDAH WAHIDAH KARINA PUJI FAUZIAH MEGA PUSPITA SARI M. FAUZI HIDAYAT NOVITA AGISTIA SORAYA ( ADMINISTRASI NEGARA-B Semester II ) FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2010/1431 2
  • 2. KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr.Wb Segala puji dan syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami telah berhasil menyelesaikan makalah ini, yang merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi di jurusan Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa dalam menyelesaikan makalah yang berjudul “Pengangguran, Inflasi dan Kebijakan Pemerintah” ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna kesempurnaan makalah ini. Atas selesainya penyusunan tugas ini, kami sampaikan rasa terima kasih yang setulus- tulusnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan atau dorongan, baik moril maupun materil. Rasa terima kasih ini terutama untuk Ibu Yulia Fithriany Rahmah sebagai dosen pembimbing dan kami sampaikan pula rasa terima kasih kepada rekan- rekan administrasi Negara B. Semoga semua amal yang telah diberikan kepada kami mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata kami berharap, semoga makalah ini bermanfaat bagi pihak- pihak yang membutuhkannya. Wassalamualaikum Wr.Wb Bandung, April 2010 Penulis 3
  • 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………………..i DAFTAR ISI……………………………………………………………………....ii BAB I PENDAHULUAN……………………………...……………………….....1 BAB II PEMBAHASAN 1. PENGANGGURAN A. Pengertian Pengangguran………………………………...……2 B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran………...…………2 C. Jenis-Jenis Pengangguran………………………………..……2 D. Beberapa Hal Yang Menyebabkan Pengangguran……..……..4 2. INFLASI A. Pengertian Inflasi……………………………………..……….4 B. Tiga Aspek Penting dalam Definisi Inflasi………………..…..5 C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Inflasi……...….5 D. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi…...……………..5 E. Kurva Phillips……………..…………………………………...8 F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi…………………..……….10 3. KEBIJAKAN PEMERINTAH A. Hubungan Kebijakan Fiskal dengan Kebijakan Moneter.…...11 B. Kebijakan Fiskal………….………………………………….12 C. Kebijakan Moneter………….…………………….………….12 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan……………………..……………………………………14 B. Saran……………………………………………..…………………..14 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….iii 4
  • 4. BAB I PENDAHULUAN Dalam indikator ekonomi makro ada tiga hal terutama yang menjadi pokok permasalahan ekonomi makro. Pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dikategorikan baik jika angka pertumbuhan positif dan bukannya negatif. Kedua adalah masalah inflasi. Inflasi adalah indikator pergerakan harga-harga barang dan jasa secara umum, yang secara bersamaan juga berkaitan dengan kemampuan daya beli. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari masyarakat. Sedangkan daya beli masyarakat sangat bergantung kepada upah riil. Inflasi sebenarnya tidak terlalu bermasalah jika kenaikan harga dibarengi dengan kenaikan upah riil. Masalah ketiga adalah pengangguran. Memang masalah pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan karena faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Masalah pengangguran itu sendiri tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang namun juga dialami oleh negara-negara maju. Namun masalah pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya business cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut. 5
  • 5. Melalui makalah inilah kamimencoba untuk mengangkat masalah pengangguran dengan segala dampaknya di Indonesia yang menurut pengamatan kami sudah semakin memprihatinkan terutama ketika negara kita terkena imbas dari krisis ekonomi sejak tahun 1997 . 6
  • 6. BAB II PEMBAHASAN 1. PENGANGGURAN A. Pengertian Pengangguran Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. B. Rumus Menghitung Tingkat Pengangguran Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dar prosentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkaran kerja. Tingkat Pengangguran = Jumlah pengangguran/ Jumlah Angkatan Kerja x 100% Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: a. Penduduk yang relatif banyak b. Pendidikan dan keterampilan yang rendah c. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja d. Teknologi yang semakin modern e. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan. f. Penerapan rasionalisasi g. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim h. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara 7
  • 7. C. Jenis- Jenis Pengangguran a. Menurut faktor penyebabnya, terbagi atas : 1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerjaan. 2. Pengangguran Struktural / Structural Unemployment Pengangguran struktural adalah keadaan di mana penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 3. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, tukan jualan duren yang menanti musim durian. 4. Pengangguran Siklikal Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. b. Menurut jam kerja, terbagi atas : 8
  • 8. 1. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya, tidak ada pekerjaan sama sekali. 2. Setengah pengangguran, terdiri atas pengangguran sukarela (voluntary unemployment) dan dukalara (involuntary unemployment). Pengangguran suka rela adalah pengangguran yang menganggur untuk sementara waktu karena ingin mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Sedangkan pengangguran duka lara adalah pengengguran yang menganggur karena sudah berusaha mencari pekerjaan namun belum berhasil mendapatkan kerja. c. Menurut ciri-cirinya, terdiri atas : 1. Pengangguran terbuka 2. Pengangguran tersembunyi 3. Pengangguran musiman 4. Setengah menganggur D. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: i. Penduduk yang relatif banyak j. Pendidikan dan keterampilan yang rendah k. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja l. Teknologi yang semakin modern m. Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan. n. Penerapan rasionalisasi o. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim p. Ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan suatu negara 9
  • 9. 2. INFLASI A. Pengertian Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kenaikan harga umum secara terus-menerus. Jadi bukan harga satu atau dua macan barang saja, melainkan kenaikan harga dari sebagian besar barang dan jasa, dan pula bukan hanya satu atau dua kali kenaikan harga, melainkan kenaikan haraga secara terus- menerus. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kenaikan harga atau laju kecepatan inflasi itu seringkali digunakan indeks harga. Selain iti, untuk meneliti laju inflasi biasanya macam barang dikelompokkan menjadi kelompok pangan, sandang, papan dan lain-lain. Semua kelompok barang tersebut mengalami kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan angka indeks harga masing-masing. Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang. 10
  • 10. Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah perekonomian. B. Tiga aspek penting dalam definisi inflasi, yaitu sebagai berikut : a. Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi/actual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat. b. Peningkatan harga tersebut berlangsung terus-menerus, yang berarti bukan terjadi pada suatu waktu saja. c. Mencakup pengertian tingkat harga umum, yang berarti tingkat harga yang meningkat bukan hanya pada satu waktu atau beberapa komoditas saja. C.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah sebagai berikut : a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. c. Kenaikan harga barang impor d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru e. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1998. akibatnya angka inflasi mencapai 70%. 11
  • 11. D. Indeks Harga Konsumen dan Macam Inflasi 1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Indeks harga konsumen adalah ukuran rata-rata perubahan harga dari suatu paket komoditas (commodity basket) dalam suatu kurun waktu tertentu atau antarwaktu. Tujuan penghitungan IHK adalah sebagai berikut. a.Mengetahui perkembangan harga barang dan jasa yang tergantung pada diagram timbangan IHK. b.Sebagai pedoman untuk menentukan suatu kebijaksanaan yang akan datang, terutama di bidang pembangunan ekonomi. c.Sebagai penghitungan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK) d.Mempermudah pemantauan supply dan demand khususnya barang kebutuhan masyarakat yang ada di pasar. 2. Macam Inflasi 1. Berdasarkan laju pertumbuhan Indeks Harga Konsumsi (IHK) atau menurut berdasarkan parah tidaknya inflasi terbagi atas : 1. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun) 2. Inflasi sedang (antara 10-30% per tahun) 3. Inflasi berat (antara 30-100% per tahun) Pembedaan inflasi atas parah tidaknya berguna untuk melihat dampak dari inflasi yang bersangkutan. Apabila inflasi itu ringan, biasanya justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian untuk berkembang lebih baik yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat 12
  • 12. orang menjadi bergairah bekerja atau ada insentif untuk bekerja, menabung, maupun mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah yaitu pada saat terjadi hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau balau. Dan perekonomian menjadi lesu, orang banyak tidak bersemangat, menabung, maupun mengadakan investasi dan produksi. Tabungan akan semakin lenyap, dan digantikan dengan hoarding, yaitu menyimpan dalam bentuk barang dan bukan uang. Sebagai akibat keseluruhan, jumlah barang dan jasa menjadi semakin langka dalam perekonomian, sehingga harga tidak menjadi semakin reda kenaikannya, tetati justru akan menjadi semakin cepat, dan perekonomian menjadi semakin parah keadaannya. Nilai uang merosot terus, dank arena itu uang semakin tidak berharga sehingga begitu diterima terus dibelanjakan lagi. Keadaan ini akan semakin memperparah perekonomian. 2. Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas : 1. Inflasi permintaan (demand pull inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mendorong harga untuk meningkat. Tarikan permintaan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau anggaran belanja pemerintah yang defisit (deficit financing). Gambar 1.1 13
  • 13. D1 P S D P1 P0 D1 S D 0 Dx=Sy Dx1=Sx1 X/S.t Kenaikan Harga karena Tarikan Permintaan 2. Inflasi penawaran (cost push inflation) adalah inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja atau upah buruh. 14
  • 14. Gambar 1.2 S1 P D S P1 P0 S1 S D S D O Dx1=Sy1 Dx=Sx Y Kenaikan Harga karena Dorongan Kenaikan Biaya Produksi 3. Inflasi spiral (spiral inflation) adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah, dan diikuti oleh kenaikan harga lagi, dan diikuti oleh kenaikan upah lagi. 4. Inflasi Impor atau Imported Inflation Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat Adanya perdagangan antar Negara. 15
  • 15. E. Kurva Phillips Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat pengangguran tinggi, laju inflasi rendah; sedangkan bila tingkat pengangguran rendah, laju inflasi tinggi. Keadaan ini pertama kali dikemukakan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 yang mulanya melukiskan hubungan antara tingkat perubahan upah dengan tingkat perubahan kesempatan kerja. Kurva Phillips ini memiliki tiga ciri yaitu : 1. mempunyai lereng yang negatif , sehingga kurva ini turun dari kiri atas ke kanan bawah. 2. Kurva Phillips mempunyai intersep pada sumbu horizontal pada tingkat pengangguran natural, di mana pada saat itu tingkat inflasi sama degan nol. 3. Kurva ini menunjukkan tanggapan tingkat pengangguran terhadap perubahan tingkat inflasi. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya lereng kurva Phillips tersebut. Gambar 1.3 16
  • 16. Tingkat Inflasi (%) Kurva Phillips O U Pengangguran (%) Kurva Phillips Kurva Phillips ini tidak selalu tetap letaknya, tetapi seperti pendapat Friedman dan Phelps, bahw kurva Phillips tidak menunjukkan suatu hubungan jangka panjang yang stabil. Kurva Phillips itu akan bergeser ke luar bila pengambil keputusan mencoba mempertahankan tingkat pengangguran di bawah tingkat pengangguran natural, dan sebaliknya bila tingkat pengangguran dibiarkan berada di atas tingkat pengangguran natural, maka kurva Phillips akan bergeser ke bawah. Selanjutnya Friedman dan Phelps seperti halnya dengan Phillips sendiri menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga; dan semakin tinggi inflasi akan semakin cepat pada kenaikan tingkat upah. 17
  • 17. F. Kebijakan Penanggulangan Inflasi Menurut kaum Klasik maupun Keynes inflasi tidak hanya berkaitan dengan uang beredar, tetepi juga dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk menanggulangi inflasi yang utama ialah menekan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara ini dapat di tempuh dengan berbagai kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan bertahap (gradual approach) yaitu menghendaki pengurangan laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Tindakan ini akan mengurangi laju peningkatan harga, tetapi juga akan menambah tingkat pengangguran. 2. Kebijakan drastis (cold turkey approach) yaitu menghendaki pengurangan jumlah uang beredar secara drastis, pengambil kebijakan berusaha menghilangkan inflasi secara cepat, namun dengan pendekatan ini peningkatan jumlah pengangguran menjadi lebih besar. 3. Kebijakan penghasilan (income policy) yaitu menghendaki adanya penekanan tingkat upah secara cepat baik dengan perundang-undangan atau dengan himbauan. Jadi kebijakan penghasilan adalah kebijakan yang mencoba mengurangi kenaikan tingkat upah dan tingkat harga secara cepat. 4. Kebijakan insentif perpajakan (tax incentive plan), dalam kebijakan ini pemerintah mengenakana pajak tambahan terhadap perusahaan- perusahaan yang menaikkan tingkat upah, dan justru mengurangi pajak terhadap perusahaan yang tidak melakukan kenaikan tingkat upah. 18
  • 18. 3. Kebijakan Pemerintah Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter umumnya dianggap sebagai kebijakan untuk mengelola sisi permintaan akan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Kedua kebijakan ini menyangkut masalah pengelolaan permintaan dengan tujuan untuk mempertahankan produksi nasional suatu perekonomian atau suatu negara yang mendekati kesempatan kerja penuh (full employment) dan juga mempertahankan tingkat harga barang dan jasa pada tingkat yang sudah tercapai sekarang. Apabila terdapat kelebihan permintaan di atas penawaran akan dapat menimbulkan inflasi, sedangkan apabila terdapat kelebihan penawaran di atas permintaan akan terjadi deflasi dan pengangguran. Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak, sedangkan dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. Hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal dapat dilukiskan pada gambar di bawah ini : 19
  • 19. Kebijakan Moneter Pasar Uang & Surat Berharga Pendapatan Tingkat Bunga Permintaan agregat Pasar Harga barang & Kebijakan barang Kesempatan kerja fiskal Penawaran agregat Upah harapan Pada gambar di atas, dapat di uraikan sebagai berikut : 1. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga. 2. Kedua pasar tersebut akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi permintaan agregat. 3. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat. 4. Pada gilirannya permintaan agregat dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. 5. Kondisi pasar barang dan jasa itu akan menentukan tingkat harga dan pengerjaan dari faktor-faktor produksi. 6. Selanjutnya tingkat harga dan kesempatan kerja akan menentukan tingkat pendapatan dan tingkat upah yang diharapkan. 7. Keduanya akan mempunyai umpan balik yaitu terhadap permintaan agregat, dan upah harapan mempunyai umpan balik terhadap penawaran agregat dan pasar uang serta pasar surat berharga. 20
  • 20. 1.Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara, artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Pada umumnya pemerintah akan berusaha menentukan target belanja Negara, kemudian menentukan tingkat pendapatannya paling tidak dapat menutup seluruh anggaran belanja yang telah ditetapkan tersebut. Pada umumnya sangat sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk menyesuaikan pengeluaran atau belanja negara terhadap pendapatannya. Hal ini disebabkan oleh adanya pendapatan negara yang umumnya masih sangat rendah, sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai keperluan lain sangat besar. Adapun pengeluaran pemerintah itu dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa (exhaustive expenditure), dan pengeluaran transfer (transfer expenditure) seperti subsidi, bantuan bencana alam dan sebagainya. Di bagian depan telah disebutkan bahwa dampak dari kedua macam pengeluaran pemerintah itu tidak sama, karena masing-masing jenis pengeluaran atau belanja pemerintah itu memiliki koefisien pengganda yang berlainan, walaupun keduanya memiliki dampak positif terhadap pendapatan nasional. 21
  • 21. 1. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mempengaruhi permintaan dan penawaran akan uang guna menjamin kestabilan ekonomi. Adapun kebijakan moneter ini secara umum dibedakan menjadi kebijakan uang ketat (tight money policy) dan kebijakan uang longgar (easy money policy). Selanjutnya instrument dari kebijakan itu dapat dibedakan menjadi tiga macam instrument yaitu : a. Kebijakan atau politik pasar terbuka (open market operation) b. Kebijakan atau politik diskonto (rediscount policy) c. Kebijakan atau politik deking perbankan (legal reserve requirement) a) Kebijakan pasar terbuka Kebijakan moneter dengan pasar terbuka ini digunakan untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara pemerintah dalam hal ini bank sentral turut serta dalam jual beli surat berharga. Kalau pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka ia membeli surat berharga di pasar modal. Sedangkan kalau pemerintah bermaksud mengurangi jumlah uang yang beredar, maka ia menjual surat berharga. b) Kebijakan diskonto Dalam kebijakan diskonto ini, pemerintah yaitu bank sentral menentukan tingkat atau suku bunga kredit terhadap dana yana dipinjam oleh bank-bank umum dari bank sentral. Kemudian bank umum dalam memberikan kredit kepada nasabah harus memungut bunga pinjaman pula. Supaya bank umum tidak menderita rugi maka ia harus memungut bunga dengn suku bung yang lebihtinggi daripada suku bunga yang dikenakan oleh bank sentral terhadap bank umum. 22
  • 22. c) Kebijakan deking atau cadangan perbankan Bank sentral sebagai banknya bank dapat mengatur bank-bank lain dalam melakukan usahanya, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengendalian kestabilan ekonomi. Bank umum dalam memberikan kredit kepada para nasabah harus mengingat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu bank sentral. Bank umum dalam memberikan kredit harus dideking dengan sejumlah kekayaan tertentu, seperti emas, valuta asing sertifikat bank Indonesia dan deposito berjangka dan uang inti. 23
  • 23. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari berbagai uraian diatas mengenai macam dan sebab, serta cara menanggulangi inflasi, kita telah menahami bahwa inflasi pada tingkat yang rendah akan berfungsi mendorong perkembangan perekonomian, sedangkan inflasi pada laju yang tinggi justru akan menghambat perkembangan perekonomian. Inflasi dapat disebabkan oleh tarikan permintaan yang biasanya timbul karena meningkatnya anggaran deficit pemerintah, dan dapat pula dikarenakan oleh meningkatnya biaya produksi karena desakan kenaikan upah tenaga kerja oleh para organisasi buruh. Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila tingkat inflasi ditekan, tingkat pengangguran meningkat; sebaliknya bila tingkat pengangguran ditekan tingkat inflasi akan menjadi lebih cepat; padahal kedua keadaan itu sama-sama tidak menyenangkan bagi masyarakat. Infalsi yang sudah berkembang cepat perlu ditanggulangi karena akan merusak struktur perekonomian, dan inflasi dapat ditanggulangi secara cepat, namun dibarengi dengan timbulnya angka pengangguran yang tinggi, dan alternative lain inflasi dapat ditanggulangi secara perlahan, tetapi penyembuhan inflasi menjadi tidak jelas walaupun dibarengi dengan tingkat pengangguran yang rendah. Tindakan yang diambil dapat dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, dengan himbauan, dan dapat pula dengan insentif perpajakan dan kebijakan penghematan, atau dengan campuran dari semua kebijakan itu. 24
  • 24. DAFTAR PUSTAKA Suparmoko, M. 1991. Pengantar Ekonomika Makro. BPFE. Yogyakarta www.google.com 25