• Save
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

on

  • 821 views

tentang DSN

tentang DSN

Statistics

Views

Total Views
821
Views on SlideShare
821
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Presentation Transcript

  • • Muhammad Tri Bakhoiruddin • Muhammad Ade Riza
  • KENAPA PERLU DSN? • DSN yang akan menampung berbagai masalah khusus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dengan penanganannya dari masing-masing DPS di lembaga keuangan syariah. • Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. • DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi • DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
  • APA ITU DSN-MUI? • DSN-MUI adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia • DSN dibentuk sebagai perangkat kerja MUI yang mana kehadirannya merupakan implementasi dari orientasi , fungsi, dan tugas MUI. • Memberikan fatwa, pengayoman, dan bimbingan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam. • DSN merupakan langkah proaktif MUI untuk memiliki sistem perekonomian Islami dan non-ribawi
  • SEJARAH DSN-MUI Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan 19-22 Agustus 1990 MUNAS ke-4 MUI 22-25 Agustus 1990 Pendirian Bank Tanpa Bunga 1 Novenber 1991 Peratutan Pemerintah 30 Oktober 1992 Lokakarya Reksadana Syariah 29-30 Juli 1997 Rapat Tim Pembentukan DSN 14 Oktober 1997 Ta’aruf Pengurus DSN-MUI 15 Februari 1999
  • STRUKTUR KEPENGURUSAN DSN-MUI Susunan pengurus DSN-MUI yang paling mutakhir tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-487/MUI/IX/2010 tentang Penetapan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Periode 2010-2015, tetanggal 24 September 2010. Dalam lampirannya tergambar bahwa Pengurus DSN- MUI terdiri atas: 1) Pengurus Pleno DSN-MUI; dan 2) Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI.
  • CONT’ • Pengurus Pleno DSN-MUI terdiri atas: 1) Ketua (KH M.A. Sahal Mahfudh), 2) Ketua Pelaksana (KH Ma’ruf Amin), 3) wakil ketua (HM Din Syamsuddin, Umar Shihab, Muhammad Amin Suma, dan. H. Didin Hafiduddin); 4) sekretaris (HM Ichwan Sam), 5) wakil sekretaris (H. Zainut Tauhid Sa’adi dan H. Hasanudin); dan 6) anggota (sebanyak 36 orang).
  • CONT’ Badan Pelaksana Harian DSN-MUI terdiri atas: 1) ketua (KH Ma’ruf Amin), 2) wakil ketua (HM Anwar Ibrahim, H. Fatrhurrahman Djamil, dan Adiwarman A. Karim), 3) sekretaris (HM Ichwan Sam), 4) wakil sekretaris (Zainut Tauhid Sa’adi, H. Hasanudin, dan Kanny Hidaya), 5) bendahara (H. Nadratuzzaman Hosen), dan 6) tiga bidang atau kelompok kerja: a) Pokja Perbankan (Cecep Maskanul Hakim, Ikhwan A. Basri, Setiawan Budi Utomo, Ony Syahroni, dan M. Nahar Nahraowi), b) Pokja Asuransi dan Bisnis (Endy M. Astiwara, Aminudin Yakub, Agus Haryadi, Amin Musa, dan Mohamad Hidayat), dan c) Pokja Pasar Modal dan Program (M. Gunawan Yasni, Muhammad Touriq, Iggi H. Achsien, Jaih Mubarok, dan Yulizar D. Sanrego).
  • TUGAS-TUGAS DSN-MUI 1) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya 2) Mengeluarkan fatwa mengenai jenis-jenis kegiatan keuangan syariah 3) Mengeluarkan fatwa mengenai produk dan jasa keuangan syariah 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.
  • KEWENANGAN DSN-MUI • Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing- masing LBS/LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak-pihak terkait • Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang • Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada LBS/LKS • Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter • Memberikan peringatan kepada LBS/LKS untuk memberhentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN; • Mengusulkan kepada pihak otoritas yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan DSN diabaikan.
  • MEKANISME KERJA DSN-MUI Dalam mekanisme kerja DSN-MUI terdapat tiga unsur • Pleno DSN, • BPH-DSN, dan • DPS.
  • • MEKANISME KERJA PLENO DSN-MUI Mekanisme kerja yang berkaitan dengan pleno DSN adalah: • Mengesahkan rancangan fatwa yang disusun oleh Badan Pelaksana Harian DSN • Melakukan rapat pleno--paling tidak--satu kali dalam tiga bulan atau apabila diperlukan • Membuat laporan tahunan yang berisi pernyataan yang dimuat dalam annual report (laporan tahunan) mengenai LBS/LKS yang telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
  • • MEKANISME KERJA BPH DSN-MUI Mekanisme kerja yang berkaitan dengan Badan Pelaksana Harian DSN adalah: 1) Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk Lembaga Keuangan Syariah 2) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan atau pertanyaan, menyampaikan permaslahan tersebut kepada ketua 3) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota serta ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja setelah usulan atau pertanyaan itu ada, membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan pertanyaan atau usulan yang ada; 4) Ketua Badan Pelaksana Harian membawa hasil pembahasan tersebut ke dalam rapat pleno DSN untuk mendapat pengesahan 5) Fatwa DSN ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DSN.
  • • MEKANISME KERJA DPH DSN-MUI • Mekanisme kerja yang berkaitan dengan DPS adalah: • DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya; • DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN; • DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran; • DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.
  • SKEMA MEKANISME KERJA DSN-MUI PEMBAHASAN PLENO DSN JAWABAN PENGAJUAN PEMBAHASAN BPH-DSNJAWABAN PENGAJUAN RAPAT DIREKSI DAN DEPT TERKAIT DPS DIREKSI DISKUSIUSULAN IMPLEMENTASI DAN SOSIALISASI DEPT TERKAIT INTRUKSI JAWABAN PENGAJUAN RANCANGAN PRODUK/JASA
  • PROSES KELUARNYA FATWA DSN-MUI Sampai Sekarang DSN-MUI sudah mengeluarkan 84 Fatwa mengenai masalah ekonomi dan praktek Lembaga/Otoritas Keuangan di Indonesia
  • PERBANDINGAN DEWAN PENASIHAT SYARIAH DI NEGARA LAIN • SAC (Sharia Advisory Council) di Malaysia • National Shariah Board of the Central Bank of Bahrain dan AAOIFI Bahrain
  • • SHARIA ADVISORY COUNCIL (SAC) MALAYSIA • Shariah Advisory Council (SAC) Bank Negara Malaysia didirikan pada bulan Mei 1997 sebagai otoritas tertinggi di bidang keuangan Syariah Islam di Malaysia. SAC telah diberikan kewenangan untuk pemastian hukum Islam untuk tujuan bisnis syariah perbankan, bisnis takaful, bisnis keuangan syariah, bisnis keuangan pembangunan Islam, atau bisnis lainnya, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah dan diawasi dan diatur oleh Bank Negara Malaysia. Sebagai badan referensi dan penasehat Bank Negara Malaysia pada hal-hal Syariah , SAC juga bertanggung jawab untuk memvalidasi semua produk perbankan syariah dan produk takaful untuk memastikan kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip Syariah . Selain itu, SAC juga sebagai penasehat Bank Negara Malaysia pada setiap masalah yang berkaitan dengan bisnis Syariah Islam keuangan atau transaksi Bank Negara Malaysia serta entitas terkait lainnya .
  • CONT’ Berdasarkan UU Malaysia tahun 2009, peran dan fungsi SAC selanjutnya diperkuat dimana SAC telah diberikan status badan otoritas tunggal Syariah yang berkaitan dengan perbankan syariah , takaful dan keuangan Islam. Keputusan dari SAC berlaku mutlak untuk setiap badan atau komite syariah di Malaysia, pengadilan dan arbiter juga diharuskan untuk merujuk pada putusan dari SAC untuk setiap proses yang berkaitan dengan bisnis keuangan Islam , dan putusan tersebut mengikat .
  • CONT’ Pedoman terkait dengan penasehat syariah yang dikeluarkan SAC oleh BNM dalam mengatur IFI di Malaysia adalah: • Kerangka Tata Kelola Syariah untuk Institusi Keuangan Islam (Shari’ah Governance Framework for Islamic Financial Institutions). • Pedoman Kelayakan Dan Kepatutan Penanggung Jawab Utama (Guidelines on Fit and Proper for Key Responsible Persons). • Pedoman Pengenalan Produk Baru (Guidelines on Introduction of New Products). • Pedoman Kepemimpinan untuk Operator Takaful (Guidelines on Directorship for Takaful Operators). • Pedoman Pengenalan Produk Baru untuk Perusahaan Asuransi dan Operator Takaful (Guidelines on Introduction of New Products for Insurance Companies and Takaful Operators). • Pedoman Aplikasi untuk Pendaftaran dan Operasi Operator reasuransi syariah(Guidelines on Applications for Registration and Operation of Retakaful Operator).
  • CONT’ Sedangkan pedoman yang telah dikeluarkan oleh SAC dalam mengatur ICM di Malaysia adalah: • (a) Pedoman Penawaran Efek Syariah (26 Juli 2004). • (b) Daftar Catatan Informasi tentang Penerbitan Obligasi Valuta Asing- Denominasi dan Sukuk di Malaysia (27 Maret 2007). • (c) Pedoman Real Estate Investment Trust Islam (21 November 2005). • (d) Pedoman Pengelolaan Dana Islam (3 Desember 2007). • (e) Pedoman dan Praktik Terbaik Modal Ventura Islam (Mei 2008).
  • KOMITE SYARIAH BAHRAIN Bank Sentral Bahrain mengharuskan semua bank syariah di Bahrain untuk membentuk Komite Pengawasan Syariah independen yang sesuai dengan standar tata kelola Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) untuk Lembaga Keuangan Islam. Semua bank syariah harus mematuhi semua standar akuntansi dan auditing AAOIFI serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah AAOIFI. Dewan Syariah Nasional (National Shariah Board) Bank Sentral Bahrain hanya melayani dan memverifikasi produk Syariah pada industri lembaga keuangan di Bahrain saja. Tidak ada batasan untuk anggota Dewan Syariah Nasional untuk melayani setiap lembaga keuangan, juga tidak ada batasan untuk melayani hanya satu lembaga.
  • ACCOUNTING AND AUDITING ORGANIZATION FOR FINANCIAL INSTITUTIONS (AAOIFI) AAOIFI adalah suatu badan otonon islam internasional nirlaba yang menyediakan standard accounting, auditing, governance serta syariah bagi lembaga keuangan islam. AAOIFI dibentuk berdasarkan kesepakatan yang ditanda tangani oleh lembaga-lembaga keuangan islam (Islamic financial institution) pada 1 Safar 1410 H (26 Februari 1990) di Aljazair dan tedaftar pada Negara Bahrain tanggal 11 Ramadhan 1411 H (27 Maret 1991).
  • KOMITE SYARIAH BAHRAIN • Mengembangkan accounting, auditing, governance serta etika yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam dengan mempertimbangkan praktik dan standar internasional yang sesuai dengan hukum-hukum syariah. • Menyebarluaskan accounting, auditing, governance serta etika yang berkaitan dengan kegiatan lembaga keuangan islam serta praktik-praktiknya melalui pelatihan/seminar, publikasi berkala, penyiapan laporan serta sarana lainnya. • Harmonisasi kebijakan accounting dan prosedur yang diadopsi oleh lembaga-lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan penerbitan standard yang diinterpretasikan secara sama oleh lembaga-lembaga tersebut.
  • CONT’ • Meningkatkan kualitas dan uniformitas terhadap praktik-praktik auditing dan governance berkaitan denga kegiatan lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan penerbitan standard auditing dan governance yang diiterpretasikan secara sama oleh lembaga lembaga tersebut. • Meningkatkan praktik-praktik etika yang baik terkait dengan lembaga- lembaga keuangan islam melalui penyiapan dan penerbitan ‘code of ethic’ bagi institusi-institusi tersebut. • Mengusahakan kesamaan dan kesesuaian terhadap konsep dan aplikasi diantara badan badan “Supervisor Syariah” pada lembaga keuangan syariah untuk menghindari kontradiksi dan inkonsistensi antara fatwa dan pelaksanaan.
  • TERIMAKASIH