Pendidikan Pancasila

11
PENDIDIKAN PANCASILA
2012/20132012/2013

LANDASAN PENDIDIKAN PANCASILALANDASAN PENDIDIKAN PANCASILA
1.1. Landasan HistorisLandasan Historis
2.2. Landasan KulturalLandasan Kultural
3.3. Landasan YuridisLandasan Yuridis
4.4. Landasan FilosofisLandasan Filosofis
LANDASAN HISTORIS
Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah dimiliki dan dilaksanakan oleh
bangsa Indonesia sejak dahulu kala.
•Pengakuan terhadap adanya Tuhan
•Sikap tolong menolong, menghormati
•Persatuan dan kesatuan adanya beberapa kerajaan besar
(Sriwijaya, Majapahit).
•Gotong Royong, musyawarah mufakat.
•Mengakui, menghormati hak dan kewajiban

SEJARAH PERADAPAN MANUSIASEJARAH PERADAPAN MANUSIA MEYAKINIMEYAKINI ADANYA TUHAN /ADANYA TUHAN /
KEKUATAN TERTINGGI / ROH TERTINGGI (YANG MAHA ESAKEKUATAN TERTINGGI / ROH TERTINGGI (YANG MAHA ESA))
--3000 TH SM3000 TH SM--Permulaan Agama--Permulaan Agama HinduHindu---Peradpan lembah Indus.Percya---Peradpan lembah Indus.Percya SatuSatu
TuhanTuhan Brahma sbg RohBrahma sbg Roh tertinggi,Memiliki Dewa-Dewa utama1000lebihtertinggi,Memiliki Dewa-Dewa utama1000lebih
,sifat utamanya trimurti:Brahma,Wisnu,Siva Kitabnya Veda-Shruti & Smriti,sifat utamanya trimurti:Brahma,Wisnu,Siva Kitabnya Veda-Shruti & Smriti
-1800 THSM-1800 THSM--Agama--Agama YudaismeYudaisme Bapa-bapa Bangsa Israel-Musa (Abraham),-percayaBapa-bapa Bangsa Israel-Musa (Abraham),-percaya
haya kpdhaya kpd Allah (Allah (monothiisme), tidak ada dewa, Kitabnyamonothiisme), tidak ada dewa, Kitabnya
TeNakh(TeNakh(bagianTaurot/hokum(persis perjanjian lama kitap Kristen),ParabagianTaurot/hokum(persis perjanjian lama kitap Kristen),Para
Nabi/Nevi’im(Yoshua+hakim2+Samuel+Raja2), Sastra atauNabi/Nevi’im(Yoshua+hakim2+Samuel+Raja2), Sastra atau Ketuvim.Ketuvim...
-500 TH SM---Agama-500 TH SM---Agama Budhisme,Budhisme, asal dari Hinduisme, Orang yg mencerahkanasal dari Hinduisme, Orang yg mencerahkan
Sidarta Gautama,Dewa tertinggiSidarta Gautama,Dewa tertinggi BrahmaBrahma,Filsafatinya Lahir-Hidup-Mati.,Filsafatinya Lahir-Hidup-Mati. Kitab suciKitab suci
Threvada-/Tripitaka(tiga bakul:VinayaPitaka,SuttaThrevada-/Tripitaka(tiga bakul:VinayaPitaka,Sutta Pitaka,Abhimdhamma Pitaka;Pitaka,Abhimdhamma Pitaka;
Kitab suci Mahayana/sabda Budha,limaKitab suci Mahayana/sabda Budha,lima aturan moral,Doa&Meditasi(5 Larangan)aturan moral,Doa&Meditasi(5 Larangan)
600-500 SM—600-500 SM—Kepercayaan;Konfusianisme,Taoisme,Sintoisme,Zoroaster(Majusi)Kepercayaan;Konfusianisme,Taoisme,Sintoisme,Zoroaster(Majusi)
berkembang pesat pada 200-600 M. dikelompokan dalam Agama Budhisme.berkembang pesat pada 200-600 M. dikelompokan dalam Agama Budhisme.
Sedangkan, Kepercayaan Baha’i dalam kelompok Islam. DllSedangkan, Kepercayaan Baha’i dalam kelompok Islam. Dll

0 TH M Agama0 TH M Agama KristianitasKristianitas- Disebarkan oleh Yesus Percaya Kpd- Disebarkan oleh Yesus Percaya Kpd AllahAllah——
Dengan Trinitas-satu Allah tiga pribadi(Bapa,Putra,Ruhul Kudus), KiabDengan Trinitas-satu Allah tiga pribadi(Bapa,Putra,Ruhul Kudus), Kiab
suci Alkitab: Perjanjian lama(24dibagi membentuk39 Kitab),&Perjanjiansuci Alkitab: Perjanjian lama(24dibagi membentuk39 Kitab),&Perjanjian
baru(27Kitab+Injil,Kisah para Rosul+21surat/Epistola)baru(27Kitab+Injil,Kisah para Rosul+21surat/Epistola)
+500 TH M- Agama+500 TH M- Agama IslamIslam, Percaya kpd, Percaya kpd AllahAllah (Tuhan Yang Maha Esa),Kitab(Tuhan Yang Maha Esa),Kitab
sucinya Al-Qur’an, dilengkapi As-Sunah+Al Hadis,+Rukun Islam,Rukunsucinya Al-Qur’an, dilengkapi As-Sunah+Al Hadis,+Rukun Islam,Rukun
Iman, Solat 5 waktu dlm satu hari; diwahyukan kpd Nabi Muhammad,Iman, Solat 5 waktu dlm satu hari; diwahyukan kpd Nabi Muhammad,
+1500 TH M—Agama+1500 TH M—Agama SikismeSikisme,Gabungan Agama Hindu dan Islam untuk,Gabungan Agama Hindu dan Islam untuk
mencari kebenaran, percaya kepadamencari kebenaran, percaya kepada Allah.Allah.diajarkan oleh Gurudiajarkan oleh Guru
Nanak/10 guru,Nanak/10 guru,
““ SEMUA AGAMA TERSEBUT DAPAT DISIMPULKANSEMUA AGAMA TERSEBUT DAPAT DISIMPULKAN ditinjau dari:ditinjau dari:
**TEOLOGITEOLOGI--BEDA/SAMA DLM PENGAKUAN--BEDA/SAMA DLM PENGAKUAN
ADANYA TUHAN(ADANYA TUHAN( YANG MAHA ESAYANG MAHA ESA))
**IBADAH/CARA BERDO’AIBADAH/CARA BERDO’A ----TIDAK SAMA----TIDAK SAMA
**AQLAKAQLAK----SAMA/SERUPA (YANG MENYANGKUT----SAMA/SERUPA (YANG MENYANGKUT
MORAL MANUSIA YANG BAIK)MORAL MANUSIA YANG BAIK)
Membangun:
1. Etis/Etika(tolrans)
2. Keyakinan.
3. Pranata sososial
yang baik

55
LANDASAN KULTURALLANDASAN KULTURAL
 Nilai – nilai Pancasila digali dari budaya danNilai – nilai Pancasila digali dari budaya dan
peradapan bangsa Indonesia yang telah berurat,peradapan bangsa Indonesia yang telah berurat,
berakar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesiaberakar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia
 Nilai-nilai itu sebagai buah pikiran dan gagasan dasarNilai-nilai itu sebagai buah pikiran dan gagasan dasar
bangsa Indonesia tentangbangsa Indonesia tentang
kehidupan yang dianggap baikkehidupan yang dianggap baik
 Tata nilai kehidupan sosial danTata nilai kehidupan sosial dan
tata nilai kehidupan kerohaniantata nilai kehidupan kerohanian
sebagai budaya dan peradapansebagai budaya dan peradapan
bangsa yang memberi corak,bangsa yang memberi corak,
watak dan ciri masyarakat danwatak dan ciri masyarakat dan
bangsa Indonesia yangbangsa Indonesia yang
membedakan denganmembedakan dengan
bangsa lainbangsa lain

66
LANDASAN YURIDISLANDASAN YURIDIS
1.1. Pembukaan UUD 1945 alinea IVPembukaan UUD 1945 alinea IV
2.2. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Amandemen)UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 (Amandemen)
3.3. Kep. Dirjen Depdiknas No.38/Dikti/Kep/2002Kep. Dirjen Depdiknas No.38/Dikti/Kep/2002
tentang Rambu-rambu pelaksanaan matatentang Rambu-rambu pelaksanaan mata
kuliah pengembangan kepribadian di Perguruankuliah pengembangan kepribadian di Perguruan
TinggiTinggi
4.4. UU No20 tahun 2003 ttg SISDIKNAS.”UU No20 tahun 2003 ttg SISDIKNAS.”
Pendidikan Nasional adalahPendidikan Nasional adalah
pendidikan yang berakarpendidikan yang berakar
pada kebudayaan bangsapada kebudayaan bangsa
Indonesia dan berdasakanIndonesia dan berdasakan
Pancasila dan UUD 1945.Pancasila dan UUD 1945.

77
Ir. Soekarno ( 1 Juni 1945).
“Pancasila adalah hasil perenungan jiwa yang mendalam.
sedangkan* Renungan isi jiwa yang mendalam
itu adalah Falsafah.
“Pancasila itu adalah isi jiwa bangsa Indonesia.
Kalau filsafat bangsa itu adalah “isi jiwa
(sesuatu) bangsa”, maka filsafat Pancasila
itu adalah filsafat bangsa Indonesia”.
LANDASAN FILOSOFISLANDASAN FILOSOFIS
Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka nilai-nilai Pancasila
merupakan dasar falsafah negara, konsekwensinya setiap aspek
Penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila,
termasuk sistem pepaturan perundang-undangan Negara.

88
A.A. Tujuan Nasional.Tujuan Nasional.
B.B. Tujuan Pendidikan Nasional.Tujuan Pendidikan Nasional.
C.C. Tujuan Pendidikan Pancasila.Tujuan Pendidikan Pancasila.
TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILATUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA
TUJUAN NASIONAL
Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 :
Melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Memajukan kesejahteraan umum
Mencerdaskan kehidupan bangsa


TUJUAN PENDIDIKAN NASIONALTUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL
UU No. 2/1989 jo UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
“Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas
manuisa Indonesia yaitu
Manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan YME,
Berbudi pekerti luhur,
Berkepribadian mandiri,
Maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil,
berdisiplin, beretos Kerja
profesional, bertangungjawab, dan
produktif serta
Sehat jasmani dan rohani”.
Pendidikan Nasional harus menumbuhkan(sikap,mental/karakter bangsa):
Jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air,
Meningkatkan semangat kebangsaan dan
Kesetiakawanan sosial serta
Kesadaran pada sejarah bangsa dan
Sikap menghargai jasa para pahlawan serta
Berorientasi ke masa depan.

1010
SK Dirjen Dikti No39th2002 dengan Pendidikan Pancasila diharapkanSK Dirjen Dikti No39th2002 dengan Pendidikan Pancasila diharapkan
dapat :dapat :
a.a. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untukMengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk
mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan nuraninyamengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan nuraninya
b.b. Mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenaliMengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengenali
masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannyamasalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya
c.c. Mengantarkan mahasiswa mampuMengantarkan mahasiswa mampu
mengenali perubahan-perubahan danmengenali perubahan-perubahan dan
perkembengan IPTEK dan Seniperkembengan IPTEK dan Seni
d.d. Mengantarkan mahasiswa memilikiMengantarkan mahasiswa memiliki
kemampuan untuk memakai sejarah dankemampuan untuk memakai sejarah dan
nilai-nilai budaya untuk menggalangnilai-nilai budaya untuk menggalang
persatuan Indonesia.persatuan Indonesia.
TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILATUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

1111
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PERJUANGAN BANGSA INDONESIAPERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Perkembangan singkat kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia;Perkembangan singkat kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia;
1. Zaman Kerajaan Kutai.1. Zaman Kerajaan Kutai.
2. Zaman Kerajaan Sriwijaya,berdirinya sekitar abad VII – XII (Th600-Th1400).2. Zaman Kerajaan Sriwijaya,berdirinya sekitar abad VII – XII (Th600-Th1400).
3. Zaman sebelum Kerajaan Majapait.( abad VII- abad XI)3. Zaman sebelum Kerajaan Majapait.( abad VII- abad XI)
4. Zaman Kerjaan Majapahit, berdirinya sekitar abad XIII - XVI(Th1293-Th1520)4. Zaman Kerjaan Majapahit, berdirinya sekitar abad XIII - XVI(Th1293-Th1520)

1212
PERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHANPERJUANGAN MELAWAN PENJAJAHAN
1.1. Perjuangan sebelum abad XX.Perjuangan sebelum abad XX.
..
2. Kebangkitan Nasional (1908-1945)2. Kebangkitan Nasional (1908-1945)

1313
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945
MAKNA PROKLMASI BAGI BANGSAMAKNA PROKLMASI BAGI BANGSA
INDONESIAINDONESIA
1.1. DALAM ARTI POLITIS:DALAM ARTI POLITIS:
2.2. DALAM ARTI YURIDIS:DALAM ARTI YURIDIS:
 Pembacaan teks proklmsi jam10.00(pernyataan berdirinya RI)Pembacaan teks proklmsi jam10.00(pernyataan berdirinya RI)
 Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangkaMerupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka
memperjuangkan kedaulatan bangsa.memperjuangkan kedaulatan bangsa.
 Berdirinya NKRI dan berlakunya hukum Nasional sbg SaranaBerdirinya NKRI dan berlakunya hukum Nasional sbg Sarana
mencapai tujuan nasional.mencapai tujuan nasional.
 Ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadiIkut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi

1414
PERUMUSAN PANCASILA & UUD 1945
1. Tgl. 7 September 1944 janji kemerdekaan oleh penguasa Jepang.
2. Tgl. 29 April 1945 diangkat Ketua BPUPKI yg dibentuk1maret 1945
3. Tgl. 28 Mei 1945 sidang pertama, anggota BPUPKI dilantik.
4. Tgl. 29 Mei – 1 Juni 1945 sidang II tahap I BPUPKI:
5. Rancangan Dasar Negara. pidato Mr Muh. Yamin
6. Pandangan Prof.Soepomo ttg bentuk-bentuk negara
7. Pidato Ir.Soekarno tgl 1juni 1945 dengan nama Pancasila.
8. Tgl. 10-16 Juli 1945 sidang tahap II BPUPK hasil panitia IX:
Rancangan Hukum Dasar -dukumen tsb oleh Muh Yamin disebut
“Piagam Jakarta”(hasil panitia kecil VIII dengan anggota 38)
9. Tgl. 9 Agustus 1945 PPKI dibentuk
(anggota 14 orang).
1. Tgl. 17 Agustus 1945 Proklamasi
Kemerdekaan RI,oleh Soekarno
1. Tgl. 18 Agustus 1945 PPKI+6 orang,
12. Tgl 19 Agustus 1945

1515
MACAM-MACAM RUMUSAN PANCASILAMACAM-MACAM RUMUSAN PANCASILA
Dasar Negara Indonesia menurut Mr Muh Yamin pidato tgl 29 Mei 1945Dasar Negara Indonesia menurut Mr Muh Yamin pidato tgl 29 Mei 1945
1. Peri Kebangsaan.1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ke-Tuhanan.3. Peri Ke-Tuhanan.
4. Peri Kerakyatan.4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Sosial.5. Kesejahteraan Sosial.
Dasar Negara Indonesia menurut Ir.Soekarno tgl 1juni 1945 ( Pancasila)Dasar Negara Indonesia menurut Ir.Soekarno tgl 1juni 1945 ( Pancasila)
1. Kebangsaan Indonesia1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial4. Kesejahteraan sosial
5.Ke-Tuhanan yg berkebudayaan atau5.Ke-Tuhanan yg berkebudayaan atau
Ke-Tuhanan Yang Maha EsaKe-Tuhanan Yang Maha Esa
Dalam Pemerintahan Soekarno PancasilaDalam Pemerintahan Soekarno Pancasila
mengalami penafsiran-penafsiran:mengalami penafsiran-penafsiran:
TRI SILA 1. Sosio Nasional yaituTRI SILA 1. Sosio Nasional yaitu
““Nasionalisme dan Internasionalisme”Nasionalisme dan Internasionalisme”
2. Sosio Demokrasi yaitu2. Sosio Demokrasi yaitu
““Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat”Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat”
3. Ketuhanan Yang Maha Esa3. Ketuhanan Yang Maha Esa

1616
Dasar negara Indonesia menurut Piagam Jakarta 11Juli 1945 oleh Panitia kecil IXDasar negara Indonesia menurut Piagam Jakarta 11Juli 1945 oleh Panitia kecil IX
1.1. Ke-Tuhanan dg kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknyaKe-Tuhanan dg kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2.2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradapMenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap
3.3. Persatuan Indonesia danPersatuan Indonesia dan
4.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratanKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilanperwakilan
5.5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaSerta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila dalam konstitusi RIS 29-12-1949 s/d17-8-1950 dan UUDS 1950 s/d 5JuliPancasila dalam konstitusi RIS 29-12-1949 s/d17-8-1950 dan UUDS 1950 s/d 5Juli
1959.1959.
1.1. Ketuhanan yang Maha EsaKetuhanan yang Maha Esa
2.2. Peri KemanusiaanPeri Kemanusiaan
3.3. KebangsaanKebangsaan
4.4. KerakyatanKerakyatan
5.5. Keadilan SosialKeadilan Sosial
RUMUSAN Pancasila di kalangan MasyarakatRUMUSAN Pancasila di kalangan Masyarakat
1.1. Ketuhanan Yang Maha EsaKetuhanan Yang Maha Esa
2.2. Peri KemanusiaanPeri Kemanusiaan
3.3. KebangsaanKebangsaan
4.4. Kedaulatan RakyatKedaulatan Rakyat
5.5. Keadilan SosialKeadilan Sosial

1717
PANCASILA dalam PEMBUKAAN UUD 1945PANCASILA dalam PEMBUKAAN UUD 1945
Dalam pembukaan UUD’45 pada alinea ke empat tercantum PancasilaDalam pembukaan UUD’45 pada alinea ke empat tercantum Pancasila
yang di syahkan pada tgl 18 Agustus 1945 oleh sidang PPKI denganyang di syahkan pada tgl 18 Agustus 1945 oleh sidang PPKI dengan
rumusan:rumusan:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradap2. Kemanusiaan yang adil dan beradap
3. Persatuan Indonesia3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dlm permusyawaratan /kebijaksanaan dlm permusyawaratan /
perwakilanperwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
*Pancasila pada masa Orde baru
- Ditandai dengan Hari kesaktian Pancasila
dan Tritura ( bubarkan PKI dan ormas-ormasnya;
pembersihan kabinet dr unsur2 PKI;
turunkan harga)
*Pancasila pada masa Reformasi
- Ditandai dengan turunnya

1818
PANCASILA SBG SISTEM FILSAFATPANCASILA SBG SISTEM FILSAFAT
Pengertian SistemPengertian Sistem
Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang salingYang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling
berhubungan,saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secaraberhubungan,saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara
keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- suatu kesatuan bagian - bagian.- suatu kesatuan bagian - bagian.
- bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.- bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri.
- saling berhubungan, saling ketergantungan.- saling berhubungan, saling ketergantungan.
- kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama.- kesemuanya dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama.
- terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.- terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

1919
INTI PENGERTIAN FILSAFAT
*Perkataan Filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah atau falasifah,
*Berasal dari bahasa Yunani yaitu Phile atau“Philein”yang berarti cinta dan
“shopia” yang berarti kebijaksanaan, kata Phile jamaknya philos =
pengetahuan, jadi kata Philoshopia artinya cinta pada ilmu pengetahuan=
Daya upaya manusia untuk mencari kebenaran atau bijaksana.
*Menurut pengertian dari etimologi filsafat adalah semua ilmu pengetahuan
yang membicarakan hakikat,dengan demikian setiap orang yang
berfilsafat akan jadi bijaksana (wisdom).
*Dari pengertian praktis, filsafat artinya alam
berpikir atau alam pikiran.
*Berfilsafat artinya “Berpikir secara mendalam
dan dengan sungguh-sungguh tentang
hakikat segala sesuatu yang dilakukan
atas dorongan kehendak yang baik
berdasarkan putusan akal yang benar
sesuai rasa kemanusiaan”.

2020
Pancasila sbg suatu sistem filsafatPancasila sbg suatu sistem filsafat
Sistem filsafat adalah ajaran yang bulat tentang berbagai segiSistem filsafat adalah ajaran yang bulat tentang berbagai segi
kehidupanyang mendasar. Suatu sistem filsafat paling sedikitkehidupanyang mendasar. Suatu sistem filsafat paling sedikit
mengajarkan hakikatmengajarkan hakikat realitas, filsafat hidup,dan tata nilai(etika).realitas, filsafat hidup,dan tata nilai(etika).
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikaynya merupakan sistemPancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikaynya merupakan sistem
filsafat. Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitufilsafat. Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu
sila-silanya merupakan satu asas,dr suatu fungsisila-silanya merupakan satu asas,dr suatu fungsi
dan bertujuan tertentu yang isi sila-silanyadan bertujuan tertentu yang isi sila-silanya
merupakan satu kesatuan yang bersifatmerupakan satu kesatuan yang bersifat
majemuk tunggal, konsekwensinya setiapmajemuk tunggal, konsekwensinya setiap
sila tidak dapat berdiri sendirisila tidak dapat berdiri sendiri
terpisah dari sila-sila yang lain,terpisah dari sila-sila yang lain,
tetapi saling berkaitan,tetapi saling berkaitan,
saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi.saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi.
Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila yang lainnya.Sila yang satu senantiasa dikualifikasi oleh sila-sila yang lainnya.
Kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem dijelaskan sbb:Kesatuan Pancasila sebagai suatu sistem dijelaskan sbb: SilaSila
pertama Ketuhanan Y M E meliputi dan menjiwai sila II,III,IV,Vpertama Ketuhanan Y M E meliputi dan menjiwai sila II,III,IV,V
Sila kedua meliputi dan menjiwai sila III,IV,V.diliputi dan dijiwai sila ISila kedua meliputi dan menjiwai sila III,IV,V.diliputi dan dijiwai sila I
Sila ketiga meliputi dan menjiwai sila IV,V. diliputi dan dijiwai sila I,II.Sila ketiga meliputi dan menjiwai sila IV,V. diliputi dan dijiwai sila I,II.
Sila keempat meliputi dan menjiwai sila V, diliputi dan dijiwai sila I,II,III.Sila keempat meliputi dan menjiwai sila V, diliputi dan dijiwai sila I,II,III.
Sila kelima diliputi dan dijiwai sila I,II,III,IV.Sila kelima diliputi dan dijiwai sila I,II,III,IV.

2121
CARA BERPIKIR FILSAFATCARA BERPIKIR FILSAFAT
Menurut Sidi Gazalba dalam Filsafat Sunoto(1985) ciri-ciri berpikirMenurut Sidi Gazalba dalam Filsafat Sunoto(1985) ciri-ciri berpikir
filsafati adalah:filsafati adalah:
a. Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya).a. Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya).
b. Sistematik(berpikir logis bergerak selangkah demi selangkah).b. Sistematik(berpikir logis bergerak selangkah demi selangkah).
c. Universal(berpikir secara umum/ keseluruhan).c. Universal(berpikir secara umum/ keseluruhan).
Menurut A.Gunawan Setiardjo(1993) cara berpikir kefilsafatan :Menurut A.Gunawan Setiardjo(1993) cara berpikir kefilsafatan :
a. Koheren(masing-masinga. Koheren(masing-masing tidak bertolaktidak bertolak belakang+melengkapi).belakang+melengkapi).
b. Menyeluruh/Komprehensif(mencakup secara keseluruhan).b. Menyeluruh/Komprehensif(mencakup secara keseluruhan).
c. Mendasar/ Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya).c. Mendasar/ Radikal(berpikir mendasar sampai keakarnya).
d. Sistematik(Menunjukan tataurut yg berurutan tdk bertentangan).d. Sistematik(Menunjukan tataurut yg berurutan tdk bertentangan).
e. Konseptual(Hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman2).e. Konseptual(Hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman2).
f. Bertanggung Jawab(Hasil pemikiran yang bertanggung jawab).f. Bertanggung Jawab(Hasil pemikiran yang bertanggung jawab).

2222
Pengertian Pancasila secara FilsafatPengertian Pancasila secara Filsafat
11.ASPEK ONTOLOGIS.ASPEK ONTOLOGIS
Ontologis berasal dari bahasa Yunani asal kata onto berarti sesuatu yang sungguh-Ontologis berasal dari bahasa Yunani asal kata onto berarti sesuatu yang sungguh-
sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya dan logos berarti ilmu atausungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya dan logos berarti ilmu atau
teori atau studi tentang sesuatu.teori atau studi tentang sesuatu.
Dari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan tentangDari aspek ontologi, Pancasila meliputi persoalan-persoalan tentang
pembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya, apapembuktian keberadaan Pancasila melalui asal-usul terjadinya, apa landasannya baiklandasannya baik
moral maupun yuridis.moral maupun yuridis.
Menurut Sumaryono (1994), tinjauan Ontologis untuk membahas Pancasila akanMenurut Sumaryono (1994), tinjauan Ontologis untuk membahas Pancasila akan
didapatkan pokok-pokok pikiran Ontologis ssb:didapatkan pokok-pokok pikiran Ontologis ssb:
a. Adanya asas dan sumber “Ada” yang Universal.a. Adanya asas dan sumber “Ada” yang Universal.
b. Pribadi manusia sebagai “subyek”,b. Pribadi manusia sebagai “subyek”,
baik secara individual maupun sosial.baik secara individual maupun sosial.
c. Manusia sebagai subyek sadar bahwac. Manusia sebagai subyek sadar bahwa
eksistensinya berada dalam “Ada bersama,eksistensinya berada dalam “Ada bersama,
baik secara sejajar atau horizontal.baik secara sejajar atau horizontal.

2323
2. Aspek Epistemologis2. Aspek Epistemologis
Kata Epistemologis berasal dari bahasa Yunani episteme berarti pengetahuan atauKata Epistemologis berasal dari bahasa Yunani episteme berarti pengetahuan atau
kebenaran dan logos artinya ilmu atau teori, dengan demikian epistemologiskebenaran dan logos artinya ilmu atau teori, dengan demikian epistemologis
berarti ilmu pengetahuan yang benar.berarti ilmu pengetahuan yang benar.
Aspek epistemologi dalam Pancasila terletak pada keabsahan Pancasila sebagaiAspek epistemologi dalam Pancasila terletak pada keabsahan Pancasila sebagai
ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan.ilmu yang dapat dipertanggung jawabkan.
Sumbernya manusia sbg epistemologi yaitu bahwa Pancasila:Sumbernya manusia sbg epistemologi yaitu bahwa Pancasila:
1. Sebagai sumber pengetahuan manusia1. Sebagai sumber pengetahuan manusia
2. Teori kebenaran pengetahuan manusia2. Teori kebenaran pengetahuan manusia
3. Watak pengetahuan manusia, yang isinya3. Watak pengetahuan manusia, yang isinya
Pancasila:Pancasila:
a. Umum Universal– sbg pangkal tolaka. Umum Universal– sbg pangkal tolak
pelaks.kenegaraanpelaks.kenegaraan
b. Umum Kolektif—sbg pedoman kolektifb. Umum Kolektif—sbg pedoman kolektif
negara tentang tertib.hukum di Indonesia.negara tentang tertib.hukum di Indonesia.
c. Khusus dan Kongkrit—realiasi praksis.c. Khusus dan Kongkrit—realiasi praksis.

2424
3. Aspek Aksiologi3. Aspek Aksiologi
Kata aksiologi berasal dari axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atauKata aksiologi berasal dari axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau
teori, jadi Aksiologi adalah teori tentang nilai,atau membahas tentang nilai, jugateori, jadi Aksiologi adalah teori tentang nilai,atau membahas tentang nilai, juga
disebut filsafat nilai.disebut filsafat nilai.
Berbagai batasan tentang nilai banyak dikemukakan oleh para ahli. SecaraBerbagai batasan tentang nilai banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara
garis besar sebagian para ahli mengemukakan nilai adalah sesuatu yanggaris besar sebagian para ahli mengemukakan nilai adalah sesuatu yang
berharga, berguna, baik, benar, dan indah(B4,i). Mempunyai nilai artinyaberharga, berguna, baik, benar, dan indah(B4,i). Mempunyai nilai artinya
mempunyai kwalitas yang dapat menyebabkan seseorang bersikap menyetujui.mempunyai kwalitas yang dapat menyebabkan seseorang bersikap menyetujui.
Dalam Pancasila, terkandung implikasi moral yang terdapat dalam substansiDalam Pancasila, terkandung implikasi moral yang terdapat dalam substansi
Pancasila sebagai suatu nilai, terkandung mulai sila pertama hingga sila kelimaPancasila sebagai suatu nilai, terkandung mulai sila pertama hingga sila kelima
yang merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akanyang merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Ketuhanan dan nilai KemanusiaanNilai Ketuhanan dan nilai Kemanusiaan
merupakan nilai tertinggi jika dibandingkanmerupakan nilai tertinggi jika dibandingkan
dengan ketiga nilai di bawahnya.dengan ketiga nilai di bawahnya.
ke tiga ke empat dan ke lima, merupakan nilaike tiga ke empat dan ke lima, merupakan nilai
kenegaraan karena ketiganyakenegaraan karena ketiganya
berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.berkaitan dengan kehidupan kenegaraan.
Sedangkan sila ke empat merupakan saranaSedangkan sila ke empat merupakan sarana
terwujudnya suatu keadilan sosial danterwujudnya suatu keadilan sosial dan
selanjudnya sila ke lima adalah tujuan dariselanjudnya sila ke lima adalah tujuan dari

2525
E T I K AE T I K A
Etika adalah ilmu yg membahas ttg bagaimana dan mengapa manusia
mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana manusia
bersikap,bertanggungjawabterhadab berbagai ajaran moral.
1. 1. Etika umum : adalah prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
2 2. Etika khusus : adalah membahas prinsip dalam hubungannya dengan
berbagai aspek kehidupan manusia
a. Etika individual  kewajiban pd diri sendiri
b. Etika Sosial  Kewajiban manusia dgn manusia lain
Etika berkaitan dengan predikat nilai :
- Susila – tidak susila( Baik – buruk)
Etika berkaitan dgn dasar-dasar filosofis
yaitu etika dalam hubungannya dengan
tingkah laku manusia

2626
PANCASILA SEBAGAI ETIKAPANCASILA SEBAGAI ETIKA
Pancasila sebagai etika karena mengandung ajaran yb hrs dipertagung jawakan dlmPancasila sebagai etika karena mengandung ajaran yb hrs dipertagung jawakan dlm
sikap dan tindakanyg terkait dengan nilai,moral,norma.sikap dan tindakanyg terkait dengan nilai,moral,norma.
Pengertian Nilai, Moral dan NormaPengertian Nilai, Moral dan Norma
Nilai, Value (Inggris) termasuk pengertian filsafat.Nilai, Value (Inggris) termasuk pengertian filsafat.
 Filsafat disebut juga ilmu tentang nilai-nilaiFilsafat disebut juga ilmu tentang nilai-nilai
 Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yg artinya “Keberhargaan”Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yg artinya “Keberhargaan”
(Worth) atau kebaikan(Goodness), dan kata kerja yg artinya suatu tindakan kejiwaan(Worth) atau kebaikan(Goodness), dan kata kerja yg artinya suatu tindakan kejiwaan
tertentu dalam menilai atau melakukan penilaiantertentu dalam menilai atau melakukan penilaian
MoralMoral
- Seluruh kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu.- Seluruh kaidah kesusilaan dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok tertentu.
- Ajaran kesusilaan, tentang asas dan kaidah kesusilaan yg sistematis didalam etika,- Ajaran kesusilaan, tentang asas dan kaidah kesusilaan yg sistematis didalam etika,
Filsafat moral dan teologi moralFilsafat moral dan teologi moral
: Ajaran tentang hal yg baik dan buruk yg menyangkut tingkah laku dan perbuatan: Ajaran tentang hal yg baik dan buruk yg menyangkut tingkah laku dan perbuatan
manusiamanusia
NormaNorma
Peraturan hidup yg mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat sbb:Peraturan hidup yg mempengaruhi tingkah laku manusia didalam masyarakat sbb:
a. Norma Agama ialah peraturan hidup yg diterima sbg perintah2 larangan2 anjuran2a. Norma Agama ialah peraturan hidup yg diterima sbg perintah2 larangan2 anjuran2
yang berasal dari Tuhan.yang berasal dari Tuhan.
b. Norma Kesusilaan ialah peraturan2 hidup yang dianggap sbg suara hati sanubarib. Norma Kesusilaan ialah peraturan2 hidup yang dianggap sbg suara hati sanubari
manusia( insan- kamil).manusia( insan- kamil).
c. Norma Kesopanan ialah peraturan2 hidup yang timbul dari pergaulan segolonganc. Norma Kesopanan ialah peraturan2 hidup yang timbul dari pergaulan segolongan
manusia.manusia.
d. Norma Hukum ialah peraturan2 yang timbul dibuat oleh penguasa negara.d. Norma Hukum ialah peraturan2 yang timbul dibuat oleh penguasa negara.

2727
NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL,NILAI DASAR, NILAI INSTRUMENTAL,
NILAI PRAKSISNILAI PRAKSIS
Tata nilai dalam kehidupan bernegara.Tata nilai dalam kehidupan bernegara.
Nilai dasar adalahNilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai dalil yangasas-asas yang diterima sebagai dalil yang
bersifat banyak sedikitnya mutlak,dan tidak dipertanyakanbersifat banyak sedikitnya mutlak,dan tidak dipertanyakan
lagi.lagi.
Nilai InstrumentalNilai Instrumental adalah Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanyaadalah Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya
dalam wujud norma sosial atau wujud norma hukum yangdalam wujud norma sosial atau wujud norma hukum yang
terkristalisasi dlm lembaga – lembaga, sifatnya dinamis danterkristalisasi dlm lembaga – lembaga, sifatnya dinamis dan kontekstualkontekstual
yaitu sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu, jugayaitu sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu, juga merupakanmerupakan
semacam tafsir positif terhadap nilai dasar yang bersifatsemacam tafsir positif terhadap nilai dasar yang bersifat umum tersebut.umum tersebut.
Nilai PraksisNilai Praksis adalah Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalamadalah Nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam
kenyataan, seyogianya sama semangatnya dengan nilai dasar dankenyataan, seyogianya sama semangatnya dengan nilai dasar dan nilainilai
instrumental. Nilai praksis ini akan merupakan batu ujian apkahinstrumental. Nilai praksis ini akan merupakan batu ujian apkah nilainilai
dasar dan nilai instromental sungguh-sungguh hidup dalamdasar dan nilai instromental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakatmasyarakat
atau tidak, karena nilai praksis merupakan penjabaranatau tidak, karena nilai praksis merupakan penjabaran secarasecara
operasional dari nilai dasar dan instrumental yang berupaoperasional dari nilai dasar dan instrumental yang berupa peraturan-peraturan-
peraturan pelaksanaan.peraturan pelaksanaan.

2828
PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTALPANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR FUNDAMENTAL
BAGI BANGSA DAN NEGARABAGI BANGSA DAN NEGARA
Sebagai falsafah hidup mengandung nilai-nilai yg sistematis,Sebagai falsafah hidup mengandung nilai-nilai yg sistematis,
fundamentali dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatufundamentali dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatu
kesatuan yg bulat dan utuh, hirarki dan Sistematis. Kelima sila memilkikesatuan yg bulat dan utuh, hirarki dan Sistematis. Kelima sila memilki
esensi serta Makna yg utuh. Setiap aspek kehidupan bermasyarakat,esensi serta Makna yg utuh. Setiap aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara harus berdasar nilai “Pancasila”.berbangsa dan bernegara harus berdasar nilai “Pancasila”.
 Nilai obyektif.Nilai obyektif.
a.a. Bersifat umum, universal dan abstrak.Bersifat umum, universal dan abstrak.
b.b. Nilai Pancasila tetap ada sepanjang masaNilai Pancasila tetap ada sepanjang masa
c.c. Pancasila dalam pembukaan UUD’45 sebagai pokok kaidahPancasila dalam pembukaan UUD’45 sebagai pokok kaidah
fundamental merupakan Sumber hukum positif sebagai tertib hukumfundamental merupakan Sumber hukum positif sebagai tertib hukum
tertinggitertinggi
 Nilai Subyektif.Nilai Subyektif.
a.a. Hasil pemikiran kritis, refleksi filosofis bangsa IndonesiaHasil pemikiran kritis, refleksi filosofis bangsa Indonesia
b.b. Pandangan hidup bangsa, jati diri bangsa sebagai sumber nilaiPandangan hidup bangsa, jati diri bangsa sebagai sumber nilai
kebenaran, kebaikan, keadilan diwujudkan sesuai hati nurani karenakebenaran, kebaikan, keadilan diwujudkan sesuai hati nurani karena
bersyumber pada kepribadian bangsabersyumber pada kepribadian bangsa

2929
INTI ISI SILA-2 PANCASILA SBG FILSAFATINTI ISI SILA-2 PANCASILA SBG FILSAFAT
*Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:*Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:
Menjiwai semua sila lainya; Pengejawantahan tujuan manusia sebagai makluk Tuhan YME; SegalaMenjiwai semua sila lainya; Pengejawantahan tujuan manusia sebagai makluk Tuhan YME; Segala
hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, moral negara, moral penyelenggara negara;hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, moral negara, moral penyelenggara negara;
Pol.Neg, pemerintahan neg, hukum,peraturan perUUneg,kebebasan,&HAM warga negara dijiwaiPol.Neg, pemerintahan neg, hukum,peraturan perUUneg,kebebasan,&HAM warga negara dijiwai
Ketuhanan.Ketuhanan.
*Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap:*Sila Kemanusiaan yang adil dan beradap:
Nilai kemanusiaan bersuber dasar fisolofis antropologi; Nilai yang menjunjung tinggi harkat,martabatNilai kemanusiaan bersuber dasar fisolofis antropologi; Nilai yang menjunjung tinggi harkat,martabat
manusia sbg makluk yg beradap; Hak kodrati manusia/hak dasar(ham); .manusia sbg makluk yg beradap; Hak kodrati manusia/hak dasar(ham); .
Nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan potensi murni manusia; NilaiNilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan potensi murni manusia; Nilai
kemanusiaan sbg makluk yg berbudaya,bermoral dan beragama;Nilai man harus adil thd dirikemanusiaan sbg makluk yg berbudaya,bermoral dan beragama;Nilai man harus adil thd diri
sendiri,lingkungan,masy,bangsa&negara; Menghargai kesamaan atas hak dan derajat tanpasendiri,lingkungan,masy,bangsa&negara; Menghargai kesamaan atas hak dan derajat tanpa
membedakan SARA;Nilai tenggang rasa,saling mencintai sesama manusia,tidak semena-mena.membedakan SARA;Nilai tenggang rasa,saling mencintai sesama manusia,tidak semena-mena.
*Sila Persatuan Indonesia:*Sila Persatuan Indonesia:
Penjelmaan sifat kodrati man yg mono dualis,sbg makluk individu&sosial; Negara merupakan suatuPenjelmaan sifat kodrati man yg mono dualis,sbg makluk individu&sosial; Negara merupakan suatu
persekutuan hidup bersama antar SARA; Pengikat Indonesia “Bhineka Tunggal Eka”; Mengatasipersekutuan hidup bersama antar SARA; Pengikat Indonesia “Bhineka Tunggal Eka”; Mengatasi
segala kesalah fahaman SARA memberi wahana atas tercapainya harkat&martabat manusia;segala kesalah fahaman SARA memberi wahana atas tercapainya harkat&martabat manusia;
memanfaatkan potensi negara secara bersama dlm kehidupan berbangsa&bernegara.memanfaatkan potensi negara secara bersama dlm kehidupan berbangsa&bernegara.
*Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/ perwakilan :*Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/ perwakilan :
Mewujudkan harkat&martabat manusia dlm suatu wil negara; Rakyat asal mula kekuasaan neg;Mewujudkan harkat&martabat manusia dlm suatu wil negara; Rakyat asal mula kekuasaan neg;
Negara adalah sbg penjilmaan sifat kodrati manusia sbg makluk individu&makluk sosial;Negara adalah sbg penjilmaan sifat kodrati manusia sbg makluk individu&makluk sosial;
Musyawarah&mufakat digunakan sbg nilai demokrasi di Indonesia.Musyawarah&mufakat digunakan sbg nilai demokrasi di Indonesia.
.*.*Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:
Terkandung nilai2tujuan negara; Keadilan dlm hubungan diri sendiri dan dengan manusiaTerkandung nilai2tujuan negara; Keadilan dlm hubungan diri sendiri dan dengan manusia
lainya; Keadialan antara negara dan warganya(distributif,legal, kumulatif)lainya; Keadialan antara negara dan warganya(distributif,legal, kumulatif)

3030
HAM MENURUT NILAI-NILAIHAM MENURUT NILAI-NILAI
PANCASILAPANCASILA
 Kebebasan dasar dan hak-hak dasar disebut HAM yang melekat padaKebebasan dasar dan hak-hak dasar disebut HAM yang melekat pada
manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YME.manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YME.
 Dalam tiap-tiap sila dari Pancasila selalu terkandung makna tentangDalam tiap-tiap sila dari Pancasila selalu terkandung makna tentang
HAMHAM
 HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraanHAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 Hubungan negara dengan warga negara dalam kehidupan penegakanHubungan negara dengan warga negara dalam kehidupan penegakan
HAM pada pembukaan UUD’45 yang menjiwai keseluruhan pasalHAM pada pembukaan UUD’45 yang menjiwai keseluruhan pasal
dalam batang tubuh UUD’45 terutama pasal 27 s/d pasal 34 dandalam batang tubuh UUD’45 terutama pasal 27 s/d pasal 34 dan
Amandemen UUD’45 tahun 2002 BAB XA pasal 28A s/d 28J tentangAmandemen UUD’45 tahun 2002 BAB XA pasal 28A s/d 28J tentang
HAMHAM

3131
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
Ideologi :Ideologi :
Idea : Gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita.Idea : Gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita.
Logos: artinya ilmuLogos: artinya ilmu
Ideologi : Ilmu pengetahuan tentang ide-ide / ajaran tentangIdeologi : Ilmu pengetahuan tentang ide-ide / ajaran tentang
pengertian-pengertian dasar.pengertian-pengertian dasar.
-Dikemukan pertama oleh Destutt de Tracy orang Perancis(1796)-Dikemukan pertama oleh Destutt de Tracy orang Perancis(1796)
““The Science of Ideas”.The Science of Ideas”.
-Dikembangkan oleh Karl Marx sbg pandangan hidup berdsrkan-Dikembangkan oleh Karl Marx sbg pandangan hidup berdsrkan
kepentingan kelas/ gol. Tertentu, dalam bid.politik/sosial ekonomi.kepentingan kelas/ gol. Tertentu, dalam bid.politik/sosial ekonomi.
-Ideologi tergantung dari filsafat yang dianut oleh pok/negara.-Ideologi tergantung dari filsafat yang dianut oleh pok/negara.
Ideologi pengertian umum : Kumpulan gagasan , ide-ide, keyakinan-Ideologi pengertian umum : Kumpulan gagasan , ide-ide, keyakinan-
keyakinan,kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dankeyakinan,kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematissistematis
yang menyangkut danyang menyangkut dan mengatur tingkah lakumengatur tingkah laku sekelompok manusiasekelompok manusia
tertentu dalam pelbagi bidang kehidupantertentu dalam pelbagi bidang kehidupan

3232
MACAM-MACAM IDEOLOGIMACAM-MACAM IDEOLOGI
1. Ideologi Leberlisme :
-Rasio diletakan pada nilai kebenara tertinggi
-Materialism meletakan materi sbg nilai tertinggi
- Pelopor : - John Loch menyatakan bahwa manusia dilahirkan “bebas sempurna”,sehingga
tiap-tiap orang mempunyai keleluasaan berbuat.
-Kebebasan individu sbg nilai tertinggi dlm bermasyarakat
-Hubungan dengan Agama Sekulerisme(tidak ada hubunganya)
2. Ideologi Komunis(KarlMARX) : Reaksi dari perkembangan masy. Kapitalism
-Filosofis materialism dialektis&historis kenyataan tertinggi adalah materi.
-Hak individu diganti milik kolektivif,dlm klas-klas(kapitalis& proletar)
-Disebut juga ideologi sosialisme,dg etika menghalalkan segala cara utk kptingan klas
-Manusia merupakan hakekat menciptakan dirinya sendiri
Tidak mengenal adanya Tuhan (Atheis), karena manusia diciptakan oleh diri sendiri
3. Ideologi Pancasila :
-Berasal dari falsafah bangsa Indonesia,
-Merupakan sari dari budaya2 Bangsa.
-Berkembang dengan pola pikir integralistik.
-Dengan pendekatan : kesisteman,keseimbangan,keserasian, kekeluargaan, koperasi dll.
-Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

3333
MAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARAMAKNA IDEOLOGI BAGI NEGARA
Bagi suatu bangsa dan negara, ideologi adalah wawasan, pandanganBagi suatu bangsa dan negara, ideologi adalah wawasan, pandangan
hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan.hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan.
Ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupanIdeologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegarabermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Ideologi mengandung inti serangkaian nilai / norma atau sistem nilai dasarIdeologi mengandung inti serangkaian nilai / norma atau sistem nilai dasar
yang bersifat menyeluruh, mendalam yang dimiliki dan dipegang olehyang bersifat menyeluruh, mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh
masyarakat, bangsamasyarakat, bangsa
Nilai dasar yang terangkum dalam Pancasila,Nilai dasar yang terangkum dalam Pancasila,
menjadi ideologi bangsa Indonesia, karenamenjadi ideologi bangsa Indonesia, karena
bersumber dari budaya dan pengalamanbersumber dari budaya dan pengalaman
sejarah masyarakat, bangsa dan negara RIsejarah masyarakat, bangsa dan negara RI

3434
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSAPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA
DAN NEGARA INDONESIADAN NEGARA INDONESIA
Ideologi Pancasila adalah Ideologi yang berasal dari falsafah bangsaIdeologi Pancasila adalah Ideologi yang berasal dari falsafah bangsa
Indonesia, merupakan sari budaya dari budaya-budaya yang yangIndonesia, merupakan sari budaya dari budaya-budaya yang yang
di Indonesiadi Indonesia
Ideologi Negara dalam arti cita-cita negara pada hakekatnyaIdeologi Negara dalam arti cita-cita negara pada hakekatnya
merupakan asas kerohanian memiliki cir-ciri :merupakan asas kerohanian memiliki cir-ciri :
- Mempunyai derjat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan- Mempunyai derjat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan
dan kenegaraan,dan kenegaraan,
- Oleh karena itu mewujudkan asas- Oleh karena itu mewujudkan asas
kerohanian, pandangnkerohanian, pandangn hidup,hidup,
pedoman hidup, yang dipelihara,pedoman hidup, yang dipelihara,
dikembangkan,dikembangkan, diamalkan, dilestarikandiamalkan, dilestarikan
kepada generasi berikutnyakepada generasi berikutnya
diperjuangkan dan dipertahankandiperjuangkan dan dipertahankan
dengan kesediaan berkorban.dengan kesediaan berkorban.

3535
IIDEOLOGI TERTUTUPDEOLOGI TERTUTUP
-Nilai &Cita-cita dari suatu kelompok orang-Nilai &Cita-cita dari suatu kelompok orang
-Dibenarkan pengorbana yang dibebankan kepada masyarakat.-Dibenarkan pengorbana yang dibebankan kepada masyarakat.
-Dituntut taat secara mutlak-Dituntut taat secara mutlak
IDEOLOGI TERTBUKAIDEOLOGI TERTBUKA
-Nilai & cita-cita digali dari rohani, moral, budaya masyatakat-Nilai & cita-cita digali dari rohani, moral, budaya masyatakat
-Tidak dibenarkan pengorbanan kepada masyarakat.-Tidak dibenarkan pengorbanan kepada masyarakat.
-Berdasarkan hati nurani, tanggungjawab hak-hak asasi-Berdasarkan hati nurani, tanggungjawab hak-hak asasi
Pancasila Ideologi terbuka : Memberi orientasi kedepan yaitu: Pancasila bersifat aktual,
dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman
• Menurut Dr Alfian idiologi terbuka dituntut memiliki kekuatan2 sbb:
- Dimensi realita : nilai2 dasar bersumber dan hidup,berakar dlm masyarakat
- Dimens idealisme: nilai2 dasar yg memberi harapan masa depan.
- Dimensi fleksibilitas(pengembangan kedepan): luwes& merangsang pengembangan
pemikiran-pemikiran baru sesuai realitas perkembangan zaman.
PANCASILA IDEOLOGI TERBUKAPANCASILA IDEOLOGI TERBUKA

3636
Kedudukan Pancasila sering disebut sebagai :Kedudukan Pancasila sering disebut sebagai :
Dasar filsafata/falsafah negara,Ideologi negara,Dasar negaraDasar filsafata/falsafah negara,Ideologi negara,Dasar negara
Kedudukan Pancasila sebagai Dasar NegaraKedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara ::
a-Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum)a-Sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum)
b-Meliputi suasana kebatinan UUD’45.b-Meliputi suasana kebatinan UUD’45.
c-Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negarac-Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara
d-Mengandung norma yang harus diikuti oleh semua wargad-Mengandung norma yang harus diikuti oleh semua warga
negara dan pemerintah.negara dan pemerintah.
e-Merupakan sumber semangat bagi UUD’45e-Merupakan sumber semangat bagi UUD’45
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARAPANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

3737
HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMAHUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA
MENURUT PANCASILAMENURUT PANCASILA
1.Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa1.Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang berTuhan dan2. Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang berTuhan dan
melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayannya.melaksanakan ibadah sesuai agama/kepercayannya.
3. Manusia menurut kodratnya sebagai makluk Tuhan (tidak3. Manusia menurut kodratnya sebagai makluk Tuhan (tidak
Atheis/Sekuler).Atheis/Sekuler).
4Tidak ada pertentangan bagi antar golongan intern/antar agama4Tidak ada pertentangan bagi antar golongan intern/antar agama
5.Tidak memaksakan untuk memeluk kepada Agama tertentu.5.Tidak memaksakan untuk memeluk kepada Agama tertentu.
6. Memberi toleransi dalam kehidupan beragama.6. Memberi toleransi dalam kehidupan beragama.
7. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus sesuai nilai-7. Pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara harus sesuai nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Negara pada hakekatnya berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa8. Negara pada hakekatnya berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa

3838
Aktualisasi Pancasila 2 cara yaituAktualisasi Pancasila 2 cara yaitu ::
Secara obyektifSecara obyektif  yaitu aktualisasi Pancasila dalamyaitu aktualisasi Pancasila dalam
berbagai bidang kehidupan kenegaraan antara lainberbagai bidang kehidupan kenegaraan antara lain
bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum,bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum,
dengan penjabarannya kedalam undang-dengan penjabarannya kedalam undang-
undang,menyangkut kelembagaan yaituLembagaundang,menyangkut kelembagaan yaituLembaga
Eksekutif, Legislatif , Yudikatif serta kelembagaanEksekutif, Legislatif , Yudikatif serta kelembagaan
lainnya, termasuk kelompok supra dan infralainnya, termasuk kelompok supra dan infra
struktur politik.struktur politik.
Secara SubyektifSecara Subyektif  adalah aktualisasi Pancasila padaadalah aktualisasi Pancasila pada
setiap individu terutama dalam aspek moral yangsetiap individu terutama dalam aspek moral yang
kaitannya dengan negara dan masyarakat, dalamkaitannya dengan negara dan masyarakat, dalam
hal ini warga biasa,pelajar,mahasiswa, aparat,hal ini warga biasa,pelajar,mahasiswa, aparat,
penguasa, pengusaha,intelektual dan lain-lainya.penguasa, pengusaha,intelektual dan lain-lainya.

3939
PANCASILA DALAM KONTEKSPANCASILA DALAM KONTEKS
KETATANEGARAAN RIKETATANEGARAAN RI
Pancasila sebagai dasar negara merupakan asas kerokanian, sebagaiPancasila sebagai dasar negara merupakan asas kerokanian, sebagai
sumber norma dan tertib hukum yang melamdasi berbagai kegiatansumber norma dan tertib hukum yang melamdasi berbagai kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan rakyat dalam kehidupan berbangsapenyelenggaraan pemerintahan dan rakyat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara (POLEKSOSBUDHANKAM).dan bernegara (POLEKSOSBUDHANKAM).
Konsekuensi : Pemerintah dan warga negara dalam Ikatan hidupKonsekuensi : Pemerintah dan warga negara dalam Ikatan hidup
bernegara harus tetap dalam jangkauan Pancasilabernegara harus tetap dalam jangkauan Pancasila
sebagai dasar negarasebagai dasar negara
Ini berarti : Pokok-poko pikiran muatan Pancasila merupakan alatIni berarti : Pokok-poko pikiran muatan Pancasila merupakan alat
ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah dan wargaukur untuk menilai sejauh mana pemerintah dan warga
negara sudah menjalankan tugas dan kewajiban sesuainegara sudah menjalankan tugas dan kewajiban sesuai
tuntutan Pancasilatuntutan Pancasila
Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas Hukum.Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan atas Hukum.

4040
SISTEMATIKA HUKUM & PERUNDANG-SISTEMATIKA HUKUM & PERUNDANG-
UNDANGAN RIUNDANGAN RI
1.1.UUD 1945UUD 1945
2.2. KETETAPAN (TAP) MPRKETETAPAN (TAP) MPR
3.3.UNDANG -UNDANGUNDANG -UNDANG
4.4. PERPUPERPU
5.5.Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah
6.6.Keputusan PresidenKeputusan Presiden
7.7.Keputusan Menteri.Keputusan Menteri.
8.8.Peraturan Daerah.Peraturan Daerah.
Hukum Dasar : Meliputi UUD tertulis maupun tidak tertulis.Hukum Dasar : Meliputi UUD tertulis maupun tidak tertulis.
UUD : Hukum dasar yang tertulisUUD : Hukum dasar yang tertulis
Konvensi : Hukum dasar yang tidak tertulisKonvensi : Hukum dasar yang tidak tertulis
UUD bagi suatu negara :UUD bagi suatu negara :
*Memberikan perlindungan HAM*Memberikan perlindungan HAM
*Pedoman bagi penyelenggaraan Negara*Pedoman bagi penyelenggaraan Negara
*Pedoman bagi warga negara, lembaga negara dan lembaga masyarakat*Pedoman bagi warga negara, lembaga negara dan lembaga masyarakat

4141
PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANGPROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG
DASAR 1945DASAR 1945
1. Dirancang dan diterima oleh : Badan Penyelidik1. Dirancang dan diterima oleh : Badan Penyelidik
usaha-usaha persiaspan kemerdekaan Indonesiausaha-usaha persiaspan kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) tanggal 16 Juli 1945.(BPUPKI) tanggal 16 Juli 1945.
*Panitia kecil IX Pemeriksaan usul-usul dr pihak 2*Panitia kecil IX Pemeriksaan usul-usul dr pihak 2
*Panitian kecil IX perancang JAKARTA CHARTER*Panitian kecil IX perancang JAKARTA CHARTER
*Panitia Perancang UUD Negara*Panitia Perancang UUD Negara
Panitia Kecil(7orang) sempurnakan naskah,Panitia Kecil(7orang) sempurnakan naskah,
sedangkan bahasanya oleh panitia ahli bahasasedangkan bahasanya oleh panitia ahli bahasa
Indonesia: 3 orang (Perancang UUD)Indonesia: 3 orang (Perancang UUD)
2. Disyahkan & ditetapkan Oleh :2. Disyahkan & ditetapkan Oleh :
Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
pada tanggal 18 Agustus 1945 pukul 1.45.pada tanggal 18 Agustus 1945 pukul 1.45.

4242
A.A. PengertianPengertian
UUD 1945 adalah keseluruhan naskah terdiri dari :UUD 1945 adalah keseluruhan naskah terdiri dari :
1. Pembukaan 4 alinea1. Pembukaan 4 alinea
2. Batang Tubuh :2. Batang Tubuh :
 16 Bab, 37pasal, 4 Pasal aturan peralian dan 2ayat aturan tamb.16 Bab, 37pasal, 4 Pasal aturan peralian dan 2ayat aturan tamb.
 Disyahkan sidang PPKI Tgl. 18 Agustus 1945Disyahkan sidang PPKI Tgl. 18 Agustus 1945
 Dimuat dan disiarkan dalam Berita Republik IndonesiaDimuat dan disiarkan dalam Berita Republik Indonesia
Tahun ke II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946.Tahun ke II No. 7 tanggal 15 Pebruari 1946.
Diamandemen oleh MPR dalam SI 1999,2000,2001,2002Diamandemen oleh MPR dalam SI 1999,2000,2001,2002
Pada perubahan(amandemen)ditambahPasal6A,7ABC,18AB,20A,Pada perubahan(amandemen)ditambahPasal6A,7ABC,18AB,20A,
22ABCDE, 23ABCDEFG, 24ABC, 28A s/d J, 36ABC,22ABCDE, 23ABCDEFG, 24ABC, 28A s/d J, 36ABC,
ditambah BAB VIIA,B,VIIIA,IXA,XA,dan BAB IV dihapus.ditambah BAB VIIA,B,VIIIA,IXA,XA,dan BAB IV dihapus.
Sedangkan :Sedangkan :
4 Pasal, Aturan Perlihan — dirubah 3 Pasal.4 Pasal, Aturan Perlihan — dirubah 3 Pasal.
2 Ayat Aturan Tambahan ---- dirubah 2 Pasal2 Ayat Aturan Tambahan ---- dirubah 2 Pasal
..
 ..

4343
B.B. KedudukanKedudukan
Menurut TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966Menurut TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966
Jo.TAP MPR No. V/MPR/1973Jo.TAP MPR No. V/MPR/1973
No.IX/MPR/1978No.IX/MPR/1978
No.III/MPR/2000No.III/MPR/2000
UUD 1945 menempati kedudukan tertinggi dengan heirarki sebagaiUUD 1945 menempati kedudukan tertinggi dengan heirarki sebagai
berikut :berikut :
1.1. UUD 1945UUD 1945
2.2. TAP.MPR.TAP.MPR.
3.3. UU / peraturan Pemerintah sebagaiUU / peraturan Pemerintah sebagai
pengganti UU (Perpu)pengganti UU (Perpu)
44 Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah
55 Keputusan PresidenKeputusan Presiden
66 Peraturan DaerahPeraturan Daerah
77 Peraturan – peraturanPeraturan – peraturan
pelaksanaannya lainnya,pelaksanaannya lainnya,
(Peraturan/ keputusan Menteri ,dll).(Peraturan/ keputusan Menteri ,dll).

4444
C.C. Sifat UUD 1945Sifat UUD 1945
1). UMUM : aspek yg diatur oleh / dengan ketentuan didalam UUD harus1). UMUM : aspek yg diatur oleh / dengan ketentuan didalam UUD harus
mencakup semua aspek kehidupan ketatanegaraan.mencakup semua aspek kehidupan ketatanegaraan.
2). LUHUR : melihat isi / materi UUD memuat cita-cita serta pandangan hidup2). LUHUR : melihat isi / materi UUD memuat cita-cita serta pandangan hidup
bangsa yang menjadi tujuan serta landasan negara.bangsa yang menjadi tujuan serta landasan negara.
3). ISTIMEWA :3). ISTIMEWA :
- Formil : pembentukan dan atau pembebannya dilakukan MPR- Formil : pembentukan dan atau pembebannya dilakukan MPR
- Materiil isi UUD bersifat komplek, menjangkau seluruh kehidupan bangsa- Materiil isi UUD bersifat komplek, menjangkau seluruh kehidupan bangsa
4). KUSUS :4). KUSUS :
-Singkat / supel, flexibel :-Singkat / supel, flexibel :
hanya memuat 37 pasal, 3 pasal aturanhanya memuat 37 pasal, 3 pasal aturan
tambahan dan 2 ayat aturan peralihan,tambahan dan 2 ayat aturan peralihan,
cukup memuat aturan pokok.cukup memuat aturan pokok.
- Luwes / kenyal : tetap menjamin- Luwes / kenyal : tetap menjamin
kejelasan dan kepastian hukum,kejelasan dan kepastian hukum,
Peraturan lebih lanjut sebagaiPeraturan lebih lanjut sebagai
penyelenggaraan aturan pokok denganpenyelenggaraan aturan pokok dengan
hukum ditingkat yang lebih rendah,hukum ditingkat yang lebih rendah,
karena mudah membuat/ merubahnya.karena mudah membuat/ merubahnya.

4545
D. Fungsi UUD 1945D. Fungsi UUD 1945
= Sebagai Dasar Negara RI.= Sebagai Dasar Negara RI.
= Sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di= Sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di
IndonesiaIndonesia
= Sebagai alat kontrol bagi peraturan/perundang-undangan yang= Sebagai alat kontrol bagi peraturan/perundang-undangan yang
berada dibawahnya.berada dibawahnya.
= UUD berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara, tampak= UUD berisi pembatasan kekuasaan dalam Negara, tampak
dalam 3 hal :dalam 3 hal :
1.1. Menjamin hak asasi manusia atau hak warga negara.Menjamin hak asasi manusia atau hak warga negara.
2.2. Memuat ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.Memuat ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.
3.3. Mengatur tugas serta wewenang `dalam negara.Mengatur tugas serta wewenang `dalam negara.

4646
UDANG – UNDANG DASAR NEGARAUDANG – UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945
,, PEMBUKAANPEMBUKAAN
(PREAMBUL)(PREAMBUL)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harusmaka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengandihapuskan, karena tidak sesuai dengan
peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagiaDan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbangdengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supayaAtas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan iniberkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungiKemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukansegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibankesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, makadunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasardisusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yangNegara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaanberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatyang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatukebijaksanaan dalamPermusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4747
1.1. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 BAGIMAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 BAGI
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA.PERJUANGAN BANGSA INDONESIA.
SUMBER
ASPIRASI
CITA-CITA HUKUM
CITA-CITA MORAL
UNIVERSAL
LESTARI
NILAI-NILAI
MOTIVASI

4848
2.2. MAKNA ALINEA-ALINEA DALAMMAKNA ALINEA-ALINEA DALAM
PEMBUKAAN.UUD’45PEMBUKAAN.UUD’45
ALINEA-ALINEAALINEA-ALINEA
PEMBUKAANPEMBUKAAN
MAKNAMAKNA
ALINEA IALINEA I -DALIL OBYEKTIF-DALIL OBYEKTIF
-PERNYATAA SUBYEKTIF-PERNYATAA SUBYEKTIF
-LANDASAN POLITIK LN-LANDASAN POLITIK LN
ALINEA IIALINEA II -KESINMABUNGAN-KESINMABUNGAN
PERJUANGANPERJUANGAN
KEMERDEKAANKEMERDEKAAN
(MOMENTUM)(MOMENTUM)
ALINEA IIIALINEA III -MOTIVASI SPIRITUAL-MOTIVASI SPIRITUAL
MOTIVASI RIIL &MOTIVASI RIIL &
MATERIALMATERIAL
ALINEA IVALINEA IV -TUJUAN NASIONAL-TUJUAN NASIONAL
-PRINSIP DASAR-PRINSIP DASAR

4949
3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM3. POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM
PEMBUKAAN UUD 1945PEMBUKAAN UUD 1945
POKOK PIKIRAN
KETUHANAN Y.M.E
MENURUT DASAR
KEMANUSIAAN YANG
ADIL DAN BERADAB
KEDAULATAN RAKYAT
KEADILAN SOSIAL
PERSATUAN

5050
HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGANHUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN
BATANG TUBUH UUD 1945BATANG TUBUH UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi hubungan langsungPembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi hubungan langsung
bersifat kausal organik dengan batang tubuh UUD 1945,karenabersifat kausal organik dengan batang tubuh UUD 1945,karena
dalam pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.dalam pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945.
Pembukaan memuat dasar falsafat negara dan UUDPembukaan memuat dasar falsafat negara dan UUD
merupakan arti kesatuan nilai dan norma yang terpadu.merupakan arti kesatuan nilai dan norma yang terpadu.
Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 :Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 :
1.1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentukRangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuk
negara.negara.
2.2. Merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negaraMerupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara
Indonesia terwujud (Alinea IV).Indonesia terwujud (Alinea IV).

5151
HUBUNGAN MASING-MASING ALINEAHUBUNGAN MASING-MASING ALINEA
DENGAN BATANG TUBUH UUD’45DENGAN BATANG TUBUH UUD’45
1.1. Alinea 1,2,3, merupakan pernyataan yangAlinea 1,2,3, merupakan pernyataan yang
tidak mempunyai hubungan kausal organiktidak mempunyai hubungan kausal organik
dengan batang tubuhdengan batang tubuh
2.2. Alinea 4 mempunyai hubungan kausalAlinea 4 mempunyai hubungan kausal
organikorganik ::
a. UUD ditentukana. UUD ditentukan
b. Dalam UUD diatur tentangb. Dalam UUD diatur tentang
Pemeritahan NegaraPemeritahan Negara
c. Negera berbentuk Republikc. Negera berbentuk Republik
berkedaulatan Rakyatberkedaulatan Rakyat
d. Ditetapkannya dasar Kerohaniand. Ditetapkannya dasar Kerohanian
(Dasar falsafah Negara Pancasila)(Dasar falsafah Negara Pancasila)

5252
HUBUNGAN ANTARA PEMBUKAANHUBUNGAN ANTARA PEMBUKAAN
DENGAN PANCASILADENGAN PANCASILA
Dalam Pembukaan UUD’45 secara formal yuridis Pancasila ditetapkanDalam Pembukaan UUD’45 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan
sebagai dasar Filsafat Negara RI.sebagai dasar Filsafat Negara RI.
1. Hubungan secara formal :1. Hubungan secara formal :
a. Rumusan Pancasila dalam Alinea 4a. Rumusan Pancasila dalam Alinea 4
b. Pembukaan UUD’45 merupakan pokok kaidah fundamental.b. Pembukaan UUD’45 merupakan pokok kaidah fundamental.
c. Pembukaan UUD’45 Intinya adalah Pancasila tidak tergantungc. Pembukaan UUD’45 Intinya adalah Pancasila tidak tergantung
pada batang Tubuh.pada batang Tubuh.
d. Pancasila sebagai dasar kelangsungan hidup Negara did. Pancasila sebagai dasar kelangsungan hidup Negara di
Proklamirkan pada 17 Agustus 1945Proklamirkan pada 17 Agustus 1945
e. Pancasila adalah inti Pembukaan UUD’45 melekat padae. Pancasila adalah inti Pembukaan UUD’45 melekat pada
kelangsungan hidup Negerakelangsungan hidup Negera
2. Hubungan secara material.2. Hubungan secara material.
Dalam pembukaan UUD ’45Dalam pembukaan UUD ’45
materi yang dibahas oleh BPUPKImateri yang dibahas oleh BPUPKI
pertama adalah filsafat Pancasila-pertama adalah filsafat Pancasila-
Pembukaan,tertib hukum IndonesiaPembukaan,tertib hukum Indonesia
bersumber pada Pancasilabersumber pada Pancasila

5151
PENGERTIAN HUKUM DASAR
HUKUMHUKUM MengikatMengikat
Isinya Norma-norma/KetentuanIsinya Norma-norma/Ketentuan
DasarDasar Merupakan Sumber hukumMerupakan Sumber hukum
Alat KontrolAlat Kontrol
TERTULISTERTULIS Undang-undang dasarUndang-undang dasar
Ditetapkan/disahkanDitetapkan/disahkan
TIDAK TERTULISTIDAK TERTULIS Timbul dalam praktek ketatanegaraanTimbul dalam praktek ketatanegaraan
(Konvensi)(Konvensi)
Tidak boleh bertentang dengan UUDTidak boleh bertentang dengan UUD
pelengkap UUDpelengkap UUD

5252
KONVENSI
->Konvensi adalah Hukum dasar yang tidak tertulis yang timbul dan
terpelihara dalam praktek kenegaraan.
->Konvensi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
->Konvensi merupakan aturan pelengkap/mengisi kekosongan yang timbul
dari praktek kenegraan.
Contoh :
->Pidato kenegaraan setiap menjelang peringatan tanggal 17 Agustus
didalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
->Pidato pertanggunjawaban presiden setiap akhir masa jabatannya
->Pidato Presiden setiap Awal penetapan tahun anggaran baru/RAPBN.pada
bulan Januari.

5353
KONSTITUSI
Konstitusi adalah semua ketentuan-ketentua yang
mengatur ketatanegaraan suatu negara.
Undang-undang dasar adalah suatu undang-undang
yang tertulis yang merupakan dasar pokok dari pada
ketatanegaraan suatu negara.
Pengertian Konstitusi :
-Lebih luas dari pada UUD atau
- Sama dengan pengertian UUD
UUD hanya meliputi konstitusi tertulis selain itu
terdapat konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup
dalam UUD

5454
HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIANHAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN
PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIKPERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945INDONESIA TAHUN 1945
>Amandemen UUD 45
 Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI
 Penegakan hukum,
HAM, dan
pemberantasan KKN
 Otonomi Daerah
 Kebebasan Pers
 Mewujudkan
kehidupan demokrasi
Jumlah :
• 16 bab
• 37 pasal
• 49 ayat
• 4 pasal Aturan
Peralihan
• 2 ayat Aturan
Tambahan
• Penjelasan
TUNTUTAN REFORMASI SEBELUM PERUBAHAN
DASAR PEMIKIRAN
PERUBAHAN
 Kekuasaan tertinggi di
tangan MPR
 Kekuasaan yang
sangat besar pada
Presiden
 Pasal – pasal multitafsir
 Pengaturan lembaga
negara oleh Presiden
melalui pengajuan UU
 Praktek ketatanegaraan
tidak sesuai dengan
jiwa Pembukaan
UUD 1945
TUJUAN PERUBAHAN
Penyempurnakan aturan
dasar :
 Tatanan negara
 Kedaulatan rakyat
 HAM
 Pembagian kekuasaan
 Kesejahteraan Sosial
 Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum
 Sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan bangsa
DASAR YURIDIS
 Pasal 3 UUD 1945
 Pasal 37 UUD
1945
 TAP MPR
No.IX/MPR/1999
 TAP MPR
No.IX/MPR/2000
 TAP MPR
No.XI/MPR/2001
KESEPAKATAN DASAR
 Tidak mengubah Pembukaan
UUD 1945
 Tetap mempertahankan NKRI
 Mempertegas sistem presidensiil
 Penjelasan UUD 1945 yang membuat
hal – hal normatif akan dimasukkan
ke dalam pasal–pasal (Batang Tubuh)
 Perubahan dilakukan dengan cara
“adendum”
SIDANG MPR
 Sidang Umum
MPR 1999
14–21 Okt 1999
 Sidang Tahunan
MPR 2000
7–18 Agt 2000
 Sidang Tahunan
MPR 2001
1–9 Nov 2001
 Sidang Tahunan
MPR 2002
1–11 Agt 2002
HASIL PERUBAHAN
Jumlah :
 21 bab
 37 pasal
 170 ayat
 3 pasal
Aturan Peralihan
 2 pasal
Aturan Tambahan
 Tanpa Penjelasan

5555
BAB I BENTUK DAN KEDAULATANBAB I BENTUK DAN KEDAULATAN
( Pasal 1)( Pasal 1)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD ***)
Negara Kesatuan Berbentuk Republik
Negara Hukum ***)

5656
LEMBAGA – LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANLEMBAGA – LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahunmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun
19451945
UUD 1945
KPU
BPK
Perwakilan BPK
Provinsi
Bank
sentral
Presiden/
Wakil
Presiden
Kementerian
Negara
Dewan
pertimbangan
TNI / POLRI
DPR MPR DPD MA MK
KYBadan-
badan
lain yang
fungsinya
berkaitan
dengan
kekuasaan
kehakiman
PEMDA PROVINSI
KPD DPRD
PEMDA KAB/KOTA
KPD DPRD
Lingkungan
Peradilan
Umum
Agama
Militer
TUN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
PUSAT
DAERAH

5757
LEMBAGA – LEMBAGA YANG MEMEGANG KEKUASAANLEMBAGA – LEMBAGA YANG MEMEGANG KEKUASAAN
MENURUT UUDMENURUT UUD
DPR PRESIDEN MK MA
Pasal 20 (1) *
memegang
kekuasaan
membentuk UU
Pasal 4 (1)
memegang
kekuasaan
pemerintahan
Pasal 24 (1)***
memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan
pemerintahan

5858
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATBAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
ANGGOTA
DPR
dipilih melalui
PEMILU
MPR
Pasal 2 (1)****
WEWENANG
1. Mengubah dan menetapkan Undang–
Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)***
dan Pasal 37****] ;
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/****] ;
3. Memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya
menurutUndang – Undang Dasar
[Pasal 3 ayat (3)***/****] ;
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon
yangdiusulkan oleh Presiden dalam hal
terjadi kekosongan Wakil Presiden
[Pasal 8 ayat (2)***] ;
5.Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
Yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan
Partai politik yang pasangan calon Presiden
dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak
pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya,
jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa
Jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]
ANGGOTA
DPD
dipilih melalui
PEMILU

5959
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHANBAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARANEGARA
Calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus seorang
warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri, tidak
pernah mengkhianati negara,
serta mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden
[Pasal 6 (1)***]
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan
(Pasal 7*)
PRESIDEN /
WAKIL PRESIDEN
WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK
Presiden / Wakil PresidenPresiden / Wakil Presiden

6262
Antara lain :Antara lain :
1.1. MMemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD“ [Pasal 4 (1)*] ;emegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD“ [Pasal 4 (1)*] ;
2.2. BBerhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*] ;erhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*] ;
3.3. MMenetapkan peraturan pemerintah’ [Pasal 5 (2)*] ;enetapkan peraturan pemerintah’ [Pasal 5 (2)*] ;
4.4. MMemegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya sertaemegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada Nusa dan Bangsa” [Pasal 9 (1)*] ;berbakti kepada Nusa dan Bangsa” [Pasal 9 (1)*] ;
5.5. MMemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU” (Pasal 10) ;dng persetujuan DPR menyatakanemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL dan AU” (Pasal 10) ;dng persetujuan DPR menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****] ;perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****] ;
6.6. MMembuat perjanjian internasional lainnya..dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***] ;embuat perjanjian internasional lainnya..dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***] ;
7.7. MMenyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12) ;enyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12) ;
8.8. MMengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikanengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR” [Pasal 13 (2)*] ;pertimbangan DPR” [Pasal 13 (2)*] ;
9.9. MMenerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*] ;enerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*] ;
10.10. MMemberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*] ;emberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*] ;
11.11. MMemberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*] ;emberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*] ;
12.12. MMemberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)* ;emberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)* ;
13.13. MMembentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepadaembentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada
Presiden” (Pasal 16)**** ;Presiden” (Pasal 16)**** ;
14.14. Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*] ;Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*] ;
15.15. Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahanTentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan
RUU [Pasal 20 (4)*] ;RUU [Pasal 20 (4)*] ;
16.16. Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksaTentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa
[Pasal 22 (1}] ;[Pasal 22 (1}] ;
17.17. Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPDTentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
[Pasal 23 (2)***] ;[Pasal 23 (2)***] ;
18.18. Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPDTentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD
[Pasal 23F (1)***] ;[Pasal 23F (1)***] ;
19.19. Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***] ;Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***] ;
20.20. Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24b (3)***] ;Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24b (3)***] ;
21.21. Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hak konstitusiTentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hak konstitusi
[Pasal 24C (3)***] ;[Pasal 24C (3)***] ;
WEWENANG, KEWAJIBAN, HAK

6363
Pemilihan Presiden dan Wakil PresidenPemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dalam satu pasangan secara langsungdalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyatoleh rakyat
Calon
Presiden
Dan
Wapres
5. melantik
[Pasal 3 (2)
***/****]
sebelum
memangku
jabatan,
bersumpah di
hadapan
[Pasal 9 (1)*]
Parpol / Gab. Parpol
Peserta Pemilu
RAKYAT
KPU
3. PEMILU
2. diusulkan sebelum
pemilu
[Pasal 6A (2)***]
Presiden /
Wapres
1. Presiden & Wakil
Presiden dipilih
dalam satu
pasangan secara
langsung oleh
rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Presiden dan
Wakil Presiden
memegang
jabatan selama
lima tahun &
sesudahnya
dapat dipilih
kembali dalam
jabatan yang
sama, hanya
untuk satu kali
masa jabatan.
(Pasal 7*)
MPR
4. memperoleh
jumlah suara
>50 % dalam
pemilu dengan
sedikitnya 20 % di
setiap Prov yang
tersebar di lebih
dari ½ jml Prov.
[Pasal 6A (3)***]
4a. dalam hal tidak ada
pasangan calon terpilih,
dua pasangan calon yang
mendapat suara terbanyak
1 dan 2 dalam pemilu dipilih
oleh rakyat secara langsung
dan yang memperoleh suara
terbanyak dilantik
[Pasal 6A (4)****]

6464
Pemberhentian Presiden dan/atauPemberhentian Presiden dan/atau
Wakil PresidenWakil Presiden
Pasal 7B (3) Pasal 7A
Pasal 7B (1)Pasal 7B (2)
Pasal 7B (4) Pasal 7B (5)
MK DPR MPR
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden
diberhentikan
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat
Usul
diterima
Usul tidak
diterima
Pasal 7B (7)
Pasal 7B (6)

6565
1.1. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A***) ;DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A***) ;
2.2. Usul tersebut dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaanUsul tersebut dapat diajukan dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan
kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwakepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atauPresiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***] ;tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***] ;
3.3. Pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7BPendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B
(2)] ;(2)] ;
4.4. Pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dariPengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 darijumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari
jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***] ;jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***] ;
5.5. MK.MK.Wajib memeriksa ; mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelahWajib memeriksa ; mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah
permintaan diterima [Pasal 7B (4)] ;permintaan diterima [Pasal 7B (4)] ;
6.6. Bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhiBila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi
syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulsyarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul
pemberhentian kepada MPR [Pasal7B (5)] ;pemberhentian kepada MPR [Pasal7B (5)] ;
7.7. MPR.MPR.Wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30Wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30
hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***] ;hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***] ;
8.8. Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾
dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yangdari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang
hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikanhadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan [Pasal 7B (7)***]penjelasan [Pasal 7B (7)***] ..

6666
Mengangkat duta dan konsul, penempatan dutaMengangkat duta dan konsul, penempatan duta
negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi,negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi,
pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelarpemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar
dan tanda jasadan tanda jasa
MA
DPRPresiden
8. pertimbangan
7. amnesti &
abolisi
[Pasal 14 (2)*]
6. pertimbangan
5. grasi &
rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*]
3. menerima
penempatan
duta negara lain
[Pasal 13 (3)*]
1. Mengangkat
Duta & Konsul
[Pasal 13 (1)]
4. pertimbangan
9. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain
tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
(Pasal 15*)
2. Pertimbangan
Duta
[Pasal 13 (2)*]

6767
KEKUASAANKEKUASAAN PEMERINTAHANPEMERINTAHAN NEGARANEGARA
DAN BAB VDAN BAB V KEMENTERIAN NEGARAKEMENTERIAN NEGARA
4. dibantu
menteri negara [Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)*]
1. Memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
[Pasal 4 (1)]
PRESIDEN
3. membentuk
dewan pertimbangan #)
(Pasal 16)****
#) DPA dihapus
2. dalam melakukan
kewajiban dibantu oleh
satu orang Wapres
[Pasal 4 (2)]

6868
BAB VI PEMERINTAHANBAB VI PEMERINTAHAN
DAERAHDAERAH
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan
kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang
[Pasal 18 (1)**]
PEMERINTAHAN DAERAH
Kepala Pemerintahan Daerah DPRD
Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
[Pasal 18 (2)**]
Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)**]
Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)**]
Anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3)**]

6969
Hubungan Pemerintah Pusat danHubungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah DaerahPemerintah Daerah
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten,
dan kota,atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**]
Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU
[Pasal 18B (1)**]
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**]

7070
BAB VII DEWAN PERWAKILANBAB VII DEWAN PERWAKILAN
RAKYATRAKYAT
Anggota DPR
dipilih melalui
pemilihan umum
[Pasal 19 (1)**]
Anggota DPR
dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang
syarat-syarat dan
tata caranya diatur
dalam UU
(Pasal 22B**)
DPR
Fungsi, Wewenang, dan Hak
1. “..memegang kekuasaan membentuk UU”
[Pasal 20 (1)*] ;
2“..memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ;
3. “..mempunyai hak interpelasi, hak angket,
dan hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ;
4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang,
membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11
(1) dan (2)****] ;
6. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden
dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;
dalam menerima penempatan duta neraga lain
[Pasal 13 (3)] ;
dalam pemberian amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)*] ;
9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
10. tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN
yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***]
11. tentang pemilihan anggota BPK dengan mem-
perhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
12. tentang persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
13. tentang persetujuan pengangkatan dan
pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim
konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;

7171
PembentukanPembentukan
UUUU
DPD
DPR
PRESIDEN
4.
persetujuan
bersama
1a. Memegang kekuasaan
membentuk UU [Pasal 20 (1)*]
anggota berhak mengajukan
usul RUU (Pasal 21*)
2.
RUU
tertentu
Ikut
membahas
Memberi
pertimbangan
3.
Dibahas bersama
[Pasal 20 (2)*]
RUU
4a.
Tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa itu
[Pasal 20 (3)*]
1b. Berhak mengajukan RUU
[Pasal 5 (1)*]
4b.
Mengesahkan
[Pasal 20 )4)*]
4c.
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu
30 hari,
RUU tersebut sah
menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
UU
YA
TIDAK

7272
Peraturan PemerintahPeraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Pengganti Undang-
UndangUndang
1.
Dalam hal ikhwal kegentingan
yang memaksa, berhak menetapkan
peraturan pemerintah
sebagai pengganti undang-undang
[Pasal 22 (1)]
PRESIDEN
2.
Peraturan pemerintah
pengganti UU itu harus
mendapat persetujuan
[Pasal 22 (2)]
DPR 3.
persetujuan
3b.
Harus dicabut
[Pasal 22 (3)]
YA
TIDAK
3a.
Menjadi UU

7373
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui Pemilu.
Anggota DPD dari setiap
provinsi jumlahnya sama
dan jumlah seluruh anggota
DPD itu tidak lebih
1/3 jumlah anggota DPR :
[Pasal 22C (1)*** dan (2)***]
Anggota DPD
dapat diberhentikan
dari jabatannya,
yang syarat-syarat
dan tata caranya
diatur dalam
undang-undang
[Pasal 22D (4)***]
BAB VIIA DEWAN PERWAKILANBAB VIIA DEWAN PERWAKILAN
DAERAHDAERAH
DPD
WEWENANG
1. Dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***] ;
2. Ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***] ;
3. Memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama, dan RAPBN
[Pasal 22D (2)***] ;
1. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)***] ;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)***]

7474
Pembentukan UUPembentukan UU
TertentuTertentu
DPD
1.
Dapat mengajukan
[Pasal 22D (1)***]
RUU
tertentu
2.
Membahas RUU
tertentu
[Pasal 22D (2)***]
DPR
3.
Membahas
bersama
4.
persetujuan
bersama
4a.
Tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa itu
{Pasal 20 (3)*]
YA
TIDAK
4b.
Mengesahkan
[Pasal 20 )4)*]
4c.
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu
30 hari,
RUU tersebut sah
menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
PRESIDEN
UU
tertentu

7575
BAB VIIB PEMILIHAN UMUMBAB VIIB PEMILIHAN UMUM
1.
Diselenggarakan oleh
komisi pemilihan
umum
yang bersifat
nasional, tetap,
dan mandiri
[Pasal 22E (5)***]
2.
Luber, jurdil setiap 5 tahun
[Pasal 22E (1)***]
Untuk memilih
[Pasal 22E (2)***]
PEMILU
Anggota
DPR
Anggota
DPRD
Anggota
DPD
Presiden /
Wapres
3.
Dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta pemilu
[Pasal 6A (2)***]
4.
Peserta dari
Angg Partai Politik
[Pasal 22E (3)***]
5.
Peserta dari
Perseorangan
[Pasal 22E (4)***]

7676
BAB VIII HAL KEUANGANBAB VIII HAL KEUANGAN
PenyusunanPenyusunan
APBNAPBN
1.
Mengajukan
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
DPRPRESIDEN
3.
Membahas
Bersama
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
4.
persetujuan
DPR
2.
Memberi
Pertimbangan
[Pasal 23 (2)***]
DPD
4a.
Pemerintah
menjalankan
4b.
Pemerintah
Menjalankan
Tahun lalu
[Pasal 23 (3)***]
APBN
APBNYA
TIDAK

7777
Bank SentralBank Sentral
BANK SENTRAL
Pasal 23D ****
tanggung jawab independensikewenangankedudukansusunan
Diatur dengan undang – undang

7878
bbAB VIII A BADAN PEMERIKSAAB VIII A BADAN PEMERIKSA
KEUANKEUANgangan
Keanggotaan, Tugas dan WewenangKeanggotaan, Tugas dan Wewenang
Menyerahkan hasil
pemeriksaan
keuangan negara
kepada DPR, DPD,
dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya
[Pasal 23E (2)***]
BPK
Anggota dipilih oleh DPR
dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh Presiden
[Pasal 23F (1)***]
Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan
yang bebas dan mandiri
[Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota negara,
dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)***]

7979
Pemeriksaan Keuangan NegaraPemeriksaan Keuangan Negara
BPK
1.
Memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara
[Pasal 23E (1)***]
2.
Hasil pemeriksaan
diserahkan
[Pasal 23E (2)***]
DPD DPR DPRD
3.
Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan
undang-undang[Pasal 23E (3)***]

8080
Pemilihan Anggota BPKPemilihan Anggota BPK
[Pasal 23F (1)***][Pasal 23F (1)***]
DPRDPD PRESIDEN
2.Memberikan
pertimbangan
1.Memilih calon
3.
diresmikan
Anggota BPK
terpilih

8181
Hakim agung harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela,
adil, profesional, dan
berpengalaman di bidang hukum
[Pasal 24A (2)***]
Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi Yudisial
kepada DPR untuk mendapat
persetujuan dan ditetapkan
sebagai hakim agung
oleh Presiden
[Pasal 24A (3)***]
BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMANBAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN
MA
Pasal 24A ***
KEWAJIBAN DAN WEWENANG
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang
Pasal 24A (1)***] ;
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Prsiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
UMUM
AGAMA
MILITER
TUN
Mahkamah AgungMahkamah Agung

8282
Hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela,
adil, negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan,
serta tidak merangkap
sebagai pejabat negara
[Pasal 24C (5)***]
Mempunyai sembilan
orang anggota hakim
konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing
tiga orang oleh MA,
tiga orang oleh DPR
dan tiga orang oleh Presiden
[Pasal 24C (3)***]
MK
Pasal 24C ***
KEWAJIBAN DAN WEWENANG
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
2. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wapres menurut UUD [Pasal 24C (2)***]
Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi

8383
Anggota Komisi Yudisial
harus mempunyai pengetahuan
dan pengalaman di bidang hukum
serta memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela
[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi Yudisial
diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dengan persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)***]
KY
Pasal 24B ***
WEWENANG
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***] ;
2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran,
martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***]
Komisi YudisialKomisi Yudisial

8484
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang
(Pasal 25A)
BAB IX A WILAYAH NEGARABAB IX A WILAYAH NEGARA

8585
BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUKBAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
WARGA NEGARA
DAN
PENDUDUK
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 28)
Warga negara ialah
orang-orang bangsa
Indonesia asli dan
orang-orang bangsa
lain yang disahkan
dengan undang-undang
sebagai wrga negara
[Pasal 26 (1)]
Penduduk ialah
warga negara Indonesia
dan orang asing
yang bertempat tinggal
di Indonesia
[Pasal 26 (2)**}
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]

8686
BABBAB:: X A HAK ASASIX A HAK ASASI
MANUSIAMANUSIA
HAK
ASASI
MANUSIA
Berkomunikasi dan
memperoleh informasi
( Pasal 28F )
Mempertahankan
hidup dan kehidupan
( Pasal 28A )**
Perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda
serta bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G)**
Hidup sejahtera lahir dan
batin, memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat
perlakuan khusus
(Pasal 28H)**
Tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku surut
dan bebas dari perlakuan
diskriminatif (Pasal 28I)**
Berkewajiban menghargai hak
orang dan pihak lain serta
tunduk kepada pembatasan
UU (Pasal 28J)**
Kebebasan beragama, meyakini kepercayaan,
memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E)**
Pengakuan yang sama di hadapan
hukum, hak untuk bekerja dan
Kesempatan yang sama dalam
pemerintahan
(Pasal 28D)**
Mengembangkan dan memajukan
diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat
dari IPTEK (Pasal 28C)**
Membentuk keluarga, keturunan dan
perlindungan anak dari kekerasan dan
diskriminasi (Pasal 28B)**

8787
Negara menjamin kemerdekaan tiap – tipa penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
[Pasal 29 (2)]
BAB XI AGAMABAB XI AGAMA
A G A M A
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
[Pasal 29 (1)]

8888
BABXII PERTAHANAN DAN KEAMANANBABXII PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NEGARANEGARA
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
TNI (AD, AL, AU) POLRI
Tiap-tiap warga
negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha
pertahanan dan
keamanan negara
[Pasal 30 (1)**]
Usaha hankamneg
dilaksanakan melalui
sishankamrata oleh
TNI dan POLRI sebagai
kekuatan utama, dan
rakyat sebagai
kekuatan pendukung
[Pasal 30 (2)**]
T U G A S
Sebagai alat negara
bertugas
mempertahankan,
melindungi, dan memelihara
keutuhan dan
kedaulatan negara
[Pasal 30 (3)**]
Sebagai alat negara
yang menjaga keamanan
dan ketertiban masyarakat
bertugas
melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan
kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya,
syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha
hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan hankam
diatur dengan UU
[Pasal 30 (5)**]

8989
BABBABXIIIXIII PENDIDIKAN DANPENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANKEBUDAYAAN
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang [Pasal 31 (3)****]
Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya
[Pasal 31 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat
manusia [Pasal 31 (5)****]
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]
Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)****]
Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya [Pasal 32 (1)****]
Negara menghormati dan
memelihara bahasa daerah
sebagai kekayaan budaya Nasional
[Pasal 32 (2)****]

9090
BABBABXIVXIV PEREKONOMIAN NASIONALPEREKONOMIAN NASIONAL
DANDAN
KESEJAHTERAAN SOSIALKESEJAHTERAAN SOSIAL
Perekonomian
dan
Kesejahteraan
Sosial
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]
Fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar dipelihara oleh
negara [Pasal 34 (1)****]
Disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekluargaan
[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara [Pasal 33 (2)]
Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan
umum yang layak [Pasal 34 (3)****]
Diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
[Pasal 33 (4)****]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]

9191
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)**
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)**
BABBAB:XV:XV BENDERA, BAHASA, DANBENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGULAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAANKEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN

9292
BABBABXVIXVI PERUBAHANPERUBAHAN
UNDANG-UNDANG DASARUNDANG-UNDANG DASAR
MPR
berwenang mengubah
dan menetapkan
[Pasal 3 (1)***]
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam
sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara
tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang
diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR
[Pasal 37 (3)****]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota
dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)***]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan
perubahan [Pasal 37 (5)****]
Pasal – pasal
Perubahan
UUD

9393
Pasal IPasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlakuSegala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku
selamaselama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar inibelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini
****)****)
Pasal IIPasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untukSemua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk
melaksanakanmelaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakanketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal IIIPasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 AgustusMahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus
2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh
Mahkamah Agung ****)Mahkamah Agung ****)
ATURAN PERALIHANATURAN PERALIHAN

9494
Pasal IPasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukanMajelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan
peninjauanpeninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapanterhadap materi dan status hukum Ketetapan
Majelis PermusyawaratanMajelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan KetetapanRakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat untukdiambil putusan padaMajelis Permusyawaratan Rakyat untukdiambil putusan pada
Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahunSidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003****)2003****)
Pasal IIPasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TahunUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
ATURAN TAMBAHANATURAN TAMBAHAN

9595
BUDAYA PERGURUAN TINGGI UPN :BUDAYA PERGURUAN TINGGI UPN :
1. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI1. TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
MMempunyai 3 tugas pokokempunyai 3 tugas pokok
a. Pendidikan dan Pengajaraa. Pendidikan dan Pengajara
Pendidikan dan Pengajaran yaitu melaksanakan denganPendidikan dan Pengajaran yaitu melaksanakan dengan
menyelenggarakan perkuliahan atau kegiatan akademikmenyelenggarakan perkuliahan atau kegiatan akademik
dalam berbagai bentuk sesuai jenis dan tingkat programdalam berbagai bentuk sesuai jenis dan tingkat program
pendidikan yang diberikan, dengan tujuan mengantarkanpendidikan yang diberikan, dengan tujuan mengantarkan
mahasiswa untuk menyelesaikan (menamatkan) pendidikan yangmahasiswa untuk menyelesaikan (menamatkan) pendidikan yang
diikuti.diikuti.
Pendidikan dan Pengajaran merupakan kegiatan paling utamaPendidikan dan Pengajaran merupakan kegiatan paling utama
dan melibatkan berbagai unsur di perguruan tinggi sepertidan melibatkan berbagai unsur di perguruan tinggi seperti
mahasiswa, dosen, administrator, sarana dan prasaranamahasiswa, dosen, administrator, sarana dan prasarana dandan
lingkungan pendididkan, agar mahasiswa :lingkungan pendididkan, agar mahasiswa :
1) Mendapatkan gambaran pola pikir yang1) Mendapatkan gambaran pola pikir yang
integralistik,kekeluargaan, kebersamaan,persatuan danintegralistik,kekeluargaan, kebersamaan,persatuan dan
kesatuan,Bhineka Tunggal Eka dan lain-lain.kesatuan,Bhineka Tunggal Eka dan lain-lain.
2) Memiliki kebiasaan dan konsistensi dalam proses belajar2) Memiliki kebiasaan dan konsistensi dalam proses belajar
mengajar dapat memilah-milah hal-hal yang sesuai Pancasila.mengajar dapat memilah-milah hal-hal yang sesuai Pancasila.

Pendidikan Pancasila

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (9)

Similar to Pendidikan Pancasila

Similar to Pendidikan Pancasila (20)

More from Muhamad Yogi

More from Muhamad Yogi (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Pendidikan Pancasila