SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
1
MATA KULIAH:
HUKUM PIDANA
Buku rujukan:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)
2. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2 dan 3
oleh Drs. Adami Chazawi, S.H.
3. Asas-asas Hukum Pidana oleh Prof.
Masruchin Rubai, S.H.M.S.
2
PENGERTIAN
 Penderitaan/nestpa yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu/perbuatan yang diancam pidana
 Pidana adalah reaksi atas delick dan ini
berwujud suatu nestapa yang sengaja
ditimpakan negara kepada pembuat delik itu
(Prof.Roeslan Saleh)
Definisi MEZGER:
Aturan2 hukum, yang mengikat kepada suatu
perbuatan yang memenuhi syarat2 tertentu
suatu akibat yang berupa PIDANA
MELIPUTI:
 PERBUATAN YANG DILARANG
 ORANG YANG MELANGGAR LARANGAN
 JADI PIDANA ADALAH: PENDERITAAN
YANG SENGAJA DIBEBANKAN KEPADA
ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN
YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG
3
PIDANA DAPAT BERUPA
PENDERITAAN/NESTAPA
Psl 10 KUHP:
1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati (dood straaf)
b. Pidana Penjara (gevangenis straaf)
c. Pidana Kurungan (hechtenis)
d. Pidana Denda (geld boete)
e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan Hak2 tertentu
b. Perampasan barang2 tertentu
c. Pengumuman Putusan Hakim
4
TINDAKAN TATA TERTIB
(TUCHT MAATREGEL,
MASZNAHME)
-Pasal 44 KUHP
-Pasal 24 UUPA: tindakan yang
dijatuhkan kpd anak nakal (dibawah 18
thn)1.mengembalikan kpd ortu,
2.menyerahkan kpd negara,
3.Menyerahkan kpd DEPSOS
-Pasal 47 UU Narkotika: hakim dapat
memerintahkan pecandu narkoba untuk
menjalani rehabilitasi
TUJUAN MAATREGEL:
-Untuk mendidik
-Untuk menghindari stigma/cap
/stempel dari masyarakat
5
Fungsi Hukum Pidana
 Umum: mengatur hidup masyarakat/
menyelenggarakan ketertipan dlm masyarakat
 Khusus: melindungi kepentingan hukum
terhadap perbuatan yang memperkosanya
dengan sangsi yang berupa pidana yang
sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan
sangsi yang terdapat pada cabang hukum
lainnya
6
SISTEMATIKA KUHP TERDIRI
DARI 3 BUKU
a. Buku I : aturan umum psl 1-103
Bab I - IX
b. Buku II : kejahatan psl 104-488
Bab X - XXXXI
c. Buku III : pelanggaran psl 489-569
Bab XXXXI - XXXXXX
6
SISTEMATIKA KUHP TERDIRI
DARI 3 BUKU
a. Buku I : aturan umum psl 1-103
Bab I - IX
b. Buku II : kejahatan psl 104-488
Bab X - XXXXI
c. Buku III : pelanggaran psl 489-569
Bab XXXXI - XXXXXX

More Related Content

What's hot (17)

Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2
 
1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpid1 pengertiandan sumberhkacpid
1 pengertiandan sumberhkacpid
 
Makalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusiaMakalah hak asasi manusia
Makalah hak asasi manusia
 
Tugas mama ferdi
Tugas mama ferdiTugas mama ferdi
Tugas mama ferdi
 
Surat dakwaan
Surat dakwaanSurat dakwaan
Surat dakwaan
 
8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan8 penangkapan penahanan
8 penangkapan penahanan
 
Slide hukum pidana rose
Slide hukum pidana roseSlide hukum pidana rose
Slide hukum pidana rose
 
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilahPertemuan 1 pengertian dan istilah
Pertemuan 1 pengertian dan istilah
 
Macam Macam Delik
Macam Macam DelikMacam Macam Delik
Macam Macam Delik
 
Tugas hukum pidana
Tugas  hukum pidanaTugas  hukum pidana
Tugas hukum pidana
 
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
Analisis Putusan praperadilan kasus budi gunawan oleh hakim sarpin rizaldi
 
0 silabus hkacpid
0 silabus hkacpid0 silabus hkacpid
0 silabus hkacpid
 
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014 Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
 
Makalah praperadilan
Makalah praperadilanMakalah praperadilan
Makalah praperadilan
 
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPIAsas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
Asas Legalitas dan Retroaktif dalam HPI
 
Bentuk bentuk surat dakwaan
Bentuk bentuk surat dakwaanBentuk bentuk surat dakwaan
Bentuk bentuk surat dakwaan
 
Hk.pidana
Hk.pidanaHk.pidana
Hk.pidana
 

Viewers also liked

Assim saude top_qp_pf
Assim saude top_qp_pfAssim saude top_qp_pf
Assim saude top_qp_pf
easysaude
 
Evaluacion educativa
Evaluacion educativaEvaluacion educativa
Evaluacion educativa
angycres
 
Assim corp pj
Assim corp pjAssim corp pj
Assim corp pj
easysaude
 
Thats my dream. no matter what happens!
Thats my dream. no matter what happens!Thats my dream. no matter what happens!
Thats my dream. no matter what happens!
Lifia Marza
 
Genetics-2
Genetics-2Genetics-2
Genetics-2
Ash G
 
Question 4
Question 4Question 4
Question 4
laceyu
 

Viewers also liked (16)

Fela kuti presentation
Fela kuti presentationFela kuti presentation
Fela kuti presentation
 
Jt free deal
Jt free dealJt free deal
Jt free deal
 
Assim saude top_qp_pf
Assim saude top_qp_pfAssim saude top_qp_pf
Assim saude top_qp_pf
 
Evaluacion educativa
Evaluacion educativaEvaluacion educativa
Evaluacion educativa
 
Assim corp pj
Assim corp pjAssim corp pj
Assim corp pj
 
Thats my dream. no matter what happens!
Thats my dream. no matter what happens!Thats my dream. no matter what happens!
Thats my dream. no matter what happens!
 
Genetics-2
Genetics-2Genetics-2
Genetics-2
 
Developing a career business plan
Developing a career business planDeveloping a career business plan
Developing a career business plan
 
Matematika
MatematikaMatematika
Matematika
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Grants and Ideas for Funding Your K-12 Classroom
Grants and Ideas for Funding Your K-12 ClassroomGrants and Ideas for Funding Your K-12 Classroom
Grants and Ideas for Funding Your K-12 Classroom
 
Formula hipo alergenik untuk pencegahan alergi
Formula hipo alergenik untuk pencegahan alergiFormula hipo alergenik untuk pencegahan alergi
Formula hipo alergenik untuk pencegahan alergi
 
Question 4
Question 4Question 4
Question 4
 
December 2013 nscs
December 2013 nscsDecember 2013 nscs
December 2013 nscs
 
travelling BALI Vol. X
travelling BALI Vol. Xtravelling BALI Vol. X
travelling BALI Vol. X
 
Confessions of a CMO: 5 Things I Know Now I Wish I Knew Then
Confessions of a CMO: 5 Things I Know Now I Wish I Knew ThenConfessions of a CMO: 5 Things I Know Now I Wish I Knew Then
Confessions of a CMO: 5 Things I Know Now I Wish I Knew Then
 

Similar to Bab 1 pendahuluan

Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirKasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
baim hukum
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
ade_sobara
 
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptxhubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
AlimuddinLimun
 
Presentation12`1qa
Presentation12`1qaPresentation12`1qa
Presentation12`1qa
andiex25
 
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkapPPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
AhmadMuhtadi11
 
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum PidanaResume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
Ica Diennissa
 

Similar to Bab 1 pendahuluan (20)

Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
 
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptxPPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
PPT-HUKUM-PIDANA-1 (3).pptx
 
TUGAS PPT HUKUM PIDANA_RUDI HADI SUWARNO.pptx
TUGAS PPT HUKUM PIDANA_RUDI HADI SUWARNO.pptxTUGAS PPT HUKUM PIDANA_RUDI HADI SUWARNO.pptx
TUGAS PPT HUKUM PIDANA_RUDI HADI SUWARNO.pptx
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirKasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amir
 
PPT Fikih Jinayah. Kelompok 1.pptx
PPT Fikih Jinayah. Kelompok 1.pptxPPT Fikih Jinayah. Kelompok 1.pptx
PPT Fikih Jinayah. Kelompok 1.pptx
 
Presentation12`1qa
Presentation12`1qaPresentation12`1qa
Presentation12`1qa
 
Presentasi kd 2
Presentasi kd 2Presentasi kd 2
Presentasi kd 2
 
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptxhubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
hubungan jarimah dan larangan syara' & Asas Legalitas.pptx
 
Presentation12`1qa
Presentation12`1qaPresentation12`1qa
Presentation12`1qa
 
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
 
hukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdfhukum_pidana.pdf
hukum_pidana.pdf
 
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkapPPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
PPT-HUKUM-PIDANA.ppt terbaru dan terlengkap
 
Resume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum PidanaResume Materi Hukum Pidana
Resume Materi Hukum Pidana
 
Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
 
Bab II Pembahasan
Bab II PembahasanBab II Pembahasan
Bab II Pembahasan
 
Bab II Pembahasan
Bab II PembahasanBab II Pembahasan
Bab II Pembahasan
 
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidanahukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
hukum pidana bagi pemula, mengajarkan dasar-dasar dalam ilmu pidana
 
main hakim sendiri. tugas filsafat hukum
main hakim sendiri. tugas filsafat hukummain hakim sendiri. tugas filsafat hukum
main hakim sendiri. tugas filsafat hukum
 
Hukum Pidana.pptx
Hukum Pidana.pptxHukum Pidana.pptx
Hukum Pidana.pptx
 

More from Nuelimmanuel22

Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negara
Nuelimmanuel22
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
Nuelimmanuel22
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2
Nuelimmanuel22
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
Nuelimmanuel22
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
Nuelimmanuel22
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
Nuelimmanuel22
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Nuelimmanuel22
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Nuelimmanuel22
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitet
Nuelimmanuel22
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Nuelimmanuel22
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaan
Nuelimmanuel22
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
Nuelimmanuel22
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Nuelimmanuel22
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Nuelimmanuel22
 

More from Nuelimmanuel22 (20)

Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negara
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
 
Bab 3 tindak pidana
Bab 3   tindak pidanaBab 3   tindak pidana
Bab 3 tindak pidana
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitet
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaan
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Bab 10 penyertaan
Bab 10   penyertaanBab 10   penyertaan
Bab 10 penyertaan
 
Bab 11 perbarengan
Bab 11   perbarenganBab 11   perbarengan
Bab 11 perbarengan
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
 
Burgerlijk stand top
Burgerlijk stand topBurgerlijk stand top
Burgerlijk stand top
 

Bab 1 pendahuluan

  • 1. 1 MATA KULIAH: HUKUM PIDANA Buku rujukan: 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, 2 dan 3 oleh Drs. Adami Chazawi, S.H. 3. Asas-asas Hukum Pidana oleh Prof. Masruchin Rubai, S.H.M.S.
  • 2. 2 PENGERTIAN  Penderitaan/nestpa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu/perbuatan yang diancam pidana  Pidana adalah reaksi atas delick dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu (Prof.Roeslan Saleh)
  • 3. Definisi MEZGER: Aturan2 hukum, yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat2 tertentu suatu akibat yang berupa PIDANA MELIPUTI:  PERBUATAN YANG DILARANG  ORANG YANG MELANGGAR LARANGAN  JADI PIDANA ADALAH: PENDERITAAN YANG SENGAJA DIBEBANKAN KEPADA ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG 3
  • 4. PIDANA DAPAT BERUPA PENDERITAAN/NESTAPA Psl 10 KUHP: 1. Pidana Pokok a. Pidana Mati (dood straaf) b. Pidana Penjara (gevangenis straaf) c. Pidana Kurungan (hechtenis) d. Pidana Denda (geld boete) e. Pidana Tutupan 2. Pidana Tambahan a. Pencabutan Hak2 tertentu b. Perampasan barang2 tertentu c. Pengumuman Putusan Hakim 4 TINDAKAN TATA TERTIB (TUCHT MAATREGEL, MASZNAHME) -Pasal 44 KUHP -Pasal 24 UUPA: tindakan yang dijatuhkan kpd anak nakal (dibawah 18 thn)1.mengembalikan kpd ortu, 2.menyerahkan kpd negara, 3.Menyerahkan kpd DEPSOS -Pasal 47 UU Narkotika: hakim dapat memerintahkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi TUJUAN MAATREGEL: -Untuk mendidik -Untuk menghindari stigma/cap /stempel dari masyarakat
  • 5. 5 Fungsi Hukum Pidana  Umum: mengatur hidup masyarakat/ menyelenggarakan ketertipan dlm masyarakat  Khusus: melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan sangsi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sangsi yang terdapat pada cabang hukum lainnya
  • 6. 6 SISTEMATIKA KUHP TERDIRI DARI 3 BUKU a. Buku I : aturan umum psl 1-103 Bab I - IX b. Buku II : kejahatan psl 104-488 Bab X - XXXXI c. Buku III : pelanggaran psl 489-569 Bab XXXXI - XXXXXX
  • 7. 6 SISTEMATIKA KUHP TERDIRI DARI 3 BUKU a. Buku I : aturan umum psl 1-103 Bab I - IX b. Buku II : kejahatan psl 104-488 Bab X - XXXXI c. Buku III : pelanggaran psl 489-569 Bab XXXXI - XXXXXX