MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx

MAKALAHREFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONAL TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 4 AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA 2EA21 NPM:10210395 S1 Management Ekonomi Universitas Gunadarma 2012

KATA PENGANTAR Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kamilimpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena limpahanrahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentang Politik danStrategi Nasional, dengan judul “REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGINASIONAL”. Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliahKewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakan kewarganegaraanmerupakan mata kuliah soft skill Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantudalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Semoga makalah ini bermanfaat unuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa lain danjuga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikan kewarganegaraan secaragaris besar pada awalnya. makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu segala saran dankritik dari pembaca saya harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasamendatang. Bekasi, penulisMakalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 2

DAFTAR ISIKata pengantar .......................................................................................................... 2Daftar isi ................................................................................................................... 3Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4 1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6 2.1 Pengertian Umum Reformasi Birokrasi................ ............................................ 6 2.2 Reformasi Birokrasi Dalam Sistem Manajemen Nasional........…………...…. 8Bab III Penutup......................................................................................................... 10 3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 10 3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 10Daftar pustaka ......................................................................................................... 11Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 3

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangAbad 21 menghadapkan lingkungan strategis nasional dan internasional yang berbeda dengantantangan strategis yang dihadapi pada Abad 20. Di akhir Abad 20 dan dalam dekade-dekade awalAbad 21, Indonesia menghadapi tantangan-tantangan berat di segala bidang; krisis multi dimensi,ancaman desintegrasi, dan keterpurukan ekonomi. Indikator-indikator pembangunan menunjukanbahwa posisi Indonesia berada dalam kelompok rendah dalam peta kemajuan pembangunan bangsa-bangsa, baik dilihat dari indeks pembangunan manusia, ketahanan ekonomi, struktur industri,perkembangan pertanian, sistem hukum dan peradilan, penyelenggaraan clean government, danpenyelenggaraan good governance baik pada sektor publik mau pun bisnis.Selain itu Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsitermasuk tertinggi, demikian pula dari besarnya hutang luar negeri. Dan perkembangan politik diIndonesia yang ditandai dengan kekasaran politik dan jumlah partai politik terbesar di dunia,menunjukan kultur politik dan kehidupan demokrasi yang belum mantap, merupakan fenomenayang memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari setiap pemimpin bangsa.Pengertian penataan birokrasi atau penataan ulang sistem birokrasi nasional dalam dokumen dankebijakan pemerintah selama ini lebih banyak diartikan secara parsial sebagai "restrukturisasiorganisasi" aparatur pemerintahan (khususnya Kementerian, Departemen/LPND, PerangkatOrganisasi Pemda), tidak meliputi keseluruhan dimensi sistemik secara terpadu. Konsep tersebutperlu disempurnakan dengan menambahkan "revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemenpemerintahan", dan diamalkannya secara konsisten "dimensi-dimensi spiritual" yang melekat padaSistem Administrasi Negara dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal inimenuntut perubahan kompetensi SDM secara menyeluruh yang perlu dijabarkan secara konsistendan proporsional. Sejalan dengan itu, konsep "restrukturisasi organisasi" yang dianut selama ini, kedepan perlu dilandasi pemikiran yang lebih mendasar, yang mengakomodasikan berbagai perubahanlingkungan stratejik internal dan eksternal, dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjangserta memberikan rumusan yang jelas mengenai "makna, ruang dan kewenangan publik". Dalam artidan lingkup demikianlah, "reformasi birokrasi" yang memang perlu dilakukan secara sistemik dansistematis. Hal tersebut menjadi semakin terasa penting sebab yang kiranya perlu menjadi pemikirandan upaya pembaruan ke depan adalah mewujudkanMakalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 4

pemerintahan yang baik dan berwibawa."SDM di dalam organisasi pemerintahan", baik para birokrat karier mau pun political appointees,diharapkan menjiwai perannya dalam mengemban "misi perjuangan bangsa", dan mampumelaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bertanggung jawab, bijak,efektif, efisien, adil, dan santun, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalandengan itu, setiap warga negara dan masyarakat pun diharapkan lebih menyadari hak, kewajiban,dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam perjuangan mewujudkancita-cita dan tujuan bersama dalam bernegara.Dengan demikian, reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih danberwibawa harus menyentuh keseluruhan pilar pendukungnya dan secara substansial meliputi unsur"organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia" yang didasarkan dan terarah pada nilai danprinsip good governance. Dalam rangka penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsaIndonesia, semua itu merupakan manifestasi dari dimensi-dimensi sistem manajemen nasional yangharus diamalkan secara konsisten dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa baikoleh aparatur negara maupun ¼ warga masyarakat bangsa.Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 5

BAB II PEMBAHASAN2.1 Pengertian Umum Reformasi BirokrasiReformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.Melihat pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkahawal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataanterhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efesien tapi jugareformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasibirokrasi memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. Mereformasibirokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya dilakukan sesuai dengan tuntutan situasidan kondisi saat ini. Dimana birokrasi dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepatdan profesional.Birokrasi merupakan faktor penentu dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh sebab itucita-cita reformasi birokrasi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional,memiliki kepastian hukum, transparan, partisipatif, akuntable dan memiliki kredibilitas sertaberkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan danpertanggungjawaban public serta integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsamewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan danperubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusiaaparatur.Reformasi birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya rasionalisasi birokrasi yang menciptakanefesiensi, efektifitas, dan produktifitas melalui pembagian kerja hirarkikal dan horizontal yangseimbang, diukur dengan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya disertaitata kerja formalistic dan pengawasan yang ketat.Penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaranstartegis, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkanterbangunannya sosok birokrasi dengan tugas dan bertanggungjawaban terbuka dan aksessif.Penyederahanaan tata kerja dalam hubungan intra dan antar aparatur serta antar aparatur denganmasyarakat dan dunia usaha yang berorientasi pada criteria dan mekanisme yang impersonal terarahMakalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 6

pada penerapan pelayanan prima.Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negarayang professional, memiliki daya guna dan hasil guna yang professional dalam rangka menunjangjalannnya pemerintah dan pembangunan nasional.Pelaksanaan reformasi birokrasi telah mendapatkan landasan yang kuat melalui penerbitan PeraturanPresiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Selanjutnya,dalam implementasinya telah ditetapkan landasan operasional dalam bentuk Peraturan Menteri PANdan RB Nomor 20 tahun 2010 tentangRoad Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Kemajuan yangcukup berarti, dalam tahun 2010 ini, sebanyak 9 kementerian/lembaga telah melaksanakan reformasibirokrasi instansi (RBI). Dengan demikian, saat ini sudah terdapat 13 K/L yang melaksanakan RBI.Dalam rangka meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawal pelaksanaan reformasibirokrasi, telah ditempuh langkah-langkah kebijakan, antara lain; penerbitan Keppres 14 Tahun 2010tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi BirokrasiNasional, yang disempurnakan menjadi Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RBNomor 355 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RBNomor 356 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwapembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilanpembangunan bidang-bidang lain. Terkait dengan hal itu, Grand Design dan Road Map ReformasiBirokrasi ditetapkan sebagai rancangan induk dan peta jalan untuk mewujudkan amanat tersebut.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ismail Mohammad MenyatakanReformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalammengarungi abad ke-21. Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasildilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasibersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan danpelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiappenyalahgunaan kewenangan publik.Disebutkan bahwa kebijakan dan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Grand Designdan Road Map, antara lain, mencakup berbagai langkah perubahan di semua aspek manajemenpemerintahan dari aspek organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturanperundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dengan melakukan perubahanbudaya kerja aparatur (culture-set dan mind-set). Pelaksanaan dari kebijakan dan program reformasibirokrasi dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak, dan bertahap serta terkoordinasi.Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 7

2.2 Reformasi Birokrasi dalam Sistem Manajemen Nasional.Administrasi pemerintahan yang sering juga disebut dengan administrasi pemerintahan negara atauadministrasi negara sebagai terjemahan dari Public Administration, dapat diartikan sebagaikeseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan bergerak menuju tercapainyatujuan negara dan terlaksananya tugas-tugas bersama negara, pemerintah dan seluruh masyarakatIndonesia bagi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, maju dan sejahtera.Administrasi yang mengandung aspek-aspek kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dansarana serta fasilitas kerja berlaku juga untuk administrasi pemerintahan. Demikian pula denganmanajemen yang merupakan proses atau kemampuan mencapai tujuan memanfaatkan umber dayamanusia dan sumber daya bukan manusia dalam suatu organisasi berlaku pula untuk manajemenpemerintahan NKRI.Reformasi Birokrasi merupakan faktor terpenting untuk menentukan pemerintahan yang bersih danberwibawa dalam setiap organisasi pemerintahan dan dituntut untuk menjadi lebih propesional dansebagai pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga dituntut sebagai perekat dan pemersatubangsa. Dan untuk mengatasi berbagai masalah dalam sistim menejemen nasional, diperlukan upayalebih sistimatis agar mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Haltersebut mungkin dapat tercapai melalui peningkatan kapasitas birokrasi dalam berbagai aspek, baikaspek intelektual, manajeral maupun prilaku yang baik bagi para pemimpin dalam menjalankanstrategi organisasi. Sedangkan aktifitas birokrasi dalam sistim menejemen nasional dalammengambil suatu kebijaksanaan harus sesuai dengan organisasi dan menyesuaikan diri dengan erareformasi dengan terus mengembangkan kopetensi dan propesianalisme, komitmen dan integritasyang tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya secara hukum.Dalam tantanan Sismennas dikenal adanya Tata Kehidupan Masyarakat (TKM), Tata PolitikNasional (TPN), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Laksana Pemerintahan (TLP), TantananPengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB), dimana kondisi dewasa ini tantanan Sismennastersebut dalam implementasinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerintahan yang bersihdan berwibawa dan masih sering terjadi " over-lapping" atau tumpang tindih. Pada dasarnya intiutama dalam Sismennas adalah Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dalamproses Tata Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB) tersebut meliputi beberapa tahapanpokok dalam kebijaksanan nasional, yaitu meliputi tahapan perumusan kebijaksanaan, penetapankebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan penilaian kebijaksanaan.Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Reformasi Birokrasi dalam Sistem ManajemenNasional diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan negara dengan meningkatkan kinerjaMakalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 8

fungsi sistem manajemen nasional, efisiensi administrasi, profesionalisme, penegakan hukum danmenghapuskan kelemahan atau penyakit administrasi pemerintahan, produksivitas, pelayanan, sertamengefektifkan hubungan kerja.Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 9

BAB III PENUTUP3.1 KesimpulanReformasi birokrasi merupakan strategi utama dalam skala nasional untuk membantu perubahandalam negeri indonesia, penerapan nya sudah berjalan cukup lama dengan Grand Design dari tahun2005 hingga 2025 nantinya.Reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalammengarungi abad ke-21, Jika pertaruhan dalam melaksanakan reformasi birokrasi berhasildilaksanakan dengan baik, dapat dipastikan Indonesia menjadi negara yang memiliki birokrasibersih, kompeten, dan melayani. Indonesia pun mampu meningkatkan mutu perumusan danpelaksanaan kebijakan/program pemerintah serta mampu mengurangi dan menghilangkan setiappenyalahgunaan kewenangan publik.3.2 Saran dan KritikTidak dapat dipungkiri lagi pentingnya Reformasi Birokrasi pada saat ini untuk kemajuanindonesia, sehingga penulis berharap selama perjalanan penegakan reformasi birokrasi ini dapatberjalan dengan baik tanpa ada hambatan sama sekali. Dan dalam pengarahannya terdapatpengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyelewengan dan pemanfaatan pihak pihak tidakbertanggung jawab yang memainkan anggaran untuk Reformasi Birokrasi ini.Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 10

DAFTAR PUSTAKA 1. Draft 4, Sriwaluyo, “Politik dan Strategi Nasional”, Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Good Governance dan Good Corporate Governance, Prof. DR. Hj. Sedarmayanti, M.Pd., APU. 3. Karya Tulis, Kombes Pol. Drs. Petrus Hardana, SH, MM “Reformasi Birokrasi dan Ketahanan Nasional”. 4. http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4702 5. http://rudyregobiz.wordpress.com/pengertian-politik-dan-strategi-nasional/ 6. http://www.transparansi.or.id/tentang/reformasi-birokrasi/Makalah Reformasi Birokrasi Sebagai Strategi Nasional Page 11

MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx

by Lisca Ardiwinata on Jun 11, 2012

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics

MAKALAH REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI STRATEGI NASIONALdocx Document Transcript