Skripsi lengkap

TINDAKAN WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT
(WOSM) DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN MELALUI
PROGRAM AMAHORO AMANI DI WILAYAH GREAT LAKES AFRIKA
TAHUN 2005-2007
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Oleh
ARI WIJANARKO ADIPRATOMO
NRP: 2008231002
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA
JAKARTA-2011

Abstrak
(a) Ari Wijanarko Adipratomo (2008231002)
(b) Tindakan World Organization Of Scout Movement (WOSM) Dalam Menciptakan
Perdamaian Melalui Program Amahoro Amani Di Wilayah Great Lakes Afrika
Tahun 2005-2007
(c) ix + 110 Halaman : 10 Lampiran (1996-2010)
(d) Kata Kunci: Pramuka, Perdamaian, NGO, WOSM, Diplomasi Antar
Masyarakat, Second Track Diplomacy, Preventive Diplomacy
(e) Tujuan : Mengetahui lebih dalam tindakan yang ditempuh WOSM dalam
mendorong perdamaian di Wilayah Great Lakes; mengetahui lebih dalam efektifitas
WOSM dalam mempromosikan perdamaian; dan bagaimana peranan non-state
actors dalam mendorong perdamaian melalui perspektif liberalisme. Metode
Penelitian : Kualitatif-Deskriptif-Analitif Hasil Penelitian : Krisis dan
konflik berkepanjangan di Wilayah Great Lakes disebabkan oleh kebencian antar
suku yang diwariskan turun menurun yang mengakibatkan konflik
berkepanjangan dan seakan tidak putus. Generasi muda dipaksa dan juga
diindoktrinasi untuk bergabung sebagai pelaku kejahatan perang. Dengan
besarnya populasi generasi muda menyebabkan mereka menjadi pelaku
sekaligus korban kejahatan perang. Untuk dapat tercapainya perdamaian,
pasifikasi serta de eskalasi konflik di wilayah Great Lakes diperlukan
organisasi yang mampu bergerak di tingkatan masyarakat untuk
memberikan pendidikan perdamaian terutama pada generasi muda agar
siklus konflik dapat terpotong. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud
adalah gerakan kepramukaan dunia yang melalui pendekatan khususnya
mampu membawa perubahan di wilayah great lakes Kesimpulan: Upaya
pasifikasi regional great lakes telah berhasil membawa perubahan disana-
sini diseputaran wilayah Great Lakes. Upaya diplomasi yang dilakukan
WOSM ini cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap
perdamaian kedepan. Sebuah diplomasi yang mengandalkan upaya
pendekatan langsung melalui masyarakat (Second Track Diplomacy) serta
diplomasi untuk mencegah konflik terburuk terulang lagi (Preventive
Diplomacy).
(f) Buku : 8 (1907-2008) ; Kamus: 2 (1990-2003) ; Karya Ilmiah :11 (2001-2008);
Publikasi : 16 (1992-2010); Sumber Lainnya: 23 (1992-2010); Surat Kabar: 1
(2005)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
Nama : Ari Wijanarko Adipratomo
NRP : 2008231002
Judul : Tindakan World Organization Of Scout Movement (WOSM)
Dalam Menciptakan Perdamaian Melalui Program Amahoro
Amani Di Wilayah Great Lakes Afrika Tahun 2005-2007
Jakarta, 22 Januari 2011
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
(Dra.Enny Suryanjari, M.Si.) (Yudhi Indrajati, S.Ip, M.Si.)
Ketua Program Studi
(Netik Indarwati, S.S. M.Si.)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Telah diuji di Jakarta, tanggal -_______________, dan dinyatakan ________
NRP : 2008231002
Judul : Tindakan World Organization Of Scout Movement (WOSM)
Dalam Menciptakan Perdamaian Melalui Program Amahoro Amani
Di Wilayah Great Lakes Afrika Tahun 2005-2007
Penguji
Ketua
Anggota Anggota

LEMBAR PERNYATAAN MAHASISWA
Bersama ini, saya :
NRP : 2008231002
Judul : Tindakan World Organization Of The Scout Movement (WOSM)
Dalam Menciptakan Perdamaian Melalui Program Amahoro Amani
Di Wilayah Great Lakes Afrika Tahun 2005-2007
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
1. Skripsi ini orisinil, bukan plagiat ;
2. Semua keterangan yang berkaitan dengan data primer dan sekunder adalah sah.
Bila dikemudian hari ditemukan bahwa terdapat peniruan dan pemalsuan pada
sebagian atau keseluruhan isi skripsi, maka saya siap mempertanggungjawabkan
secara akademik maupun didepan hukum.
Jakarta, 22 Januari 2011
Mahasiswa
(Ari Wijanarko Adipratomo)

i
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Pertama, perkenankan penulis menyampaikan rasa syukur yang tidak
terhingga kepada Tuhan Semesta Alam, Allah SWT atas segala rahmat dan
karuniaNya. Tak lupa penulis juga ingin menyampaikan shalawat dan salam
kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Gerakan kepramukaan dunia bukan merupakan sebuah topik yang sering
diangkat dalam skripsi jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Sangat ironis
adanya karena mengingat gerakan kepanduan atau kepramukaan adalah salah satu
organsiasi kepemudaan yang telah memberikan banyak sumbangsih bagi
perkembangan perdamaian di dunia. Untuk itu, saya ingin mendedikasikan skripsi
ini bagi seluruh akademisi yang mempelajari Ilmu Hubungan Internasional
sehingga mampu memberikan sedkit pencerahan mengenai hubungan gerakan
kepramukaan dan perdamaian dunia; Dan juga tak lupa juga skripsi ini
didedikasikan kepada seluruh anggota pramuka di dunia yang telah rela, ikhlas
dan tanpa sumbangsih membagi sebagian waktunya untuk sebuah tujuan yang
mulia sesuai dengan motto gerakan kepramukaan dunia, create a better world
(menciptakan dunia yang lebih baik). Saya sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini
tidaklah sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan seluruh masukan dan
dukungan untuk memperbaiki kualitas tulisan ini di masa yang akan datang.
Ijinkan penulis untuk juga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam
kepada:
1. Keluarga saya: Bapak- Alm. Drs.Zainal Arifin, S.H., S.Sos ; Ibu- Wiwik

ii
Prihatin Widjiastuti; Adik- Arif Fajar Sulistyo atas segala dukungan moral,
materil dan sejuta dukungan lain yang tentunya tak terhingga besarnya dan tak
mampu diukur oleh materi. Skripsi ini juga khusus didedikasikan kepada
Bapak yang telah dipanggil menghadap Sang Khalik sebelum skripsi saya ini
terselesaikan, semoga dapat membuat beliau tersenyum disisiNYA.
2. DR. Ir Maslina W. Hutasuhut, M.M., selaku Rektor Institut Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Jakarta.
3. Dra. Enny Suryanjari, M.Si, selaku PUREK I dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Jakarta; Serta Ibu Netik Indarwati, S.S, M.Si selaku Ka.Prodi
HI- IISIP Jakarta
4. Yudhi Indrajati, S.Ip,M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi atas masukan dan
bantuannya dalam proses penyusunan, penulisan hingga tahap akhir skripsi.
5. Hana Fauziyah, My loved one dan Inspirator, pendukung serta penyemangat
dalam mengerjakan skripsi.
6. Sekretaris Jenderal World Organization of Scout Movements-WOSM, Mr. Luc
Panissod (Jenewa-Swiss) dan Wakil Ketua World Scout Committee Mr.Simon
Rhee (Korea Selatan) atas informasi dan dukungan moril yang diberikan
7. Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar,MPH. Ketua Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka Indonesia, atas motivasi dan bantuan tak terhingga yang telah
diberikan.
8. Mr.Abdullah Rasheed, WOSM-Asia Pacific Regional Director
9. DR. Irid Agoes M.A. Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka –
Bidang Hubungan Luar Negeri.

iii
10. Drs. Fachry Sulaiman, S.H. Kepala Kekonsuleran di KBRI Singapura dan juga
sebagai Andalan Nasional bidang Hubungan Luar Negeri Gerakan Pramuka.
11. Keluarga besar KJRI Chicago, masyarakat Indonesia dan PERMIAS di
Chicago atas dukungan semangatnya.
12. Om Yudho Sasongko,M.A. dan Mas Arief Adnan, Phd, Diplomat RI di PTRI
New York atas masukannya
13. Rengsina Suryati, M.Si. (Mbak kiki) dan Franky P.Roring,M.Si. sebagai dosen
HI di IISIP Jakarta, terima kasih atas diskusi yang konstruktif.
14. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Hubungan Internasional IISIP Jakarta:
yang mungkin tidak mampu tersebutkan satu per satu.
15. Rekan-rekan seperjuangan di Dewan Kerja Nasional (Kak Ipeh, Mas Karno,
Kak Putri, Kak Fitrah, Mas Adam, Fuad, Yudha, Kak Iman, Kak Bambang,
Razak, Kak Rully, Kak Fatiah); Rekan-rekan Dewan Kerja tingkat Asia
Pasifik/YAMG (Maeed-Maladewa, Jessy-Korea Selatan, Benz-Thailand,
Hafidz-Malaysia, Ollie Lim-Singapura, Dicky-Hongkong).
Dan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih saran serta
dukungan namun tidak tersebutkan, terima kasih. Semoga skripsi ini dapat berguna
bagi akademisi dan para pramuka di seluruh dunia yang memiliki ketertarikan
dalam mempelajari tentang kepramukaan dan Hubungan Internasional.
Jakarta, Januari 2011
Penulis

iv
DAFTAR ISI
Halaman
ABSTRAK
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
LEMBAR PERNYATAAN
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
KATA PENGANTAR ………………………………………………….. i
DAFTAR ISI …………………..……………………………………….. v
DAFTAR LAMPIRAN …………………………….…...……………… vii
GLOSARIUM …………………………………………………………… viii
DAFTAR SINGKATAN …………..………………..………………….. ix
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….. 1
A. Latar Belakang Masalah…………………………………1
B. Masalah Pokok………………………………………… 15
C. Tujuan Penelitian…………………………………..…… 16
D. Kegunaan Penelitian……………………………………..16
E. Sistematika Penulisan……………………………………16
BAB II KERANGKA TEORI…………………………………… 19
A. Tinjauan konseptual…………………………………….19
A.1. Diplomasi………………………………………... 20
A.1.1. Diplomasi Antar Masyarakat……………... 23
A.1.2. Diplomasi Preventif………………………… 25
A.2. Organisasi Internasional…………………………. 27
A.2.1. Organisasi Non-Pemerintah (NGO)…… 28
B. Operasionalisasi Konsep……………………………… 29
C. Kerangka Pemikiran…………………………………… 33
C.1. Skema Alur Penelitian…………………………… 34
BAB III METODE PENELITIAN…………….………….….. 36
A. Desain Penelitian………………………………………. 36
B. Unit Analisa Penelitian………………………………… 37
B.1. Perilaku Kelompok………………………………. 39
B.2. Negara Bangsa…………………………………… 39
C. Teknik Pengumpulan Data……………………………. 40
D. Metode Analisa Data…………………………………. 41
BAB IV PERANAN WOSM TERHADAP PERDAMAIAN DUNIA
DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP KONFLIK DI
GREAT LAKES ..….………………………..………….. 43
A. Peranan WOSM Dalam Perdamaian Dunia .………… 43
A.1. Sejarah WOSM……………………..…………… 44
A.2. Peran WOSM dalam perdamain dunia………….. 47
B . Sejarah Konflik di Great Lakes……………………….. 50
B.1. Konflik di Rwanda……………………………….. 55
B.2. Konflk di Republik Demokratik Kongo…………. 61
B.3. Konflik di Burudi………………………………… 63
BAB V TINDAKAN WOSM DALAM MENCIPTAKAN
PERDAMAIAN DI GREAT LAKES………………..…… 69

v
A. Tindakan WOSM terhadap penyelesaian konflik
di Great Lakes Afrika. …………………………… 69
B. Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Konflik
di wilayah Great Lakes……………………………. 72
B.1 Bentuk Kegiatan Penanggulangan
Pasca Konflik………………………………… 73
C. Pelaksanaan Program Amahoro Amani………………. 75
C.1 Latar Belakang dan
Tujuan Program Amahoro Amani…..……….. 75
C.2 Pembentukan Kepengurusan Program
Amahoro Amani…………………..…………….. 79
C.3 Wilayah yang Dijangkau
Program Amahoro Amani……………………… 79
C.4 Implementasi dan Realisasi
Program Amahoro Amani…………………… 81
C.4.1 Melatih 420 Mediator Komunitas…. 84
C.4.1.1 Peran Utama Mediator
Komunitas……………………….. 84
C.4.1.2 Aktifitas Mediator
Komunitas……………………….. 85
C.4.1.3 Rekrutmen Mediator
Komunitas……………………….. 87
C.4.1.4 Pelatihan Mediator
Komunitas……………………….. 88
C.4.2 Melatih Pelatih Mediator Komunitas 90
C.4.2.1 Peran Pelatih Mediator
Komunitas……………………….. 90
C.4.2.2Materi Pelatihan bagi Para
Pelatih Mediator Komunitas……. 90
C.4.2.3 Program Latihan dan Aktifitas
Pelatih Mediator Komunitas…….. 91
C.4.3 Mengevaluasi Mediator Komunitas.. 92
C.4.3.1 Pawai Perdamaian bagi
Mediator Komunitas……………… 92
C.4.3.2 Pawai Perdamaian
Internasional……………………… 93
D. Hasil Program Amahoro Amani……………………………….. 94
E. Signifikansi Program Amahoro Amani………………………… 98
BAB VI KESIMPULAN…………………………………………. 102
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….. 109
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Hasil Wawancara Dengan Luc Panissod
Lampiran 2 : Hasil Wawancara Dengan Simon Hang Bock Rhee
Lampiran 3 : Hasil Wawancara Email Dengan Jean Jacques Bagalwa
Murhandikire
Lampiran 4 : Struktur Kepengurusan Amahoro Amani
Lampiran 5 : Peta Burundi
Lampiran 6 : Peta North dan South Kivu (RDK)
Lampiran 7 : Peta Rwanda
Lampiran 8 : Tabel Rincian Kegiatan Amahoro Amani
Lampiran 9 : Laporan Keuangan Program Amahoro Amani
Lampiran 10 : Logo Amahoro Amani

vii
GLOSARIUM
Amahoro Perdamaian (dalam bahasa Kinyarwanda dan Kurundi)
Amani Perdamaian (dalam bahasa Swahili)
Baraza Dewan Tetua Adat di Wilayah Timur Republik Demokratik
Kongo
Bashingantahe Kelompok orang yang dituakan yang memiliki kekuasaan
dalam suku
Banyamulenge Sebuah istilah kuno untuk suku Tutsi Rwanda yang
mendiami Kivu Selatan
Gacaca Dewan Tetua Adat di Rwanda
Intahe Dewan Tetua Adat di Burundi
Kijana Remaja yang telah melewati upacara kedewasaan adat
(Kinyarwanda)
Pygmy Kelompok suku yang memiliki tinggi kurang dari 150 cm
Interwahme Kelompok orang yang menyerang bersama-sama
Mai Mai Kelompok militan yang memaksa remaja dan wanita
menjadi tentara

viii
DAFTAR SINGKATAN
APR Asia Pacific Region (World Scout Bureau)
BBC British Broadcasting Corporation
BP Baden Powell
BDEGL Banque de Developpement des Etats des Grands Lacs
CEPGL Communauté Économique des Pays des Grand Lacs
CSGL Consultation Scouts Great Lakes
CIA Central Intelligence Agency
FDD Forces for the Defense of Democracy
FNL National Liberation Front
IGO Inter-Governmental Organization
INGO International Non Governmental Organization
IRAZ Institute of the Agronomic Researches and Zootechniques
LRA Lord Resistance Army
MNC Multi National Corporation
NGO Non-Governmental Organization
NSO National Scout Organization
OSAA United Nations Office of the Special Adviser on Africa
RDK Republik Demokratik Kongo
RPF Rwandan Patriotic Front
SINELAC Société International d'Electricite des Pays des Grands
LACS
UN United Nation
WOSM World Organization of Scout Movements
WSB World Scout Bureau

ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DATA DIRI
Nama Lengkap : Ari Wijanarko Adipratomo
Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta / 18 November 1986
Agama : Islam
Nama Ayah : Alm.Zainal Arifin S.H. S.Sos
Nama Ibu : Wiwik Prihatin Widjiastuti
Alamat Email : AriFutureDiplomat@gmail.com
PENDIDIKAN FORMAL
 1990 -1991 : TK Yasdwipa Pasar Minggu
 1992– 1995 : SDN Jatipadang 01 Pagi Pasar Minggu
 1995- 1997 : SDN Pabuaran 01 Pagi Bojong Gede
 1998 – 2001 : SLTPN 2 Bojong Gede
 2001 – 2003 : SMAN 9 Kota Bogor
 2003 - 2004 : Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta
 2004 - 2008 : City Colleges of Chicago- Harry S.Truman College
 2008- 2011: Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI
 2005-2008 : Wakil Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di
Amerika-Chicago (PERMIAS-Chicago)
 2008-Sekarang : Anggota pada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka RI
 2008 – 2010 : Anggota Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka RI
 2008 – 2012 : Anggota Dewan Kerja Pramuka Tingkat Asia Pasifik /
APR Young Adult Member Group

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berakhirnya Perang Dingin menandai lahirnya sebuah realitas baru dalam
hubungan antarbangsa di dunia ini. Dengan hancurnya imperium Soviet di Eropa
Timur, hancurlah juga struktur bipolar1
yang membangun sebuah kerangka
hubungan antarbangsa yang telah ada selama lebih dari lima puluh tahun di dunia.
Isu-isu baru dalam dunia hubungan internasional juga mulai berevolusi dan
berkembang. Meskipun isu-isu klasik semisal keamanan nasional dan konflik
kepentingan masih muncul ke permukaan, namun tidak bisa dibohongi bahwa isu-
isu baru mulai muncul dalam tataran hubungan antar bangsa dan antarnegara
pasca Perang Dingin.
Pada masa pasca Perang Dingin, isu dan permasalahan yang dibahas dalam
dunia hubungan internasional bertambah secara pesat. Jika sebelumnya hubungan
internasional lebih berkaitan dengan hubungan diplomatik antar negara-negara,
dan isu-isu yang diangkat umumnya adalah perang dan damai, setelah Perang
Dingin terjadi proliferasi isu-isu internasional setidaknya datang dari dua sumber
(Snow dkk, 2000: 9).
Sumber pertama yang menyebabkan pertambahan isu dan permasalahan
dalam dunia internasional adalah munculnya isu-isu transnasional. Menurut
Donald M. Snow (2000: 9) isu transnasional adalah “…problems that transcend
1 Bipolar adalah konfigurasi perimbangan kekuatan dimana dua negara lebih kuat
dibandingkan negara-negara lain dan menjadi sumbu-sumbu utama dalam sistem internasional
(International Relations Brief 2006-2007 Edition)

2
state boundaries in ways individual states have very little control over.”
(…permasalahan-permasalahan yang melintas batasan negara dan membuat setiap
negara hanya memiliki sedikit kontrol atas masalah ini). Permasalahan-
permasalahan transnasional ini mendorong negara-negara untuk bekerja sama
dalam menyelesaikannya, karena upaya yang dibutuhkan tidaklah kecil dan
mudah. Isu-isu transnasional ini telah merambah berbagai dimensi atau dapat
dikatakan menjadi multidimensional dan tidak terpaku pada isu-isu tradisional
dalam hubungan internasional. Eugene Brown dan Donald M. Snow juga
mendukung pendapat mengenai makin kompleksnya isu-isu dalam hubungan
internasional dewasa ini dengan menyatakan bahwa indikator terjadinya
perubahan aktor dan isu dalam hubungan internasional salah satunya dapat dilihat
dari bentuk diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara, tidak hanya first track
diplomasi yang "murni" negara, tetapi juga second track bahkan multitrack
diplomacy yang menggabungkan aktor negara dan non-negara di dalamnya (2000:
30).
Sumber yang kedua dari proliferasi2
isu-isu internasional adalah
bertambahnya jumlah dan tipikal para individu dan kelompok yang berpartisipasi
dan ikutserta dalam rezim internasional. Apabila di masa-masa awal berdirinya
sistem internasional modern hanya negara dan pemerintah yang memiliki posisi
sebagai aktor di arena internasional, saat ini seiring dengan makin meluasnya
demokrasi dan juga terjadinya interdependensi antar negara di dunia, masuklah
aktor-aktor baru dalam dunia internasional yang ikutserta menikmati
2
Proliferasi disadur dari bahasa Inggris proliferation yang berarti pertambahan

3
keistimewaan peran aktor internasional di dunia. Aktor-aktor internasional baru
yang turut serta dalam sistem internasional modern pasca Perang Dingin termasuk
individu, aktor sub-nasional, organisasi internasional, perusahaan multinasional
(multinational cooperation, MNC), dan organsiasi non-pemerintah (Non
Governmental Organizations, NGO).
Aktor-aktor non-negara dalam dunia hubungan internasional ini memiliki
kekuatan untuk mempengaruhi negara dalam suatu tingkatan tertentu. Menurut
Goldstein dan Pevehouse, aktor-aktor baru di sistem internasional ini mampu
dikategorikan dalam beberapa kategori (2007: 10). Pertama adalah substate actors
yakni kelompok-kelompok kepentingan dalam suatu negara yang mempengaruhi
kebijakan luar negeri negara itu. Kelompok yang kedua adalah multinational
corporations (MNCs) atau perusahaan multinasional. Ketiga adalah organisasi
non pemerintah (Non Governmental Organizations, NGOs). Organisasi-organisasi
ini memiliki ukuran dan sumber daya yang berbeda-beda dan secara konstan
berhubungan dengan negara, aktor non-negara, MNC, dan juga NGO lainnya.
Tidak sedikit dari NGO yang terlibat dalam masalah-masalah internasional dan
berupaya melakukan kontribusi untuk menyelesaikannya, dan terkadang upaya
gabungan dari jejaring NGO ini mampu memberikan dampak yang sangat
signifikan dalam penyelesaian masalah internasional. Dalam hal ini PBB pun
memandang peranan penting NGO sebagai aktor dalam dunia hubungan
internasional, sebagaimana yang dinyatakan Goldstein dan Pevehouse:
“increasingly NGOs are being recognized, in the UN and other forums as
legitimate actors along with the states, though not equal to them.” (NGOs

4
semakin diakui, di PBB dan forum lainnya sebagai aktor yang sah bersama
dengan negara-negara, meskipun tidak setara dengan negara) (2007: 10).
Bentuk keempat aktor dalam dunia hubungan internasional dewasa ini
adalah Intergovernmental Organization (IGO) atau organisasi antar pemerintah
seperti Bank Dunia, IMF dan WTO. Secara kolektif, IGOs dan NGOs lebih sering
diistilahkan sebagai Organisasi Internasional atau International Organizations
(IOs). Setidaknya terdapat lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) NGOs dan
lebih dari 5.000 (lima ribu) IGOs (Goldstein dkk, 2007: 11). Di dunia dimana
negara dan aktor-aktor internasional lainnya memiliki tendensi untuk saling
ketergantungan, peran negara masih cukup vital. Namun dalam beberapa hal,
peranan negara mulai terpinggirkan oleh perusahaan multinasional, kelompok dan
bahkan individu yang memiliki peranan di dunia internasional dimana aktor-aktor
non-negara ini lebih sering berinteraksi secara langsung, melintas batas, dan
melakukan interaksi secara langsung dibandingkan negara. Baik aktor negara dan
non-negara mempengaruhi secara kuat dunia hubungan internasional pasca Perang
Dingin, terlebih dengan makin majunya perkembangan informasi teknologi dan
makin meluasnya demokrasi.
Di masa modern ini walaupun nilai nilai universal dan norma-norma
internasional sudah menjadi acuan dalam hubungan antarbangsa dan diplomasi
menjadi sebuah alat pelembagaan konflik-konflik, namun tidak dipungkiri masih
saja terjadi conflict of interest atau ketegangan lokal yang makin bereskalasi dan
berujung pada transnational issues. Bentuk – bentuk isu dan konflik saat ini telah
berevolusi tidak hanya terbatas pada konflik bersenjata, namun juga pada konflik-

5
konflik kecil yang berevolusi menjadi konflik lintas batas. Seiring dengan
fenomena makin banyaknya isu dan aktor dalam dunia hubungan internasional,
dalam upaya penyelesaian konflik pun sudah tidak lagi terpaku pada upaya
mediasi di meja perundingan oleh para diplomat dan utusan state actors saja.
Dengan tren diplomasi yang semakin bergeser kepada diplomasi publik,
saat ini
bukan hanya state actors saja yang memiliki peranan penting dalam hubungan
internasional, namun MNC, NGO, Non State Actors, bahkan individual memiliki
peranan yang amat penting dalam proses menjaga perdamaian dalam berbagai
tingkatan dan berbagai cara, baik pasif maupun aktif. PBB sendiripun telah
mengakui betapa pentingnya peranan organisasi-organisasi non pemerintah
(NGOs) dalam menjaga perdamaian. Daniel S. Papp, dalam bukunya
“Contemporary International Relations” mengatakan bahwa: “Some NGOs such
as International Red Cross, and CARE undertake humanitarian efforts.
Sometimes their effort can be quite sizeable” ("Beberapa LSM seperti Palang
Merah Internasional, dan CARE melakukan upaya kemanusiaan. Kadang-kadang
usaha mereka bisa sangat besar) (Papp, 2002: 119).
Pasca Perang Dingin, salah satu benua yang selalu diwarnai konflik adalah
Afrika. Wilayah di Afrika yang terus-menerus dihantui oleh perang, salah satunya
adalah daerah Great Lakes3. Wilayah ini menghadapi turbulensi politik selama
3 Istilah Great Lakes adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada area di
Afrika Tengah yang terletak di antara bagian utara dari Danau Tanganyika, hingga wilayah
bagian barat danau Victoria, dan danau Kivu, danau Edward serta danau Albert. Adapun
negara-negara yang terletak di wilayah Great Lakes adalah Burundi, Rwanda, Republik
Demokratik Kongo, Uganda, Kenya, dan Tanzania. Terkadang, beberapa ahli juga
menyertakan negara Zambia, Malawi, Mozambik dan Ethiopia sebagai negara-negara yang
termasuk dalam wilayah Great Lakes. http://en.wikipedia.org/wiki/African_Great_Lakes

6
lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Tercatat beberapa konflik telah mewarnai
wilayah ini selama lebih dari empat dasawarsa terakhir, antara lain: Genosida di
Rwanda, perang sipil di Burundi, dan perang berkepanjangan di Republik
Demokratik Kongo (Vanessa, 2003: 1). Salah satu konflik yang paling berdarah
diwilayah ini adalah tragedi Genosida di Rwanda pada tahun 1994 yang dimulai
ketika Suku Hutu 'menghabisi' hampir satu juta orang anggota suku Tutsi
(Wiliam, 2004: 1).
Genosida di Rwanda tahun 1994 itu mengejutkan dunia internasional dan
menangkap perhatian banyak tokoh dunia. Kebrutalan yang ditimbulkan sulit
tergambarkan oleh kata-kata. Konflik antara suku Tutsi dan Hutu dapat dirunut
hingga 1959. Bila dirunut melalui sejarah, hubungan antara Tutsi dan Hutu
tergolong damai dan tentram, hidup berdampingan di wilayah Great Lakes yang
meliputi beberapa negara. Namun kedamaian ini hilang ketika Belgia melakukan
aksi kolonialisme mereka di wilayah tersebut. Belgia sebagai penjajah di wilayah
itu menerapkan sistem yang menguntungkan bagi kaum Tutsi yang menjadi
minoritas dan membuat kaum Hutu sebagai mayoritas merasa tersingkir dan
dikucilkan. Namun ketidakpuasan suku Hutu terhadap sistem tersebut tidak serta-
merta menyulut api kekerasan di wilayah tersebut. Konflik antara suku Tutsi dan
Hutu muncul ketika suku Hutu mendapatkan akses terhadap pendidikan yang
lebih tinggi dengan bantuan dari gereja Katholik. Melalui pendidikan yang
didapat, suku Hutu sadar bahwa mereka selama ini telah menjadi korban
ketidakadilan sistem politik di Rwanda. Perasaan kebencian terhadap suku Tutsi
pun makin berkembang dikalangan orang orang Hutu terpelajar ini (Mohammed,

7
2003: XV). Konflik menyebar secara sporadis ke wilayah-wilayah negara
tetangga, dimana suku Tutsi tinggal melalui kelompok-kelompok Hutu ekstrimis
yang mendukung sebuah ideologi Hutu Power. Konflik ini semakin bereskalasi
ketika pada 1962 Belgia memberikan kemerdekaan kepada Rwanda. Sekelompok
Hutu ekstrimis mengambil alih kekuasaan dan mulai menyingkirkan rival Tutsi
mereka yang sebelumnya berkuasa.
Pada saat yang sama, pengungsi Tutsi di Uganda - didukung oleh beberapa
Hutu moderat - telah membentuk Front Patriotik Rwanda (RPF), yang dipimpin
oleh Mr. Kagame. Tujuan mereka adalah untuk menggulingkan Presiden Rwanda,
Habyarimana dan mengamankan hak mereka untuk kembali ke tanah air mereka.
Habyarimana memilih untuk mengeksploitasi informasi ini sebagai sebuah bentuk
ancaman dan kemudian mempergunakannya sebagai alat propaganda untuk
membawa Hutu yang membangkang kembali ke sisinya, dan sebagai alat untuk
menjatuhkan tuduhan kepada Tutsi di Rwanda sebagai kolaborator RPF (BBC:
2008).
Pada bulan Agustus 1993, setelah beberapa bulan negosiasi, kesepakatan
damai ditandatangani antara Habyarimana dan RPF. Tetapi hal ini tidak membawa
efek signifikan untuk menghentikan kerusuhan lanjutan. Ketika pesawat yang
membawa Presiden Habyarimana ditembak jatuh pada awal bulan April 1994,
membuat konflik antar kedua suku itu mencapai klimaksnya. Insiden itu
membunuh presiden Habyarimana beserta Presiden Burundi dan para kepala staf
kedua negara (BBC: 2008).

8
Di ibukota Rwanda, Kigali, pasukan pengawal presiden Habyarimana
segera memulai kampanye balas dendam. Pemimpin oposisi politik dibunuh, dan
hampir dengan segera, pembantaian Tutsi dan Hutu moderat dimulai. Dalam
beberapa jam saja, para pengawal presiden itu berhasil merekrut kelompok-
kelompok Hutu yang bersedia menjadi militan untuk melakukan balas dendam
kepada para Tutsi. Beberapa jam setelah pembunuhan tersebut, mereka direkrut
dan dikirim ke seluruh penjuru negara Rwanda untuk melakukan gelombang
pembantaian.
Beberapa Tutsi berhasil melarikan diri ke tenda-tenda pengungsian dan
gelombang pengungsi mulai melintas perbatasan antara Rwanda, dengan Kongo
dan Burundi yang tidak dijaga ketat, mereka mencari keselamatan diri mereka
sendiri. Para penggagas awal termasuk pejabat militer, politisi dan pengusaha, dan
masyarakat sipil Hutu lain segera bergabung dalam kekacauan itu. Didorong oleh
propaganda pengawal presiden dan media radio, kelompok milisi tidak resmi yang
disebut Interahamwe (orang yang menyerang bersama-sama) dikerahkan. Pada
puncaknya, kelompok ini memiliki kekuatan personil sebesar 30.000-an (tiga
puluh ribuan) (BBC: 2008).
Tentara dan polisi mendorong warga sipil untuk ambil bagian dalam upaya
pembersihan etnis ini. Dalam beberapa kasus, warga sipil Hutu dipaksa untuk
membunuh tetangga Tutsi mereka oleh personil militer.Warga sipil ini seringkali
diberikan insentif, seperti uang atau makanan, dan bahkan dalam beberapa kasus,
ketika mereka menyatakan bahwa mereka tidak dapat membunuh rekan Tutsi

9
mereka, warga sipil Hutu ini malah dibunuh oleh tentara atau militer (BBC:
2008).
Kondisi di lapangan semakin memburuk ketika Rwanda ditinggal oleh
masyarakat internasional. Pasukan PBB mundur setelah terjadi pembunuhan
terhadap 10 (sepuluh) tentara penjaga perdamaian PBB. Satu hari setelah
kematian Habyarimana, para RPF memperbaharui serangan mereka terhadap
pasukan pemerintah, dan sejumlah upaya oleh PBB untuk menegosiasikan
gencatan senjata berakhir sia-sia.
Pada bulan Juli, RPF berhasil menguasai Kigali, pemerintah runtuh dan
RPF menyatakan gencatan senjata.Segera setelah kondisi menjadi jelas bahwa
RPF menang, sekitar dua juta orang Hutu melarikan diri ke Zaire (sekarang
Republik Demokratik Kongo). Diantara para pengungsi Hutu ini banyak yag telah
terlibat dalam aksi pembunuhan para Tutsi Pasca insiden yang menewaskan
presiden Habyarimana.
Pada awal RPF menguasai Rwanda, pemerintah multi-etnik didirikan,
dengan seorang anggota Hutu, Pasteur Bizimungu sebagai presiden dan Kagame
dari Tutsi sebagai wakilnya.Tapi pasangan kemudian tergulingkan dan Bizimungu
dipenjara atas tuduhan menghasut kekerasan etnis, sementara Kagame naik
menjadi presiden (BBC: 2008).Meskipun pembunuhan di Rwanda telah berakhir,
kehadiran milisi Hutu di Kongo telah menyebabkan konflik berkepanjangan di
sana dan menyebabkan sampai lima juta kematian. Pemerintah Rwanda di bawah
Presiden Kagame, seorang Tutsi, telah dua kali menginvasi tetangganya jauh lebih

10
besar, ia mengatakan bahwa ia ingin menghapus pasukan Hutu di wilayah Great
Lakes.
Konflik di Great Lakes dimulai dari konflik di Rwanda ini dengan cepat
bereskalasi menjadi permasalahan transnasional di wilayah Great Lakes. Hal ini
disebabkan karena beberapa negara di Great Lakes yang bertetangga dengan
Rwanda memiliki latar belakang kesukuan yang sama, sehingga ketegangan akan
pembantaian suku Tutsi dengan cepat menyebar menjadi ketegangan wilayah di
Great Lakes sebagaimana dijabarkan diatas. Konflik di wilayah ini pada akhirnya
terkonsentrasi pada tiga negara bertetangga, yakni: Rwanda, Burundi dan
Republik Demokratik Kongo, dimana suku Hutu dan Tutsi merupakan mayoritas
suku di ketiga negara tersebut.
Hal yang menambah rumit permasalahan dan juga pemecahan konflik di
wilayah Great Lakes adalah adanya inkonsistensi antara koalisi kelompok-
kelompok politik yang ada di negara-negara di wilayah Great Lakes, dan juga
adanya ikatan tradisional terhadap identitas kesukuan. Lebih rumit lagi karena
kedua kelompok etnis yang bertikai mendapatkan dukungan dari pihak-pihak
asing semisal Inggris, dan Perancis yang berupaya meluaskan pengaruhnya di
Afrika. Di wilayah ini pula batasan wilayah seolah menjadi kekuatan yang tak
berdaya untuk mencegah meluasnya konflik dan kekerasan dari satu negara ke
negara lain. Pengungsi yang lari menghindari penganiayaan dan juga kekejaman
tentara negaranya, melintas terlalu mudah antara Rwanda, Burundi dan Republik
Demokratik Kongo (Northern Press Online, 2001: 1).

11
Upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah, PBB
dan organisasi internasional dan antar pemerintah seakan tidak membawa hasil.
Upaya peacemaking, peacekeeping dan peacebuilding yang dibangun PBB seakan
tidak mampu menurunkan ketegangan suasana. Menurut Dr. Claude Shema
Rutangengwa, koordinator wilayah program Great Lake Initiative, telah banyak
upaya yang dilakukan untuk menurunkan tensi ketegangan, namun tidak
membawa banyak dampak positif. Dr. Claude (2006: 4) menyatakan bahwa
“many other peace alternatives have been taken like cease fire and peace
accords, demobilization, demilitarization, repatriation and reintegration and so
forth. But all of this seems to be a flat compromise.” (telah banyak [upaya]
alternatif yang ditempuh semisal gencatan senjata dan perjanjian damai,
demobilisasi [pasukan] , demiliterisasi [wilayah], repatriasi dan penggabungan
kembali, dan juga berbagai upaya lainnya. Namun, semua ini nampaknya
hanyalah usaha kompromi yang sia-sia).
Untuk menyelesaikan konflik yang rumit ini, diperlukan aktor yang
mampu melakukan aksi preventif untuk mencegah konflik dan membangun
pemahaman antara pihak yang bertikai. Aktor yang tepat adalah Organisasi
Internasional Non Pemerintah (NGO) yang tidak memiliki ikatan atau agenda
politik. Snow dan Brown mengatakan bahwa, “karena mereka (organisasi
internasional) tidak memiliki ikatan dengan pemerintahan atau agenda politik
tertentu, mereka dapat dipercaya sebagai semacam pihak 'perantara yang jujur'
[honest broker].” (2000: 55).

12
NGO yang diperlukan di wilayah itu adalah NGO yang selama ini
mungkin tidak pernah diperhitungkan dalam dunia hubungan internasional, sosok
NGO yang mampu bergerak di tingkatan akar rumput yang mampu lebih banyak
merangkul masyarakat dan mampu melipatgandakan kekuatan pesan perdamaian
dengan memanfaatkan kekuatan jaringan sosial yang belum tercederai oleh
konflik dan pertikaian yang ada di wilayah tersebut, yang mampu melintas batas,
mampu mengeliminir perbedaan kelas, kepercayaan, suku, kewarganegaraan dan
warna kulit. Sebuah NGO yang mampu menekankan betapa pentingnya nilai
persaudaraan dan yang mampu membawa pesan perdamaian kepada generasi
muda sehingga mampu memotong siklus rantai permusuhan dari satu generasi ke
generasi lain. Sebuah organisasi yang mampu menginspirasikan kepada generasi
muda untuk menciptakan rasa toleransi, kebersamaan, kesatuan, pengertian,
kesetaraan dan kehausan akan keadilan di dunia ini. Salah satu pihak yang
tergolong sebagai aktor revolusioner yang akan dibahas kali ini adalah Gerakan
Kepramukaan Dunia (World Organization Of Scout Movement/ WOSM) atau
lebih dikenal dengan nama gerakan pramuka di Indonesia yang membawa pesan
perdamaian melalui pendidikan perdamaian yang diberikan melalui metode
kepramukaan yang menyenangkan dan bersahabat . Gerakan Kepramukaan Dunia
(World Organization of Scout Movement/ WOSM) merupakan sebuah NGO,
sesuai dengan konsititusi WOSM bab II pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa:
“The organization of the Scout Movement at world level is governed by this
Constitution under the title of „The World Organization of the Scout
Movement,…as an independent, nonpolitical, non-governmental organization.”

13
Organisasi Gerakan Kepramukaan di tingkat dunia diatur oleh Konstitusi ini
dengan nama „Organisasi Dunia Gerakan Kepramukaan‟...sebagai sebuah
organisasi independen non-politik, non-pemerintah. (WOSM, 2000: 11).
WOSM didirikan oleh Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (of
Gilwell), 1st Baron pada tahun 1907. Gerakan kepramukaan berangkat dari
keprihatinan Baden Powell yang melihat efek negatif dari perang yang membuat
banyak keluarga menderita. Tema yang paling sering muncul dalam buku-buku
dan pidato-pidato Baden Powell adalah ide untuk menjadikan gerakan
kepramukaan sebagai sebuah Wordwide Brotherhood, sebuah organisasi yang
mampu menginspirasikan kepada generasi muda untuk menciptakan rasa
toleransi, kebersamaan, kesatuan, pengertian, kesetaraan dan keadilan di dunia ini.
Baden Powell melalui tulisannya dalam buku “Aids to Scoutmastership”
menekankan betapa pentingnya nilai persaudaraan, sebuah nilai yang tidak
mengindahkan perbedaan kelas, kepercayaan, kewarganegaraan dan warna kulit.
Baden Powell menulis: “Scouting is a brotherhood-a scheme which in practice,
disregards differences of class, creed, country and color.” (Kepramukaan adalah
sebuah persaudaraan-sebuah skema dimana dalam prakteknya mengabaikan
perbedaan kelas, kepercayaan, negara dan warna [kulit]) (1920: 67).
Jumlah anggota pramuka yang terhimpun dalam WOSM saat ini
berjumlah 28 (dua puluh delapan) juta orang yang tersebar di 160 (seratus enam
puluh) negara (WOSM, 2004: 4) yang terbagi kedalam 6 (enam) region kantor
wilayah kepramukaan. Kegiatan manajemen Pramuka di tiap negara diregulasikan

14
secara terintegrasi oleh 6 (enam) kantor regional, yakni: Afrika, Arab, Asia-
Pasifik, Eurasia, Eropa dan Interamerica.
Salah satu alasan mengapa pendidikan perdamaian sangat penting untuk
membawa perdamaian yang didambakan di daerah tersebut adalah karena lebih
dari 60% (enam puluh persen) populasi penduduk di wilayah Great Lakes adalah
kalangan muda dibawah umur 30 (tiga puluh) tahun (WOSM, 2003: 1). Para
pemuda dan anak-anak yang mendominasi jumlah populasi di wilayah ini
termasuk ke dalam korban-korban pertama yang merasakan langsung penderitaan
yang timbul akibat kekerasan di wilayah ini. Banyak pula individu dari golongan
ini yang dimanipulasi oleh orang dewasa untuk menjadi biang keladi baru atau
menjadi tentara dalam konflik yang berkepanjangan ini (WOSM, 2003: 1).
Dengan mengadakan sebuah program promosi perdamaian yang memiliki
target para golongan muda, diharapkan kedepannya tingkat ketegangan konflik
dapat menurun dengan drastis seiring dengan makin bertambahnya pemahaman
antara para pemuda yang berasal dari suku dan negara yang berbeda. Para pemuda
ini kemudian diharapkan kedepannya ketika sudah menjadi pemimpin negara
mereka masing-masing, akan mampu membawa konflik berkepanjangan ini ke
arah yang lebih baik dan bahkan bila memungkinkan, menghentikan konflik ini.
Hal ini memungkinkan karena mereka telah terbiasa berkomunikasi dan
membangun pemahaman dengan pemuda dari negara yang seharusnya menjadi
“musuh” mereka, maka dari itu diharapkan dengan membaiknya pemahaman akan
pihak lain akan mendorong terciptanya suatu kondisi damai di wilayah ini. Para
pemuda ini adalah sumber berharga dalam mempromosikan perdamaian yang

15
abadi di wilayah ini. Tentu saja hal ini harus memenuhi satu syarat; apabila
mereka mampu berpartisipasi secara positif dalam kegiatan ini yang memiliki
tujuan akhir perdamaian yang abadi (WOSM, 2008: 32).
Dalam kondisi tanggap bencana kemanusiaan di wilayah Great Lakes
itulah muncul aksi kepedulian yang digagas oleh tiga organisasi nasional
kepramukaan (National Scout Organization/ NSO). Aksi terkoordinasi ini
berevolusi menjadi sebuah program promosi perdamaian dan pendidikan
perdamaian di wilayah Great Lakes. Bekerjasama dengan beberapa organisasi
internasional lainnya, WOSM dan organisasi kepramukaan di 3 (tiga) negara itu
mencanangkan program pendidikan dan promosi perdamaian yang disebut dengan
program Amahoro Amani yang memiliki arti kata 'perdamaian' dalam bahasa
setempat.
Tujuan dari gerakan promosi perdamaian yang dilakukan oleh WOSM di wilayah
Great Lakes ini adalah : (i) untuk menambah kegiatan dengan nuansa perdamaian
bagi para pemuda; (ii) untuk mempromosikan perdamaian dan pemahaman antara
para pemuda, baik pramuka maupun non-pramuka; dan (iii) untuk membangun
persaudaraan diantara pemuda dari suku dan negara berbeda.
B. Masalah Pokok
Dalam permasalahan ini, maka muncul sebuah pertanyaan: Bagaimana tindakan
World Organization of Scout Movement (WOSM) dalam menciptakan perdamaian
di wilayah Great Lakes Afrika tahun 2005-2007?

16
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan penelitian skripsi mengenai WOSM dan peranannya dalam
perdamaian adalah untuk mengetahui lebih dalam tindakan yang ditempuh
WOSM dalam mendorong perdamaian di Wilayah Great Lakes; mengetahui lebih
dalam efektifitas WOSM dalam mempromosikan perdamaian; dan bagaimana
peranan non-state actors dalam mendorong perdamaian melalui perspektif
liberalisme.
D. Kegunaan Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan
mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dan juga memperkaya khasanah
dalam dispilin Ilmu Hubungan Internasional. Khususnya, terhadap topik yang
berkaitan dengan peranan non-state actors dalam dunia Hubungan Internasional.
E. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan utuh mengenai
permasalahan penelitian, penulis membagi pembahasan ke dalam 6 (enam) bab
yang terdiri dari:
Bab I Pendahuluan: terdiri dari; Latar Belakang Masalah; kemudian akan
membahas Masalah pokok; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; dan terakhir
sistematika penulisan.
Bab II Kerangka Teori: Kerangka teori, menjelaskan konsep-konsep yang akan
digunakan sebagai alat ukur utama dalam melakukan analisa dalam penelitian
untuk menjawab permasalahan yang ada seperti Organisasi Internasional,
Diplomasi Antar Masyarakat (People to People Diplomacy/ Second Track) serta

17
Diplomasi Preventif. Selain itu, operasionalisasi konsep yang bertujuan
menerangkan kaitan antar konsep-konsep yang digunakan menuju pembentukan
sebuah kerangka pemikiran.
Bab III Metode Penelitian: Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab yakni: Desain
penelitian; Bahan penelitian dan unit analisis; Konsep / Variabel; Metode
pengumpulan data; Metode analisis data.
Bab IV Objek Penelitian: Penjabaran mengenai variabel dependen dan
independen yang berisi; Informasi mengenai negara Rwanda, Republik
Demokratik Kongo dan Burundi; Sejarah mengenai konflik-konflik di wilayah
Great Lakes; Sejarah mengenai WOSM.
Bab V Pembahasan: Proses masuknya WOSM dalam kegiatan kegiatan promosi
perdamaian pasca genosida dan konflik berkepanjangan sebagai upaya diplomasi
preventif yang dilakukan oleh NGO dan peranannya dalam menyemai bibit
perdamaian, menumbuhkan pemahaman dan rasa persaudaraan di tingkat remaja
dari suku-suku yang saling bermusuhan dengan tujuan akhir tercapai perdamaian
jangka panjang melalui proses yang bertahap dan mampu menjangkau tingkatan
akar rumput. Adapun bagian-bagian dari bab ini adalah: masuknya WOSM
kedalam penanganan konflik di wilayah Great Lakes; Aksi WOSM dalam tanggap
bencana kemanusiaan di Great lakes; Program Amahoro Amani dalam membantu
proses perdamaian di wilayah Great Lakes; Dampak Amahoro Amani terhadap
konflik di Great Lakes dengan fokus pada dampak yang ditimbulkan pada

18
generasi muda.
BAB VI Kesimpulan : Berisi mengenai uraian singkat dan kesimpulan dari bab I-
V.

19
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Tinjauan Konseptual
Untuk dapat mengkaji sebuah realitas secara ilmiah, diperlukan konsep -
konsep atau teori-teori agar mampu mentransmisikan sebuah realitas menjadi sebuah
kajian ilmiah yang terarah dan mampu diukur. Untuk mengkaji realitas mengenai
permasalahan yang akan penulis angkat ini, penulis akan mengambil beberapa konsep
yang memiliki korelasi dan relevansi terhadap isu yang akan menjadi topik
pembahasan utama dalam karya tulis ini.
Kata konsep itu sendiri memiliki beberapa pengertian dan fungsi. Menurut
Mohtar Mas‟oed, Konsep adalah “abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu
obyek, atau suatu fenomena tertentu” (1990: 109). Mas‟oed juga menyatakan bahwa
konsep juga dapat dipahami sebagai “…sebuah kata yang melambangkan suatu
gagasan” (1990:109). Adapun konsep memiliki setidaknya empat fungsi. Pertama,
konsep berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan dan mengabstraksikan
kesan yang ditangkap dari indera manusia dan kemudian mentransmisikan kesan tadi
menjadi sebuah persepsi dan informasi. Kedua, untuk memperkenalkan suatu metoda
untuk mengamati sebuah fenomena empiris. Ketiga, konsep berfungsi sebagai sebuah
alat untuk mengorganisir ide, persepsi dan simbol dalam sebuah bentuk klasifikasi
dan generalisasi sehingga mampu tersusun secara baik dalam kategori-ketegori,

20
struktur dan tata urutan tertentu. Keempat, konsep berfungsi sebagai dasar penyusun
teori.
Untuk mengkaji seberapa efektif upaya-upaya peacemaking dan pendidikan
perdamaian yang dilakukan WOSM di wilayah Great Lakes di Afrika, penulis akan
menggunakan beberapa konsep yang sangat relevan dan memiliki korelasi yang kuat
terhadap studi kasus yang akan diangkat. Adapun konsep-konsep yang akan penulis
pergunakan untuk membedah permasalahan ini adalah: Diplomasi, dimana terangkum
di dalamnya dua jenis diplomasi yang saling mendukung yakni Diplomasi antar
masyarakat (People to People Diplomacy) dan Diplomasi Preventif sedangkan
konsep lain yang akan dipergunakan untuk menganalisa kasus ini adalah konsep
Organisasi Internasional.
A.1 Diplomasi
Pada masa-masa awal terjalinnya hubungan antarbangsa, kegiatan diplomasi
didominasi oleh diplomat-diplomat atau pejabat negara saja. Ranah diplomasipun
seolah menjadi sebuah ranah eksklusif bagi diplomat dan pejabat negara. Namun,
seiring dengan globalisasi dan perkembangan jaman, terutama pasca Perang Dingin
terjadi pergeseran peranan dan pertambahan aktor-aktor dalam hubungan
internasional sehingga definisi Diplomasi pun lambat laun berkembang dalam
upayanya mengakomodasi perubahan-perubahan pada realitas hubungan
internasional.
Salah satu definisi tradisional tentang diplomasi menurut Berridge dan James
dalam A Dictionary of Diplomacy adalah: “The conduct of relations between

21
sovereign states through the medium of officials based at home or abroad, the latter
being either members of their state‟s diplomatic service or temporary diplomats.”
(Penyelenggaraan hubungan antara negara-negara yang berdaulat melalui media
pejabat yang berbasis di negara mereka sendiri atau di luar negeri, dimana yang
disebut terakhir [pejabat di luar negeri] merupakan salah satu anggota misi diplomatik
ataupun diplomat sementara) (2003: 69). Berikutnya, Berridge dan James juga
mencatat terdapat makna lain dari kata diplomasi yakni: “Any attempt to promote
international negotiations (particularly in circumstances of acute crisis), whether
concerning inter- or intra-state conflicts; hence „track two diplomacy.” (Setiap usaha
untuk mempromosikan negosiasi internasional [terutama dalam kondisi krisis yang
parah], baik menyangkut konflik antar atau intra negara; maka [juga dipergunakan]
diplomasi jalur kedua) (2003:70).
Sedangkan, Daniel S. Papp dalam bukunya Contemporary International
Relations: Framework for Understanding menyatakan sebuah definisi yang cukup
mampu mengakomodasi perkembangan realita dalam hubungan internasional.
Diplomasi didefinisikan sebagai: “…implementation of an international actor‟s
policies toward another actors, establishes a set of expectations about what an
internationals actor will and will not do.” (Pelaksanaan kebijakan seorang aktor
internasional terhadap aktor lainnya, menetapkan sebuah pedoman harapan-harapan
mengenai apa yang seorang aktor internasional akan lakukan dan tidak akan
dilakukan) (2002:388).

22
Dari beberapa pengertian diatas, penulis menarik sebuah kesimpulan
mengenai definisi dari kata diplomasi yang cocok untuk diterapkan di masa pasca
Perang Dingin ini. Dapat dikatakan bahwa diplomasi saat ini adalah sebuah seni
melaksanakan atau menyelenggarakan kebijakan melalui kegiatan menjalin
hubungan-hubungan baik dengan aktor-aktor internasional dengan tujuan
menyelesaikan permasalahan nasional atau internasional lewat cara-cara damai atau
dengan negosiasi. Dunia diplomasi “modern” saat ini adalah campuran dari elemen-
elemen diplomasi tradisional dan kontemporer dimana kompetisi dan elitisme eksis
secara bersama. Apakah cara-cara diplomasi tertutup dan rahasia ataupun cara-cara
diplomasi terbuka yang dipergunakan, masing-masing tetap memiliki peranan yang
penting dalam mencapai tujuan masing-masing; jenis diplomasi bilateral dan
multilateral pun bekerja secara simultan; aktor-aktor dunia internasional baik
diplomat, duta besar, individu, organisasi dan bahkan perusahaan multinasional saling
bercampur dan berinteraksi. Dunia diplomasi modern adalah hal yang sangat
kompleks. Dalam kaitannya dengan studi kasus yang penulis angkat, kegiatan
mempromosikan perdamaian yang dilaksanakan oleh WOSM mampu digolongkan
sebagai sebuah aksi diplomasi yang dilakukan oleh aktor selain negara (non state
actor). Adapun secara lebih spesifik, terdapat dua jenis diplomasi yang dilakukan
oleh WOSM melalui program Amahoro Amani, yakni diplomasi antar masyarakat
(People to People Diplomacy) dan diplomasi preventif.

23
A.1.1 Diplomasi antar masyarakat (people to people diplomacy)
Diplomasi antar masyarakat (people to people diplomacy) acapkali sering
juga disebut sebagai citizen diplomacy atau track two diplomacy dalam konsep multi
track diplomacy4
. Menurut Berridge dan James Dalam A Dictionary of Diplomacy,
track two diplomacy itu sendiri adalah
“…Formerly known as „citizen diplomacy‟, mediation (sense 2) in an
inter- or intra-state conflict conducted by any agency other than a state or an
intergovernmental organization, typically by a non-governmental
organization...Track two diplomacy may be pursued on its own or in
partnership with track one diplomacy, in which case it will form part of an
instance of twin-track diplomacy.” (Sebelumnya [istilah diplomasi ini] dikenal
[sebagai] 'diplomasi warga negara' sebagai upaya mediasi dalam konflik-antar
atau intra-negara yang dilakukan oleh lembaga selain negara atau organisasi
antar pemerintah, biasanya [diplomasi ini dilakukan] oleh organisasi non-
pemerintah…Diplomasi jalur kedua/track two diplomacy ini dapat saja
dijalankan sendiri atau dalam kemitraan dengan jalur satu diplomasi
[pemerintah], dalam hal ini akan membentuk bagian dari sebuah contoh dari
diplomasi twin-track.) (2003:260).
Sedangkan menurut Montville sebagaimana dikutip oleh Olga Botchariva dalam
tulisannya Implementation of Track Two Diplomacy: Developing a Model of
Forgiveness, diplomasi jalur kedua atau track two diplomacy adalah:
“… an unofficial interaction between members of adversarial groups or
nations to develop strategies, influence public opinion, and organize human
and material resources in ways that might help resolve their conflict...track two
diplomacy is in no way a substitute for official, formal track one government-
4 Multi Track Diplomacy adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa untuk mendorong sebuah
proses negosiasi, perlu dilakukan berbagai upaya melalui berbagai jalur. Hal ini termasuk upaya-upaya
mendorong proses negosiasi yang dilakukan oleh individu, otoritas keagamaan, organisasi non-
pemerintah (NGO), dan perusahaan multinasional. Ada sembilan jalur atau tracks yang dipergunakan
dalam multi-track diplomacy ini. Adapun kesembilan tracks tersebut adalah Government , Non Formal,
Bussiness, Private Citizen, Research and Education, Activism, Religious, Funding, dan
Publication/media. disadur dari McDonald, John W. "Multi-Track Diplomacy." Beyond Intractability.
Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado, Boulder.
September 2003 <http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track_diplomacy/>.

24
to-government or leader-to-leader relationships.”(…Sebuah interaksi tidak
resmi antara anggota kelompok yang bermusuhan atau negara-negara untuk
mengembangkan strategi, mempengaruhi opini publik, dan mengatur sumber
daya manusia dan materi dengan cara tertentu yang mungkin dapat membantu
menyelesaikan konflik mereka...diplomasi jalur kedua ini bukanlah bermaksud
sebagai pengganti bagi hubungan-hubungan [jalur] resmi, [diplomasi] formal
jalur pertama antar pemerintah atau antar pemimpin negara. (2001:285)
Jadi, penulis berpandangan bahwa berdasarkan dua definisi diatas diplomasi
antar masyarakat / people to people diplomacy atau sering juga disebut sebagai track
two diplomacy memiliki arti upaya interaksi atau mediasi yang dilakukan oleh aktor-
aktor internasional non-negara, terutama organisasi non-pemerintah (NGO) dan
masyarakat dengan tujuan mempengaruhi opini publik yang pada akhirnya akan
mampu mendorong upaya mediasi atau bahkan penyelesaian permasalahan nasional
atau internasional. Diplomasi antar masyarakat ini bukanlah sebagai pengganti
diplomasi formal, karena upaya diplomasi formal adalah jalan resmi dalam
menyelesaikan masalah. Diplomasi antar masyarakat ini lebih berperan sebagai
pendorong apabila dalam suatu konflik amat sulit digunakan diplomasi jalur pertama
/ first track diplomacy yang merupakan jalur formal antar pemerintah dan upaya-
upaya mediasi lainnya tidak mudah dilakukan.
Dalam studi kasus yang penulis angkat, konsep track two diplomacy ini sangat
tepat untuk diaplikasikan, karena ketika ketegangan antara suku Hutu dan Tutsi
menyebabkan pemerintah di tiga negara di wilayah Great Lakes mengalami
kegagalan dan selalu berada dalam turbulensi konflik tribal, diperlukan upaya-upaya
mediasi oleh aktor-aktor non-negara untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar

25
mampu digelar mediasi dan negosiasi. Apa yang dilakukan WOSM di wilayah Great
Lakes berdasarkan definisi diatas sudah dapat digolongkan sebagai sebuah aktifitas
diplomasi people to people karena dilakukan oleh aktor internasional, NGO dalam hal
ini WOSM itu sendiri dan melibatkan masyarakat dalam aktifitasnya untuk mengubah
pandangan mereka terhadap suku rivalnya baik Tutsi ataupun Hutu.
A.1.2 Diplomasi Preventif
Pada awal abad ke-20 dan pasca Perang Dingin, muncul beberapa istilah baru
dalam dunia hubungan internasional. Istilah-istilah ini antara lain adalah preventive
diplomacy, peacemaking, peacekeeping, peace enforcement, dan peace building .
Istilah diplomasi preventif ini sendiri digagas oleh sekretaris jenderal PBB yang
kedua yakni Dag Hammarskjöld. Dalam buku International Relations: the changing
contours of power, Donald M.Snow dan Eugene Brown menyatakan bahwa
:“Preventive diplomacy…refers to diplomatic initiative undertaken to persuade
potential warring partners not to engage in hostilities.” (diplomasi preventif merujuk
pada inisiatif diplomatik yang diambil untuk membujuk pihak-pihak yang memiliki
potensi untuk berperang agar tidak terlibat dalam permusuhan) (2000:442).
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan definisi
mengenai diplomasi preventif, menurut PBB diplomasi preventif adalah: “…action to
prevent disputes from arising between parties, to prevent existing disputes from
escalating into conflicts and to limit the spread of the latter when they occur.”
(tindakan mencegah sengketa agar tidak muncul, untuk mencegah sengketa yang ada

26
dari kemungkinan semakin meningkat menjadi konflik dan untuk membatasi
penyebaran konflik apabila telah terjadi) (1992:5).Sedangkan Michael G.Roskin dan
Nicholas O.Berry dalam bukunya The New World of International Relations lebih
memandang diplomasi prefentif sebagai: “Efforts of third parties to dampen a
dispute before it turns violent.” (Upaya-upaya pihak ketiga untuk meredam sengketa
sebelum menjadi kekerasan) (1999: 406).
Berdasarkan tiga definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa diplomasi
preventif adalah upaya-upaya baik formal secara diplomatik maupun non-formal yang
dilakukan oleh aktor-aktor internasional baik negara ataupun aktor internasional
lainnya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antar pihak yang bertikai,
untuk mencegah sengketa bereksalasi menjadi konflik dan untuk membatasi
penyebaran konflik apabila telah terjadi.
Dalam menelaah upaya yang dilakukan WOSM di wilayah Great Lakes melalui
program Amahoro Amani, konsep diplomasi preventif ini sangat cocok untuk
digunakan karena mampu mengakomodasi secara utuh kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dalam program Amahoro Amani kedalam konsep hubungan internasional.
Sebagaimana deskripsi diplomasi preventif yang telah diberikan diatas, penulis dapat
melihat bahwa program Amahoro Amani melalui upaya-upaya pendidikan
perdamaian dan pelatihan mediator konflik telah mencerminkan suatu aktifitas
diplomasi preventif yang signifikan dengan tujuan untuk mencegah konflik timbul
lagi di tingkatan masyarakat di wilayah Great Lakes.

27
A.2 Organisasi Internasional
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, seiring dengan perkembangan
jaman, makin bertambahlah aktor-aktor yang berkecimpung dalam dunia hubungan
internasional. Salah satu aktor yang muncul pasca Perang Dingin adalah organisasi
internasional. Jack C.Plano dan Roy Olton dalam kamus Hubungan Internasional
mendeskripsikan organisasi internasional sebagai :
“Suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan
untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama di
antara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sosial, serta bidang
lainnya…dua jenis organisasi internasional yang dikenal antara lain, organisasi
publik antar dua negara atau lebih; serta organisasi swasta yang lebih dikenal
dengan Organisasi Non Pemerintah (NGO).”(1990:270)
Sedangkan dalam buku Adminstrasi dan Organisasi Internasional, Teuku May Rudy
(1998:3) menyatakan bahwa Organisasi Internasional didefinisikan sebagai
“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari
struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan
untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan
melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan tujuan yang diperlukan
serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun
antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”
Berdasarkan dua definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa organisasi
internasional dapat dikatakan sebagai sebuah pola kerjasama formal yang melampaui
batasan-batasan negara yang memiliki bentuk organisasi yang jelas sehingga
memudahkan kerjasama diantara anggota-anggotanya dalam berbagai bidang
sehingga tercapai tujuan yang telah disepakati bersama. Walaupun aktor-aktor dalam
dunia internasional telah bertambah, negara tetaplah memainkan peranan kunci dalam

28
hubungan internasional. Sebagaimana yang dikatakan Goldstein dan Pevehouse,
“increasingly NGOs are being recognized, in the UN and other forums as legitimate
actors along with the states, though not equal to them”. (NGOs semakin diakui, di
PBB dan forum lainnya sebagai aktor yang sah bersama dengan negara-negara,
meskipun tidak setara dengan negara) (2007:10).
Senanda dengan Plato dan Olton, Donald M Snow dan Eugene Brown
menyatakan bahwa secara lebih jauh organisasi internasional dapat dibedakan
menjadi dua jenis yakni “…intergovernmental organizations (IGOs), whose members
are national governments, and nongovernmental organizations (NGOs), whose
members are individuals and groups not part of governments.” (Organisasi antar
pemerintah [IGO], yang beranggotakan pemerintah nasional, dan lembaga swadaya
masyarakat [NGO], yang beranggotakan individu dan kelompok yang bukan
merupakan bagian dari pemerintah." (2000:435).
A.2.1 Organisasi Non-Pemerintah (NGOs)
Menurut A Dictionary of Diplomacy, organisasi non-pemerintah atau NGO
adalah:
“…is a private, non-profit-making body which has an international
membership. Such bodies, especially when granted observer status, are often
active in international organizations and major conferences…NGOs are
sometimes referred to as international nongovernmental organizations
(INGOs)”. (Adalah sebuah badan swasta, non-profit yang memiliki
keanggotaan internasional. Badan-badan tersebut, terutama bila diberikan status
pengamat, mereka akan sering aktif dalam organisasi internasional dan
konferensi-konfrensi besar ... NGOs kadang-kadang disebut sebagai organisasi
non-pemerintah internasional [INGOS] ) (2003:187).

29
Sedangkan dalam kamus Hubungan Internasional, Plano dan Olton mendefinisikan
NGO sebagai “suatu organisasi internasional privat yang berfungsi sebagai
mekanisme bagi kerjasama di antara kelompok swasta nasional dalam ihwal urusan
internasional, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan humanoria dan
teknis”(1990:275).
Dengan menilik dua definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa NGO
adalah organisasi internasional privat dengan orientasi non-profit yang memiliki
keanggotaan internasional yang berfungsi sebagai mekanisme kerjasama antara
kelompok non-pemerintah dalam hal hal yang berkaitan dengan ekonomi, sosial,
kebudayaan, kemanusiaan dan lain-lain. Konsep NGO ini diambil karena dalam
upaya meneliti kegiatan WOSM, harus dipahami bahwa realita WOSM adalah sebuah
organisasi non pemerintah internasional atau INGO sehingga dalam melakukan
kajian terhadap aktifitas WOSM dalam lingkup isu-isu internasional, penulis
menggunakan konsep organisasi internasional, lebih khususnya konsep organisasi
non-pemerintah.
B. Operasionalisasi Konsep
Sebagaimana penulis telah jelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini penulis
menggunakan beberapa konsep untuk dapat secara gamblang menjelaskan fenomena
dan realita yang terjadi sehingga mampu menjawab masalah yang ada. Konsep-
konsep yang digunakan oleh penulis adalah diplomasi antar masyarakat, diplomasi
preventif dan juga organisasi internasional. Sebelum penulis membahas lebih lanjut
mengenai operasionalisasi konsep, terlebih dahulu penulis akan memberikan sedikit

30
penjelasan mengenai indikator dari konsep-konsep yang akan dipergunakan. Untuk
memberikan penjelasan tersebut, penulis akan mencoba menjabarkannya dibawah ini:
No. Konsep Indikator
1 Diplomasi Antar Masyarakat
(People to People Diplomacy) /
Track Two Diplomacy
Dalam dunia internasional dewasa ini
banyak ragam diplomasi yang digunakan
aktor-aktor internasional untuk mencapai
tujuan atau agendanya. Salah satu teknik
diplomasi yang dipergunakan selain
diplomasi formal sebagai jalur pertama,
dipergunakan pula diplomasi antar
masyarakat atau juga dikenal sebagai
track two diplomacy. Dalam konteks
penelitian ini, penulis akan menggunakan
Konsep Diplomasi antar masyarakat
untuk mengukur seberapa efektif dampak
yang ditimbulkan oleh program Amahoro
Amani untuk menurunkan tingkat
ketegangan di tingkatan komunitas / akar
rumput sehingga mampu diketahui
seberapa signifikan dampak yang dibawa
program Amahoro Amani terhadap
komunitas di wilayah Great Lakes.
2 Diplomasi Preventif Diplomasi preventif adalah salah satu
istilah diplomasi dunia modern yang akan
dipergunakan dalam penelitian ini untuk
mengukur beberapa hal yang relevan
dengan definisi dari diplomasi preventif
itu sendiri. Yakni mencegah terjadinya
sengketa, mencegah eskalasi sengketa
menjadi konflik dan mencegah
penyebaran konflik bila telah terjadi.
Melalui penggunaan konsep ini, penulis
ingin mengukur seberapa signifikan
dampak yang ditimbulkan oleh program
Amahoro Amani dalam mengurangi
konflik antar suku, seberapa efektif
peranan Amahoro Amani dalam
mencegah eskalasi konflik di tingkat
komunitas melalui mediator-mediator
yang dididik melalui program Amahoro

31
Amani dan seberapa signifikan dampak
yang diberikan oleh program Amahoro
Amani terhadap penurunan jumlah tentara
anak-anak di wilayah Great Lakes.
3 Organisasi Internasional Salah satu aktor baru dalam dunia
internasional yang mendapatkan tempat
yang cukup prestis pasca Perang Dingin
adalah organisasi internasional.
Pertambahan jumlah organisasi
internasional baik IGOs maupun NGO
telah merubah wajah ranah diplomasi dan
juga menambah signifikansi peranan
aktor-aktor non-negara. WOSM sebagai
salah satu NGO yang telah cukup lama
menyandang posisi sebagai mitra dari
beberapa badan PBB memiliki misi dan
visi untuk menciptakan dunia yang lebih
baik.Penulis menggunakan konsep
organisasi internasional dalam penelitian
ini untuk dapat membedah isu-isu yang
berkaitan dengan WOSM dan
kapasitasnya sebagai NGO dan juga
kaitannya antara WOSM dengan program
Amahoro Amanidan pendidikan
perdamaian di Great Lakes.
Untuk menelaah hubungan antara konsep yang telah dipaparkan diatas dengan
studi kasus dalam penelitian ini, penulis akan mencoba memaparkan bagaimana
konsep-konsep itu akan digunakan dalam sebuah alur pemikiran yang logis dan
tertata.
Aktor internasional dalam penelitian ini adalah World Organization of Scout
Movement (WOSM). Organisasi ini adalah sebuah NGO yang secara umum
digolongkan kedalam organisasi internasional (IO). Sebagai sebuah organisasi
internasional, sejak berdirinya WOSM pada 1907 telah memfokuskan diri pada

32
kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya perdamaian di berbagai belahan
dunia. Salah satu visi dan misi yang tidak pernah hilang dalam gerakan ini adalah
tema perdamaian yang selalu diusung sejak lebih dari seratus tahun yang lalu.
Sebagai organisasi internasional yang memiliki visi creating a better world, WOSM
juga menaruh perhatian yang besar terhadap konflik yang terjadi di wilayah Great
Lakes yang disebabkan oleh rasa benci dan permusuhan antar suku.
WOSM kemudian merespon akan tragedi kemanusiaan di wilayah itu dengan
mengeluarkan program bernama Amahoro Amani sebagai aksi lanjutan dari operasi
tanggap bencana kemanusiaan pasca perang dan tragedi genosida yang mewarnai
kehidupan di wilayah Great Lakes. Berangkat dari pemikiran bahwa baik korban
maupun pelaku dari tragedi kemanusiaan di wilayah itu mayoritas adalah generasi
muda dibawah 25 tahun sebagaimana telah disebutkan di awal penelitian, WOSM
mendesain Amahoro Amani sedemikian rupa agar mampu mengatasi trauma;
mencegah terjadinya sengketa di tingkatan komunitas melalui cara-cara memberikan
pendidikan, promosi perdamaian dan pelatihan mediator; mencegah meningkatnya
ketegangan dan juga mencegah terjadinya konflik lanjutan dan juga berusaha
menjaga agar konflik yang sama tidak menyebar ke wilayah lainnya. Semua ini
sangat mencerminkan ciri-ciri kegiatan diplomasi preventif. Segala upaya yang
dilakukan oleh WOSM ini pun secara gamblang dapat dikategorikan sebagai
diplomasi antar masyarakat karena selain dilakukan oleh NGO, program WOSM ini
juga membutuhkan keterlibatan komponen masyarakat untuk mencapai tujuan

33
mengubah opini mereka terhadap suku yang menjadi musuh mereka sehingga
diharapkan situasi yang kondusif dapat tercipta.
C. Kerangka Pemikiran
Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba untuk memaparkan
mengenai korelasi antara variabel dependen dan independen sehingga mampu
diketahui hubungan sebab akibat yang menimbulkan pertanyaan sebagaimana yang
telah disampaikan dalam Bab I. Konflik antara suku Tutsi dan Hutu yang
menyebabkan berbagai macam konflik dan genosida di wilayah Great Lakes
merupakan hasil dari politik kolonialisme Belgia yang menjajah wilayah itu dan
menjadikannya semacam „Belgia baru‟ di Afrika Tengah. Politik pilih kasih dan
„pembagian‟ wilayah jajahan menjadi negara negara baru tidak didasari pada
observasi pada sistem sosiokultur yang telah ada di wilayah itu sejak lama. Pada
akhirnya ketika Belgia memberikan negara-negara di wilayah Great Lakes ini
kemerdekaan, terjadilah kekacauan politik akibat ketidakpuasan golongan-golongan
yang dianaktirikan. Kecemburuan sosial yang ada menciptakan dendam dan
kebencian antara kedua suku mayoritas yang mendiami wilayah Great Lakes itu
sehingga pada akhirnya berujung pada konflik berkepanjangan. Hal ini terjadi karena
aksi kebencian yang dilakukan oleh satu pihak akan dibalas oleh aksi balas dendam
dan kebencian oleh pihak yang lain, sehingga siklus ini terus berjalan dan seakan tak
pernah putus.
Berangkat dari pemikiran bahwa mayoritas populasi yang terkena dampak dari
konflik di wilayah Great Lakes adalah generasi muda, WOSM sebagai NGO yang

34
berkonsentrasi pada pendidikan dan perdamaian pada generasi muda turun tangan ke
wilayah Great Lakes untuk membantu mengatasi permasalahan dan juga
mempromosikan perdamaian dengan sasaran utama program mereka adalah generasi
muda sehingga siklus rantai kekerasan diharapkan dapat dihilangkan dari generasi
muda ini.
C.1 Skema Alur Penelitian
Konflik yang terjadi di wilayah Great Lakes digolongkan oleh penulis sebagai
variabel independen (bebas) sedangkan tindakan WOSM di wilayah Great Lakes
melalui program Amahoro Amani penulis golongkan sebagai variabel dependen
(terikat). Dikarenakan terjadi konflik di wilayah Great Lakes maka sebagai salah satu
wujud dari kepedulian terhadap generasi muda di Great Lakes maka WOSM
mengeluarkan program lanjutan Amahoro Amani sebagai program utama di wilayah
Great Lakes pasca kegiatan tanggap bencana kemanusiasn di wilayah Great Lakes.
Alur kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis ialah alur deduktif dimana
penulis akan mengupas dahulu permasalahan secara umum yakni dengan memberikan
gambaran latar belakang mengenai negara Rwanda, Republik Demokratik Kongo dan
Burundi serta sejarah pertikaian di wilayah tersebut yang melibatkan dua suku
mayoritas yakni Hutu dan Tutsi yang berawal dari sistem kolonialisasi yang gagal,
kemudian akan membahas lebih rinci mengenai peranan WOSM dalam memberikan
pendidikan perdamaian di wilayah tersebut. Apabila digambarkan dalam sebuah
bagan, maka variabel dependen dan independen akan terlihat seperti dibawah ini:

35
Variabel Bebas ( Independen) Variabel Terikat (Dependen)
Konflik di Great Lakes
Tindakan WOSM dalam
menciptakan perdamaian melalui
program Amahoro Amani

36
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain penelitian
Untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang
akan diteliti, diperlukan sebuah metode penelitian yang mampu secara utuh
memberikan data yang diperlukan untuk menganalisa sebuah fenomena yang diteliti
tersebut. Metode penelitian itu sendiri menurut Soehartono, adalah “cara atau strategi
menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan” (2004:9).
Metode penelitian sendiri dibagi menjadi dua yakni penelitian kualitatif dan
kuantitatif (Sugiyono, 2004:9) . Untuk membahas diplomasi WOSM di Great Lakes
yang menjadi subjek dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode
kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan tidak
hanya data, melainkan juga makna yang terdapat dan tergambarkan dari data-data
yang ada sehingga didapatkan pemahaman yang mendalam, tidak hanya generalisasi
(Sugiyono, 2004: 9).
Metode penelitian kualitatif itu sendiri sebagaimana diungkapkan oleh
Sugiyono adalah:
“metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah...dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi
(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi” (Sugiyono, 2004: 9).

37
Jenis penelitian sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yakni penelitian eksploratif,
penelitian eksplanatif dan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian
yang penulis gunakan adalah penelitian deksriptif. Penelitian deskriptif itu sendiri
memiliki makna penelitian yang berusaha menjawab “pertanyaan siapa, apa, di mana,
kapan atau berapa” (Mas’oed, 1990: 79).
Berdasarkan definisi yang ditawarkan oleh Maso’ed diatas, penulis dengan
yakin mempergunakan jenis penelitian deskriptif untuk mampu menelaah
“Bagaimana tindakan WOSM dalam menciptakan perdamaian di wilayah Great
Lakes Afrika tahun 2005-2007?”
B. Unit Analisa Penelitian
Dalam rangka menganalisa, menelaah dan mengamati sebuah fenomena atau
isu-isu dan permasalahan internasional, maka perlu dipilih tingkat analisa yang akan
dipergunakan. Setelah tingkat analisa didapat, maka mampu ditetapkan unit analisa
yang perilakunya akan dideskripsikan atau sering disebut dengan variabel dependen
dan kemudian menetapkan unit eksplanansi atau disebut dengan variabel independen
yang akan membawa dampak terhadap unit analisa yang akan diamati.
Adalah hal yang penting untuk mengetahui masalah tingkat analisa.
Setidaknya ada empat alasan mengapa persoalan tingkat analisa harus sangat
diperhatikan. Pertama, untuk menjelaskan sebuah permasalahan atau isu
internasional, kemungkinan besar terdapat lebih dari satu faktor yang menjadi sumber
penyebabnya, “…mulai dari perilaku individual, pemimpin, perilaku kelompok,

38
karakteristik negara itu sendiri, hubungannya dengan beberapa negara dalam
lingkungan regional, sampai struktur hubungan pada tingkat global” sehingga dengan
menggunakan tingkat analisa akan mampu ditelaah faktor-faktor apa saja yang
menjadi penyebab isu dan permasalahan internasional (Mas’oed, 1990:40). Kedua,
untuk membantu memilih faktor apa saja yang harus mendapatkan penekanan, karena
beberapa faktor tertentu validitasnya akan berubah sesuai dengan perubahan masa
dan rezim. Ketiga, kerangka tingkat analisa mampu membantu penulis untuk
memilah-milah dampak dari “sekumpulan faktor tertentu terhadap suatu fenomena
dan mana dampak dari kumpulan faktor lain terhadap fenomena itu; dan kemudian
membandingkan dampak dari kedua kelompok faktor yang berbeda itu” (Mas’oed,
1990:41). Keempat, penulis harus peka terhadap masalah tingkat analisa karena
“kemungkinan melakukan kesalahan metodelogis yang disebut fallacy of composition
dan ecological fallacy” (Mas’oed, 1990:41).
Mas’oed menambahkan bahwa ada lima tingkat analisa yang dinilai paling
komprehensif dan paling tuntas dalam membahas semua kemungkinan tingkat
analisa, yakni: Individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara-negara
dalam suatu region, dan sistem global (1990:46). Adapun dua tingkat analisa yang
akan penulis gunakan adalah : kelompok individu serta negara bangsa.Tingkat analisa
tersebut digunakan karena perilaku dan aktifitas yang dilakukan oleh WOSM di
wilayah Great Lakes sebagai Organisasi Internasional dapat digolongkan sebagai
perilaku kelompok, dan perilaku negara dalam menghadapi kondisi tragedi
kemanusiaan di wilayah Great Lakes dapat digolongkan sebagai negara bangsa.

39
B.1 Perilaku Kelompok
Banyak ahli dalam Hubungan Internasional berasumsi bahwa dalam
melakukan tindakan internasional, individu tidak akan melakukannya sendirian,
melainkan melakukan tindakan dalam kelompok. Sebagaimana Mas’oed menyatakan
bahwa:
“peristiwa internasional sebenarnya ditentukan bukan oleh individu, tetapi
oleh kelompok kecil (seperti kabinet, dewan penasehat keamanan, politburo
dan sebagainya) dan oleh organisasi, birokrasi, departemen, badan-badan
pemerintahan, dan sebagainya” (1990:46).
Untuk itu, dalam memahami permasalahan dan isu-isu serta fenomena di dunia
Hubungan Internasional terutama dalam upaya memahami fenomena yang penulis
angkat, penulis menggunakan tingkat analisa perilaku kelompok sebagai induk dari
unit analisa WOSM yang dalam hal ini adalah Organisasi Internasional.
B.2 Negara Bangsa
Berbagai fenomena, isu dan permasalahan yang timbul dalam dunia
Hubungan Internasional pada dasarnya dipengaruhi paling utama oleh perilaku
negara-bangsa. Dalam proses pengambilan sebuah keputusan atau sikap sangat
dinominasi oleh bagaimana “perilaku individu, kelompok, organisasi, lembaga dan
proses perpolitikan mereka” mempengaruhi kebijakan internasional suatu negara
yang bersangkutan (Mas’oed, 1990: 46). Penulis menggunakan tingkat analisa
negara bangsa dalam mempelajari konflik dan tragedi kemanusiaan yang bersifat
transnasional di wilayah Great Lakes untuk mengetahui bagaimana sebuah proses
kebijakan internasional yang diambil negara-negara di Great Lakes tersebut
dipengaruhi oleh kelompok-kelompok dalam negara tersebut.

40
C. Teknik pengumpulan data
Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan
tiga teknik yaitu:
1. Wawancara
Teknik wawancara ini digunakan karena penulis ingin melakukan sebuah studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan juga sebagai alat
yang digunakan peneliti untuk menggali hal-hal yang mendalam dari sumber yang
kompeten di bidangnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang
disusun. Wawancara dilakukan menggunakan dua teknik yakni wawancara langsung
dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan secara tatap muka
antara penulis dengan para nara sumber dimana penulis mengajukan pertanyaan
secara langsung kepada nara sumber dan merekamnya dalam alat perekam digital.
Sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan mengingat nara sumber yang
bersangkutan berjauhan letaknya dan tidak mungkin untuk menjangkau yang
bersangkutan dalam tempo yang singkat. Wawancara tidak langsung dilakukan
melalui media skype dan email.
2. Studi pustaka
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data-data dengan menekankan kepada
pustaka sebagai objek utama studi. Melalui teknik ini, penulis mengarahkan
penelitian kepada perolehan data-data dan literatur yang memiliki korelasi yang
relevan dengan topik penelitian yang penulis angkat. Literatur-literatur yang relevan

41
tersebut termasuk: buku-buku, jurnal, newsletter, dan berbagai sumber lainnya yang
berfungsi sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.
3. Sumber internet terpercaya
Penulis menggunakan situs-situs resmi dari berbagai organisasi internasional, lsm
internasional, ensiklopedia terpercaya dan berbagai sumber internet terpercaya
lainnya untuk mendapatkan data-data pelengkap terbaru untuk menambah keakuratan
penelitian ini.
D. Metode Analisa Data
Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, pengumpulan data dalam
penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan
bermacam-macam bentuknya (triangulasi) dan data tersebut terus dikumpulkan
hingga tersusun data utama yang dapat menekankan makna. Teknik analisa data yang
dimaksud disini adalah mengolah berbagai jenis data yang ada yang didapat dari
sumber primer, sekunder dan lain sebagainya dan mengorganisasikannya kedalam
kategori-ketegori, kemudian menjabarkannya kedalam unit-unit penelitian, setelah itu
dilakukan sintesa dan penyusunan pola sehingga mampu terbaca data mana yang vital
dan mana yang bukan sehingga kemudian mampu dipilih untuk menciptakan sebuah
penelitian yang mampu menjelaskan secara gamblang dan mudah dipahami baik oleh
penulis maupun orang lain.
Analisa data kualitatif dilakukan baik sebelum terjun ke lapangan melakukan
penelitian ataupun saat telah selesai melakukan penelitian. Analisa data kualitatif
bersifat induktif artinya, dalam menganalisa data kualitatif ini, penulis “menelaah

42
kasus-kasus tunggal secara seksama sampai ia menemukan suatu pola dalam banyak
kasus-kasus tunggal tersebut” sehingga kemudian dapat “membangun teori yang bisa
memberikan penjelasan terhadap fenomena yang dipelajarinya” (Mas’oed, 1990:92).
Jadi berdasarkan penjabaran diatas, penulis menggunakan metode penelitian secara
kualitatif dan melakukan penjabaran penelitian secara deskriptif.

43
BAB IV
PERANAN WOSM TERHADAP PERDAMAIAN DUNIA
DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP KONFLIK DI GREAT LAKES
A. Peranan WOSM dalam perdamaian dunia
A.1. Sejarah WOSM
World Organization of Scout Movement (WOSM) adalah sebuah organisasi
Internasional non pemerintahan atau INGO yang berfungsi sebagai federasi yang
membawahi 160 organisasi nasional kepramukaan di dunia dengan total anggota
sebanyak 28 juta orang (WOSM, 2000, 2007b). WOSM didirikan pada tahun
1920 dan berpusat di Jenewa, Swiss. Misi dari WOSM adalah untuk memberikan
kontribusi terhadap pendidikan generasi muda melalui sebuah sistem nilai yang
berbasis pada Sumpah atau Satya Kepramukaan (Scout Promise) dan janji atau
Darma Kepramukaan (Scout Law) dengan tujuan utama untuk “membantu
membangun dunia yang lebih baik dimana orang mampu menjadi mandiri sebagai
individual dan memainkan peran yang konstruktif dalam masyarakat” (WOSM,
2010b). Saat ini kegiatan kepramukaan ada di lebih dari 215 negara yang
dikoordinir oleh 6 kantor wilayah WOSM yakni Eropa (Jenewa, Swiss); Inter-
Amerika (Santiago, Chile); Asia Pasifik (Manila, Filipina); Arab (Cairo, Mesir);
Afrika (Nairobi, Kenya) dan Eurasia (Yalta, Ukraina). Secara organisasi, bagian
WOSM terbagi tiga yakni Konferensi Pramuka Dunia atau World Scout
Conference, Komite Pramuka Dunia atau World Scout Committee, dan Biro
Pramuka Dunia atau World Scout Bureau. Konferensi Pramuka dunia berfungsi
sebagai "sidang umum" dari Pramuka dunia dimana pesertanya adalah wakil-

44
wakil dari 160 organisasi kepramukaan di seluruh dunia; Fungsinya untuk
mempertimbangkan kebijakan dan standar Gerakan Pramuka di seluruh dunia,
merumuskan kebijakan umum Organisasi Dunia, dan mengambil tindakan yang
diperlukan untuk memajukan tujuan gerakan pramuka dunia. Komite Pramuka
Dunia adalah badan eksekutif dari konferensi yang merepresentasikan konferensi
pada kegiatan-kegiatan kepramukaan yang dilangsungkan pada waktu diantara
dua konferensi; Komite Pramuka dunia beranggotakan 12 anggota yang dipilih
dari 160 Organisasi Nasional Kepramukaan (National Scout Organization / NSO)
tanpa memandang perbedaan kewarganegaraan untuk masa jabatan enam tahun.
Sedangkan Biro Pramuka Dunia adalah sekretariat yang bertugas menjalankan
instruksi Konferensi Pramuka Dunia dan juga Komite Pramuka Dunia (WOSM,
2010d).
Kepramukaan itu sendiri adalah sebuah gerakan pendidikan sukarela yang
bersifat non politik yang diperuntukkan secara terbuka bagi seluruh generasi muda
tanpa adanya pembedaan dalam hal “jenis kelamin, asal, suku atau ras, sesuai
dengan tujuan, prinsip-prinsip dan metode sebagaimana yang diterapkan oleh
pendiri…”(WOSM 2010c). Tujuan dari gerakan kepramukaan itu sendiri adalah
untuk memberikan “kontribusi terhadap pendidikan generasi muda dalam (tujuan)
mencapai potensi penuh (mereka secara) fisik, intelektual, emosional, sosial dan
spiritual sebagai individu, sebagai warga yang bertanggung jawab dan sebagai
anggota komunitas lokal, nasional dan internasional mereka.” (WOSM, 2010b).
Kepramukaan didirikan di Inggris pada tahun 1907 oleh seorang perwira
kavaleri Angkatan Darat Kerajaan Inggris, Letnan Jenderal Lord Robert Baden

45
Powell of Gilwell yang menulis buku Scouting for Boys dan juga dikenal sebagai
pahlawan perang Mafeking atau perang Boer di Afrika Selatan. Pada awalnya
pendidikan kepramukaan adalah pendidikan yang digunakan Baden Powell (BP)
dalam melatih pasukan kavaleri sehingga setiap anggota kavaleri mampu menjadi
pemimpin pasukan. Dalam pelatihannya, mereka diberikan kemampuan melacak,
mengintai, membaca peta, memberikan sinyal, tali temali, pertolongan pertama
pada kecelakaan dan juga kemampuan berkemah dan berkegiatan di luar ruangan.
Teknik kepramukaan ini kemudian BP adopsi dan terapkan pada generasi
muda di Inggris dan kemudian dengan cepat menyebar di seantero Inggris dan
juga dunia. Pada tahun 1910 telah terdapat gerakan kepramukaan di Swedia,
Meksiko, Argentina, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan
(Britannica, 2010b). Pada akhir abad ke-20 gerakan kepramukaan menyebar di
215 negara dan teritori dan diikuti oleh lebih dari 8 juta anggota pramuka.
Prinsip-prinsip gerakan kepramukaan menggambarkan sebuah kode
perilaku untuk semua anggota dan menjadi sebuah ciri khas gerakan
kepramukaan. Metode kepramukaan adalah sebuah sistem progresif yang didesain
untuk mencapai tujuan yang memiliki tujuh elemen sebagaimana yang disebutkan
WOSM yakni: “law and promise, learning by doing, team system, symbolic
framework, personal progression, nature, and adult support.” (dasa dan dharma
pramuka, belajar dengan melakukan langsung, sistem kelompok, kerangka
simbolis, perkembangan pribadi, alam dan dukungan orang dewasa) (WOSM,
1998: 13). Pengabdian masyarakat juga sebuah elemen utama dalam program
WOSM.

46
A.2. Peranan WOSM dalam perdamaian Dunia
Semenjak BP mendirikan kepramukaan pada 1907, ide menjadikan
gerakan kepramukaan sebagai sebuah persaudaraan dunia atau Wordwide
Brotherhood, telah tercetus. Terlebih pasca Perang Dunia I, BP yang sangat
terguncang melihat dampak yang ditimbulkan oleh Perang Dunia I semakin
bertekad menjadikan kepramukaan sebagai alat untuk menciptakan perdamaian.
Dalam banyak tulisan BP, dia mengekspresikan betapa pentingnya perdamaian
bagi umat manusia. BP yakin bahwa Pramuka mampu menjadi sebuah ikatan
persaudaraan dunia yang mampu menginspirasikan “feelings of tolerance,
fraternity, understanding, fairness and justice on earth” (perasaan toleransi,
persaudaraan, kesepahaman, dan keadilan di muka bumi) (WOSM, 2007a:3).
BP menilai bahwa dengan menjalankan dan mengamalkan satya dan
dharma pramuka, maka peperangan dan konflik dapat dicegah. Dalam tulisan
Scouting and Peace terbitan sebagaimana dikutip WOSM, BP menyatakan bahwa:
“He saw the Promise and Law as a way to prevent wars and conflicts: „It is the
spirit that matters. Our Scout Law and Promise, when we really put them into
practice take away all occasion for wars and strife between nations.‟” (Dia [BP]
memandang bahwa satya dan darma pramuka sebagai jalan untuk mencegah
perang dan konflik: „yang terpenting adalah semangatnya. Satya dan Darma kita,
ketika kita benar-benar menjalankannya akan membuang semua kesempatan
untuk perang dan perselisihan antar bangsa.)” (WOSM, 2007a:5).
BP juga melihat hubungan yang erat antara perkembangan perdamaian di
dunia dengan tujuan gerakan pramuka. Dalam hal ini, BP menulis dalam jurnal

47
„jamboree‟ tahun 1932 sebagaimana dikutip oleh WOSM dalam tulisan Scouting
and Peace (2007a):
“Our aim is to bring up the next generation as useful citizens with a wider
outlook than before and thereby to develop goodwill and peace in the
world through comradeship and co-operation, in place of the prevailing
rivalry between classes, creeds and countries which have done so much in
the past to produce wars and unrest. We regard all men as brothers, sons
of the one Father, among whom happiness can be brought only through
the development of mutual tolerance and goodwill – that is through love.”
(Tujuan kita adalah membawa generasi selanjutnya menjadi warga negara
yang berguna dengan pandangan yang lebih luas dari [generasi]
sebelumnya dan dengan demikian [dapat] mengembangkan niatan baik
dan perdamaian di dunia melalui persahabatan dan kerjasama,
menggantikan persaingan antar kelas, kepercayaan, dan negara-negara
yang telah berlaku selama ini yang telah menghasilkan perang dan
kerusuhan di masa lalu. Kami menganggap semua manusia sebagai
saudara, anak dari satu Bapak, dimana diantaranya kebahagiaan dapat
dibawa hanya melalui pengembangan saling toleransi dan niatan baik-hal
itu melalui cinta) (WOSM, 2007a: 3-4).
Semenjak berdirinya WOSM pada tahun 1920, WOSM telah secara
konstan memberikan kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Kontribusi dalam
menciptakan perdamaian ini tidak dilakukan dengan jalan mengintervensi secara
langsung baik dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian maupun menjadi
penengah pihak yang bertikai, namun lebih kepada upaya-upaya promosi
perdamaian dan pendidikan perdamaian yang memiliki pandangan jauh kedepan
untuk menciptakan perdamaian yang berkesinambungan. Sebagaimana
dikemukakan WOSM dalam Scouting and Peace:
“Scouting‟s contribution is obviously very indirect. In the true sense of
peace, however, Scouting‟s contribution, although mainly indirect,
becomes immediately obvious, and concerns the very heart of the issue.”
(Kontribusi Pramuka [terhadap perdamaian] sangat jelas [bersifat] tidak
langsung. Dalam makna sebenarnya dari perdamaian, namun, kontribusi
pramuka, walaupun kebanyakan tidak secara langsung, menjadi jelas
[bahwa upaya pramuka], memperhatikan inti permasalahan dari isu [yang
berkembang]) (WOSM, 2007a: 11).

48
WOSM memandang upaya yang dilakukan pramuka kebanyakan bersifat
tidak langsung karena definisi dari kata „perdamaian‟ itu sendiri memiliki
beberapa makna dan sudut pandang. WOSM memandang bahwa:
“Peace is not simply the absence of war. Peace is a dynamic process of
collaboration between all states and peoples. This collaboration must be
based on a respect for liberty, independence, national sovereignty,
equality, respect for the law, human rights, as well as a just and equitable
distribution of resources to meet the needs of peoples” (Perdamaian tidak
hanya ketiadaan perang. Perdamaian adalah proses dinamis dari kerjasama
antara semua negara dan masyarakat. Kerjasama ini harus didasarkan pada
penghormatan terhadap kebebasan, kemerdekaan, kedaulatan nasional,
kesetaraan, penghormatan hukum, hak asasi manusia, serta distribusi yang
adil dan merata dari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat)
(WOSM, 2007a:11).
Sehingga bila kita menilik pemahaman makna kata “perdamaian” sebagaimana
disebutkan diatas, kontribusi yang dilakukan demi perdamaian tidak selamanya
harus secara aktif ikutserta dalam upaya menghentikan perang dan konflik, namun
juga pada aspek-aspek kemanusaan lainnya yang dinamis dan saling berhubungan.
Semenjak berdiri, tercatat WOSM secara aktif mengadakan kampanye-kampanye
yang mempromosikan perdamaian, mengadakan pendidikan perdamaian, dan juga
turut serta dalam membangun kesadaran akan pentingnya perdamaian.
WOSM sejak dahulu telah secara aktif bekerjasama dengan organisasi-
organisasi kepramukaan yang menjadi anggotanya untuk mempromosikan
perdamaian di seluruh dunia. Kegiatan tersebut bentuknya bermacam-macam
namun mengandalkan prinsip-prinsip dasar kepramukaan, antara lain: bermain
sambil belajar, belajar dengan melakukan secara langsung, pengembangan diri
pribadi dan dengan dibantu pengawasan orang dewasa. Beberapa program WOSM
yang cukup mendapat sorotan dunia antara lain: Kampanye anti ranjau darat yang

49
mempromosikan tentang bahaya ranjau darat peninggalan perang di seluruh dunia
pada 1997; Bekerjasama dengan Pramuka Kolumbia dalam kampanye COTIN
(Columbia Tiera Nuestra) yang berarti Kolumbia negaraku, yang bergerak dalam
kampanye konservasi penyu dan juga upaya proteksi generasi muda dari kartel
narkotika; Bekerjasama dengan Pramuka Kroasia dan beberapa NGO lain dalam
Kampanye Sunrise City di Kroasia yang bergerak dalam hal penyembuhan trauma
korban pasca perang Balkan; Pendidikan perdamaian di wilayah Great Lakes
Afrika; Operasi solidaritas terhadap pemuda korban Chernobyl dan lain-lain .
Selain program-program diatas yang terfokus pada permasalahan khusus
pada kampanye perdamaian di tempat tertentu, WOSM juga memiliki program
lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan perdamaian di seluruh dunia.
Program-program itu antara lain: Jambore baik di tingkat regional maupun dunia
dimana didalamnya dilakukan banyak kegiatan untuk saling meningkatkan
pemahaman antar orang dari wilayah yang berbeda dan membangun
persaudaraan; Program Rover Moot yang serupa dengan Jambore namun dengan
peserta para pramuka dari golongan usia yang lebih dewasa; Minggu perdamaian
dan hari perdamaian (Peace week and peace day); dan berbagai kegiatan
kerjasama lainnya yang dijalin WOSM dengan badan-badan PBB dan NGO
lainnya (WOSM, 2007a:11-55).
Dari berbagai kegiatan WOSM mempromosikan perdamaian dunia,
penulis akan mengambil studi kasus terhadap peranan dan tidakan yang WOSM
ambil dalam upaya menciptakan perdamaian di wilayah Great Lakes, Afrika
Tengah. Di wilayah Great Lakes ini konflik seakan tidak pernah berujung dan

50
telah menjadi permasalahan transnasional yang berlangsung cukup lama dan
tercatat konflik di wilayah ini merupakan konflik dengan korban terburuk di era
modern pasca Genosida pada Perang Dunia II. Penyebab konflik di wilayah Great
Lakes didominasi oleh konflik antara suku Tutsi dan Hutu yang didasari atas
kebencian yang tertanam sejak lama yang merupakan produk dari penjajahan
Belgia. Konflik di wilayah Great Lakes antara suku Hutu dan Tutsi itu
mendominasi pergolakan politik yang terkonsentrasi di tiga negara yang saling
bertetangga yakni Republik Demokrasi Kongo, Burundi dan Rwanda. Berikut
akan dibahas mengenai asal mula konflik di wilayah Great Lakes.
B. Sejarah Konflik di Great Lakes Afrika
Konflik yang berkepanjangan di Great Lakes Afrika Tengah sebenarnya
berasal dari satu sumber utama yakni perseteruan dan perebutan kekuasaan antara
suku Hutu dan Tutsi yang kemudian berkembang menjadi peristiwa-peristiwa
tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan di Great Lakes. Wilayah Great Lakes
sendiri adalah sebuah sub-region di Afrika Tengah yang mendapatkan julukannya
karena terletak diantara danau-danau besar di Afrika Tengah. Wilayah Great
Lakes membentang dari wilayah Danau Tanganyika yang menjadi batas alam di
Utara, hingga bagian barat Danau Victoria, Danau Kivu, Danau Edward serta
danau Albert. Sub-Region Great Lakes mencakup beberapa negara, antara lain:
Burundi, Republik Demokrasi Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania, dan dalam
beberapa definisi lain juga mengikutsertakan wilayah Zambia, Malawi,
Mozambik, dan Ethiopia (Wikipedia, 2010). Di wilayah Great Lakes pada zaman
dahulu, suku Hutu dan Tutsi hidup berdampingan secara damai. Kurang lebih 600

51
tahun yang lalu, suku Tutsi yang memiliki ciri fisik tubuh yang tinggi, dan
merupakan golongan suku kesatria, pindah dari wilayah Ethiopia dan mulai
menginvasi wilayah suku Hutu yang merupakan suku petani yang telah lama
mendiami wilayah Great Lakes bersama suku asli setempat yakni suku Twa yang
merupakan suku pemburu dan pengumpul makanan (CNN, 1996; Mohammed,
2003). Walaupun lebih kecil jumlahnya, suku Tutsi mampu menundukkan suku
Hutu dan mampu menekan suku Hutu untuk memberikan upeti berupa hasil
pertanian dengan imbal balik perlindungan dari potensi ancaman serangan suku
lain. Ketiga kelompok suku ini hidup bersama, berbicara bahasa yang sama,
terjadi pernikahan silang, dan bahkan mereka sama-sama mengagungkan tokoh
yang mereka anggap seperti tuhan, yakni raja Tutsi (CNN, 1996; Mohammed,
2003).
Bibit-bibit konflik antara suku Hutu dan Tutsi ini bisa ditelusuri ke masa
invasi negara asing ke wilayah Great Lakes Afrika. Tiga negara di wilayah Great
Lakes yakni Rwanda, Burundi dan Republik Demokratik Kongo memiliki
kesamaan dalam hal sejarah berdirinya. Belgia, yang mewarisi koloni bekas
jajahan Jerman atas wilayah Burundi dan Rwanda dibawah sebuah sistem yang
didirikan oleh liga bangsa-bangsa melalui traktat Versailles (Treaty of Versailles)5
melakukan penjajahan di wilayah tiga negara tersebut. Belgia memperlakukan
wilayah jajahan baru ini sebagai negara-negara dibawah persemakmuran Belgia.
5 Traktat Versailes adalah Traktat yang mengakhiri perang dunia I pada tahun 1919. Memberikan
kewenangan penyelesaian sengketa pada liga bangsa-bangsa dan memberikan sanksi kepada
Jerman dengan jalan mengurangi teritori jajahan Jerman dan mewajibkan Jerman untuk membayar
biaya repatriasi sebagai “pembayaran dosa perang” mereka. Rusia juga kehilangan wilayah
jajahannya dengan berdirinya kembali beberapa negara di Eropa Timur semisal Polandia
http://occawlonline.pearsoned.com/bookbind/pubbooks/stearns_awl/medialib/glossary/gloss_T.ht
ml

52
Negara Belgia berusaha mendirikan apa yang mereka sebut sebagai Belgia di
Ekuator Afrika (Belgian Equatorial Africa). Ketiga wilayah ini diatur secara
terintegrasi oleh Belgia baik dalam hal manajemen maupun kebijakan moneter.
Kemudahan melakukan kegiatan lintas batas diantara ketiga negara ini telah
dirancang sedemikian rupa oleh Belgia dengan cara-cara: pertama, dengan adanya
pendirian universitas-universitas yang menerima mahasiswa dari negara
bertetangga, sehingga mahasiswa dari wilayah Burundi, Republik Demokrasi
Kongo dan Rwanda bisa dengan mudah belajar di universitas manapun di tiga
negara yang bertetangga tersebut tanpa adanya hambatan-hambatan; kedua,
adanya mutasi silang pejabat-pejabat setempat ke wilayah lain di Great Lakes
sehingga menyebabkan terjadinya penyebaran SDM dan mudahnya lalu-lalang
warga negara dari tiga negara di Great Lakes tersebut; ketiga, adanya pengaturan
kelompok jama‟ah misionaris dalam format yang sama sehingga tercipta
kesamaan dan keseragaman di tiga negara di Great Lakes tadi. Ketika mengelola
tiga wilayah ini, sistem administrasi kolonial yang diberlakukan Belgia lebih pilih
kasih terhadap suku Tutsi. Sebagaimana yang dikatakan Jean-Pierre Chrétien:
“Konstruksi ras sosial yang dilakukan oleh adminsitrasi kolonial melihat
adanya unsur mistik yang tercipta (di wilayah itu untuk mendukung)
superioritas Tutsi, dan dukungan dari Belgia terhadap suku Tutsi untuk
memimpin dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesempatan-
kesempatan (memimpin hal-hal) administratif, didukung oleh pengaruh
baru Gereja Katolik yang semakin meningkat.” (2003 dalam Broughton
2006).
Kebijakan Belgia yang lebih memilih suku Tutsi ini adalah salah satu faktor yang
makin memperuncing pertikaian antara suku Hutu dan Tutsi. Kebijakan Belgia
yang lebih memilih suku Tutsi lebih didasari kepercayaan mistis setempat yang

53
telah sejak lama mengagungkan Tutsi dan Raja Tutsi sebagaimana dijelaskan di
atas, namun Belgia gagal dalam melihat potensi timbulnya konflik di masa depan
yang diakibatkan timbulnya kecemburuan sosial dari suku Hutu yang pada
umumnya menjadi suku mayoritas di wilayah Great Lakes terhadap suku Tutsi
yang minoritas namun memiliki kekuasaan yang cukup besar sebagai partner
Belgia dalam menjalankan negara jajahannya.
Setelah kemerdekaan diberikan oleh Belgia kepada negara-negara di Great
Lakes yakni Republik Demokratik Kongo (RDK) pada 30 Juni 1960, Burundi
pada 1 Juli 1962 dan Rwanda pada 2 Juli 1962 (Murhandikire, 2003: 9).
Hubungan antar ketiga negara tersebut dilihat dari permukaan, terlebih pada masa
pasca kemerdekaan bisa dibilang relatif damai walaupun terkadang terjadi
perselisihan antara suku Tutsi dan Hutu yang secara konstan berusaha saling
memperebutkan kekuasaan pasca perginya penjajah. Namun bisa dikatakan bahwa
pasca kemerdekaan, secara relatif kondisi di wilayah Great Lakes tergolong damai
dan dapat tercipta kestabilan politik makro. Kestabilan pada tingkatan atas ini
menghasilkan beberapa kerjasama antar negara di wilayah Great Lakes. Pada
tahun 1976 tercipta sebuah kerjasama multilateral dengan kerangka Komunitas
Ekonomi antara negara-negara di wilayah Great Lakes atau yang disebut sebagai
The Economic Community of Great Lakes Countries (CEPGL) dan menetapkan
kesepakatan bersama mengenai pembuatan dokumen imigrasi bersama yang
bernama Pass CEPGL yang memberikan keistimewaan bagi warga negara
Rwanda, RDK, dan Burundi untuk bebas melintas batas ketiga negara tersebut
dengan menggunakan Pass CEPGL tanpa memerlukan Visa (Murhandikire,

Skripsi lengkap

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Skripsi lengkap

Similar to Skripsi lengkap (20)

More from Ari Adipratomo

More from Ari Adipratomo (8)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Skripsi lengkap