Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan etos kerja, kerjasama tim, dan pelayanan masyarakat melalui perubahan cara berpikir, sikap, dan perilaku. Wujud konkritnya tercermin dalam perencanaan dan anggaran desa, pembentukan badan usaha milik desa, peraturan desa yang sah dan masuk akal, serta kinerja pemerintahan desa sesuai prinsip hukum dan akuntabilitas.

1. POKOK BAHASAN 2 : MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA
SUB POKOK BAHASAN 2.2 : REVOLUSI MENTAL DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA
TUJUAN : Setelah penyajian SPB ini, diharapkan peserta dapat
1. menjelaskan konsepsi revolusi mental dengan benar
2. menjelaskan pengertian revolusi mental dalam tata kelola
pemerintahan Desa
WAKTU : 1 Jampel @ 45 menit = 45 menit

2. KONSEPSI REVOLUSI MENTAL
 Revolusi (dari bahasa latin revolutio, yang berarti
"berputar arah") adalah perubahan fundamental
(mendasar) dalam struktur kekuatan atau organisasi
yang terjadi dalam periode waktu yang relatif singkat.
Kata kuncinya adalah Perubahan dalam Waktu Singkat;
 Mental atau tepatnya Mentalitas adalah cara berpikir
atau kemampuan untuk berpikir, belajar dan
merespons terhadap suatu situasi atau kondisi;
 Jadi, Revolusi Mental dapat diartikan dengan
perubahan yang relatif cepat dalam cara berpikir kita
dalam merespon, bertindak dan bekerja.

5. NAWACITA
 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara
 Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, dan demokratis
 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan
 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang
bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera.
 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
 Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum
pendidikan nasional
 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan
memperkuat pendidikan kebhinekaan.

6. MASALAH POKOK BANGSA
 Merosotnya wibawa Negara
 Lemahnya sendi perekonomian bangsa
 Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa

7. MAKNA REVOLUSI MENTAL
 Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat
(pemerintah & rakyat) dengan cara yang cepat untuk mengangkat
kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh Bangsa dan Negara
untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat
sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi.
 Revolusi mental dapat diartikan juga sebagai gerakan mengubah cara
pandang, pikiran, sikap, dan perilaku setiap orang untuk berorientasi
pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia menjadi Bangsa
yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia.
 Revolusi mental adalah untuk menciptakan manusia yang sehat cerdas,
berkarakter dan berbudaya melalui perubahan cara pandang, pikiran,
sikap dan perilaku
 Revolusi mental berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan,
sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi
dengan bangsa-bangsa lain.

8. TUJUAN REVOLUSI MENTAL
 Mengubah cara pandang, pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang
berorientasi pada kemajuan dan kemodernan sehingga Indonesia
menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa
lain
 Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistic dalam
menatap masa depan Indonesia sebagai Negara dengan kekuatan besar
untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa
maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti
 Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara
ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia
Indonesia baru yang unggul mengedepankan nilai-nilai integritas, kerja
keras dan semangat gotong royong.

9. PRINSIP REVOLUSI MENTAL
 Bukan proyek tapi gerakan sosial
 Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah
 Harus bersifat lintas-sektoral, tidak boleh diserahkan pada
kementerian tertentu
 Bersifat partisipatoris (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil,
sektor privat dan akademisi)
 Diawali program pemicu (value attack)
 Desain program harus ramah pengguna (User Friendly), populer,
menjadi bagian dari gaya hidup dan Sistemik-Holistik
 Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan
sosial (moralitas publik)
 Dapat diukur dampaknya.

10. NILAI REVOLUSI MENTAL
 Integritas (Jujur, dipercaya , berkarakter, bertanggung
jawab)
 Kerja keras (etos kerja, daya saing, optimis, inovativ
dan produktif)
 Gotong-royong (kerjasama, solidaritas, komunal,
berorientasi pada kemaslahatan)

11. Melalui Internalisasi 3 Nilai Revolusi Mental Mulai Dari Birokrat,
Lembaga Pendidikan, Kelompok Masyarakat, Swasta, sampai
Keseluruh Lapisan Masyarakat.

12. JALUR BIROKRASI
 Melalui seluruh kegiatan pelatihan (capacity building)
yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah;
 Melalui program-program nyata Kementerian /
Lembaga baik infrastruktur maupun bantuan sosial.

13. JALUR PENDIDIKAN
 Memperkuat kurikulum pendidikan untuk
membangun integritas, membentuk etos kerja keras
dan semangat gotong royong

14. JALUR SWASTA/PENGUSAHA
 Memperkuat kemitraan antara pengusaha kecil dengan
pengusaha besar.
 Insentif pengurangan pajak bagi pengusaha Indonesia
yang mengembangkan produk lokal inovatif
 Instruksi Presiden kepada pengusaha mediia untuk
berkolaborasi mempromosikan revolusi mental
pemasangan iklan, iklan produk, in-line text)
 Mendukung inisiatif usaha kecil menengah menbuka
pasar/sentra yang menjual produk lokal yang inovatif,
kreatif dan harga terjangkau.
 Pengembangan lembaga keuangan mikro di desa.

15. JALUR KELOMPOK MASYARAKAT
 Pembudayaan 3 nilai Revolusi Mental melalui kelompok
masyarakat, seperti : BKB (Bina Keluarga Balita), Karang Taruna,
Kelompok Tani, PKK, Remaja Mesjid, Posyandu, Komunitas Seni
Budaya, dll.
 Internalisasi nilai dilakukan melalui paket pertemuan kelompok,
dipandu oleh fasilitator secara bergantian (sesuai buku yang
akan disiapkan bagi fasilitator) dengan berbagai metoda antara
lain; diskusi kelompok, ceramah, kasus, games, bermain peran,
online, dll.
 Konsep penjabaran nilai diserahkan menurut pendapat peserta.
Fasilitator hanya menyimpulkan berdasar pedoman dan
perkembangan hasil diskusi.
 Didalam kelompok juga harus membangun Role Model.
 Keteladanan oleh tokoh maupun masyarakat lainnya yang
mendukung Revolusi Mental

16. INDIKATOR KEBERHASILAN
 Kepuasan warga terhadap pelayanan publik meningkat
 Standar pelayanan publik meningkat
 Daya saing produk lokal dan konsumsi dalam negeri
meningkat
 Kerukunan warga meningkat
 Kerjasama dan partisipasi dalam pembangunan meningkat
 Kualitas hidup dan kepercayaan diri masyarakat meningkat
 Penyederhanaan prosedur pelayanan publik
 Keterbukaan informasi
 Meningkatnya kepastian pelayanan
 Efisiensi biaya pelayanan

17. Wujud Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa adalah
terciptanya Hubungan Baik antar organisasi Pemerintahan Desa sehingga
dapat meningkatkan etos kerja dan kerjasama tim work dalam
melaksanakan tugas masing-masing dalam meningkatkan pelayanan pada
masyarakat dengan lebih baik serta tercapainya desa yang maju, mandiri,
demokartis dan sejahtera

18. 6
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
(BERDASARKAN UU 6 TAHUN 2014)
BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)
KEPALA
DESA
LPM / Lembaga Adat,
BKAD & Bum Desa
KEPALA
URUSAN
ADMINISTRASI
KEPALA
URUSAN
KEUANGAN
KEPALA
URUSAN
UMUM
KEPALA
SEKSI
PEME-
RINTAHAN
KEPALA
SEKSI
PEMBA-
NGUNAN
KEPALA
SEKSI
KESEJAH-
TERAAN
SEKRETARIS
DESA
KETERANGAN:
CONTOH:
HUBUNGAN KONSULATIF KADES DAN BPD
HUBUNGAN KEMITRAAN KADES DAN LPM. LEMBAGA ADAT, BKAD, & BUM DESA
HUBUNGAN PERINTAH KADES DAN PERANGKAT DESA
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN
KEPALA
DUSUN

19. HUBUNGAN PERINTAH DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DESA
 Kepala Desa mempunyai hubungan perintah yang dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini
perangkat desa memiliki integritas sesuai tugas fungsinya dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
 Sekretariat Desa terdiri dari kepala urusan administrasi, kepala urusan
keuangan dan kepala urusan umum yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang
mempunyai tugas dalam bidang administarsi pemerintahan.
 Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi
pembangunan dan kepala seksi kesejahteraan dalam struktur organissai
pemerintahan desa yang mempunyai tugas pelaksana operasional.
 Pelaksana Kewilayahan adalah kepala dusun yang bertugas membantu tugas
kepala desa dalam memberikan pelayanan pemerintahan di wilayah dusun
sebagai bagian tugas kewilayahan.

20. HUBUNGAN KONSULTATIF DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DESA
 Kepala Desa dengan BPD yaitu BPD mempunyai fungsi membahas dan
menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
 BPD dengan etos kerja yang tinggi untuk mengawasi dan meminta
keterangan laporan dalam bentuk laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa.
 BPD dalam forum musyawarah desa menyatakan pendapat atas
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
 Dalam pelaksanaan tugas BPD tersebut di atas mendapatkan biaya
tunjangan dan operasional BPD sehingga BPD dalam melaksanakan
tugas dengan kerja keras dalam wujud terjadinya perombakan program
kerja BPD yang responsif terhadap aspirasi masyarakat desa.

21. HUBUNGAN KEMITRAAN DALAM TATA
KELOLA PEMERINTAHAN DESA
 Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, badan
kerjasama antar desa (BKAD) dan Badan Usaha Milik
Desa (Bum Desa) dalam hubungan kemitraan
Pemerintahan Desa dengan Lembaga kemasyarakatan,
lembaga adat, BKAD dan Bum Desa dalam hal
kerjasama hubungan kemitraan yang dilakukan secara
bersama-sama dengan melakukan penanaman dan
internalisasi positif terkait etos kerja dan budaya sosial
meliputi disiplin, kerja keras, kerjasama, integritas,
gotong royong, disiplin dan solidaritas.

22. DIAGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SESUAI UU NO 6 TAHUN 2014

23. WUJUD KONKRIT
Wujud Konkrit Revolusi Mental Dalam Tata Kelola
Pemerintahan Desa tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDesa), Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa (APBDesa), pembentukan Badan Usaha Milik
Desa (Bum Desa), Peraturan Desa yang mempunyai basis
legalitas (perumusan peraturan di desa berbasiskan aturan-
aturan hokum positif yang lebih tinggi) dan basis legitimasi
(perumusan peraturan di desa yang berbasiskan aspirasi
masyarakat), kerjasama antar desa, dan kinerja pemerintahan
desa dengan baik sesuai asas kepastian hukum, asas
akuntabilitas, asas keterbukaan dan asas profesionalitas.