MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN

86,353 views

Published on

Published in: Education
6 Comments
58 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
86,353
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
6
Likes
58
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MAKALAH WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN

  1. 1. MAKALAHWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI WAWASAN KEWILAYAHAN TUGAS MAKALAH KEWARGANEGARAAN 2 AHMAD LISCA ABDILLAH ARDIWINATA 2EA21 NPM:10210395 S1 Management Ekonomi Universitas Gunadarma 2012
  2. 2. KATA PENGANTAR Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena limpahanrahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah tentangWawasan Nusantara. shalawat serta salam juga kami limpahkan kepada pahlawan revolusi Islamsedunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman kegelapanmenuju zaman cahaya yang terang benderang ini. Adapun tujuan penyusunan makalah ini guna melengkapi nilai mata kuliahKewarganegaraan yang didasarkan pada penyusunan makalah dikarenakankewarganegaraan merupakan mata kuliah soft skill Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telahmembantu dalam proses penyelesaian Makalah ini, baik yang terlibat secara langsungmaupun tidak. Semoga makalah ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswalain dan juga pembaca sebagai acuan agar dapat mengetahui tentang pendidikankewarganegaraan secara garis besar pada awalnya. makalah ini masih jauh darikesempurnaan, karena itu segala saran dan kritik dari pembaca saya harapkan gunaperbaikan dan penyempurnaan makalah ini dimasa mendatang. Bekasi, Mei 2012 penulisMakalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 2
  3. 3. DAFTAR ISIKata pengantar .......................................................................................................... 2Daftar isi ................................................................................................................... 3Bab I Pendahuluan..................................................................................................... 4 1.1 Latar belakang .................................................................................................. 4Bab II Pembahasan………………………………………………………………… 6 2.1 Pengertian dan sejarah singkat terjadinya wawasan Nusantara........................ 6 2. 1.1 Fungsi ……………................................................................................. 7 2.1.2 Tujuan......................................................................................................... 9 2.1.3 Kehidupan Pertahanan dan Keamanan …….............................................. 9 2.2 Wawasan Nasional Indonesia ……………………………………………...…. 10Bab III Penutup......................................................................................................... 21 3.1 Kesimpulan ...................................................................................................... 21 3.2 Krtitik dan Saran ............................................................................................. 21Daftar pustaka ......................................................................................................... 22Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 3
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar belakang Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat,kepercayaan, hubungan, dan sebagainya) memerlukan suatu perekat agar bangsa yangbersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa dalam menyelengarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruhlingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antarafilosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosialmasyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah . Upaya pemerintah dan rakyat menyelengarakan kehidupannya, memerlukan suatukonsepsi yang berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjaminkelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas (mawas) yang artinya melihatatau memandang, jadi kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat.Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalampembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Pada zaman sekarang banyak sekali warga negara Indonesia yang kurang sekalipengetahuannya tentang wawasan nusantara sebagai bagian dari wawasan wilayahnya,kurangnya pengetahuan tentang pengetahuan tentang ini yang menyebabkan wargaNegara Indonesia tidak menyadari bahwa daerah Republik Indonesia sudah banyak yangberkurang atau dicurangi oleh Negara lain secara sembunyi-sembunyi. Kehidupan negara senantiasa dipengaruhi perkembangan lingkungan strategiksehinga wawasan harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapiberbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan dalam mengejar kejayaanya. Secara garis besar Wawasan Nasional adalah cara pandang suatu bangsa yangtelah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubungMakalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 4
  5. 5. (interaksi & interelasi) serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengahlingkungannya baik nasional, regional, maupun global.Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 5
  6. 6. BAB II PEMBAHASAN Menilik semua permasalahan diatas semua berawal dari konsep dan implementasi dari wawasan nusantara. Dalam rangka menerapkan wawasan nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan memahami pengertian ,ajaran dasar, hakikat ,asas, kedudukan dan fungsi serta tujuan wawasan nusantara.2.1 Pengertian dan sejarah singkat timbulnya wawasan nusantara Pengertian Wawasan Nusantara Istilah wawasan nusantara berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan inderawi. Istilah wawasan berarti cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata “nusa” yang berarti pulau-pulau, dan “antara” yang berati diapit di antara dua hal. Secara unum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Wawasan nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. (Tim Dosen UGM) Nilai-nilai pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah: 1. Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing- masing. Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 6
  7. 7. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. 3. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun aspek Kewilayahan Nusantara adalah Pengaruh geografi suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa. 2.1.1 Fungsi a) Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. b) Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. c) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. d) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah: • Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. • Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau/darat.Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 7
  8. 8. • Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya: a) Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI. b) Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. c) Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 8
  9. 9. 2.1.2 Tujuan Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu: a) Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial". b) Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. 2.1.3 Kehidupan pertahanan dan keamanan Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu: a) Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran. b) Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. c) Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 9
  10. 10. 2.2 Wawasan Nasional Indonesia Wawasan nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia. a) Paham kekuasaan Indonesia Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan : “Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan”. Dengan demikian wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme. b) Geopolitik Indonesia Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasar ARCHIPELAGO CONCEPT yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan. c) Dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari kondisi nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial budaya dan kesejarahan Indonesia. Untuk itu pembahasan latar belakang filosofi sebagai dasar pemikiran dan pembinaan nasional Indonesia ditinjau dari : a. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesama, lingkungan, alam semesta dan dengan Penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Adanya kesadaran yangMakalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 10
  11. 11. dipengaruhi oleh lingkungannya, manusia Indonesia memiliki motivasi demi terciptanya suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan serta demi terselenggaranya keteraturan dalam membina hubungan antar sesamanya. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk didalam menggali dan mengembangkan Wawasan Nasional. Wawasan Nasional merupakan pancaran dari Pancasila oleh karena itu menghendaki terciptanya persatuan dan kesatuan dengan tidak menghilangkan ciri, sifat dan karakter dari kebhinekaan unsur-unsur pembentuk bangsa (suku bangsa, etnis dan golongan). b. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Dalam kehidupan bernegara, geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhatikan dan diperhitungkan baik fungsi maupun pengaruhnya terhadap sikap dan tata laku negara ybs. a) Wilayah Indonesia pada saat merdeka masih berdasarkan peraturan tentang wilayah teritorial yang dibuat oleh Belanda yaitu “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” (TZMKO 1939), dimana lebar laut wilayah/teritorial Indonesia adalah 3 mil diukur dari garis air rendah masing-masing pulau Indonesia. b) TZMKO 1939 tidak menjamin kesatuan wilayah Indonesia sebab antara satu pulau dengan pulau yang lain menjadi terpisah-pisah, sehingga pada tgl. 13 Desember 1957 pemerintah mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang isinya : 1. Segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas/lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia. 2. Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 11
  12. 12. 3. Batas laut teritorial adalah 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. 4. Sebagai negara kepulauan yang wilayah perairan lautnya lebih luas dari pada wilayah daratannya, maka peranan wilayah laut menjadi sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km2. Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya. Sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982. Wilayah perairan laut Indonesia dapat dibedakan tiga macam, yaitu zona Laut Teritorial, zona Landas kontinen, dan zona Ekonomi Eksklusif. a) Zona Laut Teritorial Batas laut Teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial di tarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial di sebut laut teritorial. Garis dasar adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar. Sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Deklarasi Djuanda kemudian diperkuat/diubah menjadi Undang-Undang No.4 Prp. 1960. b) Zona Landas Kontinen Landas Kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua). Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. Adapun batas landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar, yaitu palingMakalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 12
  13. 13. jauh 200 mil laut. Jika ada dua negara atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Di dalam garis batas landas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya, dengan kewajiban untuk menyediakan alur pelayaran lintas damai. Pengumuman tentang batas landas kontinen ini dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 17 Febuari 1969. c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif antara dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih, maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya. Pengumuman tetang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1980. Melalui Konfrensi PBB tentang Hukum Laut Internasional ke-3 tahun 1982, pokok-pokok negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept negara Indonesia diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea) atau konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi Unclos 1982 melalui UU No.17 th.1985 dan sejak 16 Nopember 1993 Unclos 1982 telah diratifikasi oleh 60 negara sehingga menjadi hukum positif (hukum yang sedang berlaku di masing-masing negara). Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh dalam upaya pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan seperti bertambah luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan Landas Kontinen Indonesia.Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 13
  14. 14. Perjuangan tentang kewilayahan dilanjutkan untuk menegakkan kedaulatan dirgantara yakni wilayah Indonesia secara vertikal terutama dalam memanfaatkan wilayah Geo Stationery Orbit (GSO) untuk kepentingan ekonomi dan pertahanan keamanan. Ruang udara adalah ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi dimana suatu negara mempunyai hak yurisdiksi. Ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan ruang yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 (Convention on International Civil Aviation) sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. Jadi tidak satu pun pesawat udara asing diperbolehkan melalui ruang udara nasional suatu negara tanpa izin negara yang bersangkutan.Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 14
  15. 15. Gambar laut teritorial selebar 3 mil dari masing-masing pulau (TZMKO 1939)Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 15
  16. 16. Gambar pembagian wilayah laut menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional1982Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 16
  17. 17. Makalah Kewarganegaraan Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan Page 17
  18. 18. Gambar laut wilayah berdasarkan Deklarasi Djaunda dan ZEE Indonesia 18
  19. 19. c. Pemikiran berdasarkan Aspek Sosial Budaya Budaya/kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan olehkekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa dan karsa (budi,perasaan, dan kehendak). Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhanpola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggota-anggotanya. Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsuryang sama :- sistem religi dan upacara keagamaan- sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan- sistem pengetahuan- bahasa- keserasian- sistem mata pencaharian- sistem teknologi dan peralatan Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagimasyarakat ybs, artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta mertamewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Warisan budaya diterima secaraemosional dan bersifat mengikat ke dalam (Cohesivness) sehingga menjadi sangat sensitif. Berdasar ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi, masyarakatIndonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangatbesar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnyamasyarakat terdidik. Besarnya potensi antar golongan di masyarakat yang setiap saat membuka peluangterjadinya disintegrasi bangsa semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yangakomodatif. Proses sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuksaling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing serta mau menerima danmemberi. Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaanpersepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya
  20. 20. yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis. d. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan Perjuangan suatu bangsa dalam meraih cita-cita pada umumnya tumbuh dan berkembang akibat latar belakang sejarah. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit landasannya adalah mewujudkan kesatuan wilayah, meskipun belum timbul rasa kebangsaan namun sudah timbul semangat bernegara. Kaidah-kaidah negara modern belum ada seperti rumusan falsafah negara, konsepsi cara pandang dsb. Yang ada berupa slogan-slogan seperti yang ditulis oleh Mpu Tantular yaitu Bhineka Tunggal Ika. Penjajahan disamping menimbulkan penderitaan juga menumbuhkan semangat untuk merdeka yang merupakan awal semangat kebangsaan yang diwadahi Boedi Oetomo (1908) dan Sumpah Pemuda (1928) Wawasan Nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang menginginkan tidak terulangnya lagi perpecahan dalam lingkungan bangsa yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.Makalah Wawasan Nusantara terhadap Wawasan Kewilayahan Page 20
  21. 21. BAB III PENUTUP3.1 KESIMPULAN Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan merupakan salah satu ilmu yang sangatpenting untuk kita kuasai, agar tidak mudah terjadi pencurian wilayah atau pelanggaran-pelanggaran hukum wilayah yang sering terjadi, kejahatan-kejahatan seperti ini sudah sering terjadidan dampaknya tidak lah kecil, seperti kasus Ambalan dan beberapa kasus lainnya, saat sudahterjadi sulit untuk kita menyikapinya karena telatnya kinerja dari pemerintah ataupun minimnyapengetahuan SDM kita.3.2 KRITIK DAN SARAN Secara garis besar masih banyak yang bisa kita pelajari dan pahami dari materi ini, karenajika sudah menyangkut masalah Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kewilayahan tidak hanyaterpaku pada materi itu saja, juga menyangkut tentang geopolitik dan lainnya, sehingga sangatdiharapkan makalah ini dapat membantu SDM kita agar lebih sadar terhadap batas-bataskewilayahan negara mereka sendiri dan dapat menjaga agar tidak terjadi pelanggaran ataupunkecurangan lagi terhadap masalah ini di kemudian hari.Makalah Wawasan Nusantara terhadap Wawasan Kewilayahan Page 21
  22. 22. DAFTAR PUSTAKA1. Siswaluyo , (2012) Draft 2, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Nusantara2. Suradinata,Ermaya. (2005). Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI.. Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14.3. Sunardi, R.M. (2004). Pembinaan Ketahanan Bangsa dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Jakarta:Kuaternita Adidarma. ISBN 979-98241-0- 9,9789799824103.Hal 179-180.4. Alfandi, Widoyo. (2002). Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University. ISBN 979-420-516-8, 9789794205167.5. Hidayat, I. Mardiyono, Hidayat I.(1983). Geopolitik, Teori dan Strategi Politik dalam Hubungannya dengan Manusia, Ruang dan Sumber Daya Alam. Surabaya:Usaha Nasional.Hal 85-86.6. Sumarsono, S, et.al. (2001). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.7. Meike Mayasari, (2005). Karya Tulis dalam bentuk Makalah, “Persengketaan Daerah Perbatasan Di Wilayah Ambalat Kaitannya Dengan Konsep dan Implementasi Wawasan Nusantara”.8. Reky Susanto, (2011). Karya Tulis dalam bentuk Makalah, “Persengketaan Perairan Ambalat dengan Malaysia Dari Aspek Kewilayahan dan Wawasan Nusantara”.Makalah Wawasan Nusantara terhadap Wawasan Kewilayahan Page 22

×