Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang konstruksi dan implementasi kompetensi pemerintahan di Indonesia dari perspektif hukum dan kebutuhan pelayanan masyarakat. 2. Kompetensi pemerintahan dibangun berdasarkan tiga undang-undang yaitu tentang kementerian negara, pemerintahan daerah, dan aparatur sipil negara. 3. Implementasi kompetensi pemerintahan bertujuan untuk men

1. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 1
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
KOMPETENSI PEMERINTAHAN INDONESIA
DALAM TINJAUAN KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI
Penulis: Bambang Hendarsyah, Widyaiswara Ahli Muda pada BPSDM Kemendagri
ABSTRAK
Kompetensi urusan pemerintahan dalam negeri, selanjutnya disebut kompetensi
pemerintahan, sebagai sebuah seni dan bagian dari ilmu pengetahuan sosial tumbuh dan
berkembang dengan mengacu pada prinsip-prinsip good government dan clean governance.
Kompetensi pemerintahan mendukung pelaksanaan desentralisasi dan asas otonomi daerah,
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan tugas pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain memperat persatuan dan kesatuan bangsa.
Konstruksi kompetensi pemerintahan dibangun atas tiga pilar Undang-Undang (UU)
sebagai payung hukum penyelenggaraannya yakni UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 5
tahun 2014 tentang ASN. Dari titik tolak inilah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan
urusan pemerintahan membangun dan memperkuat pola hubungan pusat dengan daerah, serta
kedudukan Kementerian Dalam Negeri sebagai fungsi poros tegak lurus dari Jakarta sampai ke
desa-desa terluar, terjauh dan terdepan yang berbatasan dengan negara-negara lain.
Implementasi kompetensi pemerintahan harus mampu menjawab tantangan kebutuhan
pelayanan masyarakat yang semakin kompleks. Birokrasi pemerintahan harus adaptif dan
responsif dalam mengelola kemajuan peradaban guna mewujudkan cita-cita dan tujuan
nasional. Mengacu kepada UU ASN bahwa tuntutan profesionalitas pegawai ASN harus
memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial
kultural. Lebih lanjut diatur oleh UU Pemda bahwa, selain memenuhi kompetensi-kompetensi
tersebut, pegawai ASN yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah yang berlaku secara
mutatis mutandis terhadap jabatan Administrator dan jabatan Pengawas juga harus memenuhi
kompetensi pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikasi. Sertifikasi harus dijadikan
instrumen keadilan dan pelindungan bagi pegawai ASN dari turbulensi politik lokal.
Keywords: kompetensi, konstruksi dan sertifikasi
A. PENDAHULUAN
Landasan filosofis kompetensi urusan pemerintahan dalam negeri yang selanjutnya
disebut kompetensi pemerintahan, sebagai sebuah seni dan bagian dari ilmu pengetahuan
sosial yang tumbuh dan berkembang mengacu pada prinsip-prinsip good government dan
clean governance mendukung pelaksanaan desentralisasi dan asas otonomi daerah serta
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sejalan dengan tugas
pegawai ASN antara lain memperat persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan
kompetensi pemerintahan juga mendukung area perubahan reformasi birokrasi di bidang
pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur guna SDM aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tiggi dan sejahtera.
Pada praktiknya, penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak cukup jika diakomodir
sebagai bagian dari kompetensi teknis saja. Mendukung UU ASN, kompetensi pemerintahan
merupakan persenyawaan kompleks yang khas meliputi kompetensi teknis, manajerial dan
sosial kultural yang dipaduserasikan mendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja
pegawai ASN penyelenggara urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah.
Kompetensi pemerintahan dibangun atas kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang
menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara pendidikan, pelatihan kerja
dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di berbagai

2. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 2
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
struktur birokrasi penyelenggara pemerintahan dalam lingkup kewenangan Kemendagri dan
Pemda.
B. RUMUSAN MASALAH
Tuntutan peningkatan pelayanan publik yang semakin kompleks serta perkembangan
peradaban yang semakin dinamis menuntut perubahan yang harus dikelola secara
profesionalis oleh pegawai ASN dalam hal ini di lingkungan Kemendagri dan Pemda. UU
Pemda telah mengamanatkan keharusan para penyelenggara urusan pemerintahan dalam
negeri untuk memenuhi kompetensi pemerintahan terutama para Kepala Perangkat Daerah,
yang secara mutatis mutandis berlaku juga untuk Pejabat Administrator dan Pejabat
Pengawas yang dibuktikan dengan sertifikasi. Hal ini mendorong semua pihak untuk
mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
pegawai ASN penyelenggara urusan pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda
untuk memenuhi kompetensi pemerintahan?
C. TUJUAN
Kompetensi pemerintahan merupakan paket yang berisi pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja pegawai ASN yang bertujuan untuk mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas
dan produktivitas kerja pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
D. MANFAAT
Pengembangan kompetensi pemerintahan dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk:
(1) Pelaksanaan tugas pegawai ASN; (2) Menguji kompetensi pegawai ASN; (3) Sertifikasi;
dan (4) Pengembangan kompetensi di bidang kompetensi pemerintahan dalam negeri.
E. DEFINISI DAN KONSTRUKSI KOMPETENSI PEMERINTAHAN
I. Definisi Kompetensi
a. Definisi kompetensi menurut Robbin (2007:38) adalah, kemampuan (ability) atau
kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan
dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemamampuan intelektual
dan kemampuan fisik.
b. Definisi kompetensi kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yakni, kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan
c. Definisi kompetensi menurut Permendagri Nomor 108 Tahun 2017 tentang
kompetensi pemerintahan adalah, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seorang pegawai ASN, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat
melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
II. Definisi Kompetensi Pemerintahan
Definisi kompetensi pemerintahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan adalah, kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai ASN yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan
Kemendagri dan Pemda secara profesional.
III. Kontruksi Kompetensi Pemerintahan
Pemahaman terhadap kompetensi pemerintahan, dimulai dari mendudukan secara
proporsional perspektif pemerintahan dalam konstruksi Tata Negara dan Tata

3. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 3
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
Pemerintahan. Bahwa aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan
oleh Lembaga-lembaga Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4
(empat) kali amandemen, dimana Presiden mendapat titah konstitusi negara sebagai
pemegang amanat untuk menjalankan fungsi sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai
Kepala Pemerintahan. Sumber kekuasaaan yang dimiliki Presiden inilah yang kemudian
didistribusikan kepada segenap fungsi-fungsi birokrasi mulai dari penyelenggara urusan
pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pada tataran pemerintahan pusat
meliputi sejumlah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L),
sedangkan di daerah yakni Pemerintahan Daerah (Pemda) dalam hal ini pemerintahan
daerah Propinsi, pemerintah daerah Kabupaten, dan pemerintah daerah Kota untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Kompetensi Pemerintahan dibangun atas tiga pilar Undang-Undang sebagai payung
hukum penyelenggaraannya yakni UU yang mengatur tentang eksistensi Kementerian
Negara, UU yang mengatur tentang Pemda dan UU yang mengatur tentang Kompetensi
ASN. Dari titik tolak inilah, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan
membangun dan memperkuat pola hubungan pusat dan daerah yang memposisikan
fungsi Kemendagri sebagai poros tegak lurus dari Jakarta sampai ke desa-desa terluar,
terjauh dan terdepan di tapal batas dengan negara-negara lain. Hal ini mendorong
adanya akuntabilitas dari implementasi kewenangan Pemerintah Pusat dimana Norma,
Standar, Kriteria Dan Prosedur (NSPK) yang dihasilkan harus benar-benar menjamin
kemanfaatannya oleh Daerah serta masyarakat secara konkret. Produk NSPK yang
dihasilkan oleh pemerintah pusat harus sinkron dengan kebutuhan pembangunan
daerah yang dirancang untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
publik dan daya saing daerah.
F. IMPLEMENTASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN
I. Kebutuhan Standar Kompetensi Pemerintahan
Mengacu kepada Undang-Undang ASN bahwa, tuntutan profesionalitas pegawai
ASN yakni memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan
kompetensi sosial kultural. Lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang Pemda bahwa,
selain memenuhi kompetensi-kompetensi tersebut, pegawai ASN yang menduduki
jabatan Kepala Perangkat Daerah yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap
pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrator dan jabatan Pengawas juga harus
memenuhi kompetensi pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikasi. Parameter
produktivitas kerja pegawai ASN adalah kompetensi yang dibangun atas dasar
pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang bisa diukur dan ditelusur.
Pengembangan standar kompetensi pemerintahan dapat digunakan sebagai acuan
bagi pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas, instrumen uji kompetensi pegawai ASN di
bidang kompetensi pemerintahan, sertifikasi kompetensi pegawai ASN di bidang
kompetensi pemerintahan; serta pengembangan kompetensi bagi pegawai ASN di
bidang kompetensi pemerintahan di Pusat maupun di Daerah. Kompetensi
pemerintahan menjadi solusi alternatif atas kekisruhan penempatan dalam jabatan yang
tidak sesuai dengan bidang kompetensi yang dimiliki serta berbagai potensi
ketidakpastian yang selalu meresahkan pegawai ASN terutama di Daerah dalam
menghadapi siklus 5 (lima) tahunan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang
dapat dimaknai sebagai keberkahan lima tahunan ataupun sebaliknya dapat dimaknai
sebagai musibah lima tahunan di Daerah.

4. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 4
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
Pegawai ASN penyelenggara pemerintahan sejatinya harus terhindar dari dampak
politik praktis yang terjadi di tingkat lokal. UU ASN telah mengamanatkan bahwa,
kedudukan pegawai ASN harus terbebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan
dan partai politik manapun. Namun pada kenyataannya di lapangan, pasca perhelatan
Pemilihan Kepala Daerah, para pejabat birokrasi di Daerah seringkali dihadapkan pada 2
(dua) pilihan kenyataan yakni, peluang ada yang laju dan potensi ada yang layu dalam
jenjang karirnya. Hal ini sangat bergantung dari cerminan sikap dukung mendukung
pegawai ASN, ataupun bahkan tidak bersikap sekalipun namun tidak sejalan dengan
gaya kepemimpinan Kepala Daerah terpilih. Resiko inilah yang selalu ditanggung sebagai
dampak dari pembelajaran demokrasi di tingkat lokal yang nyaris tak terhindarkan. Oleh
karena itu, kita tidak boleh terus menerus menutup mata terhadap fenomena tersebut.
Kemendagri dalam fungsi regulator wajib memberikan pelindungan dan menghadirkan
rasa adil bagi pegawai ASN penyelenggara urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di
Daerah. Langkah tersebut tercermin antara lain dengan dikeluarkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi
Pemerintahan, yang mengatur tentang sejumlah persyaratan pengetahuan, keterapilan
dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikasi melalui uji kompetensi. Sertifikasi
harus dijadikan instrumen keadilan dan pelindungan bagi pegawai ASN dari turbulensi
politik lokal. Olehkarena itu, implementasi dari kompetensi pemerintahan memerlukan
komitmen serius dan dukungan konkret dari segenap Kepala Daerah, yang kemudian
harus ditindaklanjuti oleh jajaran birokrasi dibawahnya terutama Badan Pertimbangan
Jabatan (Baperjakat) dan Pejabat Pembina kepegawaian (PPK) sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Standar kompetensi pemerintahan dimaksud meliputi pengetahuan, keterampilan
dan sikap kerja meliputi: (1) Kebijakan Desentralisasi; (2) Hubungan Pemerintah Pusat
dengan Daerah; (3) Pemerintahan Umum; (4) Pengelolaan Keuangan Daerah; (5) Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; (6) Hubungan Pemerintah Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; dan (7) Etika Pemerintahan.
II. Pemaketan Standar Kompetensi Pemerintahan
Melalui proses yang cukup panjang sampai dengan tahap konvensi, akhirnya
kompetensi pemerintahan berhasil dipaketkan, guna menjelaskan unit-unit kompetensi
apa saja yang harus dipenuhi pada setiap jenjang jabatan ASN sesuai jenjang kualifikasi,
mulai dari tingkat Jabatan Pelaksana, Jabatan Pelaksana Lanjutan, Jabatan Pengawas,
Jabatan Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sampai dengan Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) Madya. Adapun pemaketan unit-unit kompetensi dimaksud dapat
diuraikan sebagai berikut:
a. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
(JPT) Madya:
1. Melaksanakan Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi;
2. Mengimplementasikan Kemitraan dalam Kordinasi Program Pembangunan
Masyarakat;
3. Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Mengelola Hubungan dengan Unsur Media Informasi;
5. Membangun Organisasi Pembelajaran;
6. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar
Golongan;
7. Merumuskan Inovasi Kebijakan Desentraliasi;
8. Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
9. Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal;

5. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 5
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
10. Menggunakan Informasi Keuangan dan Ekonomi Untuk Pengambilan Keputusan
Strategis;
11. Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
b. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi
(JPT) Pratama:
1. Mengembangkan Hubungan Kerjasama dengan Pihak Profesional dan Pakar;
2. Menyusun Draf Naskah Akademik;
3. Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama;
4. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
5. Melakukan Diplomasi Organisasi;
6. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik;
7. Menyusun Rencana Strategis SKPD;
8. Menyusun Dokumen Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Menganalisa Kontribusi terhadap Fungsi Anggaran;
10. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal;
11. Menyusun Konsep Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
12. Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan;
13. Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan;.
14. Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat;
15. Mengelola Keberagaman Masyarakat;
16. Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah;
17. Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan.
c. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Administrator:
1. Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan;
2. Menghimpun Bahan Naskah Akademik;
3. Menyusun Kebijakan APBD;
4. Melakukan Diagnosis Organisasi;
5. Menyusun Rencana Kinerja SKPD;
6. Membuat Kriteria Evaluasi Kinerja Kebijakan;
7. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional;
8. Menganalisis Informasi Budaya Lokal;
9. Mengelola Penanganan Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan;
10. Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah;
12. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik;
13. Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi;
14. Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi;
15. Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar
Kelembagaan;
16. Melakukan Penerapan Standar Pelayanan dalam Proses Pelayanan Pemerintah;
17. Melakukan Kerjasama dengan Konsultan.

6. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 6
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
d. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Pengawas:
1. Menyiapkan Alat Kelengkapan dalam Proses Penyusunan Naskah Akademis;
2. Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis;
3. Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi;
4. Melakukan Kajian Informasi Organisasi;
5. Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik;
6. Mengendalikan Proses Pelayanan;
7. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
8. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
9. Mengkaji Informasi Perubahan Sosial;
10. Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal;
11. Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional;
12. Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan;
13. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan.
e. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Pelaksana
Lanjutan:
1. Melakukan Pendataan Kasus Korupsi;
2. Menyajikan Informasi Bahan Formulasi Kebijakan;
3. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
4. Membuat Laporan Evaluasi Kinerja Kebijakan;
5. Melakukan Pendataan Lingkungan Strategik;
6. Menyajikan Informasi Budaya Lokal;
7. Melakukan Pengawasan Pelayanan;
8. Menerapkan Nilai Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja;
9. Menangani Permintaan Informasi;
10. Menyusun Perencanaan Kegiatan Kerjasama Strategis;
11. Melakukan Kajian Implementasi Keberagaman.
f. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Pelaksana:
1. Menyusun Laporan Kerja Sama Strategis Antarlembaga;
2. Menerapkan Etika Pelayanan Publik Dalam Perilaku Kerja;
3. Melakukan Pelayanan;
4. Menyusun Dokumentasi Ancaman Ketahanan Nasional;
5. Melakukan Pendataan Implementasi Regulasi;
6. Menafsirkan Peraturan Yang Relevan Dalam Pelaksanaan Tugas.
III. Pemaketan Standar Kompetensi Pemerintahan yang Bersifat Khusus:
Selain pengelompokan sebagaimana tersebut diatas, standar kompetensi
pemerintahan juga dikelompokkan untuk jabatan-jabatan tertentu di lingkungan
Pemerintah daerah yang mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat khusus yaitu
Lurah, Camat dan Sekretaris Daerah, dengan pola pengelompokan sebagai berikut:
a. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Sekretaris Daerah:
1. Mengembangkan Hubungan Kerjasama dengan Pihak Profesional dan Pakar;
2. Merumuskan Strategi Hubungan Kerjasama;
3. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Melakukan Diplomasi Organisasi;
5. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik;
6. Menganalisa Kontribusi terhadap Fungsi Anggaran;
7. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal;

7. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 7
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
8. Menyusun Konsep Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
9. Menetapkan Pendekatan Evaluasi Kinerja Kebijakan;
10. Membuat Rumusan Kebijakan Pemerintahan;
11. Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat;
12. Mengelola Keberagaman Masyarakat;
13. Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah;
14. Melakukan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Pemerintahan;
15. Melaksanakan Manajemen Pengetahuan dalam Organisasi;
16. Mengimplementasikan Kemitraan dalam Kordinasi Program Pembangunan
Masyarakat;
17. Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Mengelola Hubungan Dengan Unsur Media Informasi;
19. Membangun Organisasi Pembelajaran;
20. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku, Agama,Ras, dan Antar
Golongan;
21. Merumuskan Inovasi kebijakan Desentraliasi;
22. Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
23. Merumuskan Rencana Kebijakan Pemerintah Berbasis Budaya Lokal;
24. Menggunakan Informasi Keuangan dan Ekonomi untuk Pengambilan Keputusan
Strategis;
25. Melakukan Pengembangan Sistem Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
b. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk jabatan Camat:
1. Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan.
2. Melakukan Diagnosis Organisasi.
3. Menyusun Rencana Kinerja SKPD.
4. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional.
5. Menganalisis Budaya Lokal.
6. Mengelola Penanganan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.
7. Menyusun Dokumen Rencana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
8. Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.
9. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik.
10. Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi.
11. Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar
Kelembagaan.
12. Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah.
13. Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
14. Melakukan Diplomasi Organisasi.
15. Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.
16. Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.
17. Menyusun Konsep Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional.
18. Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat.
19. Mengelola Keberagaman Masyarakat. Merumuskan Standar Pelayanan
Pemerintah.
20. Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan
Masyarakat.
21. Merumuskan Strategi Pencegahan Konflik Suku Agama Ras Antar Golongan.
22. Melakukan Diseminasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.
c. Pemaketan Unit-Unit Kompetensi Pemerintahan untuk Jabatan Lurah:
1. Menyusun Program Kegiatan Kerjasama Strategis;

8. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 8
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
2. Mengimplementasikan Kegiatan Pencegahan Korupsi dalam Organisasi;
3. Melakukan Kajian Informasi Organisasi;
4. Melakukan Pengawasan Penerapan Nilai Pelayanan Publik;
5. Mengendalikan Proses Pelayanan;
6. Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
7. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
8. Mengkaji Informasi Perubahan Sosial;
9. Melakukan Kajian Informasi Budaya Lokal;
10. Melakukan Identifikasi Ancaman Ketahanan Nasional;
11. Melakukan Evaluasi Formatif Dan Sumatif Pelaksanaan Kebijakan;
12. Membuat Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan;
13. Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan;
14. Melakukan Diagnosis Organisasi;
15. Membuat Analisis Resiko Ketahahan Nasional;
16. Menganalisis Budaya Lokal;
17. Mengelola Penanganan Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan;
18. Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah;
19. Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik;
20. Merumuskan Dokumen Informasi Organisasi;
21. Mengidentifikasi Potensi Korupsi dalam Organisasi;
22. Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar
Kelembagaan.
IV. Tantangan Implementasi Kompetensi Pemerintahan
Dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, standar kompetensi pemerintahan
diatas tentu saja memiliki kelenturan yang adaptif dan responsif untuk diadakan
perubahan melalui mekanisme kaji ulang paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun. Hal
ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian standar kompetensi, antara
lain dengan: (1) Perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
(2) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) Perubahan cara kerja; dan
(4) Perubahan lingkungan kerja dan persyaratan jabatan pegawai ASN di daerah. Hal ini
sangat penting guna mengakomodir berbagai aspirasi dari semua pihak agar terwujud
penyempurnaan yang semakin partisipasif sehingga kecil peluang terjadinya penolakan
atau resistensi terutama dari penyelenggara urusan pemerintahan.
Standar kompetensi pemerintahan yang telah dibangun dan dikembangkan juga
sejalan dengan standar kompetensi jabatan ASN yang meliputi kompetensi teknis,
kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Permenpan-RB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN, yang
mana tujuan dari ditetapkannya Peraturan tersebut antara lain mengamanatkan agar
setiap Kementerian/Lembaga dapat menyusun standar kompetensi jabatan di
lingkungan organisasi yang menjadi lingkup kewenangannya. Dengan demikian,
Kemendagri telah bersinergi dan berkolaburasi dengan mengeluarkan Permendagri
Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
Implementasi Kompetensi pemerintahan harus mendukung dan memastikan
bekerjanya fungsi-fugsi pemerintahan secara efektif, efisien dan produktif dalam rangka
mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi fungsi pengaturan untuk
ketertiban masyarakat, fungsi pelayanan untuk keadilan masyarakat, fungsi
pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, fungsi pemberdayaan untuk
kemandirian masyarakat dan fungsi pelindungan untuk ketentraman masyarakat.

9. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 9
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
Kompetensi pemerintahan yang terstandar dibuktikan dengan sertifikasi.
Pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui uji kompetensi menuntut kesiapan lembaga
yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan sertifikasi, beserta seluruh perangkat
pendukung yang dibutuhkan, antara lain: (1) Kesiapan kelembagaan penyelenggara uji
kompetensi untuk sertifikasi kompetensi pemerintahan; (2) Kesiapan pembentukan
tenaga-tenaga asesor kompetensi pemerintahan; dan (3) Kesiapan sejumlah perangkat
uji kompetensi yang memadai.
Lembaga yang diberi tanggungjawab untuk menyelenggarakan sertifikasi
kompetensi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Sertifikasi
Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) yang harus dibentuk di
lingkungan Kemendagri dan 34 (tiga puluh empat) Provinsi di seluruh Indonesia. Uji
kompetensi untuk sertifikasi yang diamanatkan tersebut bersifat wajib bagi pejabat
Pengawas, pejabat Administrator, serta bagi para pejabat pada JPT Pratama dan JPT
Madya. Sedangkan untuk pejabat Pelaksana dan pejabat Fungsional uji kompetensi
pemerintahan itu bersifat sukarela.
Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dan kesiapan serius para pihak terkait dalam
mengimplementasikan penyelenggaraan sertifikasi secara nasional bagi seluruh pejabat
struktural yang ada di lingkungan Kemendagri dan Pemda. Kesiapan yang sangat
mendesak antara lain ketersediaan kelembagaan LSP-PDN di setiap Propinsi termasuk
didalamnya ketersediaan para tenaga asesor kompetensi pemerintahan, serta yang tak
kalah pentingnya yakni political will para pengambil keputusan para penyelenggara
urusan pemerintahan untuk mentaati perintah Undang-Undang dalam melaksanakan
sertifikasi guna memenuhi kompetensi pemerintahan (pasal 233 dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) sebagai salah satu syarat
pengangkatan dalam jabatan Kepala Perangkat Daerah, jabatan Administrator maupun
jabatan Pengawas.
Data empiris menunjukkan, estimasi sebaran jumlah ASN lebih kurang 60 (enam
puluh) persen merupakan aparatur Pemda. Sejalan dengan hal tersebut, dalam
menjalankan fungsi poros pemerintahan, Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan
dan pengawasan (Binwas) penyelenggaraan Pemda. Salah satu bentuk konkret Binwas
dimaksud antara lain, pengembangan kompetensi pemerintahan melakui
penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
(Diklat Pimpemdagri) di lingkungan Kemendagri dan Pemda yang mengacu pada pasal 6
dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Binwas Pemda.
Diklat Pimpemdagri dirancang untuk memenuhi kompetensi pemerintahan yang
diamanatkan oleh UU ASN dan UU Pemda yang diselenggarakan dengan skema promosi,
yakni didik untuk duduk. Target grup Diklat Pimpemdagri yakni para calon/potensi
Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Pengembangan
kompetensi tersebut menawarkan solusi alternatif terhadap gap kompetensi
pemerintahan antara kondisi seharusnya (ideal) dengan senyatanya (kondisi di lapangan)
yang disesuaikan dengan jenjang kualifikasi jabatan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, Diklat Pimpemdagri tidak bersifat duplikasi dengan pengembangkan
kompetensi manajerial yang selama ini sudah sedang dikembangkan oleh Lembaga
Administrasi Negara. Hal ini sesuai dengan tag line Diklat Pimpemdagri yakni bersinergi
membangun negeri.
G. PENUTUP
I. KESIMPULAN
a. Syarat profesionalitas pegawai ASN penyelenggara urusan pemerintahan harus
memenuhi kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial

10. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 10
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
kultural. Selain itu, pegawai ASN penyelenggara urusan pemerintahan juga harus
memenuhi kompetensi pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikasi.
Kompetensi pemerintahan dirancang untuk memiliki kelenturan tinggi dan sangat
terbuka terhadap sinergitas maupun pengembangan kompetensi lainnya, baik
dengan kompetensi manajerial, kompetensi teknis maupun dengan kompetensi
sosial kultural. Seluruh upaya pengembangan kompetensi itu harus berdampak pada
peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih dapat dipercaya dan lebih dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Sertifikasi merupakan perintah UU sejak tahun 2014 yang harus terus
disosialisasikan terutama kepada stakeholders penyelenggara urusan pemerintahan
dalam negeri. Ketika UU diberlakukan, tidak perlu lagi dipertanyakan komitmen dan
tingkat kepatuhan, karena itu sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Rakyat
berhak dan wajib mengetahui seberapa kompeten para pegawai ASN penyelenggara
urusan pemerintahan itu dalam melayani mereka. Inilah urgensi dari adanya
sertifikasi kompetensi pemerintahan untuk para Kepala Perangkat Daerah, Pejabat
Administrator dan Pejabat Pengawas yang dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh
LSP-PDN. Olehkarena itu, sertifikasi merupakan salah satu bentuk pengakuan
kompeten baik dari atasan maupun masyarakat bahwa seorang pegawai ASN berhak
untuk dinilai layak dan cakap dalam menduduki jabatan struktural.
c. Profesi sebagai pegawai ASN penyelenggara pemerintahan dituntut untuk memiliki
kesabaran dan sikap mental yang tidak boleh frustrasi apalagi sampai menyalahkan
masyarakat bagaimanapun kondisinya. Tugas pegawai ASN antara lain memberikan
pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kesiapan tugas pegawai ASN
penyelenggara urusan pemerintahan yang profesional telah diatur dalam sejumlah
persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sebagaimana telah
ditetapkan dalam kompetensi pemerintahan
II. REKOMENDASI
a. Pengembangan kompetensi merupakan tanggungjawab semua pihak yang menuntut
koordinasi dan kolaburasi terutama antara K/L dan Pemda. Asas pengakuan dan
penghormatan eksistensi kelembagaan mutlak harus dilakukan melalui komunikasi
yang efektif dengan mengesampingkan ego sektoral, namun semata-mata harus
demi NKRI.
b. Sertifikasi harus dijadikan instrumen keadilan dan pelindungan bagi pegawai ASN
dalam menjalankan profesinya terutama dari turbulensi politik lokal. Kualitas
pelayanan publik tidak boleh menurun, apalagi terhenti dikarenakan masyarakat
dihadapkan pada kenyataan untuk dipaksa menunggu para pejabatnya perlu waktu
untuk belajar terlebih dahulu pada jabatan baru, dikarenakan latar belakang
pengangkatan bukan bidang kompetensinya, namun dikarenakan alasan yang
bersifat lebih politis.
c. Implementasi Kompetensi pemerintahan harus didukung oleh komitmen serius dan
kesiapan para pihak yang berkepentingan, antara lain: (1) Kemendagri harus
memberi contoh konkret sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengawal
eksistensi kompetensi pemerintahan di lingkungan Kemendagri dan Pemda;
(2) Kemenpan-RB harus komit mendukung pengembangan kompetensi dalam
lingkup kewenangan K/L dan Pemda; (3) LAN harus memberikan pengakuan dan
penghormatan eksistensi kelembagaan secara sinergis berkolaburasi dalam
pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural; (4) Para Kepala
Daerah beserta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus konsisten, komit
dan taat asas menjadikan patuh pada perintah sertifikasi dijadikan salah satu syarat
dalam pengangkatan jabatan Kepala Perangkat Daerah, jabatan Administrator dan

11. Karya Tulis Ilmiah:
Kompetensi Pemerintahan dari Tinjauan Konstruksi dan Implementasi 11
Bambang Hendarsyah-Widyaiswara Ahli Muda-BPSDM Kemendagri-2019
jabatan Pengawas di lingkungan Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota; (5) LSP-PDN
Kemendagri harus secara serius mendorong pembentukan LSP-PDN di seluruh
provinsi di Indonesia, menyiapkan pembentukan tenaga-tenaga asesor kompetensi
dan menyiapkan sejumlah perangkat uji kompetensi serta infrastruktur
kelembagaan lainnya; (6) LSP-PDN Provinsi harus segera terbentuk di 34 (tiga puluh
empat) Provinsi mempunyai tanggungjawab sertifikasi dalam lingkup Pemda
Provinsi, Kabupaten/Kota yang ada dalam lingkup kewenangan sertifikasinya;
(7) Para Asesor Kompetensi yang tergabung dalam wadah LSP-PDN Kemendagri
maupun LSP-PDN Provinsi harus terus mengembangkan diri menyiapkan sejumlah
perangkat uji yang memadai dengan memperhatikan jumlah target grup yang ada di
wilayah provinsinya; serta, (8) Para Widyaiswara harus menyiapkan sejumlah
perangkat pembelajaran, yang disusun sebagai hasil konversi dari setiap Unit
Kompetensi dalam Kompetensi Pemerintahan untuk dijadikan Mata Diklat
Pimpemdagri, agar siap dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan
kompetensi pegawai ASN penyelenggara pemerintahan, terutama yang menjadi gap
kompetensi pemerintahan individual pegawai ASN penyelenggara urusan
pemerintahan.
H. DAFTAR PUSTAKA
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi
Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38
Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 893.2-218 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
13. Robbins, P. Stephen dan Judge, Timothy A, Perilaku Organisasi (Organizational
Behavior), Edisi 16, Salembe Empat, Jakarta, 2013;
14. www. seputarpengetahuan.co.id.