SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
KONSEP JAMINAN
    PEMELIHARAAN
KESEHATAN MASYARAKAT
       (JPKM)
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JPKM)

Pengertian JPKM :
JPKM adalah suatu cara pemeliharaan kesehatan yang
paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan
kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan
mutu yang terjamin serta pembiayaan yang
dilaksanakan secara praupaya (UU No.23, 1992)
Ada beberapa kata kunci pada pengertian JPKM :

1. Jaminan
2. Cara penyelenggaraan
3. Azas usaha bersama dan kekeluargaan
4. Pemeliharaan kesehatan paripurna
5. Pembiayaan secara pra-upaya
Jaminan terhadap :

- Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan paripurna
  dan berkesinambungan
- Terjaga mutu pemeliharaan kesehatan sesuai standar
   yang disepakati
- Efisiensi dan kelancaran memperoleh pelayanan
  kesehatan bagi peserta
- Efektivitas dan upaya pemeliharaan kesehatan bagi
  peningkatan derajat kesehatan masyarakat peserta
Cara penyelenggaraan :

- JPKM merupakan suatu cara penyelenggaraan upaya
   pemeliharaan kesehatan yang terpadu dengan
   pembiayaannya
- Caranya mempunyai beberapa mekanisme dengan ciri
   khas yang disebut “Jurus-Jurus JPKM”
- Jurus-jurus JPKM harus dilaksanakan secara utuh
  sehingga menjamin peningkatan derajat kesehatan
  peserta melalui terpeliharanya pemeratan, terjaga
  mutu, terkendali pembiayaan. Jadi menguntungkan
  semua pihak yang terlibat penyelenggaraan JPKM
Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan :

- Menunjukkan bahwa JPKM merupakan usaha
  bersama yang menghendaki peran aktif badan
  penyelenggara, peserta dan pemberi pelayanan
  kesehatan untuk secara bersama-sama secara
  kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya
  pemeliharaan kesehatan. Dengan cara demikian
  dapat dijaga keseimbangan dan keserasian dalam
  membela kepentingan masing-masing
Pemeliharaan Kesehatan Paripurna :
Artinya bahwa :

- Upaya pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara
  menyeluruh meliputi : promosi, prevensi, kurasi dan
  rehabilitasi secara terpadu dan berkesinambungan
- Upaya JPKM tidak dapat dilaksanakan sepotong-
   sepotong, mis : rawat jalan saja atau pengobatan di
   RS tanpa upaya promosi dan prevensi---- karena hal
   seperti ini cenderung menimbulkan in-efisiensi dalam
   pelaksanaannya
Pembiayaan secara Pra-Upaya :

Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dibayar di
muka/pra-upaya (prepaid) oleh Badan penyelenggara
untuk memelihara kesehatan sejumlah peserta JPKM
berdasarkan paket pemeliharaan yang telah disepakati
bersama

Pra-upaya berarti juga bahwa peserta JPKM membayar
di muka sejumlah iuran secara teratur kepada Badan
penyelenggara agar kebutuhan pemeliharaan
kesehatannya terjamin
Tujuan JPKM :

Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
optimal melalui “pemeliharaan kesehatan paripurna
yang bermutu dan merata” dengan “pengendalian
biaya” yang berasal dari pesertanya

Sesuai UU No.23, 1992 : Penyelenggaraan
pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya dikelola
secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat
kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap
penyelenggara
Pelaku Utama dalam Penyelenggaraan JPKM :

Ada 4 pelaku, yaitu :
1. Peserta perorangan, badan masyarakat tertentu
   (defined)
2. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK)
3. Badan Penyelenggara JPKM / Bapel JPKM
4. Lembaga/Badan Pembina
Peserta perorangan, badan masyarakat tertentu
(defined), yang berminat meningkatkan kesehatannya
dan mengorganisasikan diri dengan membayar
sejumlah iuran tertentu secara teratur sebagai dana
pra-upaya untuk membiayai pemeliharaan
kesehatannya

PPK, sebagai suatu jaringan pelayanan kesehatan yang
terorganiser, dapat memberi pemeliharaan kesehatan
secara efektif dan efisien berupa paket pemeliharaan
kesehatan paripurna
Badan Penyelenggara JPKM / Bapel JPKM, yaitu :

Lembaga/Badan yang bertanggung jawab atas
penyelenggaraan upaya pemeliharan kesehatan
berdasarkan JPKM.

Penyelenggaraan mencakup kegiatan merencanakan,
mengatur, melaksanakan, memantau dan menilai
Lembaga/Badan Pembina :

Dibentuk pemerintah wilayah untuk membina Bapel
JPKM di wilayahnya agar menerapkan jurus-jurus JPKM
dan bersaing secara sehat

Badan pembina memiliki fungsi koordinasi dan
pembinaan terhadap semua penyelenggaraan JPKM di
wilayahnya
Jurus-Jurus JPKM :

Adanya :
1. Satu ikatan kerja (kontrak) antara Bapel dengan PPK
   dan antara Bapel dengan peserta
2. Jurus pengendalian mutu
3. Pemantauan pemanfaatan
4. Penanganan keluhan
5. Pembayaran PPK
6. Mekanisme bagi hasil (Risk Profit Sharing)
7. Pemeliharan kesehatan paripurna
Ikatan kerja :

Kontrak ini dengan rinci dan jelas mengatur hak dan
kewajiban masing-masing pihak sehingga pelaksanaan
upaya pemeliharan kesehatan dapat berjalan dengan
mutu yang disepakati dan sesuai perundang-undangan
yang berlaku
Jurus pengendalian mutu :

Dilakukan oleh Bapel JPKM agar dapat menjamin
bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan benar-
benar diperlukan dan bermutu sesuai dengan standar
yang telah disepakati

Pemantauan pemanfaatan :

Menyesuaikan dengan kebutuhan medis dan
mengendalikan penggunaan pelayanan yang berlebihan
dan pemborosan yang tidak perlu
Penanganan keluhan :
Ketidakpuasan dan keluhan peserta atau PPK harus
dapat disalurkan lewat suatu mekanisme penanganan
keluhan yang tetap hingga menjamin stabilitas dalam
menjalankan kegiatan JPKM

Pembayaran pra upaya :
Pembayaran di muka ini akan memacu para PPK
merencanakan pelayanan efektif dan efisien serta
berorientasi lebih banyak pada upaya promotif dan
preventif. Kapasitas dihitung berdasarkan jumlah
peserta yang terdaftar pada masing-masing PPK (tidak
atas dasar jumlah kunjungan) dan dibayar dimuka
langsung kepada PPK
Mekanisme bagi hasil :

Biasanya disertai kesepakatan bagi hasil untuk
menanggung resiko (kerugian) dan keuntungan
bersama, dalam hal mana peserta juga diikutkan.

Sistem bagi hasil ini memberikan dorongan kepada
semua pihak berperan secara wajar menggunakan
sarana pemeliharaan kesehatan sehingga dapat
mengendalikan biaya kesehatan
Mekanisme pemeliharaan kesehatan paripurna :

Berbentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan dasar
yang disusun sesuai kebutuhan medis, tidak lebih dan
tidak kurang dan wajib dilaksanakaan semua PPK

Mekanisme ini bersama mekanisme yang lainnya
menjamin pemerataan pemeliharaan kesehatan para
peserta

Dengan jurus-jurus diatas, dapat terwujud subsidi
silang antar peserta dalam satu Bapel JPKM, mis :
peserta ekonomi mampu mensubsidi yang kurang
mampu, yang sehat mensubsidi yang sakit
Organisasi / Badan Penyelenggara JPKM :

Dilaksanakan oleh suatu badan hukum, sehingga semua
pihak terlindungi, yaitu : peserta, PPK dan Badan
Penyelenggara

Bapel dapat berupa Badan Swasta (Asuransi atau Non
Asuransi), BUMN/BUMD atau Koperasi

Fungsi utama Bapel :
1. Pengelolaan kepesertaan
2. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan
3. Pengelolaan keuangan
4. Pengelolaan sistim informasi manajemen
Persyaratan Bapel :

1. Berbentuk badan hukum
2. Telah mengadakan studi kelayakan dengan hasil layak
3. Memiliki rencana JPKM, meliputi rencana :
   - Pemasaran
   - Pemeliharaan kesehatan
   - Keuangan
   - Operasional, terdiri dari : organisasi, tatalaksana,
     tenaga, perlengkapan dan anggaran
Lanjutan…….

4. Memiliki modal dalam bentuk setoran, jumlahnya
   paling sedikit sama dengan anggaran operasional 3
   bulan penyelenggaraan JPKM (termasuk iuran bulan
   pertama), atau mendapat jaminan dari pemerintah
  atau organisasi yang mampu
5. Memiliki dana cadangan sebesar 25% dari anggaran
   pelayanan kesehatan setahun, berbentuk deposito di
   Bank Pemerintah atas nama Menteri Kesehatan
Pengembangan Pemeliharaan Kesehatan melalui JPKM :

Diselenggarakan melalui suatu paket pemeliharaan
kesehatan. Terdiri dari :
1. Paket pemeliharaan kesehatan dasar
2. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan

Paket pemeliharaan kesehatan dasar terdiri dari :
a. Pelayanan rawat jalan
b. Pelayanan rawat inap
c. Pelayanan penunjang
d. Pelayanan gawat darurat
Pelayanan rawat jalan mencakup :

- Pencegahan, terdiri dari : Immunisasi (DPT, TT, Polio,
  Campak, dll), Penanggulangan hipertensi,diabetes,
  defisiensi vitamin, dsb serta deteksi dini
- Pelayanan KB (Pil oral, Susuk, IUD, Vasektomi,
  Tubal ligation)
- Pelayanan KIA, Pemeriksaan Prenatal,postnatal dan
  Balita
- Penyuluhan kesehatan
- Pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, termasuk
  gigi
- Pelayanan pemulihan
Pelayanan rawat inap terdiri dari :
a. Perawatan di RS sesuai kebutuhan medis dan paket
   pemeliharaan kesehatan yang disepakati
b. Pertolongan persalinan normal dan patologis
c. Tindakan pembedahan sesuai kebutuhan medis dan
   paket yang sudah disepakati

Pelayanan penunjang terdiri dari :
a. Radiodiagnostik dan atau USG
b. Pemeriksaan laboratorium klinik

Pelayanan gawat darurat :
Mencukupi segala tindakan penanggulangan kegawat-
daruratan medik
Bentuk-Bentuk Upaya Pemeliharaan Kesehatan (UPK) :

1. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima
   pensiun dan keluarganya
2. Pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan
   keluarganya
3. Pemeliharaan kesehatan swasta
4. Pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk
   masyarakat atau dana sehat
Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima
pensiun dan keluarganya :

- Tahun 1968, disebut Badan Penyelenggara Dana
   Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dan berada dalam
   lingkungan Depkes
- BPDPK berubah menjadi Perum Husada Bakti (PHB)
  dan kemudian menjadi PT (persero) Asuransi
  Kesehatan Indonesia (PT ASKES) hingga sekarang
- Kepesertaan program bersifat wajib bagi pegawai
  negeri, penerima pensiun (baik sipil / ABRI) dengan
  iuran 2% x gaji
Lanjutan…..

- Pelayanan kesehatan peserta disediakan di semua
  Puskesmas dan RS Pemerintah
- Dalam perkembangan PT ASKES, dewasa ini juga
  menerima masyarakat umum sebagai peserta sukarela
  (PP 69, 1992). Pelayanan oleh dokter keluarga atau
  pelayanan kesehatan swasta
Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan keluarganya :

- Sejak terbit UU No.3, 1992 tentang Jamsostek, Jaminan
  Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja dan keluarganya,
  wajib dilaksanakan setiap perusahaan yang
  mempekerjakan minimal 50 orang karyawan atau
  mengeluarkan minimal Rp. 1.000.000/bulan untuk gaji
  para tenaga kerjanya
- Jaminan pada 3 program jamsostek : jaminan kecelakaan,
  jaminan hari tua, jaminan kematian
- Iuran 3% x gaji sebulan (pekerja bujangan) dan 6% x gaji
  (sudah berkeluarga). Seluruh iuran ditanggung
  perusahaan
Pemeliharaan kesehatan swasta :

- Beberapa perusahaan swasata menyelenggarakan
  berdasarkan JPKM untuk golongan tertentu terutama
  yang berpenghasilan menengah keatas
- Menggunakan fasilitas swasta dan kepesertaannya
  relatif masih sedikit
- Contoh : JPK Carolus dan Tugu mandiri
Pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk
masyarakat atau dana sehat :

- Dana sehat adalah suatu upaya pemeliharaan
  kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat umum
- Pengelolaannya pada umumnya dilakukan secara
  sukarela oleh pengurus yang ditunjuk masyarakat
  setempat
- Pesertanya biasanya penduduk berpenghasilan
  rendah di pedesaan dan diperkotaan
- Iuran relatif kecil dan paket pelayanan kesehatan
  masih terbatas
Thank you

More Related Content

What's hot

Kb 2 deteksi gawat darurat maternal
Kb 2 deteksi gawat darurat maternalKb 2 deteksi gawat darurat maternal
Kb 2 deteksi gawat darurat maternalpjj_kemenkes
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanRicky Gunawan
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmContoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmNovieta Parman
 
Advokasi gp2sp
Advokasi gp2spAdvokasi gp2sp
Advokasi gp2spZakiah dr
 
Standar pelayanan persalinan
Standar pelayanan   persalinanStandar pelayanan   persalinan
Standar pelayanan persalinanrezadwi7
 
291074765 sop-prolanis
291074765 sop-prolanis291074765 sop-prolanis
291074765 sop-prolanisAthie Maniez
 
Monitoring & evaluasi dalam pelayanan kb
Monitoring & evaluasi dalam pelayanan kbMonitoring & evaluasi dalam pelayanan kb
Monitoring & evaluasi dalam pelayanan kbAgus Candra
 
Formulir pemeriksaan jentik nyamuk
Formulir pemeriksaan jentik nyamukFormulir pemeriksaan jentik nyamuk
Formulir pemeriksaan jentik nyamukDeva Prayunika
 
Laporan hasil supervisi pokja igd
Laporan hasil supervisi pokja igdLaporan hasil supervisi pokja igd
Laporan hasil supervisi pokja igdrsd kol abundjani
 
PUSKESMAS SANTUN LANSIA
PUSKESMAS SANTUN LANSIAPUSKESMAS SANTUN LANSIA
PUSKESMAS SANTUN LANSIAZakiah dr
 
Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)
Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)
Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)Andhika Pratama
 
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratUpaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangantitisdwina
 
Kebijakan perkesmas
Kebijakan perkesmasKebijakan perkesmas
Kebijakan perkesmasZakiah dr
 
Standar pelayanan kia kb
Standar pelayanan   kia kbStandar pelayanan   kia kb
Standar pelayanan kia kbrezadwi7
 
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdfKAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdfPUSKESMASKEMBANG
 

What's hot (20)

Kb 2 deteksi gawat darurat maternal
Kb 2 deteksi gawat darurat maternalKb 2 deteksi gawat darurat maternal
Kb 2 deteksi gawat darurat maternal
 
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM KesehatanModul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
Modul Inti Pengembangan SDM Kesehatan
 
Krida phbs u tot sbh nas
Krida phbs u tot sbh nasKrida phbs u tot sbh nas
Krida phbs u tot sbh nas
 
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkmContoh audit plan dan instrumen audit pkm
Contoh audit plan dan instrumen audit pkm
 
Advokasi gp2sp
Advokasi gp2spAdvokasi gp2sp
Advokasi gp2sp
 
Standar pelayanan persalinan
Standar pelayanan   persalinanStandar pelayanan   persalinan
Standar pelayanan persalinan
 
291074765 sop-prolanis
291074765 sop-prolanis291074765 sop-prolanis
291074765 sop-prolanis
 
Monitoring & evaluasi dalam pelayanan kb
Monitoring & evaluasi dalam pelayanan kbMonitoring & evaluasi dalam pelayanan kb
Monitoring & evaluasi dalam pelayanan kb
 
Formulir pemeriksaan jentik nyamuk
Formulir pemeriksaan jentik nyamukFormulir pemeriksaan jentik nyamuk
Formulir pemeriksaan jentik nyamuk
 
Laporan hasil supervisi pokja igd
Laporan hasil supervisi pokja igdLaporan hasil supervisi pokja igd
Laporan hasil supervisi pokja igd
 
PUSKESMAS SANTUN LANSIA
PUSKESMAS SANTUN LANSIAPUSKESMAS SANTUN LANSIA
PUSKESMAS SANTUN LANSIA
 
STUNTING.ppt
STUNTING.pptSTUNTING.ppt
STUNTING.ppt
 
Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)
Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)
Kesehatan Reproduksi PPT (Materi PMR)
 
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratUpaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
 
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseoranganPedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
Pedoman pelayanan upaya kesehatan perseorangan
 
BROSUR ASI
BROSUR ASIBROSUR ASI
BROSUR ASI
 
Kebijakan perkesmas
Kebijakan perkesmasKebijakan perkesmas
Kebijakan perkesmas
 
ruk-baru-2020.docx
ruk-baru-2020.docxruk-baru-2020.docx
ruk-baru-2020.docx
 
Standar pelayanan kia kb
Standar pelayanan   kia kbStandar pelayanan   kia kb
Standar pelayanan kia kb
 
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdfKAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
KAK CAREGIVER BU LIKAH.pdf
 

Similar to Konsep jpkm

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan MasyarakatJaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakatpjj_kemenkes
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxbimaachmad1
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxnoviariansari
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
BUDGETING MEDICAL RECORD.pptx
BUDGETING MEDICAL RECORD.pptxBUDGETING MEDICAL RECORD.pptx
BUDGETING MEDICAL RECORD.pptxRendi Adiansa
 
PERENCANAAN ANGGARAN KE.pptx
PERENCANAAN ANGGARAN KE.pptxPERENCANAAN ANGGARAN KE.pptx
PERENCANAAN ANGGARAN KE.pptxRendi Adiansa
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaNazila Hana
 
Ipe40 1306414311-ayudewi komala -ltm i
Ipe40 1306414311-ayudewi komala -ltm iIpe40 1306414311-ayudewi komala -ltm i
Ipe40 1306414311-ayudewi komala -ltm iayudewik
 
Mutu pelayanan kebidanan kebidanan
Mutu pelayanan kebidanan kebidananMutu pelayanan kebidanan kebidanan
Mutu pelayanan kebidanan kebidananyusimilanty
 
MI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitanMI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitanljjkadinkes
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)BPJS Kesehatan RI
 
materi mutu layanan kebidanan
materi mutu layanan kebidananmateri mutu layanan kebidanan
materi mutu layanan kebidananandes septiya
 

Similar to Konsep jpkm (20)

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan MasyarakatJaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
 
MDGs
MDGsMDGs
MDGs
 
Sistem yankes
Sistem yankesSistem yankes
Sistem yankes
 
Tugas2
Tugas2Tugas2
Tugas2
 
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
Evaluasi integrasi pelayanan kesehatan [dr gatot; kcu bandung]
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
 
Kisi kisi UAS.docx
Kisi kisi UAS.docxKisi kisi UAS.docx
Kisi kisi UAS.docx
 
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
 
BUDGETING MEDICAL RECORD.pptx
BUDGETING MEDICAL RECORD.pptxBUDGETING MEDICAL RECORD.pptx
BUDGETING MEDICAL RECORD.pptx
 
PERENCANAAN ANGGARAN KE.pptx
PERENCANAAN ANGGARAN KE.pptxPERENCANAAN ANGGARAN KE.pptx
PERENCANAAN ANGGARAN KE.pptx
 
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN.ppt
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN.pptSISTEM PELAYANAN KESEHATAN.ppt
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN.ppt
 
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesiaKeputusan menteri kesehatan republik indonesia
Keputusan menteri kesehatan republik indonesia
 
Ipe40 1306414311-ayudewi komala -ltm i
Ipe40 1306414311-ayudewi komala -ltm iIpe40 1306414311-ayudewi komala -ltm i
Ipe40 1306414311-ayudewi komala -ltm i
 
Mutu pelayanan kebidanan kebidanan
Mutu pelayanan kebidanan kebidananMutu pelayanan kebidanan kebidanan
Mutu pelayanan kebidanan kebidanan
 
MI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitanMI 2 materi perumahsakitan
MI 2 materi perumahsakitan
 
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balikSeri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
 
materi mutu layanan kebidanan
materi mutu layanan kebidananmateri mutu layanan kebidanan
materi mutu layanan kebidanan
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 

Recently uploaded

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatArfiGraphy
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 

Recently uploaded (20)

Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajatLatihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
Latihan Soal bahasa Indonesia untuk anak sekolah sekelas SMP atau pun sederajat
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 

Konsep jpkm

  • 1. KONSEP JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)
  • 2. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM) Pengertian JPKM : JPKM adalah suatu cara pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara praupaya (UU No.23, 1992)
  • 3. Ada beberapa kata kunci pada pengertian JPKM : 1. Jaminan 2. Cara penyelenggaraan 3. Azas usaha bersama dan kekeluargaan 4. Pemeliharaan kesehatan paripurna 5. Pembiayaan secara pra-upaya
  • 4. Jaminan terhadap : - Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan paripurna dan berkesinambungan - Terjaga mutu pemeliharaan kesehatan sesuai standar yang disepakati - Efisiensi dan kelancaran memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta - Efektivitas dan upaya pemeliharaan kesehatan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat peserta
  • 5. Cara penyelenggaraan : - JPKM merupakan suatu cara penyelenggaraan upaya pemeliharaan kesehatan yang terpadu dengan pembiayaannya - Caranya mempunyai beberapa mekanisme dengan ciri khas yang disebut “Jurus-Jurus JPKM” - Jurus-jurus JPKM harus dilaksanakan secara utuh sehingga menjamin peningkatan derajat kesehatan peserta melalui terpeliharanya pemeratan, terjaga mutu, terkendali pembiayaan. Jadi menguntungkan semua pihak yang terlibat penyelenggaraan JPKM
  • 6. Azas Usaha Bersama dan Kekeluargaan : - Menunjukkan bahwa JPKM merupakan usaha bersama yang menghendaki peran aktif badan penyelenggara, peserta dan pemberi pelayanan kesehatan untuk secara bersama-sama secara kekeluargaan mengendalikan mutu dan biaya pemeliharaan kesehatan. Dengan cara demikian dapat dijaga keseimbangan dan keserasian dalam membela kepentingan masing-masing
  • 7. Pemeliharaan Kesehatan Paripurna : Artinya bahwa : - Upaya pemeliharaan kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh meliputi : promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi secara terpadu dan berkesinambungan - Upaya JPKM tidak dapat dilaksanakan sepotong- sepotong, mis : rawat jalan saja atau pengobatan di RS tanpa upaya promosi dan prevensi---- karena hal seperti ini cenderung menimbulkan in-efisiensi dalam pelaksanaannya
  • 8. Pembiayaan secara Pra-Upaya : Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dibayar di muka/pra-upaya (prepaid) oleh Badan penyelenggara untuk memelihara kesehatan sejumlah peserta JPKM berdasarkan paket pemeliharaan yang telah disepakati bersama Pra-upaya berarti juga bahwa peserta JPKM membayar di muka sejumlah iuran secara teratur kepada Badan penyelenggara agar kebutuhan pemeliharaan kesehatannya terjamin
  • 9. Tujuan JPKM : Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui “pemeliharaan kesehatan paripurna yang bermutu dan merata” dengan “pengendalian biaya” yang berasal dari pesertanya Sesuai UU No.23, 1992 : Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dan pembiayaannya dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara
  • 10. Pelaku Utama dalam Penyelenggaraan JPKM : Ada 4 pelaku, yaitu : 1. Peserta perorangan, badan masyarakat tertentu (defined) 2. Pemberi pelayanan kesehatan (PPK) 3. Badan Penyelenggara JPKM / Bapel JPKM 4. Lembaga/Badan Pembina
  • 11. Peserta perorangan, badan masyarakat tertentu (defined), yang berminat meningkatkan kesehatannya dan mengorganisasikan diri dengan membayar sejumlah iuran tertentu secara teratur sebagai dana pra-upaya untuk membiayai pemeliharaan kesehatannya PPK, sebagai suatu jaringan pelayanan kesehatan yang terorganiser, dapat memberi pemeliharaan kesehatan secara efektif dan efisien berupa paket pemeliharaan kesehatan paripurna
  • 12. Badan Penyelenggara JPKM / Bapel JPKM, yaitu : Lembaga/Badan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya pemeliharan kesehatan berdasarkan JPKM. Penyelenggaraan mencakup kegiatan merencanakan, mengatur, melaksanakan, memantau dan menilai
  • 13. Lembaga/Badan Pembina : Dibentuk pemerintah wilayah untuk membina Bapel JPKM di wilayahnya agar menerapkan jurus-jurus JPKM dan bersaing secara sehat Badan pembina memiliki fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap semua penyelenggaraan JPKM di wilayahnya
  • 14. Jurus-Jurus JPKM : Adanya : 1. Satu ikatan kerja (kontrak) antara Bapel dengan PPK dan antara Bapel dengan peserta 2. Jurus pengendalian mutu 3. Pemantauan pemanfaatan 4. Penanganan keluhan 5. Pembayaran PPK 6. Mekanisme bagi hasil (Risk Profit Sharing) 7. Pemeliharan kesehatan paripurna
  • 15. Ikatan kerja : Kontrak ini dengan rinci dan jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sehingga pelaksanaan upaya pemeliharan kesehatan dapat berjalan dengan mutu yang disepakati dan sesuai perundang-undangan yang berlaku
  • 16. Jurus pengendalian mutu : Dilakukan oleh Bapel JPKM agar dapat menjamin bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan benar- benar diperlukan dan bermutu sesuai dengan standar yang telah disepakati Pemantauan pemanfaatan : Menyesuaikan dengan kebutuhan medis dan mengendalikan penggunaan pelayanan yang berlebihan dan pemborosan yang tidak perlu
  • 17. Penanganan keluhan : Ketidakpuasan dan keluhan peserta atau PPK harus dapat disalurkan lewat suatu mekanisme penanganan keluhan yang tetap hingga menjamin stabilitas dalam menjalankan kegiatan JPKM Pembayaran pra upaya : Pembayaran di muka ini akan memacu para PPK merencanakan pelayanan efektif dan efisien serta berorientasi lebih banyak pada upaya promotif dan preventif. Kapasitas dihitung berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing PPK (tidak atas dasar jumlah kunjungan) dan dibayar dimuka langsung kepada PPK
  • 18. Mekanisme bagi hasil : Biasanya disertai kesepakatan bagi hasil untuk menanggung resiko (kerugian) dan keuntungan bersama, dalam hal mana peserta juga diikutkan. Sistem bagi hasil ini memberikan dorongan kepada semua pihak berperan secara wajar menggunakan sarana pemeliharaan kesehatan sehingga dapat mengendalikan biaya kesehatan
  • 19. Mekanisme pemeliharaan kesehatan paripurna : Berbentuk suatu paket pemeliharaan kesehatan dasar yang disusun sesuai kebutuhan medis, tidak lebih dan tidak kurang dan wajib dilaksanakaan semua PPK Mekanisme ini bersama mekanisme yang lainnya menjamin pemerataan pemeliharaan kesehatan para peserta Dengan jurus-jurus diatas, dapat terwujud subsidi silang antar peserta dalam satu Bapel JPKM, mis : peserta ekonomi mampu mensubsidi yang kurang mampu, yang sehat mensubsidi yang sakit
  • 20. Organisasi / Badan Penyelenggara JPKM : Dilaksanakan oleh suatu badan hukum, sehingga semua pihak terlindungi, yaitu : peserta, PPK dan Badan Penyelenggara Bapel dapat berupa Badan Swasta (Asuransi atau Non Asuransi), BUMN/BUMD atau Koperasi Fungsi utama Bapel : 1. Pengelolaan kepesertaan 2. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan 3. Pengelolaan keuangan 4. Pengelolaan sistim informasi manajemen
  • 21. Persyaratan Bapel : 1. Berbentuk badan hukum 2. Telah mengadakan studi kelayakan dengan hasil layak 3. Memiliki rencana JPKM, meliputi rencana : - Pemasaran - Pemeliharaan kesehatan - Keuangan - Operasional, terdiri dari : organisasi, tatalaksana, tenaga, perlengkapan dan anggaran
  • 22. Lanjutan……. 4. Memiliki modal dalam bentuk setoran, jumlahnya paling sedikit sama dengan anggaran operasional 3 bulan penyelenggaraan JPKM (termasuk iuran bulan pertama), atau mendapat jaminan dari pemerintah atau organisasi yang mampu 5. Memiliki dana cadangan sebesar 25% dari anggaran pelayanan kesehatan setahun, berbentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama Menteri Kesehatan
  • 23. Pengembangan Pemeliharaan Kesehatan melalui JPKM : Diselenggarakan melalui suatu paket pemeliharaan kesehatan. Terdiri dari : 1. Paket pemeliharaan kesehatan dasar 2. Paket pemeliharaan kesehatan tambahan Paket pemeliharaan kesehatan dasar terdiri dari : a. Pelayanan rawat jalan b. Pelayanan rawat inap c. Pelayanan penunjang d. Pelayanan gawat darurat
  • 24. Pelayanan rawat jalan mencakup : - Pencegahan, terdiri dari : Immunisasi (DPT, TT, Polio, Campak, dll), Penanggulangan hipertensi,diabetes, defisiensi vitamin, dsb serta deteksi dini - Pelayanan KB (Pil oral, Susuk, IUD, Vasektomi, Tubal ligation) - Pelayanan KIA, Pemeriksaan Prenatal,postnatal dan Balita - Penyuluhan kesehatan - Pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis, termasuk gigi - Pelayanan pemulihan
  • 25. Pelayanan rawat inap terdiri dari : a. Perawatan di RS sesuai kebutuhan medis dan paket pemeliharaan kesehatan yang disepakati b. Pertolongan persalinan normal dan patologis c. Tindakan pembedahan sesuai kebutuhan medis dan paket yang sudah disepakati Pelayanan penunjang terdiri dari : a. Radiodiagnostik dan atau USG b. Pemeriksaan laboratorium klinik Pelayanan gawat darurat : Mencukupi segala tindakan penanggulangan kegawat- daruratan medik
  • 26. Bentuk-Bentuk Upaya Pemeliharaan Kesehatan (UPK) : 1. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun dan keluarganya 2. Pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan keluarganya 3. Pemeliharaan kesehatan swasta 4. Pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat atau dana sehat
  • 27. Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun dan keluarganya : - Tahun 1968, disebut Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dan berada dalam lingkungan Depkes - BPDPK berubah menjadi Perum Husada Bakti (PHB) dan kemudian menjadi PT (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT ASKES) hingga sekarang - Kepesertaan program bersifat wajib bagi pegawai negeri, penerima pensiun (baik sipil / ABRI) dengan iuran 2% x gaji
  • 28. Lanjutan….. - Pelayanan kesehatan peserta disediakan di semua Puskesmas dan RS Pemerintah - Dalam perkembangan PT ASKES, dewasa ini juga menerima masyarakat umum sebagai peserta sukarela (PP 69, 1992). Pelayanan oleh dokter keluarga atau pelayanan kesehatan swasta
  • 29. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dan keluarganya : - Sejak terbit UU No.3, 1992 tentang Jamsostek, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja dan keluarganya, wajib dilaksanakan setiap perusahaan yang mempekerjakan minimal 50 orang karyawan atau mengeluarkan minimal Rp. 1.000.000/bulan untuk gaji para tenaga kerjanya - Jaminan pada 3 program jamsostek : jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan kematian - Iuran 3% x gaji sebulan (pekerja bujangan) dan 6% x gaji (sudah berkeluarga). Seluruh iuran ditanggung perusahaan
  • 30. Pemeliharaan kesehatan swasta : - Beberapa perusahaan swasata menyelenggarakan berdasarkan JPKM untuk golongan tertentu terutama yang berpenghasilan menengah keatas - Menggunakan fasilitas swasta dan kepesertaannya relatif masih sedikit - Contoh : JPK Carolus dan Tugu mandiri
  • 31. Pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat atau dana sehat : - Dana sehat adalah suatu upaya pemeliharaan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat umum - Pengelolaannya pada umumnya dilakukan secara sukarela oleh pengurus yang ditunjuk masyarakat setempat - Pesertanya biasanya penduduk berpenghasilan rendah di pedesaan dan diperkotaan - Iuran relatif kecil dan paket pelayanan kesehatan masih terbatas