Dokumen tersebut membahas perencanaan dan pengawasan anggaran publik di Indonesia dengan menekankan pada model kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dokumen ini menjelaskan pentingnya perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

1. Perencanaan dan Pengawasan Anggaran:
Strategi Perumusan Model Kebijakan Publik
yang Berpihak pada Rakyat
Drs. H. Dadang Solihin, MA
Solihin,
DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Workshop Strategi Perencanaan dan Pengawasan
Pengelolaan Anggaran bagi Legislatif
Hotel Grand Cempaka-Jakarta, 1 Februari 2006

2. dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Dadang Solihin’s Profile
Dadang holds a MA degree (
g g (Economics), University of
) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe included Advanced International
globe,
Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad
City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management,
Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala
Managers,
Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver,
Canada (2002); Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training
os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g
Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books
regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202 dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development)
1. Peningkatan standar hidup (levels of
living) setiap orang baik pendapatannya,
orang, pendapatannya
tingkat konsumsi pangan, sandang, papan,
p y
pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
,p ,
2. Penciptaan berbagai kondisi yang
memungkinkan tumbuhnya rasa percaya
diri (self-esteem) setiap orang.
di i ( lf t ) ti
3. Peningkatan kebebasan (freedom) setiap
reedom)
orang.
orang
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. How ?
H
 Mengurangi disparitas atau ketimpangan
pembangunan antar daerah dan antar sub daerah
serta antar warga masyarakat (
k (pemerataan dan d
keadilan).
 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan
kemiskinan.
 Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat daerah.
 Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber
daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang
dan generasi masa datang (berkelanjutan)
(berkelanjutan).
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan
tersebut
• Diperlukan perencanaan, penganggaran dan
pengawasan.
Dalam suatu model kebijakan publik yang berpihak
pada rakyat.
rakyat
Perencanaan
P Penganggaran
P Pengawasan
P
Berpihak pada Rakyat
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Perencanaan
Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan
memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
dikehendaki.
2. Sasaran-
Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai
alternatif).
alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
sasaran- tersebut.
4. Masalah-
Masalah-masalah yang dihadapi.
dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
pengalokasiannya.
6. kebijakan-
kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Perencanaan
Sifat Perencanaan
 Dari segi ruang lingkup tujuan dan
sasarannya,
sasarannya perencanaan dapat bersifat
nasional, sektoral dan spasial.
 Perencanaan dapat berupa perencanaan
p p p
agregatif atau komprehensif dan parsial.
 Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada
perencanaan ti k t pusat d ti k t
tingkat t dan tingkat
daerah.
 Dari jangka waktunya perencanaan dapat
waktunya,
bersifat jangka panjang, menengah, atau
j g p
jangka pendek.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. Perencanaan
Sifat Perencanaan . . .
 Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat
bersifat dari atas ke bawah (top down) dari bawah
down),
ke atas (bottom up), atau kedua-duanya.
kedua-
 Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke
depannya, perencanaan dapat indikatif atau
preskriptif.
 Berdasarkan sistem politiknya perencanaan dapat
politiknya,
bersifat alokatif, inovatif dan radikal.
 Produk perencanaan dapat berbentuk rencana
(plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran,
program, atau proyek.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Perencanaan
Kegagalan Perencanaan
1. Penyusunan perencanaan tidak
tepat, mungkin k
t t ki karena:
karena:
 informasinya kurang lengkap,
 metodologinya belum dikuasai,
 p
perencanaannya tidak realistis sehingga
y gg
tidak mungkin pernah bisa terlaksana
 p g
pengaruh politis terlalu besar sehingga
p gg
pertimbangan-pertimbangan teknis
pertimbangan-
perencanaan diabaikan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Perencanaan
Kegagalan Perencanaan . . .
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi
pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.
l k tid k ti h
 kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya
perencanaan d dengan pelaksanaannya.
l k
 aparat pelaksana tidak siap atau tidak
kompeten,
kompeten
 masyarakat tidak punya kesempatan
berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
mendukungnya
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Perencanaan
Kegagalan Perencanaan . . .
3. perencanaan mengikuti paradigma yang
ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara
berkembang.
b k b
 Misalnya, orientasi semata-mata pada
semata-
pertumbuhan yang menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
 Dengan demikian, yang keliru bukan semata-
semata-
mata perencanaannya tetapi falsafah atau
perencanaannya,
konsep di balik perencanaan itu.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Perencanaan
Kegagalan Perencanaan . . .
4. karena perencanaan diartikan sebagai
pengaturan total kehidupan manusia sampai
yang paling kecil sekalipun.
 Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
p
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan
kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
 Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan
g g p
permintaan karena pemerintah mengatur semuanya.
 Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem
perencanaan terpusat (centrally planned system).
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Perencanaan
Sistem Perencanaan yang Berhasil
 Sistem perencanaan yang mendorong
berkembangnya mekanisme pasar dan
b k b k i d
peran serta masyarakat.
 Dalam sistem ini perencanaan dilakukan
dengan menentukan sasaran-sasaran secara
sasaran-
garis besar, baik di bidang sosial maupun
ekonomi, dan pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Perencanaan
Perencanaan yang Ideal
 Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan
partisipatif:
memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut
p p
serta dalam prosesnya.
 Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak
kesinambungan:
hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus
berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan
terus-
terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan
sampai terjadi kemunduran
kemunduran.
 Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
holistik:
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu
sisi (atau sektor) tetapi h
i i( t kt ) t t i harus dilih t dari berbagai
dilihat d i b b i
aspek, dan dalam keutuhan konsep secara
keseluruhan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Perencanaan
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k UU Rencana Pembangunan Jangka
R P b J k Perda
P d
Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Panjang Daerah (RPJP-Daerah) (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka Per Pres Rencana Pembangunan Jangka Peraturan KDH
Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Menengah Daerah (RPJM_Daerah) (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Lembaga Peraturan Pimpinan Renstra Satuan Kerja Perangkat Peraturan Pimpinan
(Renstra KL) KL Daerah (Renstra SKPD) SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Daerah Peraturan KDH
(Ps. 26 A t 1)
(P Ayat (RKPD) (Ps. 26 A t 2)
(P Ayat
Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Pimpinan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Pimpinan
Lembaga (Renja KL) KL Perangkat Daerah (Renja SKPD) SKPD
(Ps.
(Ps 21 Ayat 1) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Perencanaan
Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
NASIONAL DAERAH
Penjabaran Tujuan
j j Mengacu p
g pada RPJP
Nasional ke dalam: Nasional dan memuat:
 Visi  Visi
 Misi  Misi
 Arah Pembangunan  Arah Pembangunan
Nasional Daerah
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Perencanaan
RPJP 2005–2025 (RUU)
2005–
Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum
Bab III Visi dan Misi Pembangunan
Nasional Tahun 2005–2025
2005–
Bab IV Arah Pembangunan Jangka
Panjang Tahun 2005–2025
2005–
Bab V Penutup
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Perencanaan
Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
 Penjabaran visi, misi, program  Penjabaran visi, misi, program Kepala
Presiden;
; Daerah;
;
 Berpedoman pada RPJP Nasional  Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
Isi: Isi:
 Strategi Pembangunan Nasional  Strategi Pembangunan Daerah
 Kebijakan Umum
j  Kebijakan Umum
j
 Kerangka Ekonomi Makro  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program kementerian, lintas kementerian,  Program SKPD, lintas SKPD,
kewilayahan,
kewilayahan dan lintas kewilayahan yang kewilayahan,
kewilayahan dan lintas kewilayahan
memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Perencanaan
RPJM 2004 2009
RPJM 2004–2009 (Perpres 7/2005)
Bagian I: Permasalahan dan Agenda Pembangunan
Nasional 2004-2009
2004-
Bagian II: Agenda Menciptakan Indonesia yang
Aman dan Damai
Bagian III: Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil
dan Demokratis
Bagian IV: Agenda Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat
Bagian V: Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan
Pembangunan
P b
Bagian VI: Penutup
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Perencanaan
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra- Renstra-
Renstra-KL Renstra-SKPD
Berpedoman pada RPJM Nasional Berpedoman pada RPJM Daerah
Isi: Isi:
1. Visi-Misi 1. Visi-Misi
2. T j
Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
T j St t i d K bij k
3. Program-program 3. Program-program
4 Kegiatan Indikatif
4. 4.
4 Kegiatan Indikatif
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Perencanaan
Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)
RKP RKP Daerah
Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah;
Mengacu p
g pada RKP
Isi: Isi:
 Prioritas Pembangunan Nasional  Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi  Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro Makro Daerah
 Arah Kebijakan Fiskal  Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 Program Kementerian, lintas  Program SKPD, lintas SKPD,
kementerian, kewilayahan, dan kewilayahan, dan lintas
lintas k il h
li t kewilayahan yang memuat t kewilayahan
k il h yang memuat k i tt kegiatan
kegiatan dalam: dalam:
 Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Perencanaan
Isi Renja-KL & Renja-SKPD
Renja- Renja-
Renja-
Renja-KL Renja-
Renja-SKPD
Penjabaran Renstra KL Penjabaran Renstra SKPD
Isi: Isi:
1.
1 Kebijakan KL 1.
1 Kebijakan SKPD
2. Program dan Kegiatan 2. Program dan Kegiatan
Pembangunan Pembangunan
 Dilaksanakan Pemerintah  Dilaksanakan Pemerintah
 Mendorong Partisipasi Masyarakat  Mendorong Partisipasi Masyarakat
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Perencanaan
Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
R Akhi R P b
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
3 P d li P l k R
4. Evaluasi Kinerja
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Perencanaan
Empat Langkah Penyusunan Rencana
1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang
bersifat teknokratik menyeluruh dan terukur
teknokratik, menyeluruh, terukur.
2. Masing-
Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada
rancangan rencana pembangunan yang telah
b l h
disiapkan.
3. Pelibatan masyarakat (stakeholders) dan
penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan
masing-
masing-masing jenjang pemerintahan melalui
musyawarah perencanaan pembangunan
pembangunan.
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. Perencanaan
Penyusunan dan Penetapan PJP
1. Rancangan Rencana  Proses Teknokratik oleh
Bappenas/Bappeda
2. Musrenbang d
M b dengan bahan R
b h Rancangan R Rencana yang
melibatkan Masyarakat
– dimaksud de ga “masyarakat” ada a o a g
d a sud dengan asya a at adalah orang
perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai
penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun
penanggung resiko
3. Penyusunan Rancangan Akhir
P R Akhi
4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional  UU, RPJP Daerah 
)
Perda)
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 26

27. Perencanaan
Perencanaan – Apa yang Baru?
DULU SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan”
• Sebanyak-banyaknya
Sebanyak banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas dll.)
(Rp Naker Fasilitas, dll )
• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan
• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes
Karena:
K
Ada Sanksi Pidana
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 27
Pasal 34 UU 17/2003

28. Perencanaan
Pasal 34 UU 17/2003
1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota
yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang
telah ditetapkan dalam undang-undang tentang
p g g g
APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan
pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan
undang-undang.
2) Pimpinan Unit O
i i i Organisasi Kementrian Negara/
i i i /
Lembaga/Satuan Kerja Perangka Daerah yang terbukti
melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah
ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/
undang undang
Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana
penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-
undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan undang-undang kepada pegawai negeri serta
pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini
ini.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 28

29. Penganggaran
Anggaran
 Menghubungkan tugas (tasks) yang akan dilakukan
dengan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk
melaksanakannya.
melaksanakannya
 Membatasi pengeluaran sepadan dengan
penerimaan, menjaga keseimbangan, dan
mencegah pengeluaran yang berlebihan di atas
h l b l bih t
batas kemampuan.
 Selain memiliki aspek teknis juga aspek-aspek
aspek-
politis.
 Anggaran negara sangat terbuka terhadap
lingkungan,
lingkungan dalam arti dipengaruhi oleh ekonomi,
ekonomi
opini publik, berbagai tingkat pemerintahan,
kelompok-
kelompok-kelompok kepentingan, pers, dan kaum
pers,
politisi.
politisi
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 29

30. Penganggaran
Anggaran . . .
 Dalam anggaran negara ada kaitan yang erat
antara rakyat sebagai pembayar pajak dengan
pemerintah sebagai pengguna dana yang
i h b i d
bersumber dari rakyat.
 Pengalokasian anggaran harus sesuai dengan
prioritas pembangunan dan digunakan sesuai
rencana, hemat, serta mencegah pemborosan
, , g p
dan kebocoran.
 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
kegiatan
k i t penganggaran merupakan sisi lain
k i il i
atau kelanjutan dari perencanaan
pembangunan.
pembangunan
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 30

31. Penganggaran
Prinsip Dasar Penyusunan Anggaran
Daerah (PP 58/205):
 Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang
ti b d t d k b l j
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran
belanja;
 Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan
adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi
kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
 Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam
tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan
dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum
Daerah.
Daerah
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 31

32. Penganggaran
Alur Perencanaan dan Penganggaran
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL
Pemer
KL KL APBN
Pus
Pedoman Diacu
rintah
sat
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah
D h Daerah
D h Daerah
D h
Pemerinta
Daerah
Pedoman Diacu
h
Pedoman
P d Pedoman
P d
ah
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 32

33. Pengawasan
Pengawasan
 Pengawasan pembangunan pada dasarnya merupakan
rangkaian kegiatan yang memiliki obyek yang sama,
g g y g y y g ,
yakni mengikuti perkembangan pelaksanaan
pembangunan agar senantiasa sesuai dengan rencana.
 Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan melainkan
tujuan,
sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam
melaksanakan kegiatan.
 Di dalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap
penyimpangan-
penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
 Oleh karena itu, kegiatan pengawasan tidak hanya
, g p g y
dilakukan dalam tahap pelaksanaan, tetapi telah masuk
selagi kegiatan pembangunan masih dalam tahap
p
perencanaan.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 33

34. Pengawasan
Pengawasan . . .
 Kegiatan pengawasan bukan semata-mata
semata-
mencari siapa yang bersalah, tetapi apa
i i b l h t t i
yang salah dan mengapa kesalahan itu
terjadi.
t j di
 Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada
unsur membimbing dan mendidik terhadap
pelaksana pembangunan untuk
meningkatkan kemampuan dan
profesionalismenya.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 34

35. Pengawasan
Pengawasan . . .
 Pengawasan merupakan unsur yang pokok
bagi setiap manajemen termasuk
manajemen,
manajemen pembangunan.
 Dalam sistem administrasi negara,
g ,
pengawasan ada hierarkinya, sesuai dengan
tingkatan dan ruang lingkupnya.
 Pengawasan b if t b j j
P bersifat berjenjang dan dapat
d d t
dilakukan sebagai bagian dari kegiatan yang
organik dari dalam dan dari luar.
luar
 Oleh karena itu, dikenal adanya
p g
pengawasan internal dan eksternal.
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 35

36. TERIMA KASIH
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 36