Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

9,180 views

Published on

Capacity Building Pemda Kabupaten Natuna di Natuna Hotel-Ranai, 1 Desember 2010

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
  • Mantap. Terima kasih atas share pengetahuannya. Sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecerdasan kita semua. Sukses selalu
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
9,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
714
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. • • Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Materi • Kegagalan Perencanaan • Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal • Indikator Kinerja • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional g j yang g bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) Nasional (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH Pemerintah (RKP) (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. (Ps 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps 21 Ayat 3) Ps. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Syarat Dokumen Perencanaan S.M.A.R.T 1. Specific: Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas; 2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur Measurable: baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif; 3. Achievable: 3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada; 4. Relevant: Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; g p g p y g p 5. Time Bond: Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai penuntun arah S b i h • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan k lit kualitas dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan: proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik orang baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll. dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. orang Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. How? 1. Mengurangi di 1 M i disparitas atau k i i ketimpangan pembangunan b antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. y y g 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan) (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi Sarana dan Prasarana yang ketimpangan memadai d d i dan • Memberdayakan berkualitas masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. k i ki • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg • M j Menjaga k l t i kelestarian kondusif SDA Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Peningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk Upaya untuk memberdayakan meningkatkan kapasitas masyarakat di seluruh daerah Pemerintahan Daerah Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan profesional dalam: masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan masyarakat, y , yang lebih baik, maju, dan tenteram, t t Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat, ekonomi daerah. dan harga diri. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance Daerah Sumberdaya y Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, sosial ekonomi dan kondusif bagi unsur- pendapatan. politik. unsur lain. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance F G tt G Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama publik, publik pemerintah, pemerintah civil society dan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor disertakan sejauh negara utama. mengijinkannya. iji k dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Pemerintah Masyarakat Swasta Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. G d dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. Model Governance Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga Tingkat Perusahaan Organisasi LSM Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional Tingkat Perusahaan Ormas/LSM Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal Subnasional Lokal Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Legislature Non-governmental organizations Professional Associations Public service Religious groups Military Women’s groups Police Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. Troika dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Swasta Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara Masyarakat y VISI Pemerintah Good Governance Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. 1/4 Kegagalan Perencanaan g g Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai, dik i perencanaannya tidak realistis sehingga tidak gg mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan- pertimbangan pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Kegagalan Perencanaan 2/4 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. 3/4 Kegagalan Perencanaan g g Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan d iki D demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. 4/4 Kegagalan Perencanaan g g Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tid k memberikan P i i tidak b ik kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan t b i i t terpusat t (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Sistem Perencanaan yang Berhasil • Sistem perencanaan yang Si t mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar. • Pelaku t P l k utamanya adalah d l h masyarakat dan usaha swasta. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan j g jangan sampai terjadi kemunduran. p j • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam aspek, keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Pengertian Indikator g Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green 1992) (Green, 1992). dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu G b i i k i l k kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor ( y (Bates dan Holton 1995). ) dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas d I dik Ki j d l h i i k dengan menggunakan k ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante) kinerja, (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Fungsi Indikator Kinerja • Memperjelas tentang; what, h M j l h how, who, and when suatu k i h d h kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja p g program p pembangunan g dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Kedudukan Indikator Kinerja j Pemantauan Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Indikator Kinerja j Kualitatif Kuantitatif Sasaran d T j S dan Tujuan dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Logic Model Theory Hasil pembangunan yang  Apa yang ingin  DAMPAK diperoleh dari  pencapaian  outcome diubah Manfaat yang diperoleh dalam  j g jangka menengah untuk  g Apa yang ingin  p y g g OUTCOME n yusunan beneficieries tertentu sebagai  dicapai hasil dari output ode Peny Apa yang dihasilkan  Produk/barang/jasa akhir yang  OUTPUT (barang) atau  dihasilkan dilayani (jasa) Meto Proses/kegiatan   menggunakan input   Apa yang  KEGIATAN menghasilkan output yang  dikerjakan diinginkan Metode Pelaksanaan Sumberdaya yang memberikan  Apa yang  INPUT kontribusi dalam  digunakan dalam  menghasilkan output bekerja dadang-solihin.blogspot.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 37
  37. 37. Indikator Kinerja INPUT • Indikator i i mengukur j l h sumberdaya seperti anggaran (d I dik ini k jumlah b d i (dana), ) SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. • Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: • Jumlah dana yang dibutuhkan • Tenaga yang terlibat • Peralatan yang digunakan • Jumlah bahan yang digunakan dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Indikator Kinerja OUTPUT j • Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan y g g p g g yang terdefinisi dengan baik dan terukur. • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi – Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan – Jumlah jam latihan dalam sebulan • Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan – Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli – Jumlah komputer yang dibeli – Jumlah gedung/jembatan yg dibangun – meter panjang j p j g jalanyang dibangun/rehab y g g dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. Indikator Kinerja OUTCOME • Pengukuran indikator H il seringkali rancu d P k i dik Hasil i k li dengan pengukuran k indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih ti O t b k ti k t i t h il l bih tinggi i yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil g p g p yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome • Jumlah/ hasil langsung d i k i t J l h/ % h il l dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari p g p pemohon/pasien ( p (costumer) ) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan • Peningkatan langsung hal hal yg positif hal-hal – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa • Penurunan langsung hal-hal yang negatif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas dadang-solihin.blogspot.com 41
  41. 41. Indikator Kinerja IMPACT • Indikator ini memperlihatkan p g p pengaruh y g ditimbulkan dari manfaat y g yang yang diperoleh dari hasil kegiatan. • Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang panjang. • Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional sektoral nasional. Contoh: • Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu g • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian dadang-solihin.blogspot.com 42
  42. 42. dadang-solihin.blogspot.com 43
  43. 43. 1/2 Apa itu RPJMD • RPJMD merupakan satu d k k dokumen rencana resmi d i daerah untuk h k mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. • Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian Daerah, DPRD penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 44
  44. 44. 2/2 Apa itu RPJMD RPJMD menjawab tiga pertanyaan d j b i dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; p g; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. t i dadang-solihin.blogspot.com 45
  45. 45. Substansi RPJMD • RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara k k i j hk arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 46
  46. 46. Landasan Hukum RPJMD 1/5 1 UU 25/2004 tentang Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Sistem Perencanaan Bappeda untuk menyiapkan RPJMD, Pembangunan Nasional Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih (SPPN) dengan RPJMD, Pokok-pokok isi dokumen RPJMD, p , Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan penyampaian RPJMD; Status hukum RPJMD sebagai Peraturan kepala Daerah. 2 UU 17/2003 tentang Mengatur tentang peranan dan kedudukan Keuangan Negara RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD, dan RAPBD. SKPD d RAPBD Menekankan tentang penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). dadang-solihin.blogspot.com 47
  47. 47. Landasan Hukum RPJMD 2/5 3 UU 32/2004 tentang • Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk Pemerintahan Daerah menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah; D h • Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan RPJPD dan RPJM Nasional; • Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, selain strategi, kebijakan umum pembangunan daerah, program li t SKPD dan lintas k il lintas SKPD, d li t kewilayahan; h RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta; • Status hukum RPJMD sebagai Peraturan Daerah. D h 4 UU 17/2007 tentang • Sebagai arah dan prioritas pembangunan Rencana Pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan Jangka Panjang secara bertahap untuk mewujudkan Nasional 2005-2025 masyarakat adil dan makmur sebagaimana d a a at a oleh UU diamanatkan o e UUD-1945;9 5; dadang-solihin.blogspot.com 48
  48. 48. Landasan Hukum RPJMD 3/5 5 UU 33/2004 tentang Mengatur tentang peranan dan kedudukan Perimbangan Keuangan RKPD, Renja SKPD, RKA SKPD, dan APBD antara Pemerintah Pusat yang merupakan penjabaran RPJMD. dan Pemerintah Daerah Menekankan tentang perlunya penyusunan Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran kinerja. Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga menggambarkan target capaian kinerja gg g j pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan ke dalam rencana tahunan (RKPD). 6 Peraturan Pemerintah Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar No 58/2005 tentang dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD, Pengelolaan Keuangan Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai Daerah penerjemahan RPJMD. dadang-solihin.blogspot.com 49
  49. 49. Landasan Hukum RPJMD 4/5 7 PP No 65/2005 tentang Menekankan tentang perlunya RPJMD Pedoman Penyusunan mencakup target pencapaian Standar dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam jangka menengah Pelayanan Minimal dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk target pencapaian SPM Tahunan. 8 PP 8/2008 tentang Tata Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan, Cara Penyusunan, ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang Pengendalian dan timbul dari peraturan perundangan tentang Evaluasi Rencana perencanaan daerah. Pembangunan Daerah 9 SE Mendagri 050/2020/ Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan SJ Tahun 2005 tentang RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron, Petunjuk Penyusunan dan sinergi sesuai dengan kondisi dan Dokumen RPJP Daerah karakteristik daerah masing-masing. dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota dadang-solihin.blogspot.com 50
  50. 50. Landasan Hukum RPJMD 5/5 10 Perpres No. 5/2010 Memuat strategi, kebijakan umum, dan tentang Rencana kerangka ekonomi makro yang merupakan Pembangunan Jangka penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi Menengah Nasional serta sebelas prioritas pembangunan nasional 2010-2014 dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi: Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Memuat rencana pembangunan y g g yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan Memuat rencana pembangunan kewilayahan p g y yang disusun dengan tema: Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antardaerah dadang-solihin.blogspot.com 51
  51. 51. RPJMD RPJM RPJMD MD dadang-solihin.blogspot.com 52
  52. 52. Step by Step Penyusunan RPJMD 3 5 1 Tahap Penyusunan Penyusunan Rancangan A l R Awal Rancangan Persiapan Akhir RPJMD Renstra SKPD Tahap Penyusunan Penetapan Penyusunan Rancangan Akhir Rancangan RPJMD Daerah / Perda/Perkada Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 53
  53. 53. 1 Tahap Persiapan 1. Orientasi Perencanaan Daerah 2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 3. 3 Penyusunan Rencana K j P P R Kerja Penyiapan d k i dokumen RPJMD 4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 5. Orientasi Renstra SKPD 6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD 7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 8. 8 Identifikasi Stakeholder 9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD 11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD 12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh p p p p stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD 13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda da pa dua Ja g Aspirasi, FGD, da Musrenbang RPJMD e u usa e oda dan panduan Jaring sp as , G , dan us e ba g J dadang-solihin.blogspot.com 54
  54. 54. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal A l RPJMD 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Kajian terhadap RPJMD 4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah 6. Kajian RTRW-D 6 K ji RTRW D 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat 9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD 10. FGDs untuk setiap Topik 11. 11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs 12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 55
  55. 55. 3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD A lR t 1. 1 Pengumpulan D t /I f P l Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD i K di i P l 2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah 3. Tupoksi SKPD p 4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD 5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu 6. 6 Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi 7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan 8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) 9. Pembahasan Forum SKPD 10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD 11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD 12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 56
  56. 56. 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD 1. Penyusunan Rancangan Akhi d k 1 P R Akhir dokumen RPJM D Daerah h 2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD 3. 3 Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD 4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 57
  57. 57. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD 1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda y p p p p q pp Kabupaten 2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten 3. 3 Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD 4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD 5. Penetapan Ranperda menjadi Perda 6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan 7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 58
  58. 58. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Indikator Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPD a) Visi,Misi Kepala Daerah b) Strategi Pembangunan Daerah c) Kebijakan Umum d) ) Kerangka Ekonomi Daerah g (4) Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD e) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMD a) ) Visi, Misi Kepala Daerah p ( ) (7) b) Strategi Pembangunan Daerah (6) c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan e) ) Program SKPD g Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 59
  59. 59. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/ 1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung 2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar. merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor. lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah pendidikan. raga Jabar. Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing. Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. 8 Mengubah pola pertanian dengan pupuk usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi. Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor nepotisme. Barat. M b t peraturan daerah yang Membuat t d h 10 10. M h tik lih f il h t i Menghentikan alih fungsi lahan pertanian transparan. untuk menyelamatkan lingkungan. Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk liar. pengembangan sentra tanaman hias Membasmi mafia peradilan. M b i fi dil Cihideung, K Cihid Kec. P Parongpong KBB KBB. 3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah. 13. Perjuangkan nasib buruh Jabar. 14. Perkembangan skema perekonomian yang baik. b ik dadang-solihin.blogspot.com 60
  60. 60. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2 http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/ 15. Pendidikan yang murah dengan anggaran Pembebasan SPP dan bantuan buku, pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji 16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun. 17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui 18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun. belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan Pembangunan jalan dan irigasi dengan masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar. 20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun Usaha ( G ) bagi masyarakat perkebunan. (HGU) untuk operasi pasar ketika harga sembako 21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik. sukarela. Pengembangan dan revitalisasi posyandu 22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp asal J b P l Jabar. Program KTP b i berasuransi 50 miliar/tahun. ili /t h kesehatan. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan 23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha. waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses kepemimpinan. M li ti k i i Meliputi: Sentra R j t Binong J t K l Bi S t Rajut Bi Jato Kel. Binong K Kec. Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung. pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun. dadang-solihin.blogspot.com 61
  61. 61. Outline RPJMD 1. 1 Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan 4. Analisis isu-isu strategis; 5. Visi, i i tujuan d sasaran 5 Vi i misi, t j dan 6. Strategi dan arah kebijakan 7. 7 Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah 8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 9. Penetapan indikator kinerja daerah 10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Pasal 40 PP 8/2008 P l 8/ dadang-solihin.blogspot.com 62
  62. 62. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3 Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup , j , g g p 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, p g j j p serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi- fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh y 2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan dadang-solihin.blogspot.com 63
  63. 63. Sistematika Penulisan RPJMD 2/3 2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan 2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah 2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala 2.12 2 12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah. daerah Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan 3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi RPJM Provinsi) pemerintahan daerah) 3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah Untuk masing-masing program perlu Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan Daerah target kinerja capaian program dan pagu 4.1 41 Visi indikatif 4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan 4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 6 1 3 Program Lintas Kewilayahan dadang-solihin.blogspot.com 64
  64. 64. Sistematika Penulisan RPJMD 3/3 6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang- kurangnya mencakup: Bab VII Kaidah Pelaksanaan Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik p 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD 3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja 7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut p pencapaian p g p program RPJMD fungsi-fungsi fungsi fungsi pemerintahan daerah 7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja) 7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas g p p 5. Proyeksi Fiskal Daerah Non Government Stakeholders untuk 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 65
  65. 65. Contoh: Outline RPJMD DKI BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH Maksud dan Tujuan Urusan Wajib Landasan Hukum Urusan Pemerintahan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH Umum BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kondisi Geografis Arah Kebijakan Belanja Daerah Kondisi Demografi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Sumber Kekayaan Alam y Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH Program Dedicated BAB III VISI DAN MISI Program menurut Urusan Pemerintahan g Visi Program Kewilayahan Misi BAB VIII PENUTUP BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan dadang-solihin.blogspot.com 66
  66. 66. 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD 1. Ada kejelasan rumusan status d k d d k pencapaian 1 Ad k j l t t dan kedudukan i . pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan . daerah 3. Visi, i i dan 3 Vi i misi, d agenda KDH t ilih sesuai d d terpilih i dengan: . Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses) Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang ( i lk l (opportunities) d mengatasi t iti ) dan i ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 67
  67. 67. Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan . pembangunan daerah sesuai dengan: Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses) Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) 5. 5 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi visi, misi, . dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, . strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program p pembangunan daerah. g dadang-solihin.blogspot.com 68
  68. 68. Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah . sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah 8. 8 Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan . kendala fiskal daerah 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program . pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional 10. 10 Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif . dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD 11. Kualitas RPJMD sudah SMART . dadang-solihin.blogspot.com 69
  69. 69. Terima Kasih dadang-solihin.blogspot.com 70
  70. 70. Nama : Dadang Solihin Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan P k j : Di kt E l Direktur Evaluasi Kinerja i Ki j Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor p : (021) 392 6248 ( ) HP : 0812 932 2202 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 71

×