Proses Perencanaan    Pelatihan Fungsional Penjenjangan  Perencana Tingkat Pertama Angkatan X    Drs. H. Dadang S lihi MA ...
dadang-solihin.blogspot.com   2
Dadang Solihin’s Profile               Dadang holds a MA degree (                     g                 g   (Economics), U...
Materi   Pola Perubahan yang Sedang Terjadi   Pergeseran Paradigma: From Government to Governance   Apa itu Governance?...
Pola Perubahan yang Sedang Terjadi                  y g       g    j Proses transformasi struktural dari masyarakat  trad...
Pergeseran Paradigma:         From Government to Governance         Government                                  Governance...
Apa itu Governance?              p   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat    yang bersendikan ...
Perencanaan• Suatu proses untuk menentukan tindakan masa  depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan  memperhitungka...
Fungsi/Manfaat Perencanaan   Sebagai penuntun arah   Minimalisasi Ketidakpastian   Minimalisasi inefisiensi sumber daya...
Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran d pr...
Syarat Perencanaan   Faktual dan Realistis   Logis dan Rasional   Fleksibel    Fl k ib l   Komitmen   Komprehensif at...
Tujuan dan RencanaTujuan (Goals) Pada dasarnya adalah hasil akhir yang                 y                   y g   diharapk...
Sifat Perencanaan• Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya,  perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan  spas...
Sifat Perencanaan• Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat  bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah  ke ...
Kegagalan Perencanaan1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin   karena:    informasinya kurang lengkap,    metodol...
Kegagalan Perencanaan2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi   pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.     kegagalan terj...
Kegagalan Perencanaan3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata   tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan   ser...
Kegagalan Perencanaan4. karena perencanaan diartikan sebagai   pengaturan total kehidupan manusia sampai yang   paling k i...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias pertama    Adanya kecenderungan berpikir bahwa:      – dimensi ra...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias kedua    Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas     lebih ...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias ketiga    Pembangunan masyarakat banyak di tingkat     bawah lebi...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias keempat    Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh    ...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias kelima    Lembaga-lembaga yang telah berkembang di     kalangan r...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias keenam    Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang     dip...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias ketujuh    Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan     malas....
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias kedelapan    Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, ...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias kesembilan   • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor     tr...
Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan   Bias kesepuluh    Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di     p...
Sistem Perencanaan yang Berhasil•   Sistem perencanaan yang mendorong    berkembangnya mekanisme pasar dan peran    serta ...
Perencanaan yang IdealInteractive Planning•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh    manfaat dari perenc...
Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN)      dadang-solihin.blogspot.com   31
Apa itu SPPN?SPPN adalah satu kesatuan tata cara  perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-  rencana pembangun...
Tujuan SPPN               jMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan...
Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkanrencana pembangunan hasil proses politik...
Tahapan Perencanaan             p1. Penyusunan Rencana      Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah      Rancang...
Alur Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan             5 Tahunan                                          Tahunan       ...
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)                 NASIONAL                                         DAERAH         Doku...
<Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP Yang Berlaku>                                                                 g         ...
K                                           KEMENTERIA /                                                    AN    KEMEN   ...
dadang-solihin.blogspot.com   40
Penyusunan dan Penetapan RPJPD                                                   Penetapan                                ...
Isi RPJP            NASIONAL                                       DAERAHPenjabaran Tujuan                           Menga...
Penyusunan dan Penetapan RPJMD                          (1)          Visi, Misi, Program                                  ...
(8)            Penyusunan dan Penetapan RKPD         Bappeda menyusun                            (9)        Rancangan Awal...
Isi RPJM     RPJM NASIONAL                                       RPJM DAERAH     Penjabaran visi, misi program Presiden;  ...
Isi RKP/D     RKP                                                 RKP Daerah     Penjabaran RPJM Nasional                 ...
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD  Renstra-KL                              Renstra-SKPD  Berpedoman pada RPJM  B    d       d ...
Terima kasih   dadang-solihin.blogspot.com   48
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proses Perencanaan

26,876 views

Published on

Proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Published in: Technology, Economy & Finance
9 Comments
17 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
26,876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
153
Actions
Shares
0
Downloads
562
Comments
9
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proses Perencanaan

  1. 1. Proses Perencanaan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Pertama Angkatan X Drs. H. Dadang S lihi MA D H D d Solihin, LPEM-FEUI Jakarta, 30 Mei 2007
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 2
  3. 3. Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Advanced International globe, Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers Kuala Managers, Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan ( 00 ); a d Regional Development a d Planning Training os a, Japa (2001); and eg o a e e op e and a g a g Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 dadang-solihin.blogspot.com 3
  4. 4. Materi Pola Perubahan yang Sedang Terjadi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance? Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan Syarat Perencanaan Tujuan dan Rencana Sifat Perencanaan Kegagalan P K l Perencanaan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dadang-solihin.blogspot.com 4
  5. 5. Pola Perubahan yang Sedang Terjadi y g g j Proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. industri Proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar yang masyarakatnya makin pasar, berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Kedua proses internal tersebut didorong dan p g dipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya y p g y yaitu pperdagangan g g bebas dan kemajuan teknologi. dadang-solihin.blogspot.com 5
  6. 6. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi  Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama p publik, p pemerintah, civil society dan y sementara aktor di luarnya, dunia usaha sebagai tiga aktor hanya dapat disertakan sejauh utama. negara mengijinkannya. g gj y dadang-solihin.blogspot.com 6
  7. 7. Apa itu Governance? p Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good dadang-solihin.blogspot.com 7
  8. 8. Perencanaan• Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.• Proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. dadang-solihin.blogspot.com 8
  9. 9. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi Ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumber daya Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas dadang-solihin.blogspot.com 9
  10. 10. Syarat PerencanaanHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2. Sasaran-sasaran d prioritas untuk mewujudkannya (2 S dan i it t k j dk (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 10
  11. 11. Syarat Perencanaan Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Fl k ib l Komitmen Komprehensif atau menyeluruh dadang-solihin.blogspot.com 11
  12. 12. Tujuan dan RencanaTujuan (Goals) Pada dasarnya adalah hasil akhir yang y y g diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi.Rencana (Plans) Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, penjadualan dari proses pencapaian tujuan tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan p pencapaian tujuan. p j dadang-solihin.blogspot.com 12
  13. 13. Sifat Perencanaan• Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasial. spasial• Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.• Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.• Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. dadang-solihin.blogspot.com 13
  14. 14. Sifat Perencanaan• Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah ke t (bottom up), atau kedua-duanya. k atas (b tt ) t k d d• Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya, depannya perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.• Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal.• Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan), kebijakan, peraturan, (plan) kebijakan peraturan alokasi anggaran anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek). dadang-solihin.blogspot.com 14
  15. 15. Kegagalan Perencanaan1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:  informasinya kurang lengkap,  metodologinya belum dikuasai,  perencanaannya tid k realistis sehingga tidak mungkin tidak li ti hi tid k ki pernah bisa terlaksana  pengaruh p p g politis terlalu besar sehingga p gg pertimbangan- g pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. dadang-solihin.blogspot.com 15
  16. 16. Kegagalan Perencanaan2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten kompeten,  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. dadang-solihin.blogspot.com 16
  17. 17. Kegagalan Perencanaan3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak d t tid k dapat mengatasi masalah mendasar t t i l h d negara berkembang.  Misalnya, orientasi semata-mata pada p y , p pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan.  Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. dadang-solihin.blogspot.com 17
  18. 18. Kegagalan Perencanaan4. karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling k il sekalipun. li kecil k li  Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.  Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan p permintaan karena p pemerintah mengatur semuanya. g y  Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). dadang-solihin.blogspot.com 18
  19. 19. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias pertama  Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya.  Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang dadang-solihin.blogspot.com 19
  20. 20. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedua  Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root).  Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 20
  21. 21. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketiga  Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.  Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena: – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di g gg y y lapisan bawah. dadang-solihin.blogspot.com 21
  22. 22. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keempat  Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.  Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:  terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang sangat luas d b tl dan beragam t h perkembangannya i i tahap k b ini.  pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor. dadang-solihin.blogspot.com 22
  23. 23. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kelima  Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.  Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, g p memperkuat serta memberdayakannya.  Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang lembaga lembaga asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 23
  24. 24. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias keenam  Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.  Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.  Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat tidak memecahkan masalah dan alamat, masalah, bahkan merugikan rakyat.  Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. pembangunan dadang-solihin.blogspot.com 24
  25. 25. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias ketujuh  Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas dan malas, bukan dengan memberi kepercayaan.  Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi. dadang-solihin.blogspot.com 25
  26. 26. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kedelapan  Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu y , diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.  Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, b hk h ilk t b h bahkan merupakan sumber k b pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjang. panjang  Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan y p g potensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 26
  27. 27. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itu. itu • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan p p perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh- sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan perdesaan. dadang-solihin.blogspot.com 27
  28. 28. Bias BiasBias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Bias kesepuluh  Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi. urbanisasi  Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuh kukuh. dadang-solihin.blogspot.com 28
  29. 29. Sistem Perencanaan yang Berhasil• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. t k t• Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar sasaran sasaran besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. t dadang-solihin.blogspot.com 29
  30. 30. Perencanaan yang IdealInteractive Planning• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti p pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin p; p j gg j adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tid k d l k tidak dapat h t hanya dilih t d i satu sisi ( t dilihat dari t i i (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 30
  31. 31. Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) dadang-solihin.blogspot.com 31
  32. 32. Apa itu SPPN?SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka j k j j k menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah daerah. dadang-solihin.blogspot.com 32
  33. 33. Tujuan SPPN jMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dansinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu,antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat danDaerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan, danpengawasanpengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber dayasecara efisien, efektif, berkeadilan, danberkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 33
  34. 34. Proses PerencanaanPendekatan Politik:Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkanrencana pembangunan hasil proses politik (public choicetheory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misidalam RPJM/D RPJM/D.Proses Teknokratik:Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah gg g poleh lembaga atau satuan kerja yang secarafungsional bertugas untuk itu.Partisipatif:Dilaksanakan dengan melibatkan seluruhstakeholders, antara lain melalui Musrenbang.Proses top-down dan bottom-up:Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 34
  35. 35. Tahapan Perencanaan p1. Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan2. Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana g4. Evaluasi Kinerja dadang-solihin.blogspot.com 35
  36. 36. Alur Perencanaan dan Penganggaran 20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan Pedoman Pedoman Renstra Renja - Rincian RKA-KL Pemer KL KL APBN Pusat Pedoman Diacu rintah Dijabar Pedoman Pedoman RPJP RPJM kan RKP RAPBN APBN Nasional NasionalDiacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pedoman Pedoman RPJP RPJM Dijabar RKP kan RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pemerint Daerah Pedoman Diacu tah h Pedoman Pedoman Renstra Renja - RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD UU SPPN UU KN dadang-solihin.blogspot.com 36
  37. 37. Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan PerdaJangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah) (RPJP D h)Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDHJangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah) (RPJM D h)Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH(RKP) (Ps. ( 26 Ayat 1) y ) Daerah (RKPD) ( (Ps. 26 Ayat 2) y )Rencana Kerja Kementerian / Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja PeraturanLembaga (Renja KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD (Ps. ( 21 Ayat 1) y ) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) y ) dadang-solihin.blogspot.com 37
  38. 38. <Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP Yang Berlaku> g Ditetapkan DPR Dengan Undang- Undang esiden Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif Pre Pemerintah Dihimpun dan Menteri PPN Dikaji Rancangan Rancangan Akhir Musrenbang Awal RPJP RPJP Nas RPJP Nasional Jangka Panjang Evaluasi Pemikiran RPJP(-1) VisionerPenyelenggara Aspirasi p Negara Evaluasi Pemikiran Pemangku Acuan bagi RPJP(-1) Visioner Kepentingan RPJP Daerah Masyarakat Aspirasi Evaluasi Pemikiran Pemangku RPJP(-1) Visioner Kepentingan dadang-solihin.blogspot.com 38
  39. 39. K KEMENTERIA / AN KEMEN NTERIAN DAERA AH MASYARAKAT PRESIDEN LEMBAGA A P PPNdadang-solihin.blogspot.com39
  40. 40. dadang-solihin.blogspot.com 40
  41. 41. Penyusunan dan Penetapan RPJPD Penetapan Penyusunan Rancangan Rancangan Musrenbang Rancangan RPJPD RPJPD RPJPD Akhir menjadi Perda  Bahan Proses Rancangan oleh oleh Teknokratik RPJP Bappeda DPRDoleh Bappeda  Melibatkan Masyarakat dadang-solihin.blogspot.com 41
  42. 42. Isi RPJP NASIONAL DAERAHPenjabaran Tujuan Mengacu pada RPJPNasional kedalam: Nasional dan memuat:  Visi dan Penjabarannya;  Visi dan Penjabarannya;  Misi;  Misi;  Arah Pembangunan Nasional  Arah Pembangunan Daerah • Kewilayahan • Kewilayahan • Sarana – Prasarana • Sarana Prasarana • Bidang Kehidupan • Urusan Wajib • Urusan Pilihan dadang-solihin.blogspot.com 42
  43. 43. Penyusunan dan Penetapan RPJMD (1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih Bappeda menyusun (2) Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD RPJMD (3) Program SKPDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) ) Kebijakan Umum jd) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMDe) Program SKPD (5) Bappeda menyusun Penetapan RPJMD Rancangan Akhir RPJMDa) Visi, Misi Kepala Daerah (7)b) Strategi Pembangunan Daerah (6)c) Kebijakan Umum Digunakan sebagaid) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunane) Program SKPD Rancangan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 43
  44. 44. (8) Penyusunan dan Penetapan RKPD Bappeda menyusun (9) Rancangan Awal RKPD SKPD Menyusun Renja SKPD (10)a) P i it P b ) Prioritas Pembangunan D Daerah h Program SKPDb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah  Pagu Indikatif MUSRENBANGd) Program SKPD Desa/Kelurahan/Kecamatan D /K l h /K t (11.b) (11.a) Maret MUSRENBANG Kab/Kota a. Sinkronisasi Program SKPD Rancangan Akhir RKPD b. Harmonisasi Dekon dan TPa) Prioritas Pembangunan (12)b) ) Kebijakan Umum jc) Kerangka Ekonomi Daerah MUSRENBANG Prov Sbg April A ild) Program SKPD Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP (15) (13) Mei Penetapan RKPD (14) Bappenas menyelenggarakan (4) April Sebagai pedoman penyusunan MUSRENBANGNAS Rancangan APBD a. a Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP dadang-solihin.blogspot.com 44
  45. 45. Isi RPJM RPJM NASIONAL RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi program Presiden; visi misi, Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; visi misi Berpedoman pada RPJP Nasional Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional1. Strategi Pemb. Nasional 1. Strategi Pemb. Daerah2. Kebijakan Umum 2. Kebijakan Umum3. Kerangka Ekonomi Makro 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program – program 4. Program –program • Kementerian, • SKPD, • Lintas kementerian kementerian, • Lintas SKPD SKPD, • Kewilayahan, dan • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: yang memuat kegiatan pokok dalam:  K Kerangka R l i k Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran dadang-solihin.blogspot.com 45
  46. 46. Isi RKP/D RKP RKP Daerah Penjabaran RPJM Nasional Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP1. Prioritas Pembangunan Nasional 1. Prioritas Pembangunan Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi 2. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro MakroDaerah3. Arah Kebijakan Fiskal 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program – program 4. Program –program • Kementerian, • SKPD, • Lintas kementerian kementerian, • Lintas SKPD SKPD, • Kewilayahan, dan • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran  Kerangka Anggaran Proses Penyusunan RKPD dadang-solihin.blogspot.com 46
  47. 47. Isi Renstra-KL & Renstra-SKPD Renstra-KL Renstra-SKPD Berpedoman pada RPJM B d d Berpedoman pada RPJM B d d Nasional DaerahIsi: Isi:1. Visi-Misi 1. Visi-Misi2.2 Tujuan, St t i d Kebijakan T j Strategi, dan K bij k 2. 2 Tujuan, St t i d Kebijakan T j Strategi, dan K bij k3. Program-program 3. Program-program4. Kegiatan Indikatif g 4. Kegiatan Indikatif g dadang-solihin.blogspot.com 47
  48. 48. Terima kasih dadang-solihin.blogspot.com 48

×