Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010

5,555 views
5,492 views

Published on

Binteknas Kebijakan Penyusunan APBD 2010; Grand Cempaka Hotel Jakarta, 6 Agustus 2009

0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Arah Kebijakan RKP dalam Penyusunan RKPD dan APBD 2010

  1. 1. BAPPENAS
  2. 2. www.dadangsolihin.com
  3. 3. Materi <ul><li>Penyusunan RKP 2010 </li></ul><ul><li>Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Perencanaan Pembangunan Daerah </li></ul><ul><li>Kegagalan Perencanaan </li></ul><ul><li>Anggaran Berbasis Kinerja dan Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah </li></ul>www.dadangsolihin.com
  4. 5. Dasar Penyusunan RKP 2010 dalam Proses Pembangunan <ul><li>UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Ps 5: </li></ul><ul><li>Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. </li></ul><ul><li>RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  5. 6. Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010 Visi Misi Presiden yang telah dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 Belum tersusun www.dadangsolihin.com TEMA PEMBANGUNAN 2010 PRIORITAS PEMBANGUNAN <ul><li>KONDISI SAAT INI </li></ul><ul><li>Pencapaian Pembangunan </li></ul><ul><li>Masalah dan Tantangan </li></ul>Arah Pembangunan RPJMN-2 dalam RPJPN 2005-2025
  6. 7. Kondisi Saat Ini <ul><li>Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global yang terjadi sejak pertengahan tahun 2007. </li></ul><ul><li>Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini menurun. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  7. 8. Pencapaian Pembangunan <ul><li>Agenda pelaksanaan aman dan damai serta pelaksanaan adil dan demokratis sudah menunjukan hasil yang menggembirakan </li></ul><ul><li>Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaiannya khususnya terkait agenda peningkatan kesejahteraan , disebabkan oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang kondusif. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  8. 9. Tema RKP 2010 www.dadangsolihin.com Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat
  9. 10. www.dadangsolihin.com Prioritas Pembangunan Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim
  10. 11. <ul><li>Pengurangan Kemiskinan : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan P enyandang M asalah K esejahteraan S osial (PMKS); </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan; </li></ul></ul><ul><li>Sistem Perlindungan Sosial : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan jaminan sosial; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui penguatan kelembagaan. </li></ul></ul>Prioritas 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN SOSIAL. www.dadangsolihin.com
  11. 12. Prioritas 2 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA <ul><li>Pendidikan : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 1 Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 2 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah d an tinggi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 3 P eningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 4 P eningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik </li></ul></ul><ul><li>Kesehatan : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 5 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 6 Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 7 Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 8 Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan ; </li></ul></ul><ul><li>Keluarga Berencana : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB ; </li></ul></ul><ul><li>Agama : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama ; </li></ul></ul><ul><li>Kebudayaan : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman budaya; </li></ul></ul><ul><li>Pemuda dan Olah Raga : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga . </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  12. 13. Prioritas 3 : PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL <ul><li>Reformasi Birokrasi : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah; </li></ul></ul><ul><li>Pemantapan Hukum : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan antardaerah; </li></ul></ul><ul><li>Pemantapan Demokrasi : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; </li></ul></ul><ul><li>Keamanan Nasional : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 13 Peningkatan penggalangan keamanan nasional. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  13. 14. <ul><li>Pertumbuhan Ekonomi : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif; </li></ul></ul><ul><li>Stabilitas Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan; </li></ul></ul><ul><li>Infrastruktur : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta; </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM); </li></ul></ul><ul><li>Iptek : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional; </li></ul></ul><ul><li>Energi : </li></ul><ul><ul><li>Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi. </li></ul></ul>Prioritas 4 : PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI www.dadangsolihin.com
  14. 15. Prioritas 5 : PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM <ul><li>Fokus 1 Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Bencana Alam Lainnya </li></ul><ul><li>Fokus 2 Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan </li></ul><ul><li>Fokus 3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu </li></ul><ul><li>Fokus 4 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan </li></ul><ul><li>Fokus 5 Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan Pertanahan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  15. 16. Pertimbangan Optimalisasi Anggaran <ul><li>Relevansi usulan kegiatan dengan sasaran utama pembangunan. </li></ul><ul><li>Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga. </li></ul><ul><li>Memperhitungkan kenaikan anggaran selama 2 tahun terakhir yang cukup tinggi. </li></ul><ul><li>Membatasi pembangunan/pembelian gedung/tanah, rumah dinas. </li></ul><ul><li>Efisiensi pengadaan sarana dan sarana. </li></ul><ul><li>Memperhitungkan kemampuan penyerapan Kementerian/ Lembaga. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  16. 18. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) <ul><li>P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. </li></ul><ul><li>P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . </li></ul><ul><li>P eningkatan kebebasan (f reedom/ democracy ) setiap orang. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  17. 19. How? <ul><li>Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan </li></ul><ul><ul><li>antar daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar sub daerah </li></ul></ul><ul><ul><li>antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). </li></ul></ul><ul><li>Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. </li></ul><ul><li>Menciptakan atau menambah lapangan kerja. </li></ul><ul><li>Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. </li></ul><ul><li>Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  18. 20. Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: </li></ul><ul><ul><li>memberikan pelayanan kepada masyarakat, </li></ul></ul><ul><ul><li>mengelola sumber daya ekonomi daerah. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  19. 21. Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: </li></ul><ul><ul><li>tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, </li></ul></ul><ul><ul><li>memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  20. 22. Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). </li></ul><ul><li>Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  21. 23. Pembangunan Daerah (4) <ul><li>Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. </li></ul><ul><li>Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. </li></ul><ul><li>Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  22. 24. Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance <ul><li>Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, </li></ul><ul><li>Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. </li></ul><ul><li>Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. </li></ul>
  23. 25. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance <ul><li>Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. </li></ul><ul><li>Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . </li></ul>www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja
  24. 26. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS
  25. 27. Troika www.dadangsolihin.com
  26. 28. Troika: Pola Hubungan a ntara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, d an Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance
  27. 29. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com
  28. 30. Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com
  29. 31. Ternyata Pemerintah Masih Diperlukan www.dadangsolihin.com
  30. 32. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) <ul><li>Pembangunan Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil </li></ul></ul><ul><ul><li>Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah </li></ul></ul><ul><li>Pembangunan Sosial </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  31. 33. Permasalahan Pembangunan Daerah (2) <ul><li>Pembangunan Prasarana Wilayah </li></ul><ul><ul><li>Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  32. 34. Permasalahan Pembangunan Daerah (3) <ul><li>Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup </li></ul><ul><ul><li>Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). </li></ul></ul><ul><ul><li>Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  33. 35. Permasalahan Pembangunan Daerah (4) <ul><ul><li>Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  34. 36. Permasalahan Pembangunan Daerah (5) <ul><li>Permasalahan Khusus </li></ul><ul><li>Lemahnya daya saing investasi </li></ul><ul><li>Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha </li></ul><ul><li>Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat </li></ul><ul><li>Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  35. 38. Definisi Perencanaan <ul><li>Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . </li></ul><ul><ul><li>Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Tepat : Dikaitkan dengan tindakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilihan-pilihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemilihan tujuan dan kriteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan </li></ul></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  36. 39. Syarat Perencanaan <ul><li>Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: </li></ul><ul><li>Tujuan akhir yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). </li></ul><ul><li>Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. </li></ul><ul><li>Masalah-masalah yang dihadapi. </li></ul><ul><li>Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. </li></ul><ul><li>kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. </li></ul><ul><li>Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. </li></ul><ul><li>Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  37. 40. Fungsi/Manfaat Perencanaan <ul><li>Sebagai penuntun arah </li></ul><ul><li>Minimalisasi ketidakpastian </li></ul><ul><li>Minimalisasi inefisiensi sumberdaya </li></ul><ul><li>Penetapan standar dan pengawasan kualitas </li></ul>www.dadangsolihin.com
  38. 42. Kegagalan Perencanaan (1) <ul><li>Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: </li></ul><ul><li>informasinya kurang lengkap, </li></ul><ul><li>metodologinya belum dikuasai, </li></ul><ul><li>perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana </li></ul><ul><li>pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  39. 43. Kegagalan Perencanaan (2) <ul><li>Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. </li></ul><ul><ul><li>kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. </li></ul></ul><ul><ul><li>aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, </li></ul></ul><ul><ul><li>masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  40. 44. Kegagalan Perencanaan (3) <ul><li>Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. </li></ul><ul><li>Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. </li></ul><ul><li>Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  41. 45. Kegagalan Perencanaan (4) <ul><li>Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. </li></ul><ul><ul><li>Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system). </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  42. 46. Sistem Perencanaan yang Berhasil <ul><li>Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. </li></ul><ul><li>Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  43. 47. Perencanaan yang Ideal <ul><li>Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. </li></ul><ul><li>Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. </li></ul><ul><li>Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). </li></ul><ul><li>Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  44. 48. www.dadangsolihin.com
  45. 49. Pengertian Indikator Kinerja <ul><li>Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan </li></ul><ul><li>KEGUNAAN </li></ul><ul><li>dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) </li></ul><ul><li>petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran </li></ul>www.dadangsolihin.com
  46. 50. Pengertian Kinerja <ul><li>Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) </li></ul><ul><li>Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) </li></ul><ul><li>Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  47. 51. Fungsi Indikator Kinerja <ul><li>Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan </li></ul><ul><li>Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders </li></ul><ul><li>Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  48. 52. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan
  49. 53. Logic Model Theory www.dadangsolihin.com Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Apa yang ingin diubah DAMPAK Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output Apa yang ingin dicapai OUTCOME Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa) OUTPUT Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Apa yang dikerjakan KEGIATAN Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output Apa yang digunakan dalam bekerja INPUT Metode Pelaksanaan Metode Penyusunan Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information , National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
  50. 54. Indikator Kinerja INPUT <ul><li>Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. </li></ul><ul><li>Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah dana yang dibutuhkan </li></ul><ul><li>Tenaga yang terlibat </li></ul><ul><li>Peralatan yang digunakan </li></ul><ul><li>Jumlah bahan yang digunakan </li></ul>www.dadangsolihin.com
  51. 55. Indikator Kinerja OUTPUT <ul><li>Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. </li></ul><ul><li>Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan </li></ul><ul><ul><li>Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah permohonan yang diselesaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pelatihan / peserta pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah jam latihan dalam sebulan </li></ul></ul><ul><li>Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan </li></ul><ul><ul><li>Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah komputer yang dibeli </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah gedung /jembatan yg dibangun </li></ul></ul><ul><ul><li>meter panjang jalanyang dibangun/rehab </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  52. 56. Indikator Kinerja OUTCOME <ul><li>Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . </li></ul><ul><li>Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. </li></ul><ul><li>Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. </li></ul><ul><li>Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  53. 57. Menentukan Indikator Outcome (1) <ul><li>Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting </li></ul>www.dadangsolihin.com <ul><li>Indikator outcome : </li></ul><ul><li>Indikator output 1a </li></ul><ul><li>Indikator output 2b, 2c </li></ul><ul><li>Indikator output 3b </li></ul><ul><li>Indikator output 4a </li></ul>OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c OUTCOME
  54. 58. Menentukan Indikator Outcome (2) <ul><li>Indikator outcome merupakan composite index dari indikator output </li></ul><ul><ul><li>Indeks gabungan ( composite indexes ) diperoleh dengan membobot output </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com OUTPUT 2 Indikator : (Pt b ) OUTPUT 1 Indikator : (Pt a ) OUTPUT 3 Indikator : (Pt c ) OUTCOME Indikator : ( I = (∑P t / ∑P t-1 ) x 100)
  55. 59. Menentukan Indikator Outcome (3) <ul><li>Indikator outcome merupakan hasil Survei </li></ul><ul><ul><li>Indikator output harus mendukung pencapaian outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK) OUTPUT 3 Indikator output OUTPUT 2 Indikator output OUTPUT 1 Indikator output
  56. 60. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome <ul><li>Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan </li></ul><ul><ul><li>Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) </li></ul></ul><ul><ul><li>kemenangan tim dlm setiap pertandingan </li></ul></ul><ul><li>Peningkatan langsung hal-hal yg positif </li></ul><ul><ul><li>kenaikan prestasi kelulusan siswa </li></ul></ul><ul><ul><li>peningkatan daya tahan bangunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penambahan daya tampung siswa </li></ul></ul><ul><li>Penurunan langsung hal-hal yang negatif </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kemacetan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  57. 61. Indikator Kinerja IMPACT <ul><li>Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>% Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan cadangan pangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan PDRB sektor tertentu </li></ul></ul><ul><li>Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang </li></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat kemiskinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Penurunan Tingkat Kematian </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  58. 62. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART <ul><li>S PESIFIC -jelas, tidak mengundang multi interpretasi </li></ul><ul><li>M EASUREABLE -dapat diukur (“What gets measured gets managed”) </li></ul><ul><li>A TTAINABLE -dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) </li></ul><ul><li>R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) </li></ul><ul><li>T IMELY -tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) </li></ul>www.dadangsolihin.com
  59. 63. Sumber Pembuktian (Means of Verification) <ul><li>How should the information be collected, eg. sample survey </li></ul><ul><li>What source is most appropriate? </li></ul><ul><li>Who should do it? </li></ul><ul><li>When and How often should the information be collected, analyzed & reported </li></ul><ul><li>What formats are required to record the data being collected? </li></ul>www.dadangsolihin.com
  60. 64. Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja <ul><li>Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) </li></ul><ul><li>Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. </li></ul><ul><ul><li>Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. </li></ul></ul><ul><li>Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  61. 65. Anggaran Berbasis Kinerja www.dadangsolihin.com
  62. 66. Apa itu ABK? <ul><li>Anggaran Berbasis Kinerja ( Performance Based Budgeting ) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja. </li></ul><ul><li>ABK terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran ( budget entity ). </li></ul>www.dadangsolihin.com
  63. 67. Landasan Hukum www.dadangsolihin.com <ul><li>UU 17/2003 tentang Keuangan Negara; </li></ul><ul><li>UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; </li></ul><ul><li>UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pemb Nasional; </li></ul><ul><li>UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; </li></ul><ul><li>PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; </li></ul><ul><li>PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L </li></ul>Good Governance: discipline, sustainable, transparent, efficient, accountable <ul><li>TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; </li></ul><ul><li>UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; </li></ul><ul><li>Inpres 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . </li></ul>
  64. 68. Pengertian ABK <ul><ul><li>ABK adalah penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Pasal 7 ayat (1) PP 21/2004) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalam ABK diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. </li></ul></ul><ul><ul><li>(Pasal 7 ayat (2) PP 21/2004) </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  65. 69. Tujuan ABK <ul><li>Dengan penyusunan ABK diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada : </li></ul><ul><ul><li>terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan, </li></ul></ul><ul><ul><li>dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, </li></ul></ul><ul><ul><li>tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional. </li></ul></ul><ul><ul><li>mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. </li></ul></ul>www.dadangsolihin.com
  66. 70. Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU <ul><li>Visi: </li></ul><ul><li>Melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN </li></ul><ul><li>Visi: </li></ul><ul><li>Melaksanakan program kerja presiden terpilih </li></ul><ul><li>Misi: </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan </li></ul><ul><li>Penganggaran berdasarkan pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan </li></ul><ul><li>Misi: </li></ul><ul><li>Pelaksanaan kerangka regulasi serta kerangka investasi dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP </li></ul><ul><li>Anggaran disusun berdasarkan RKP dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara </li></ul>
  67. 71. Reformasi Sistem Penganggaran www.dadangsolihin.com Paradigma Lama Paradigma Baru
  68. 72. Penerapan ABK <ul><li>Mengubah Fokus Pengukuran </li></ul>www.dadangsolihin.com FLEKSIBILITAS bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya
  69. 73. Latar Belakang: 3 Tuntutan www.dadangsolihin.com Melahirkan sejumlah produk hukum yang melandasi perubahan menuju era reformasi yang mengedepankan: disiplin, kesinambungan, transparan, effisien, dan akuntabel. <ul><li>azas keseimbangan ( checks and balances) dalam penganggaran </li></ul><ul><li>penerapan tata kepemerintahan yang baik (good governance) </li></ul><ul><li>Komitmen dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. </li></ul>
  70. 74. Pendekatan Sistem Penganggaran <ul><li>Anggaran negara mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi </li></ul><ul><li>Fungsi alokasi dilaksanakan agar sumber daya yang langka dapat dialokasikan secara efisien dan efektif sesuai skala prioritas guna mencapai tujuan negara; </li></ul><ul><li>Pendekatan tradisional (line item budget) menempatkan klasifikasi ekonomi (jenis-belanja) sebagai instrument utama pengalokasian anggaran; </li></ul><ul><li>Penerapan prinsip “Good Governance” menuntut penggeseran pendekatan tradisional ke ABK yang didukung dengan pendekatan Penganggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  71. 75. Manfaat Penerapan ABK (1) <ul><li>Transparansi </li></ul><ul><li>Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya. </li></ul><ul><li>Melalui penuangan kebijakan pemerintah ke dalam program-program, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami. </li></ul><ul><li>Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, di samping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan; </li></ul><ul><li>Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih mendasarkan pada pengelompokan menurut jenis belanja, penganggaran yang disusun berdasarkan program jelas lebih relevan dan mudah diakses oleh para politisi dan publik. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  72. 76. Manfaat Penerapan ABK (2) <ul><li>Pola Penganggaran </li></ul><ul><li>Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran & membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas (money follow function) . </li></ul><ul><li>Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. </li></ul><ul><li>Hal ini tidak berarti bahwa pendekatan tradisional ditinggalkan, akan tetapi tetap digunakan dalam rangka pencatatan dan pengendalian, hanya saja pengelolaannya diserahkan kepada K/L. </li></ul><ul><li>Tujuan yang luas & strategis ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dimaksud. </li></ul><ul><li>Pengukuran kinerja juga bisa disusun guna mengukur efektifitas dari kegiatan pencapaian tujuan yang diinginkan. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  73. 77. Manfaat Penerapan ABK (3) <ul><li>P enentuan Prioritas </li></ul><ul><li>Pendekatan ABK memberikan peluang kepada Lembaga Penentu/pembuat Kebijakan seperti Kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara lebih rasional. </li></ul><ul><li>Hal ini dimungkinkan karena anggaran program pemerintah tidak sekedar menggambarkan pengelompok an menurut organisasi dan jenis belanja, akan tetapi lebih dari itu di dalam program secara jelas tercermin hasil yang diinginkan untuk dicapai. </li></ul><ul><li>P endekatan ABK membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  74. 78. Manfaat Penerapan ABK (4) <ul><li>Efisiensi Birokrasi </li></ul><ul><li>Penerapan ABK berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. ABK mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokuskannya pencapaian hasil. </li></ul><ul><li>Hal ini terjadi karena dengan adanya lembaga yang bertanggung- jawab atas penyediaan layanan barang dan jasa publik sementara K/L lebih difokuskan pada tanggungjawab pengaturan regulasinya, maka kejelasan pengaturan kewenangan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan oleh birokrasi. </li></ul>www.dadangsolihin.com
  75. 79. Terima Kasih www.dadangsolihin.com
  76. 80. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com

×