Dokumen ini membahas tujuan dan tantangan pembangunan daerah di Indonesia, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Ditekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Selain itu, ada fokus pada penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tata kepemerintahan yang baik.

1. BAPPENAS

2. www.dadangsolihin.com

3. Materi Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah Arahan RPJP 2005-2025 Tahapan dan Skala Prioritas RPJMN 2010 – 2014 Pembangunan Infrastruktur dalam RPJMN 2010 – 2014 Rencana Pembangunan, Prioritas, Fokus Prioritas, dan Sasaran Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Rancangan Revisi Perpres No. 67/2005 ) www.dadangsolihin.com

5. Apa Tujuan Pembangunan? ( Todaro: the three objectives of development) Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. www.dadangsolihin.com Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana .

6. How? Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com

7. Tantangan dalam Pembangunan Daerah www.dadangsolihin.com Dunia usaha yg kondusif Peningkatan k apasitas SDM Mengurangi ketimpangan Memberdayakan masyarakat M engentaskan kemiskinan. M enambah lapangan kerja. M enjaga kelestarian SDA

8. Pembangunan Daerah (1) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com

9. Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta , dan masyarakat. Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain. Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. www.dadangsolihin.com

10. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance www.dadangsolihin.com Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

11. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good . www.dadangsolihin.com Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Pertumbuhan Redistibusi Melalui P elayanan Pasar Kontrol Kontrol Tenaga Kerja

12. Pelaku Pembangunan: Stakeholders www.dadangsolihin.com Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange BUSINESS STATE CITIZENS

13. Troika www.dadangsolihin.com

14. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat www.dadangsolihin.com VISI Masyarakat, Bangsa, dan Negara Pemerintah Masyarakat Dunia Usaha Good Governance

15. Perumusan Visi Daerah Stakeholders PEMDA www.dadangsolihin.com

16. Perumusan Visi Daerah PEMDA Stakeholders www.dadangsolihin.com

17. Permasalahan Pembangunan Daerah (1) Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). www.dadangsolihin.com

18. Permasalahan Pembangunan Daerah ( 2 ) Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. www.dadangsolihin.com

19. Permasalahan Pembangunan Daerah ( 3 ) Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. www.dadangsolihin.com

20. Permasalahan Pembangunan Daerah ( 4 ) Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung. www.dadangsolihin.com

21. Permasalahan Pembangunan Daerah ( 5 ) Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. www.dadangsolihin.com

22. MISI 2005-2025 Arahan RPJP 2005-202 5 Pembangunan Infrastruktur Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan pemerataan p embangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional VISI 2005-2025 MAJU , MANDIRI, ADIL, MAKMUR Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju Fokus pemerintah pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, dan peningkatan peran swasta (KPS) Pembangunan prasarana sumber daya air Pembangunan transportasi Pembangunan pos dan telematika Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan. Menjaga Keamanan Ketersediaan Energi. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut

23. Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur RPJMN 2010 – 2014 Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan Pengembangan sumber daya air & pengembangan perumahan & permukiman. www.dadangsolihin.com

24. Rencana Pembangunan BIDANG SARANA DAN PRASARANA FOKUS PRIORITAS PRIORITAS BIDANG SASARAN DAMPAK Percepatan Pembangunan Infrastruktur www.dadangsolihin.com Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM M endukung peningkatan daya saing sektor riil M eningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan 2. Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan; Menjamin ketersediaan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana; Meningkatnya ketahanan energi (diversifikasi energi, renewable energy, energi yang bersih dan ekonomis)untuk industri rumah tangga, industri besar dan transportasi. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat (meningkatnya PDRB wilayah setempat) Memperkecil kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana Terjaminnya distribusi barang, jasa, dan informasi

25. PRIORITAS BIDANG SARANA DAN PRASARANA Aksesibilitas Infrastruktur belum memadai Pasokan Energi masih terbatas (jumlah dan keandalan) Biaya logistik Indonesia sangat tinggi dan tidak efisien Menurunnya ketersediaan air Keterbatasan penyediaan rumah Ketersediaan infrastruktur dasar Kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi Kesenjangan digital/ Kesenjangan informasi www.dadangsolihin.com

26. FOKUS PRIORITAS BIDANG SARANA DAN PRASARANA Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pembangunan Pembangkit 10.000 MW P enataan Sistem Logistik Nasional Peningkatan KPS Bidang Infrastruktur Pembangunan waduk, embung dan pengendali banjir Pembangunan Rusunawa, Rusunami www.dadangsolihin.com Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM M eningkatkan KPS “ Percepatan pembangunan infrastruktur guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat” Mendukung Peningkatan Daya Saing Sektor Riil

27. Sasaran Pembangunan Sarana & Prasarana Meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan, seperti jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, sarana dan prasarana listrik, prasarana energi, air minum dan sanitasi, serta sarana dan prasarana informasi dan komunikasi Menjamin ketersediaan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana; Meningkatnya ketahanan energi terutama diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia, meningkatnya penggunaan renewable energy dan energi yang bersih dan ekonomis dan meningkatnya efisiensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan industri rumah tangga, industri besar dan transportasi. Pelaksanaan subsidi dan insentif yang efektif dan optimal Pemanfaatan potensi pendanaan domestik dan skema pendanaannya Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan guna meningkatkan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan infrastruktur Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana melalui skema KPS

28. Sasaran Sumber Daya Air SASARAN TARGET CAPAIAN (OUTCOME) www.dadangsolihin.com Meningkatkan kelestarian sumber daya air Terjaganya ketersediaan air dengan volume 20 miliar m 3 ; Meningkatnya ketersediaan air dengan volume 1,5 miliar m 3 ; Terjaga dan terlindunginya kelestarian 16 kawasan sumber air M eningkatkan ketersediaan air baku untuk berbagai kebutuhan Tersedianya air baku untuk air minum dengan kapasitas 92 m 3 per detik untuk mendukung tercapainya target MDG’s dan target 10 juta sambungan rumah tangga M eningkatnya kapasitas dan layanan jaringan irigasi/rawa dalam mendukung ketahanan pangan nasional Meningkatnya layanan irigasi pada areal seluas 5,3 juta Ha; Meningkatnya layanan jaringan rawa pada areal seluas 1,75 juta Ha T erlindunginya target kawasan dari daya rusak air akibat bahaya banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/sedimen Terlindunginya kawasan seluas 478 ribu Ha dari banjir; Terlindunginya kawasan pantai seluas 92,2 ribu Ha dari abrasi pantai; Tertampungnya 34 juta m 3 lahar/sedimen. M eningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air Tersusunnya Pola dan Rencana pengelolaan SDA di 69 wilayah sungai; Disahkannya 63 peraturan perundangan (NSPM); Terfasilitasinya pembentukan 71 wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah dan meningkatnya kapasitas SDM. T erwujudnya pengelolaan sistem informasi sumber daya air Terbentuk dan berfungsinya jejaring sistem informasi dan data sumber daya air di 33 provinsi dan 31 BB/BWS; Meningkatnya kapasitas kelembagaan & SDM pengelola sistem informasi SDA ir di 33 provinsi dan 31 BB/BWS; Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi SDA di 33 provinsi dan 31 BB/BWS.

29. Sasaran Transportasi SASARAN TARGET CAPAIAN (OUTCOME) www.dadangsolihin.com Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi Kondisi jalan nasional mantap 90% dan tidak ada rusak ringan dan rusak berat; Kecepatan rata-rata 60 km/jam kendaraan di jalan nasional Pangsa angkutan laut domestik 100% dan angkutan ekspor impor 10%; Pangsa angkutan KA barang 7 % dan penumpang 23% Pertumbuhan penumpang angkutan udara DN 9,78 %/th dan LN 12,3%/th; Mempertahankan pangsa pengguna transportasi umum 50% di perkotaan Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi Terbangunnya sistem jaringan transportasi transportasi perkotaan maupun perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; Meningkatnya pelayanan perintis di wilayah terpencil, perbatasan, dan terisolir; Tersedianya PSO untuk pelayanan transportasi di daerah yang sedang berkembang dan perkotaan; Meningkatnya keterjangkauan terhadap jasa transportasi bagi golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan lanjut usia. Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi Menurunnya rasio jumlah kecelakaan transportasi terhadap jumlah penduduk Menurunnya rasio jumlah korban meninggal kecelakaan transportasi terhadap jumlah kecelakaan Restrukturisasi kelembagaan Terbitnya peraturan pelaksanaan yang secara jelas mengatur pemisahan antara regulator, pemilik, dan operator dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi A daptasi dan mitigasi perubahan iklim pada transportasi Tercapainya tingkat emisi kendaraan sesuai dengan standard Euro-2 dan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor Konversi penggunaan BBM angkutan umum pada BBG sebesar 20%

30. Sasaran Perumahan dan Permukiman TARGET CAPAIAN (OUTCOME) SASARAN UMUM www.dadangsolihin.com Tersedianya akses air minum Akses air minum perpipaan sebesar 32 persen Akses air minum non-perpipaan terlindungi sebesar 38 persen Terwujudnya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tersedianya akses terhadap sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site) bagi 10 persen total penduduk (melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota sebesar 5 persen dan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala komunal sebesar 5 persen) Penyediaan akses dan peningkatan kualitas terhadap sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site) yang layak bagi 90 persen total penduduk Persentase rumah tangga di perkotaan yang memperoleh akses terhadap pengolahan sampah sebesar 80% Penurunan luasan genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi rumah tangga di daerah perkotaan Menurunnya luas genangan di kawasan strategis perkotaan Meningkatnya rumah tangga yang menempati rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau, dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai, serta memiliki jaminan kepastian hukum dalam bermukim ( secure tenure ). Meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah Tersusunnya pengembangan kebijakan dan regulasi serta kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman di 33 propinsi Terfasilitasinya penyusunan rencana pengembangan perumahan dan permukiman di tingkat pusat dan daerah di 33 propinsi Meningkatnya pembinaan dan pengawasan teknis bangunan gedung di 33 propinsi Terfasilitasinya penyediaan hunian yang layak dan terjangkau untuk mengurangi jumlah kekurangan rumah ( backlog ) sebanyak 5, 6 juta unit Tersedianya prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai termasuk untuk penanganan 23.300 hektar lingkungan permukiman kumuh Terfasilitasinya sertifikasi tanah untuk 30.000 unit rumah

31. Sasaran Informasi dan Komunikasi SASARAN TARGET CAPAIAN (OUTCOME) www.dadangsolihin.com Tersedianya akses informasi dan komunikasi yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital) Jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi ( competition readiness index )sekurang-kurangnya 49% dari total provinsi di Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-kurangnya 51% indeks menengah. Tersedianya sarana dan prasarana dan layanan informasi dan komunikasi di seluruh desa, daerah perbatasan, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain Jangkauan layanan pos universal mencapai 100% di wilayah PSO Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 % di Wilayah USO Jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi mencapai 100 %. Tersedianya akses dan layanan informasi dan komunikasi yang modern Daerah blank spot nol persen; Tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 75% Tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 30%; Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi 70%; Jaringan backbone telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau 100%; Jumlah ibukota kab/kota terhubung/terintegrasi ke jaringan backbone serat optik nasional Palapa Ring sekurang2nya 80% dari total ibukota kab/kota. Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia Tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 75 persen Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara online Nilai rata-rata e-government instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4) Jumlah aparatur pemerintah paham TIK menjadi 80% dari total aparatur % jumlah e-provinsi di masing-masing provinsi mencapai 100 % Tersedianya layanan publik secara online untuk layanan kependudukan ( e-citizen ), perizinan ( e-licensing ), dan pengadaan ( e-procurement ). Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK % alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi TKDN mencapai 40 % % jumlah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan TKDN untuk belanja modal dan belanja operasional mencapai 40%

32. SASARAN TARGET CAPAIAN (OUTCOME) Sasaran Energi dan Ketenagalistrikan www.dadangsolihin.com Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana gas bumi untuk menjaga kehandalan pasokan BBM dan gas bumi ke seluruh pelosok tanah air melalui pembangunan fasilitas processing (kilang), fasilitas transmisi dan distribusi pipa (gas bumi dan BBM) . Persentase jaminan pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar Migas (70%) P eningkatan kapasitas dalam negeri (akumulasi sampai dengan tahun 2014): Kilang minyak (MBCD) : 5.969 Kilang LPG (juta ton) : 13,55 Kilang LNG (MMTPA) : 214,5 Pembangunan jaringan gas kota untuk 80.000 sambungan rumah sampai dengan tahun 2014

33. SASARAN TARGET CAPAIAN (OUTCOME) Sasaran Pemanfaatan EBT serta efisiensi dan konservasi energi www.dadangsolihin.com Tercapainya komposisi bauran energi yang sehat dengan menurunnya persentase pemanfaatan energi fosil dan meningkatnya persentase energi baru terbarukan Pengembangan produksi dan pemanfaatan bahan bakar lain: bahan bakar nabati, batubara dicairkan, GTL (Gas To Liquid), DME ( dimethyl eter) dll; Pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME) M emasyarakatkan efisiensi energi pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin ketahanan energi (energy security) di masa mendatang; Persentase pemanfaatan minyak bumi dan energi alternatif termasuk di dalamnya panas bumi, nuklir, dan EBT. Peranan minyak bumi menurun dari 42,6% pada thaun 2010 menjadi 38,1% pada tahun 2014. % pemanfaatan EBT dari bauran energi nasional menjadi 14,1%. Pembangunan pembangkit EBT yaitu: PLTMH (MW) : 7911 PLTS (MWp) : 25.520 PLT Bayu (MW) : 2 PLT Biomassa (MW): 9,18 PLT dengan EBT lainnya (MW) : 51,2 Jumlah DME pada tahun 2010 sebanyak 350 desa menjadi 500 desa pada tahun 2014. Semakin rendahnya elastisitas energi, yaitu 1,64 pada tahun 2010 menjadi 1,48 pada 2014 Penyelenggaraan audit energi untuk gedung dan industri sebanyak 950 obyek (akumulasi sampai dengan tahun 2014).

34. Sasaran Ketenagalistrikan SASARAN TARGET CAPAIAN (OUTCOME) www.dadangsolihin.com Meningkatnya kapasitas dan kualitas ketenagalistrikan Tercapainya pemenuhan kebutuhan kapasitas dengan penambahan 30.855 MW; Berkurangnya susut jaringan menjadi di bawah 10,0 persen; Rekomendasi pembinaan dan pengawasan pada PKUK dan PIUKU (buah) : 60 Penerapan standardisasi (SNI) : 50 buah Meningkatnya jangkauan pelayanan ketenagalistrikan Rasio elektrifikasi meningkat dari 67,2 % di tahun 2010 menjadi 76,84 % di tahun 2014 Meningkatnya rasio desa berlistrik 94,5 % di tahun 2010 menjadi 98,9 % di tahun 2014 Tercapainya bauran energi (energy mix) primer untuk penyediaan tenaga listrik Pangsa energi primer untuk pembangkit tenaga listrikBatubara sebesar 64%, BBM sebesar 2 %, Panas bumi 10 %, Gas sebesar 18%, dan Hidro sebesar 6% Berkembangnya Iptek dan SDM nasional yang mendukung industri ketenagalistrikan Sertifikasi kompetensi bidang listrik sebanyak 3100 buah sampai dengan tahun 2014 Tingkat Komponen Dalam Negeri menjadi 80% pada tahun 2014

35. Arah Kebijakan dan Strategi www.dadangsolihin.com

36. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air baku secara optimal, berkelanjutan, adil dan merata; Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengembangan serta pengelolaan sumber daya air; dan Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data serta informasi dalam rangka pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan. Arah Kebijakan SUMBER DAYA AIR MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI SPM MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL...1) M eningkatkan cakupan, kualitas dan efektivitas layanan jaringan irigasi/rawa dalam mendukung ketahanan pangan nasional ; www.dadangsolihin.com Capaian 2005-2009 Target 2010-2014 12,66 m 3 /det 70,60 m 3 /det Pembangunan Unit Air Baku Target Peningkatan Cakupan dan Layanan Air Baku 2010-2014

37. Arah Kebijakan SUMBER DAYA AIR MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL...2) M eningkatkan dan m elestarikan keberlanjutan ketersediaan air secara memadai ; P engendalian dan pengurangan dampak kerusakan akibat banjir dan tanah longsor baik secara struktural maupun non struktural dan diutamakan pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis dan pusat-pusat perekenomian ; serta Pengamanan daerah pantai dari bahaya abrasi dan erosi, diutamakan pada wilayah berpenduduk padat, wilayah strategis, daerah pariwisata dan pusat-pusat perekenomian penting serta pada pulau-pulau terdepan demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). www.dadangsolihin.com

38. Memberikan pelayanan transportasi minimal yang memadai dan merata; Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan; Pemberian subsidi transportasi dan PSO angkutan; Mengurangi backlog pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi; Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan SPM; Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi; Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi; Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan; Pembenahan manajemen transportasi umum perkotaan; Meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan dan bencana. Kondisi jalan nasional mantap 90% dan tidak ada rusak ringan dan rusak berat; Kecepatan rata-rata 60 km/jam kendaraan di jalan nasional Pangsa angkutan laut domestik 100% dan angkutan ekspor impor 10%; Pangsa angkutan KA barang 7 % dan penumpang 23% Pertumbuhan penumpang angkutan udara DN 9,78 %/th dan LN 12,3%/th; MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI SPM Pengembangan outlet-outlet pelabuhan dan sarana pendukungnya; Pengembangan sistem informasi muatan barang ( cargo information system ) serta pengembangan armada pelayaran nasional; Pengembangan sarana dan prasarana penghubung antar pulau; Penerapan mekanisme unbundling guna mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi; Mengembangkan transportasi umum massal perkotaan berbasis rel di wilayah metropolitan dan berbasis bis di wilayah perkotaan; Meningkatkan strategi pelayanan angkutan antarmoda dan intermoda; Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi mendukung pariwisata, sentra-sentra produksi pertanian dan industri; Penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek; Meningkatkan pelayanan pada koridor jenuh dan kesinambungan dengan transportasi sungai dan danau serta antarpulau ( point to point ); Memenuhi perkembangan teknologi dan ketentuan internasional. MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL Arah Kebijakan TRANSPORTASI TARGET www.dadangsolihin.com

39. Meningkatkan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)dalam rangka menurunkan tingkat kekurangan rumah 25% dari 7,4 juta unit menjadi 5,5 juta unit; Meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap hunian layak dan terjangkau; Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; Meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim ( secure tenure ); Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan bangunan gedung; Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman serta air minum dan sanitasi; Memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan; Menyediakan perangkat peraturan di tingkat Pusat dan/atau Daerah untuk mendukung pelayanan air minum, air limbah dan persampahan; Memastikan ketersediaan air baku air minum; Meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman (air minum dan sanitasi); Meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum, penanganan air limbah, dan pengelolaan persampahan; Meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan air limbah; Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Mengembangkan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum, air limbah dan persampahan; Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan; Mengurangi volume air limpasan Arah Kebijakan PERUMAHAN DANPERMUKIMAN TARGET 2014 2010 Sasaran Backlog rumah 100 % 75 % Akses air minum perpipaan 16.18 % 32 % Akses air minum non perpipaan 37.9 % 38 % Akses air limbah terpusat 1.7 % 5 % MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI SPM Akses air limbah setempat 73.3 % 95 % Sampah terangkut perkotaan 44.6 % 80 % www.dadangsolihin.com

40. Pemerataan sarana dan prasarana dan layanan informasi dan komunikasi untuk meningkatkan jangkauan dan mempertahankan keberlanjutan layanan informasi dan komunikasi di wilayah non komersial; Pemberdayaan informasi untuk menumbuhkan demand pada masyarakat dan menciptakan nilai tambah pada layanan untuk mendukung produktivitas masyarakat. MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI SPM Restrukturisasi penyelenggaraan ke arah konvergensi untuk menciptakan penyelenggaraan informasi dan komunikasi yang efisien, kompetitif, mantap ( robust ), berkelanjutan ( sustainable ) sekaligus menjaga agar perubahan menuju konvergensi berjalan secara halus ( seamless ); Optimalisasi sumber daya ( resources ) dalam pengembangan sarana dan prasarana dan layanan informasi dan komunikasi; Pengembangan sarana dan prasarana broadband termasuk mendorong penetrasi broadband ke perdesaan sebagai bentuk universal service ; Penyelenggaraan e-government instansi pemerintah pusat dan daerah; Menjamin interoperabilitas/interkoneksitas sistem, jaringan, dan layanan; Mendorong inovasi di bidang TIK; Peningkatan kualitas sumber daya manusia TIK; Peningkatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL Arah Kebijakan INFORMASI DAN KOMUNIKASI TARGET 2014 2010 Sasaran Pos universal 94% 100% Jasa telekomunikasi dan internet universal (USO) 90% 100% Jangkauan RRI 85% 100% Jangkauan TVRI 60% 100% Pengguna internet 40% 75% Layanan broadband 5% 30% Jangkauan TV digital 17% 70% Backbone telekomunikasi di ibukota kab/kota 1,4% 80% E-Literasi 40% 75% Nilai e-government 2,6 3,4 Perangkat telekomunikasi memenuhiTKDN 30% 40% Mengurangi digital divide Meningkatkan kualitas infrastruktur informasi dan komunikasi serta mengintensifkan pemanfaatan TIK untuk peningkatanproduktivitas Meningkatkan kemandirian industri TIK nasional E-Provinsi 15% 100% www.dadangsolihin.com

41. Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan memberikan prioritas pada pemanfaatan energi terbarukan setempat untuk daerah remote area (terpencil), tertinggal, dan terluar; Memanfaatkan sebesar-besarnya tenaga kerja, barang dan jasa produksi dalam negeri. ENERGI Elastisitas energi 1,44% Pangsa energi baru terbarukan 14,1% Peningkatan RT yang memperoleh akses gas kota 0,14% LISTRIK Pencapaian rasio elektrifikasi 76,8% Pencapaian rasio desa berlistrik 98,0% Penerapan wajib SNI listrik 50 buah MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI SPM Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan; Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis menuju nilai keekonomiannya yang terjangkau, dan berkeadilan; Subsidi secara bertahap akan dikurangi dan diarahkan langsung kepada penerima kaum dhuafa serta dimanfaatkan untuk pengembangan energi baru terbarukan; Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sarana dan prasarana energi, terutama upaya peningkatan diversifikasi energi, peningkatan efisiensi dan konservasi energi, pengurangan losses, peremajaan sarana dan prasarana yang kurang efisien, serta penerapan good governance pengelolaan korporat; Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi dalam rangka menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan energi dan ketenagalistrikan MENDUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING SEKTOR RIIL Arah Kebijakan ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN TARGET www.dadangsolihin.com

42. Melanjutkan reformasi strategis kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan KPS, Mempersiapkan proyek KPS secara matang sehingga dapat menekan biaya transaksi yang tidak perlu Menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek KPS, termasuk menyediakan dana pendukung di dalam APBN. Arah Kebijakan : MENINGKATKAN KPS BIDANG INFRASTRUKTUR www.dadangsolihin.com TARGET Revisi Perpres No.67/2005 Manual Pedoman Pelaksanaan KPS Penyerapan Dana Penyediaan Tanah Mobilisasi Equity dan operasionalisasi Indonesia Infrastructure Financing Facility (IIFF) Guarantee Funds telah dibentuk Pembentukan PDF yang berkelanjutan ( Revolving Fund ) ; Terbentuknya BLU Penyediaan Tanah untuk KPS, dan Jaringan PPP (P3CU dan PPP Nodes) Terbentuknya Kerangka Kebijakan Pengelolaan Resiko OperasionalisasiPPP Book secara berkala Transaksi proyek-proyek infrastruktur dengan pola KPS (Bandara 3 proyek, Jalan tol 32 proyek, Kelistrikan 12 proyek, Air Minum 20 proyek, Persampahan 10 proyek, Transportasi Udara 2 proyek, Transportasi Laut 5 proyek, Transportasi Darat 2 proyek , Kereta Api 15 proyek, Telekomunikasi 1 proyek, Air baku 10 proyek) Terbentuknya Badan Regulator Independen untuk sektor Air Minum dan Kelistrikan.

44. Tujuan Kerjasama Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; Meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. www.dadangsolihin.com

45. Jenis Infrastruktur Yang Dapat Dikerjasamakan (1) infrastruktur transportasi : pelayanan jasa kebandarudaraan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, sarana dan prasarana perkeretaapian. infrastruktur jalan : jalan tol dan jembatan tol; infrastruktur pengairan : saluran pembawa air baku; infrastruktur air minum : bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum; www.dadangsolihin.com

46. Jenis Infrastruktur Yang Dapat Dikerjasamakan (2) infrastruktur air limbah : instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan; infrastruktur telekomunikasi dan informatika : jaringan telekomunikasi dan infrastruktur e-government; infrastruktur ketenagalistrikan : pembangkit, transmisi (termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi), atau distribusi tenaga listrik; dan infrastruktur minyak dan gas bumi : transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi. www.dadangsolihin.com

47. Prinsip Kerjasama (1) adil , berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang lama; terbuka , berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratan; transparan , berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyediaan Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha bersifat terbuka bagi seluruh Badan Usaha serta masyarakat umumnya; bersaing , berarti pemilihan Badan Usaha melalui proses pelelangan; www.dadangsolihin.com

48. Prinsip Kerjasama (2) bertanggung-gugat , berarti hasil pemilihan Badan Usaha harus dapat dipertanggung jawabkan; saling menguntungkan , berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang seimbang sehingga memberi keuntungan bagi kedua belah pihak dan masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat; saling membutuhkan , berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak; saling mendukung , berarti kemitraan dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan semangat saling mengisi dari kedua belah pihak. www.dadangsolihin.com

49. Identifikasi Proyek www.dadangsolihin.com PERTIMBANGAN BAHAN PERTIMBANGAN Konsultasi Publik Disebarluaskan k epada Masyarakat kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/ daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur; kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; keterkaitan antarsektor infrastruktur dan antarwilayah; analisa biaya dan manfaat sosial. pra studi kelayakan; rencana bentuk kerjasama; rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan rencana penawaran kerjasama : yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian. KDH menetapkan pr ioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek

50. Dukungan dan Jaminan Pemerintah Perizinan, Sebagian biaya konstruksi, Insentif perpajakan, Menyediakan tanah sesuai dengan jadwal rencana pembangunan Proyek Kerjasama. Jaminan Pemerintah diberikan setelah Kepala Daerah memastikan bahwa Perjanjian Kerjasama telah sah dan memenuhi peraturan perundang-udangan yang berlaku. Jaminan Pemerintah dengan kompensasi dalam bentuk finansial dapat diberikan oleh badan usaha milik negara yang khusus didirikan untuk pemberian jaminan finansial atas Proyek Kerjasama. www.dadangsolihin.com

51. Perjanjian Kerjasama (1) Lingkup pekerjaan; Jangka waktu; Jaminan pelaksanaan; Tarif dan mekanisme penyesuaiannya; Hak dan kewajiban, termasuk alokasi resiko; Standar kinerja pelayanan; Pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial; Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; Pemutusan atau pengakhiran perjanjian; Laporan keuangan Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional; www.dadangsolihin.com

52. Perjanjian Kerjasama (2) mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan; mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha dalam pelaksanaan pengadaan; penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur; pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah; keadaan memaksa; bahasa yang berlaku, yaitu Bahasa Indonesia, dalam hal Perjanjian Kerjasama dibuat dalam dua bahasa; hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia. www.dadangsolihin.com

53. www.dadangsolihin.com

54. www.dadangsolihin.com

55. www.dadangsolihin.com

56. www.dadangsolihin.com

57. www.dadangsolihin.com

58. www.dadangsolihin.com

60. Tentang Narasumber www.dadangsolihin.com