Dokumen tersebut membahas apakah lelang jabatan sesuai dengan peraturan kepegawaian. Ia menjelaskan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan struktural diatur oleh peraturan pemerintah, namun sering dilanggar. Dokumen tersebut juga membahas ketentuan-ketentuan dalam undang-undang terkait pengangkatan jabatan di DKI Jakarta.

1. 7/26/2017 Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian | CARA INDONESIA BANGKIT
http://ib.ayobai.org/2013/04/lelang-jabatan-peraturan-kepegawaian.html 1/6
ABOUT CONTACT US PRIVACY POLICY DISCLAIMER 
Search... 
Cara mewujudkan
Indonesia Baru Berubah
dan Bangkit
CARA INDONESIA
BANGKIT
 HOME ISLAM JALAN LURUS KALENDER ISLAM DUNIA SHALAT PUASA
Home » Aparatur Negara » Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan
Kepegawaian
 Eva Asnidah Purba  04.53  Aparatur Negara
Sebagaimana Anda telah membaca
Saran masukan kritikan Lelang
Jabatan ala Jokowi bagian 1, maka
pada bagian ke 2 ini kita akan coba
membahas Lelang Jabatan ala
jokowi berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Mengingat
keterbatasan akses untuk
mendapatkan informasi tentang
kelengkapan proses pelaksanaan
lelang jabatan tersebut, maka data
yang digunakan sebagai alat
analisis adalah informasi data yang
disampaikan pejabat pemprov DKI dan lainya yang di muat oleh
beberapa media online.
Pada dasarnya pengangkatan PNS dalam jabatan struktural telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni PP 100 tahun
2000 jo PP 13 Tahun 2002. Sebenarnya undang-undang ini sudah
Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian
Terpopuler Label
Arsip Blog
Ciri-ciri Satrio Piningit
1
Sejarah KORPRI sebagai
Abdi Negara atau Abdi
Penguasa ?
2
Lima Macam Konsep
Negara Hukum di dunia
3
Cara Mudah Mengatasi
(Membayar) Hutang Luar
Negri
4
Persyaratan Lelang
Jabatan Camat dan Lurah
5
Dinilai Kurang Efektif,
Lebih Baik Hapuskan
KPK
6
Pengangkatan Jabatan
PNS sesuai Peraturan
Perundangan
7
Tentang Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
8


2. 7/26/2017 Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian | CARA INDONESIA BANGKIT
http://ib.ayobai.org/2013/04/lelang-jabatan-peraturan-kepegawaian.html 2/6
jelas, tegas dan cukup baik dalam mengatur tentang pengangkatan
PNS dalam jabatan struktural, namun pelaksanaan sering diabaikan
oleh sebagian besar Pemerintah Daerah sebagai mana disampaikan
dalam sejarah KORPRI sebagai abdi negara atau abdi penguasa? Ini
perlu diingatkan agar kita bangsa Indonesia tidak mengulangi
kembali kesalahan dimasa lalu.Oleh karena itu tidak heran jika
dikalangan beredar rahasia umum bahwa dalam proses
pengangkatan PNS dalam jabatan dekat sekali dengan KKN, uang,
sistem yang tertutup, balas jasa, kedekatan politik dengan
penguasa.
Oleh karena itu tanpa kegiatan pelaksanaan lelang jabatan seperti
yang dilakukan oleh pemkot samarinda dan yang akan dilakukan
oleh Pemda DKI Jakarta, kegiatan pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural sudah cukup baik jika dilakukan sesuai dengan peraturan
diatas. Fokusnya tinggal bagaimana pelaksanaannya saja yang
diperbaiki agar tidak menyimpang dari peraturan tersebut. Oleh
karena itu sangat disayangkan jika dana lelang jabatan dan energi
perdebatan terkuras hanya untuk menseleksi jabatan karir yang
sementara tanggung jawab dan tugas itu melekat pada diri pimpinan.
Tentu akan lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk
pemberdayaan PNS atau malah bisa untuk pemberdayaan
masyarakat, karena jabatan di PNS adalah jabatan karir dan bukan
jabatan politis sehingga tanggung jawab mengabdi kepada
masyarakat dan negara memang sebuah kewajiban. PNS hanya
tinggal penataan dan pembinaan, seimbangkan antara reward dan
punishment nya serta penuhi hak dan kewajibannya sesuai
manajemen kepegawaian.
Hal berbeda dengan seleksi yang dilakukan Indonesia Bangkit dalam
Cara mengusung Calon Presiden RI 2014,dan Calon Gubernur
2015, Calon Bupati 2015, Calon Walikota 2015 diseluruh Indonesia
yang memang jabatan politis. Dan malah lebih baik jika dana lelang
tersebut digunakan untuk menseleksi Capres RI 2014 sebagai
Presiden RI ke-7 periode 2014-2019 yang berani menanda tangani
kontrak politik dengan masyarakatnya sendiri. Manfaat kegiatan ini
jauh lebih besar dan akan dirasakan oleh masyarakat seluruh
Indonesia. Apalagi tokoh-tokoh seperti Jokowi dan dan tokoh bangsa
lndonesia lainnya berkenan melaksanakan ini, tentu impian kita untuk
Indonesia Baru dengan berubah dan bangkit bukanlah hayalan tapi
merupakan cita-cita yang harus kita gapai bersama. Dimana Aparatur
negara ini perlu juga kita selamatkan agar tidak terjerumus ke lubang
yang sama untuk ke 4 kali dalam jeratan politik, biarlah Aparatur
negara tetap sebagai jabatan karir yang perlu dijaga dan dilindungi
(PDIP)
Jusuf Kalla Bakal Capres
Indonesia Bangkit
9
Akhirnya Satrio Piningit
Muncul sebagai Capres RI
2014
10
 Pecahnya Umat
Islam dan dibalik
Pelarangan
Takbiran Keliling
di Ibukota Jakarta
Kita mengetahui bahwa terdapat dua
hari raya...
 Al maidah 51
Soko Guru
Demokrasi
Terbaik
Bagi Anda yang
sudah membaca tulisan Almaidah
51...
 Uji Coba Sikap
Partai Politik
untuk Jakarta
Bangkit 2018
Dalam sebuah
tulisan telah kita sebutkan tentang...
 2 Mitos
Indonesia
diantara 18 Mitos
Dunia tentang
Gerhana
Sejak berabad-abad silam berbagai
suku bangsa di...
 GMT2016
berdekatan
dengan
pelaksanaan KTT
OKI di Jakarta
Seperti anda ketahui bahwa
#GMT2016 semakin...
 Taat Beragama
Konsisten
Bernegara Adil
Berbangsa
Secara sudut
kenegaraan, indonesia cukup unik...
TERKINI


3. 7/26/2017 Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian | CARA INDONESIA BANGKIT
http://ib.ayobai.org/2013/04/lelang-jabatan-peraturan-kepegawaian.html 3/6
sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung
kebangkitan indonesia.
Namun sebelum melakukan pembahasan terhadap proses
pelaksanaan lelang jabatan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
terlebih dahulu disampaikan proses sesuai peraturan perundang-
undangan. Hal ini perlu disampaikan agar dalam perjalanan lelang
jabatan tersebut tidak terkendala ataupun tidak memunculkan
permasalahan baru di kemudian hari karena yang dilakukan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun
pelanggaran Undang-undang ini sudah lazim dilakukan oleh pemda
lain dan merupakan kegelisahan para PNS sebagaimana dimuat
dalam sejarah KORPRI sebagai abdi negara atau abdi penguasa.
Untuk itu perlu kita kembali ke Undang-undang sebagai dasar
pengaturan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dalam jabatan struktural.
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural
merupakan salah satu dari manajemen PNS sebagai aparatur
negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural. Inilah
peraturan yang berlaku umum di seluruh nusantara, namun Khusus
untuk DKI Jakarta ada undang-undang republik Indonesia nomor 29
tahun 2007 tentang pemerintahan provinsi daerah khusus ibukota
Jakarta sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia yaitu
pada
Pasal 15
(1) Sekretariat daerah provinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
(1) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh
walikota/bupati.
(2) Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD
Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan.
(3) Walikota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
 Satu Kesatuan Web Cara
Indonesia Bangkit
Web site Cara
Indonesia Bangkit
merupakan satu...
 Daftar Isi web
cara Indonesia
Bangkit
Daftar Isi web cara
Indonesia Bangkit
/* Skin for...
 Pesan untuk
Pemimpin Non
Muslim
Pesan ini memang
ditujukan untuk
Pemimpin Non...


4. 7/26/2017 Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian | CARA INDONESIA BANGKIT
http://ib.ayobai.org/2013/04/lelang-jabatan-peraturan-kepegawaian.html 4/6
(4) Walikota/bupati bertanggung jawab kepada Gubernur.
Pasal 21
(1) Kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu oleh seorang wakil
camat.
(2) Camat dan wakil camat diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.
(3) Camat dan wakil camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul walikota/bupati
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Camat bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui
sekretaris kota/sekretaris kabupaten.
Pasal 22
(1) Kelurahan dipimpin oleh lurah dibantu oleh seorang wakil lurah.
(2) Lurah dan wakil lurah diangkat dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan.
(3) Lurah dan wakil lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh walikota/bupati berdasarkan
pendelegasian wewenang Gubernur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Lurah bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui camat.
Dari Undang-undang dapat diambil poin penting bahwa
1. Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan
DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan dan dapat diberhentikan sesuai
peraturan perundangan
2. Camat dan wakil camat adalah PNS yang memenuhi
persyaratan yang diangkat dan diberhentikan atas usul
Walikota/Bupati
3. Lurah dan wakil lurah diangkat dan diberhentikan oleh
Walikota/bupati sesuai pendelegasian kewenangan
Lalu muncul pertanyaan :
1. Apakah ketiga poin tersebut tercover dalam pelaksanaan lelang
jabatan di DKI ?
2. Jika tercover, dimanakah posisi 3 poin tersebut dalam
pelaksanaan lelang tersebut ?
Jawabannya tentu Anda sudah dapat menjawab sesuai informasi
yang ada, dan selanjutnya kita akan membahas pada Apakah Lelang
Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian Bagian ke-2


5. 7/26/2017 Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian | CARA INDONESIA BANGKIT
http://ib.ayobai.org/2013/04/lelang-jabatan-peraturan-kepegawaian.html 5/6
Subscribe to receive free email updates:
Your email address...
Subscribe
Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Perundangan bag
2
Selanjutnya masuk kita ke persyaratan lelang jabatan,
kalau untuk menjawab pertanyaan sebelumnya pada
tulisan " Apakah lelang jabatan s… Read More...
Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian
Sebagaimana Anda telah membaca Saran masukan
kritikan Lelang Jabatan ala Jokowi bagian 1, maka pada
bagian ke 2 ini kita akan coba mem… Read More...
Berita wacana Lelang Jabatan ala Jokowi
Sebelumnya Anda sudah membaca tentang alasan dan
rencana pembahasan tentang lelang jabatan di pemda
DKI dalam saran masukan kritik lela… Read More...
Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Perundangan
Bag 3
Berdasarkan 3 kemungkinan posisi lelang dalam
peraturan perundangan , selanjutnya kita dapat melihat
sejauhmana efektif dan efisien lel… Read More...
Saran Masukan kritikan Lelang Jabatan ala Jokowi
Pada tulisan belajar dari Lelang jabatan sudah dibahas
kenapa lelang jabatan ala jokowi atau joko widodo selaku
gubernur DKI Jakarta le… Read More...
Share on
Facebook
Share on
Twitter
Share on
Google+
Share on
Ayobai
RELATED POSTS :


6. 7/26/2017 Apakah Lelang Jabatan sesuai Peraturan Kepegawaian | CARA INDONESIA BANGKIT
http://ib.ayobai.org/2013/04/lelang-jabatan-peraturan-kepegawaian.html 6/6
Copyright 2015 CARA INDONESIA BANGKIT Modification by Espada Blog | Powered by Blogger
Posting Lebih Baru Posting LamaBeranda
0 Comments Sort by
Facebook Comments Plugin
Oldest
Add a comment...
Posting Komentar
0 Response to "Apakah Lelang Jabatan sesuai
Peraturan Kepegawaian"
TULISAN TERBARU
Afdoli ApMsi
Ikuti
Suka 326 orang menyukai ini.
Jadilah yang pertama di
antara teman-teman
Anda.
Ikuti @afdol_i 306 pengikut
FIND US MEDSOS
 Mendamaikan amalan Rajab
(3) Berkaca pada Cara
Rasulullah menyelisihi Tradisi
persembahan Jahiliyah
TULISAN LAINNYA
