Dokumen tersebut membahas mengenai perubahan ketentuan dalam UU Kepailitan Perdata mengenai subjek yang dapat mengajukan permohonan kepailitan dan pembatasan terhadap perusahaan asuransi. Terdapat perdebatan mengenai pembatasan hak kreditur untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Mahkamah Konstitusi memutuskan pembatasan tersebut dibenarkan.

2. 1. Debitor mempunyai 2 1. Debitor mempunyai 2
org a/ lbh kreditor. org a/ lbh kreditor.
2. Debitor tdk membayar 2. Debitor tdk membayar
sedikitnya satu utang lunas sedikitnya satu
yg tlh jatuh waktu & utang yg tlh jatuh
dpt ditagih. waktu & dpt ditagih.
UUK-PKPU Lama UUK-PKPU Baru
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 2

3.  Semestinya UUK-PKPU membedakan antara
debitor yg tdk mampu membayar utang dgn
debitor yg tdk mau membayar utang
 Secara universal hukum, kepailitan hanya
diperuntukkan bg debitor yg tdk mampu
membayar & bukan u/ debitor yg tdk mau
membayar utang.
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 3

4.  Apbl ada fakta/keadaan yg terbukti scr
sederhana (sumir), permohonan pailit hrs
dikabulkan (Psl.8 ayat 4 UUK-PKPU)
 Selanjutnya Lihat apa itu pembuktian
sederhana……..
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 4

5.  Sederhananya syarat & pembuktian perkara
kepailitan justru efektif digunakan u/ tujuan
yg menyimpang dr filosofi dasar hukum
kepailitan. Misal u/ mengancam, bahkan
memailitkan debitor besar yg scr finansial
msh sehat (tdk sedang mengalami distress).
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 5

6.  PT.Prudential Life vs Lee Bong Siong (perj
keagenan 1 Juli 2002-20 Januari 2004)
MA menerima kasasi Prudential &
membatalkan putusan PNg Jkt Pst. Adanya
utang Prudential Life kpd Lee Boong Siong
(Rp.6 milyar) > tdk bisa dibuktikan scr
sedernana
 Menimbulkan ketidaktenangan dlm
menjalankan bisnisnya & terciptanya iklim
tdk kondusif u/ bg penanaman mdl
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 6

7.  Kasus PT.Manulife (berpusat di Kanada) vs.
PT. Dharmala Sakti Sejahtera,Tbk. Dipailitkan
13 Juni 2002 krn Manulife tdk membayarkan
dividen thn buku 1999 + bunga kpd PT.
Dharmala Sakti Sejahtera,Tbk (Rp.32,7
milyar).
 Permohonan kasasi Manulife dikabulkan MA
pd 5 Juli 2002 > tdk terbukti scr sederhana
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 7

8.  Berdasarkan kasus pemailitan 2 Perusahaan
Asuransi tsb menimbulkan inisiatif bg
perancang UU Kepailitan Baru u/ membatasi
hak/kewenangan mengajukan permohonan
pailit atas perusahaan Asuransi (lihat psl 2
ayat 5 UU 37/2004) > YLKAI pernah
mengajukan uji materil atas ket ini pd MK
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 8

9.  YLKAI menilai Psl 2 (5) UU 37/2004
dinilai tlh merugikan hak konstitusional
para pemegang polis u/ mengajukan
pailit thdp perusahaan asuransi. (Mei
2005)
 Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat (LPKSM) _ mewakili
konsumen asuransi _ menilai ket psl 2
(5) UU 37/2004 melanggar ket psl 27 (1)
jo. psl 28D (1) UUD’45
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 9

10. Pasal 28D
 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, & kepastian hukum yg adil serta
perlakuan yg sama dihadapan hukum.
 (2) Setiap orang berhak u/ bekerja serta
mendapat imbalan & perlakuan yg adil & layak
dlm hub kerja.
 (3) Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yg sama dm pemerintahan.
 (1) Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan.

11.  MK menilai pembatasan hak u/ mengajukan
pailit dibenarkan. Sebab perusahaan asuransi,
menurut MK, menyangkut berbagai
kepentingan pemegang polis yg jumlahnya
jutaan org & menyangkut kepentingan
perusahaan asuransi itu sendiri.
 Pernyataan pailit thdp perusahaan asuransi
dpt menggoncangkan kehidupan ekonomi
masyarakat.
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 11

12.  Laica Marzuki menyampaikan dissenting
opinion : Mnrt dia, setiap kreditur dpt scr
bebas menggunakan haknya u/
menggugat debitur yg cedera janji. Scr
konstitusional, kewenangan MenKeu itu
mengandung perlakuan diskrimnatif thdp
kreditur lainnya.
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 12

13. 1. Debitor atas permohonan sendiri
2. Satu a/ lebih kreditor
3. Kejaksaan u/ kepentingan umum
4. BI - bila debitornya bank
5. BAPEPAM - bila debitornya Perusahaan Efek,
Bursa Efek, dll
6. Menteri Keuangan - bila debiturnya
Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana
Pensiun, a/ BUMN (Psl 2 ayat 5 UUK-PKPU)
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 13

14. a. Orang perseorangan
b. Badan Hukum (PT,Koperasi, BUMN,Yayasan)
c. Persekutuan2 tdk berbadan hukum
(Maatschap, Firma, CV)
d. Harta Peninggalan (Warisan) >
menggantikan org yg meninggal
Mulhadi,SH.,M.Hum 4/13/2010 14