Pedoman ini mengatur tentang penghitungan kebutuhan jabatan fungsional adyatama di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Instansi pemerintah yang terkait dapat mengusulkan kebutuhan jabatan tersebut untuk 5 tahun ke depan dengan mempertimbangkan objek kerja seperti destinasi, produk kreatif, dan pemasaran. Usulan tersebut diajukan ke instansi pembina dan Kementerian PAN RB untuk ditetapkan.
4. Siapa yang dapat
menyusun dan
mengusulkan
kebutuhan JF
Adyatama?
Instansi Pemerintah yang
memiliki tugas dan fungsi
pengelolaan dan pengembangan
Pariwisata dan/atau Ekonomi
Kreatif yang pengusulannya
dibantu oleh unit kerja yang
membidangi SDM di instansi
tersebut
5. Apa yang perlu kita
siapkan untuk
menghitung
kebutuhan Adyatama?
Intansi Pemerintah yang
akan menyusun kebutuhan
Adyatama menyiapkan
data list kegiatan tahun
sebelumnya, tahun
berjalan dan proyeksi
tahun kedepan dimana
kegiatan tersebut masih
dalam ruang lingkup objek
kerja yang telah
ditentukan dalam pedoman
ini
6. Apa itu objek kerja?
Pendekatan yang digunakan
dalam menghitung kebutuhan
Adyatama.
Adapun objek kerja apa saja yang
digunakan yaitu:
1. destinasi pariwisata;
2. produk kreatif;
3. Pembangunan industri;
4. pembinaan sdm;
5. pemasaran.
*Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada
Lampiran Peraturan Menteri ini Bab II huruf C
7. Apa formula/rumusan
yang digunakan dalam
menghitung kebutuhan
Adyatama?
*keterangan lebih lanjut ada
pada lampiran Peraturan
Menteri ini Bab II poin E
8. Bagaimana
cara
pengusulan
kebutuhan
Adyatama
pada instansi
pembina?
Pimpinan Tinggi Pratama
menyampaikan usulan
kebutuhan beserta hasil
penghitungan ke Pusbang
SDM Parekraf
Pusbang SDM Parekraf
memberikan konsultasi
PPK Instansi Pembina
mengirimkan usulan hasil
penghitungan ke Menteri
PANRB dan Kepala BKN
Kebutuhan JF Adyatama
Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif disusun untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang
dirinci tiap tahunnya dan
ditetapkan Menteri PANRB
1
2
3
4
Keputusan penetapan
kebutuhan disampaikan
oleh Menteri PANRB
kepada Instansi Pembina
dan Kepala BKN
5
9. Bagaimana
cara
pengusulan
kebutuhan
Adyatama
pada instansi
pusat?
Pimpinan Tinggi Pratama
Instansi Pusat menyampaikan
usulan kebutuhan beserta hasil
penghitungan ke pimpinan tinggi
pratama yang membidangi SDM
di lingkungan Instansi Pusat
tersebut
PPK Instansi Pusat
menyampaikan usulan kebutuhan
beserta hasil penghitungan
kepada Instansi Pembina untuk
melakukan konsultasi dan
mendapatkan surat pertimbangan
kebutuhan
PPK di lingkungan Instansi Pusat
mengirimkan usulan kebutuhan
beserta hasil penghitungan
kepada Menteri PANRB (dengan
melampirkan surat pertimbangan
kebutuhan) dan Kepala BKN
Kebutuhan JF Adyatama
Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif disusun untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang
dirinci tiap tahunnya dan
ditetapkan Menteri PANRB
1
2
3
4
Keputusan penetapan kebutuhan
disampaikan oleh Menteri
PANRB kepada PPK Instansi
Pusat, Kepala Badan
Kepegawaian Negara, dan
Menteri Parekraf/Kepala Badan
Parekraf
5
10. Bagaimana
cara
pengusulan
kebutuhan
Adyatama
pada instansi
daerah?
Pimpinan Tinggi Pratama
menyampaikan usulan kebutuhan
beserta hasil penghitungan ke
pimpinan tinggi pratama yang
membidangi SDM di Instansi
Daerah tersebut
PPK Instansi Daerah
menyampaikan usulan kebutuhan
beserta hasil penghitungan
kepada Instansi Pembina untuk
melakukan konsultasi dan
mendapatkan surat pertimbangan
kebutuhan
PPK Instansi Daerah
mengirimkan usulan kebutuhan
beserta hasil penghitungan
kepada Menteri PANRB (dengan
melampirkan surat pertimbangan
kebutuhan) dan Kepala BKN
Kebutuhan JF Adyatama
Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif disusun untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang
dirinci tiap tahunnya dan
ditetapkan Menteri PANRB
1
2
3
4
Keputusan penetapan kebutuhan
disampaikan oleh Menteri
PANRB kepada PPK Instansi
Daerah, Kepala BKN, dan PPK
Instansi Pembina
5
11. Siapa pejabat
yang berhak
mengajukan
usulan
kebutuhan?
PPK
Instansi Pengusul
PyB
Instansi Pengusul
Catatan:
1. PPK (Pejabat Pembina kepegawaian) dapat mendelegasikan
tugas pengusulan tersebut kepada PyB (Pejabat yang
Berwenang)
2. PyB merupakan pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
