Dokumen ini memberikan petunjuk teknis pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tahun 2017. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas tersebut seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu, dan ubi jalar untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan, dan bahan baku industri. Dokumen ini juga menjelaskan sasaran, strategi, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi untuk menc

8. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
i
KATA PENGANTAR
Kebutuhan akan komoditi aneka kacang dan umbi (akabi)
meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertambahan jumlah
penduduk, berkembangnya industri pangan dan pakan. Produksi
yang dihasilkan belum bisa memenuhi untuk kebutuhan tersebut.
Untuk itu produksi akabi perlu ditingkatkan setiap tahunnya
melalui program pengelolaan produksi tanaman aneka kacang
dan umbi setiap tahunnya.
Dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut
ditingkat lapangan, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan
Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, sebagai acuan dalam
melaksanakan kegiatan peningkatan produksi akabi di daerah.
Selanjutnya untuk mengatasi persoalan spesifikasi lokasi, maka
harus ditindaklanjuti oleh daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
dalam bentuk petunjuk teknis agar dalam pelaksanaan kegiatan
budidaya kedelai sesuai dengan peraturan.
Dengan Petunjuk Teknis ini, diharapkan semua pihak
yang terkait memiliki persepsi yang sama untuk saling
berkoordinasi dan bersinergi sehingga kegiatan pengembangan
aneka kacang dan umbi berjalan sesuai dengan yang diharapkan
dan sasaran produksi dapat tercapai.
Jakarta, Mei 2017
Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
Dr. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, MS,DAA
NIP. 196010241987031001

9. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………….. iii
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………………….. v
DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………………………. vi
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………. 1
A. Latar Belakang …………………………………………………………. 1
B. Dasar Hukum ……………………………………………………………. 2
C. Tujuan ……………………………………………………………………… 5
D. Sasaran …………………………………………………………………….. 5
E. Istilah dan Pengertian ………………………………………………. 6
BAB II SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………………………. 11
A. Sasaran …………………………………………………………………….. 11
B. Strategi ……………………………………………………………………… 11
C. Kebijakan …………………………………………………………………. 13
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ANEKA KACANG DAN UMBI
TA. 2017 ………………………………………………………………………… 14
A. Sasaran Strategi dan Indiokator Kinerja Hasil
(Outcome) Program …………………………………………………. 14
B. Sasaran Strategi dan Indikator (Output) Kegiatan ……. 20
BAB IV RENCANA AKSI KEBERHASILAN KINERJA
PROGRAM KEGIATAN …………………………………………………… 35
A. Target Kinerja …………………………………………………………… 35
B. Rencana Aksi …………………………………………………………….. 36
C. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan ……….. 36

10. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
iv
BAB V PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN ………………………………………………………….. 38
A. Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran ………. 38
B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran ………… 40
C. Monitoring dan Evaluasi ………………………………………….. 41
D. Pelaporan ………………………………………………………………….. 42
BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………………… 43
LAMPIRAN

11. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan
Target Program Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
Tahun 2017 ………………………………………………………………….. 15
Tabel 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan
Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017 ………….. 15
Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2017 …….. 16
Tabel 4. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah
Tahun 2017 ………………………………………………………………… 18
Tabel 5. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau
Tahun 2017 ………………………………………………………………….. 18
Tabel 6. Skenario Pencapaian Produksi Ubikayu
Tahun 2017 ………………………………………………………………… 19
Tabel 7. Skenario Pencapaian Produksi UbiJalar
Tahun 2017 ………………………………………………………………… 20
Tabel 8. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi Spesifik ………. 22
Tabel 9. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi BJA Kedelai …. 23
Tabel 10. Pagu Satuan Biaya Pengembangan Ganyong ……………… 24
Tabel 11. Faktor Resiko Yang Kemungkinan Berpengaruh
terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan …………….. 37

12. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
vi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Rincian Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai
Tahun 2017 ……………………………………………………………… 45
Lampiran 2. Lokasi Pengembangan Ganyong Tahun 2017 ………….. 50
Lampiran 3. Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan
Pemerintah melalui Transfer Uang ………………………… 51
Lampiran 4. Blanko Laporan Bulanan Kecamatan Kegiatan
Penerapan Teknologi PTT/BJA/PAT-PIP*)
Kedelai Tahun 2017 ………………………………………………… 60
Lampiran 5. Blanko Laporan Bulanan Kabupaten Kegiatan
Penerapan Teknologi PTT/BJA/PAT-PIP*)
Kedelai Tahun 2017 …………………………………………………. 61
Lampiran 6. Blanko Laporan Bulanan Provinsi Kegiatan
Penerapan Teknologi PTT/BJA/PAT-PIP*)
Kedelai Tahun 2017 …………………………………………………. 62
Lampiran 7. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program
Pengelolaan Produksi Kedelai Kecamatan ……………… 63
Lampiran 8. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program
Pengelolaan Produksi Kedelai Kabupaten ………………. 64
Lampiran 9. Format Laporan Akhir Pelaksanaan Program
Pengelolaan Produksi Kedelai Provinsi ………………….. 65

13. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Komoditi aneka kacang dan umbi seperti kedelai, kacang tanah,
kacang hijau, ubikayu dan ubi jalar merupakan komoditas yang
sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal tersebut dapat terlihat
dengan semakin meningkatnya kebutuhan baik sebagai bahan
pangan, pakan dan bahan baku industri maupun bahan bakar
nabati (bioethanol).
Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
(Akabi) merupakan salah satu upaya dari unit kerja Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan
komoditas aneka kacang dan umbi. Kegiatan tersebut difokuskan
pada beberapa komoditi antara lain kedelai, kacang tanah, kacang
hijau, ubi kayu, ubi jalar dan aneka kacang dan umbi lainnya,
dengan prioritas pada pendampingan/pengawalan penerapan
budidaya yang tepat dan berkelanjutan.
Pengelolaan aneka kacang dan umbi (Akabi) pada dasarnya
merupakan rangkaian kegiatan untuk memfasilitasi usaha
budidaya aneka kacang dan umbi sehingga mampu berproduksi
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Pengelolaan aneka kacang
dan umbi juga memiliki orientasi untuk meningkatkan
produktivitas dan produksi, efisiensi, nilai tambah dan daya saing
sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
petani maupun masyarakat sekitarnya.
Program pengelolaan komoditas aneka kacang dan umbi
difokuskan pada penerapan pengelolaan budidaya yang tepat dan
efisien yang diprioritaskan pada :

14. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
2
1. Komoditas utama dan unggulan nasional yaitu kedelai, kacang
tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.
2. Komoditas Akabi lainnya unggulan daerah (lokal) seperti talas,
garut, gembili, kacang koro pedang dan lain-lain. Komoditas ini
berperan sebagai substitusi maupun komplemen.
Sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa
swasembada (padi, jagung, kedelai, gula dan daging) harus
tercapai pada tahun 2017. Oleh karenanya kebijakan alokasi
anggaran pemerintah pusat tahun anggaran 2017 diarahkan
terutama untuk mendukung tercapainya program swasembada
tersebut.
Semula pengelolaan aneka kacang dan umbi tahun 2017 fokus
pada komoditi kedelai, namun karena ada kewajiban untuk
merintis dalam penyediaan bahan baku nabati maka pengelolaan
produksi ubikayu difasilitasi secara terbatas sedangkan untuk
komoditi non kedelai lainnya (kacang tanah, kacang hijau dan ubi
jalar) bersifat pendampingan, pembinaan dan koordinasi/
kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017 sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992
tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun
192 Nomor 46, Tambahan Lembaran negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

15. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
3
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang
Perbenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.07/2010;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

16. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
4
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/
OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman
Pangan Yang Baik dan Benar(Good Agriculture Practices);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/
7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan
Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good
Manufacturing Practices);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/
OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan
Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
HK.140/4/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang
Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal
Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/
8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/
11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih
Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/1997
tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/PD.120/1/2015
tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi
Kayu Nasional;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC.110/
12/2016 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan
Penyaluran bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian
Pertanian Tahun anggaran 2017.

17. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
5
C. Tujuan
Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
tahun 2017 bertujuan untuk:
1. Memberikan acuan bagi pelaksana dalam pengelolaan produksi
komoditi aneka kacang dan umbi khususnya kedelai sebagai
upaya pencapaian sasaran tanam mendukung produksi
nasional tahun 2017;
2. Menyiapkan ketersediaan benih kedelai untuk tahun 2018 dari
kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2017.
3. Meningkatkan dan membangun mekanisme koordinasi untuk
keterpaduan pelaksanaan peningkatan produksi komoditi
aneka kacang dan umbi khususnya kedelai melalui kegiatan
penerapan teknologi PTT spesifik lokasi dan teknologi budidaya
jenuh air (BJA) serta peningkatan produksi ubikayu, ubijalar,
kacang tanah dan kacang hijau melalui swadaya petani,
pembinaan, pendampingan, pengawalan dan monitoring serta
evaluasi baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
4. Mendukung percepatan penerapan komponen adopsi teknologi
spesifik lokasi ditingkat petani sehingga dapat meningkatkan
produksi nasional sesuai yang diharapkan;
5. Memfasilitasi dan memediasi stakeholders terkait dalam usaha
pengembangan komoditas aneka kacang dan umbi dari hulu
hingga hilir;
6. Meningkatkan produktivitas dan produksi dalam upaya
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
D. Sasaran
Sasaran disusunnya petunjuk teknis pengelolaan produksi aneka
kacang dan umbi tahun anggaran 2017 antara lain :
1. Tersedianya bahan acuan bagi para pelaksana dalam
melakukan kegiatan pengelolaan produksi aneka kacang dan

18. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
6
umbi sebagai upaya meningkatkan produksi kedelai, kacang
tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubi jalar tahun 2017;
2. Terjadinya koordinasi dan terpadunya pelaksanaan kegiatan
pengelolaan peningkatan produksi komiditi aneka kacang dan
umbi khususnya kedelai melalui kegiatan penerapan teknologi
PTT spesifik lokasi PTT kedelai, dan teknologi budidaya jenuh air
(BJA), aneka umbi lain (ganyong) serta pengembangan swadaya
ubikayu, ubijalar, kacang tanah dan kacang hijau melalui
pendampingan, pengawalan, pembinaan dan monitoring dan
evaluasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
3. Teradopsinya penerapan teknologi spesifik lokasi aneka kacang
dan umbi ditingkat petani sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usahataninya
untuk mendukung peningkatan produksi nasional;
4. Berkembangnya agribisnis aneka kacang dan umbi dari hulu
hingga hilir sehingga dapat memantapkan ketahanan pangan
Nasional; dan
5. Tercapainya sasaran produksi tahun 2017 untuk kedelai sebesar
1,2 juta ton, kacang tanah 0,69 juta ton, kacang hijau 0,27 juta
ton, ubi kayu 24,61 juta ton dan ubi jalar 2,54 juta ton dan
pengembangan produksi aneka umbi lain (ganyong).
E. Istilah dan Pengertian
1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi
kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah
kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga
pemerintah/nonpemerintah.
2. Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai
adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial
yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok
tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).
3. Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi Pemberian
penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan

19. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
7
tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana
Prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/
bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna
Anggaran (PA).
4. Bentuk Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi
Kedelai adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran (PA).
5. Bantuan Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah
bantuan berupa paket sarana produksi meliputi benih kedelai,
rhizhobium, pupuk an organik, pupuk organik atau kapur
pertanian sesuai spesifik lokasi, yang diberikan kepada
kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan program
pengelolaan produksi kedelai, untuk mendukung percepatan
pencapaian sasaran produksi kedelai.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun
yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan
kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan
komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta
mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan
beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama
untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Usaha Tani adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan
perkebunan.
9. Usaha Tani Kedelai adalah usaha dibidang komoditi kedelai;
10. Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan) adalah seluruh kegiatan yang
meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan
jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam
agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan
bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen

20. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
8
untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan masyarakat.
11. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta
keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang
pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran
satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang
meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan
jasa penunjang.
12. Kelompok tani/Gapoktan dalam program pengelolaan
produksi kedelai meliputi kelompok tani/gabungan kelompok
tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau
petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada
lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar
Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada
lahan Perhutani atau lahan kehutanan dan/atau lembaga
masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan
tidur/lahan bera.
13. Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah
Program Pengelolaan Produksi kedelai adalah kelompok
tani/gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan
tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha
tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau
Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha
tani tanaman pangan pada lahan Perhutani atau lahan
kehutanan dan/atau lembaga masyarakat lainnya yang
berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera.
14. Intensifikasi Pertanian adalah pola penerapan teknologi
usahatani budidaya komoditas, yang dititikberatkan pada
peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per
hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas
sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan
teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua
sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, bahan organik .

21. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
9
15. Pengelolaan Produksi Kedelai adalah upaya pola penerapan
teknologi usahatani kedelai, yang dititik beratkan pada
peningkatan kualitas serta produktivitas per hektar, melalui
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan teknologi Budidaya
Jenuh Air (BJA) kedelai serta perluasan areal tanam.
16. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) adalah pendekatan
dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, pengendalian
organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu dan
berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, dan
kelestarian lingkungan.
17. Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai adalah penanaman kedelai
dengan memberikan irigasi terus menerus sejak tanam
sampai panen dan membuat tinggi permukaan air tetap,
sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air di lahan pasang
surut.
18. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh
Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal
yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau
sifat-sifat lainnya.
19. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang
telah disertifikasi.
20. Bahan organik adalah bahan-bahan yang dapat diperbaharui,
didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi
unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari
tanah dan air. Merupakan semua bahan yang berasal dari
jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup atau
yang telah mati, pada berbagai tahapan dekomposisi (Miiler,
1955)
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan.

22. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
10
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

23. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
11
BAB II
SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Sasaran
Sasaran utama Direktorat Aneka Kacang dan Umbi tahun 2017
yaitu 1) mewujudkan pencapaian swasembada kedelai dan
tercapainya sasaran produksi aneka kacang dan umbi,
2) mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan, 3) mewujudkan
peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor, serta
4) mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.
Pencapaian keempat sasaran (target) utama diharapkan dapat
memberikan dampak kinerja yang signifikan bagi pemenuhan
kebutuhan pangan terutama ketahanan pangan nasional. Selain
itu, dampak dari kinerja tersebut juga diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan petani dan pada akhirnya dapat
mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai.
B. Strategi
Strategi pencapaian produksi Aneka Kacang dan Umbi tahun 2017
dilakukan melalui:
1. Peningkatan Produktivitas
Upaya peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui
pengelolaan tanaman terpadu (PTT) yaitu : a) perakitan,
diseminasi dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik
lokasi, b) penerapan dan pengembangan teknologi, c) disertai
pengawalan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan
koordinasi.

24. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
12
2. Perluasan Areal Tanam
Perluasan areal tanam dilakukan dengan Optimasi Perluasan
Areal Tanam (PAT) melalui Peningkatan Indeks Pertanaman
(PIP) dilaksanakan pada : a) lahan sawah maupun lahan Kering;
b) pembukaan lahan baru; c) kerjasama pemanfaatan lahan
perhutani, hutan rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi;
d) di lahan komoditi lain yang dapat dilaksanakan dengan
tumpangsari, e) investasi pihak swasta serta f) kemitraan.
3. Pengamanan Produksi
Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak
perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan serta
pengendalian organisme penganggu tumbuhan (OPT) dan
pengamanan kualitas produksi dari residu pestisida serta
mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan
pasca panen yang masih cukup besar.
4. Peningkatan Manajemen.
Strategi ini dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh
pemangku kepentingan dalam kegiatan antara lain a) perbaikan
sistem perbenihan; b) peraturan penetapan harga pembelian
kedelai dan ubikayu petani; c) peraturan jaminan pasar kedelai
petani; d) peraturan pengendalian impor kedelai; e) peraturan
penerapan tarif bea masuk impor kedelai dan ubikayu;
f) perbaikan sistem pembiayaan kedelai; g) perbaikan
pengelolaan mekanisasi pertanian; h) penguatan sistem data,
i) penumbuhan investasi bidang budidaya kedelai skala luas;
j) penguatan petugas lapangan; k) pembangunan sistem
informasi agribisnis secara terpadu dari hulu on-farm dan hilir
dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada
masyarakat; l) pengembangan teknologi agribisnis kedelai;
m) kegiatan pendukung lainnya yang dapat mendorong
pencapaian sasaran produksi aneka kacang dan umbi.

25. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
13
C. Kebijakan
Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pemenuhan kebutuhan
komoditas aneka kacang dan umbi khususnya kedelai dalam
negeri adalah dengan melakukan percepatan peningkatan
produksi sebagai upaya pencapaian swasembada kedelai paling
lambat tahun 2020. Pencapaian swasembada kedelai tersebut
ditempuh secara terpadu dari mulai pengelolaan sumber daya dan
sarana produksi (sub sistem hulu), pengelolaan budidaya (on farm)
dan pengelolaan pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil
(sub sistem hilir). Berkaitan dengan kegiatan kedelai di on farm,
Kementerian Pertanian mengambil kebijakan bahwa Bantuan
Pemerintah untuk pengembangan kedelai tahun 2017 diutamakan
untuk Perluasan Areal Tanam (PAT) namun apabila kondisi di
lapangan tidak memungkinkan maka dapat dilaksanakan pada
lahan eksisting. Alokasi bantuan diarahkan minimal 50% dari areal
untuk penyediaan benih tahun 2018. Pengembangan komoditas
selain kedelai dilakukan dengan optimalisasi pembinaan dan
pendampingan untuk melakukan kemitraan dengan stake holders
serta fasilitasi sumber permodalan dengan bunga rendah yang
mudah diakses petani seperti KUR dan lainnya serta adanya
dukungan dari APBD.

26. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
14
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
ANEKA KACANG DAN UMBI TA.2017
A. Sasaran Strategis danIindikator Kinerja Hasil (Outcome) Program
Dalam mewujudkan sasaran utama Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan, program yang ditetapkan tahun 2017 adalah Program
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan.
Indikator keberhasilan kinerja program tersebut di atas adalah
perluasan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan yang
tepat dengan didukung oleh sistem penanganan pascapanen dan
penyediaan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk
mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan
berkelanjutan, sehingga dapat tercapai swasembada pangan dan
swasembada pangan berkelanjutan.
Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan pengelolaan
produksi tanaman aneka kacang dan umbi tahun 2017, telah
ditetapkan berbagai kegiatan baik Pusat maupun di Daerah.
Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan produksi
tanaman aneka kacang dan umbi meliputi :
1. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan
produksi bulanan dan tahunan;
2. Penyusunan kegiatan untuk pencapaian sasaran produksi;
3. Penyusunan skenario pencapaian sasaran produksi;
4. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana faktor produksi;
5. Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran luas tanam, luas
panen, produktivitas dan produksi bulanan, triwulan dan
tahunan;
6. Koordinasi dan monitoring.

27. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
15
Jumlah Produksi :
- Kedelai 1.200.000
- Kc. Tanah 692.000
- Kc.hijau 274.000
- Ubikayu 24.617.000
- Ubijalar 2.541.000
- Ganyong 3.000
Mewujudkan pencapaian
produksi secara
berkelanjutan dalam
rangka penyediaan
kebutuhan pangan
nasional
Sasaran strategis Target (Ton)
Indikator Kinerja
(Outcome)
Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Program
Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran produksi tersebut,
diperlukan sasaran luas pertanaman/luas panen dengan capaian
produktivitas tertentu. Adapun sasaran lebih lengkap per
komoditas aneka kacang dan umbi sebagai berikut :
Tabel 2. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
Untuk mewujudkan pencapaian produksi kedelai, kacang tanah,
kacang hijau, ubikayu dan ubijalar maka ditetapkan skenario
pencapaian produksi sebagai berikut:

28. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
16
Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Kedelai Tahun 2017
Dalam mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut,
peningkatan produktivitas kedelai nasional menjadi faktor
penentu utama disamping program lainnya. Oleh karena itu,
keberhasilan pencapaian produksi kedelai memerlukan integrasi
dari berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan
instansi lain. Program dan kegiatan yang melekat pada Direktorat
Aneka Kacang dan Umbi salah satunya adalah Pengelolaan
Produksi Tanaman Kedelai. Indikator output kinerja Kegiatan
Pengelolaan Produksi kedelai adalah tercapainya peningkatan
produktivitas, penambahan luas areal tanam kedelai dan
peningkatan produksi.
Dalam upaya peningkatan produksi kedelai, berdasarkan alokasi
dukungan anggaran APBN Tahun Anggaran 2017 ditetapkan
sasaran produksi kedelai tahun 2017 sebesar 1.200.000 ton
dengan pemberian bantuan pemerintah seluas 210.000 ha.
Untuk mencapai sasaran produksi tersebut ditempuh melalui
upaya Peningkatan Produktivitas dengan kegiatan peningkatan
produksi pola tanam terpadu spesifik lokasi (PTT) dan melalui
penerapan teknologi budidaya jenuh air (BJA) pada areal tanam
yang selama ini telah terbiasa melakukan budidaya kedelai dan

29. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
17
Optimasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks
Pertanaman (PAT-PIP) pada lahan sawah maupun lahan kering
termasuk pemanfaatan lahan terlantar (bera), lahan bukaan baru,
kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, hutan tanaman rakyat,
perkebunan, lahan transmigrasi, dan lahan potensial lainnya
dengan sistem monokultur maupun tumpangsari.
Skenario peningkatan produksi kedelai tahun 2017 dapat
terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung
peningkatan produksi berikut ini dapat dipenuhi:
a. Fasilitasi pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana
produksi;
b. Penetapan kebijakan harga beli kedelai petani dan jaminan
Pasar;
c. Pengaturan importasi kedelai dan penerapan tarif bea masuk
impor kedelai;
d. Kondisi iklim yang mendukung pertanaman kedelai;
e. Dukungan nyata pemerintah daerah dan seluruh pemangku
kepentingan.
Skenario pencapaian produksi kacang tanah dan kacang hijau pada
tahun 2017 dilaksanakan melalui diseminasi dan penerapan
teknologi budidaya yang mengacu pada paket rakitan teknologi
budidaya kacang tanah dan kacang hijau yang dikeluarkan oleh
Balitkabi pada pertanaman di tingkat petani, selain itu juga ada
upaya untuk mendorong pemanfaatan lahan terlantar/lahan
marginal dan mendorong peningkatan IP (indeks pertanaman)
serta promosi investasi.
Secara rinci pendekatan pencapaian Sasaran produksi tersebut
dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5 berikut :

30. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
18
Tabel 4. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah Tahun 2017
Tabel 5. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Hijau Tahun 2017
Dalam mengoptimalkan usaha pencapaian sasaran tersebut,
diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak mulai
dari peneliti, penyuluh, pengambilan kebijakan, pelaku usaha dan
petani itu sendiri.

31. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
19
Tabel 6. Skenario Pencapaian Produksi Ubikayu Tahun 2017
Skenario pencapaian produksi ubikayu tahun 2017 dapat
terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung
peningkatan produksi ini dipenuhi antara lain :
1. Fasilitas pemerintah dalam penyaluran bantuan pinjaman
bunga ringan kepada kelompoktani ubikayu
2. Penerapan kebijakan bahan bakar nabati yang konsisten
3. Dukungan Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku
kepentingan
Skenario pencapaian produksi ubijalar tahun 2017 sebesar
2,46 juta ton dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas
dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan oleh
Balitkabi Kementerian Pertanian antara lain pemanfaatan varietas
unggul nasional dan pengunaan pupuk berimbang serta
pengendalian OPT maupun penerapan teknologi tepat guna
lainnya.
Sementara itu perluasan areal tanam dengan kontribusi produksi
11,67% dilakukan melalui promosi investasi kepada pelaku usaha
maupun bantuan APBD di beberapa daerah yang sudah memiliki
industri rumah tangga ataupun usaha kecil dan menengah.

32. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
20
Sedangkan pemanfaatan lahan (perkebunan, kehutanan, tegal/
kebun ataupun ladang/huma) dilakukan dengan pemanfaatan pola
tanam tumpangsari yang saling menguntungkan dengan tanaman
induknya.
Tabel 7. Skenario Pencapaian Produksi UbiJalar Tahun 2017
B. Sasaran Strategis dan Indikator Keluaran (Output) Kegiatan
Pada tahun anggaran 2017, kinerja program peningkatan produksi
aneka kacang dan umbi mempunyai sasaran strategis yaitu
produksi kedelai 1.200.000 ton, kacang tanah 692.000 ton, kacang
hijau 274.000 ton, ubikayu 24.617.000 ton dan ubijalar 2.541.000
ton.
Khusus pencapaian sasaran produksi kedelai difasilitasi oleh
BANTUAN PEMERINTAH (BANPER) dalam bentuk bantuan sarana
produksi (benih, pupuk, herbisida, pestisida, rhizobium),
pertemuan dan pengawalan/pendampingan baik dari petugas
maupun unsur TNI AD. Selain itu juga, melalui bantuan benih
kedelai bersubsidi.
Bantuan pemerintah untuk fasilitasi kegiatan kedelai tahun 2017
juga memiliki output khusus yaitu mempersiapkan ketersediaan
benih sebagai upaya mendukung kegiatan kedelai tahun 2018.

33. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
21
Dukungan penyiapan benih kedelai tahun 2018 diharapkan
mampu mencapai minimal 50% dari total luas areal yang
mendapat bantuan pemerintah. Sebagai upaya mencapai output
khusus tersebut harus didukung dengan kontrak kerja antara
pengelola keuangan, kelompok tani dan penangkar benih yang
akan bekerjasama sebagaimana pada lampiran.
Namun untuk komoditi non kedelai (kacang tanah, kacang
hijau,ubikayu dan ubi jalar) tidak mendapat fasilitasi banper, akan
tetapi hanya dalam bentuk pembinaan/pengawalan baik di tingkat
provinsi/kabupaten. Oleh karena itu dukungan pendanaan APBD
provinsi/kabupaten dan swadaya masyarakat sangat membantu
dalam upaya pencapaian sasaran produksi yang telah ditetapkan.
Dalam rangka pencapaian sasaran produksi aneka kacang dan
umbi tahun anggaran 2017, dilaksanakan berbagai kegiatan
sebagai berikut :
1. Pengelolaan Produksi Melalui Teknologi Spesifik Lokasi (PTT)
Kedelai
Sasaran pelaksanaan pengelolaan produksi spesifik lokasi
kedelai tahun 2017 seluas 200.000 ha (22 provinsi,
148 kabupaten). Luas satu unit PTT kedelai minimal sebesar 10
ha. Untuk memfasilitasi pelaksanaan PTT kedelai, pemerintah
memberikan bantuan berupa sarana produksi, pendampingan
Petugas penyuluh/Mantri tani maupun pendamping lainnya.
Sarana produksi yang diberikan yaitu benih kedelai bersertifikat,
pupuk an organik Urea bersubsidi yang pembeliannya melalui
Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai
peraturan yang berlaku, pupuk organik, pupuk hayati
(Rhizobium), pestisida organik/anorganik. Jenis dan dosis
bantuan sarana produksi disesuaikan dengan rekomendasi
setempat (spesifik lokasi).

34. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
22
Bantuan benih yang diarahkan untuk penangkaran diutamakan
dengan berbagai jenis varietas yang unggul, produksi tinggi,
hasil Badan Litbang Pertanian dan Batan. Spesifikasi pupuk
organik, pupuk hayati dan pestisida harus terdaftar pada
Permentan yang berlaku.
Bantuan sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kedelai
melalui teknologi spesifik lokasi, diberikan langsung kepada
kelompok tani pelaksana dalam bentuk transfer uang, dengan
nilai uang sebesar Rp. 1.385.900,- per hektar untuk pembelian
sarana produksi sesuai dengan rencana usaha kelompok (RUK).
Komponen sarana produksi khususnya benih bersertifikat
pemerintah membantu seharga Rp. 10.320/kg apabila
terdapat kekurangan dalam pembelian benih maka
ditanggung oleh kelompok tani secara swadaya. Sedangkan
sarana produksi lainnya yang diberikan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan di masing-masing daerah berdasarkan
rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi).
Tabel 8. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi Spesifik

35. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
23
2. Pengelolaan Produksi Melalui Teknologi Budidaya Jenuh Air
(BJA) Kedelai
Sasaran pelaksanaan pengelolaan produksi spesifik lokasi
kedelai tahun 2017 seluas 10.000 ha tersebar di 7 Provinsi,
14 Kabupaten. Untuk memfasilitasi pelaksanaan penerapan
teknologi BJA kedelai, pemerintah memberikan bantuan
berupa sarana produksi, dan pendampingan Petugas Penyuluh/
Mantri Tani maupun pendamping lainnya (Tim Pendamping
khusus dari IPB). Adapun satuan biaya per hektar penerapan
teknologi budidaya jenuh air terlihat pada table dibawah
berikut:
Tabel 9. Pagu Satuan Biaya Penerapan Teknologi BJA Kedelai
Komponen sarana produksi khususnya benih bersertifikat
pemerintah membantu seharga Rp. 10.320/kg apabila
terdapat kekurangan dalam pembelian benih, maka
ditanggung oleh kelompok tani secara swadaya. Sedangkan
sarana produksi lainnya yang diberikan dapat disesuaikan
dengan kebutuhan di masing-masing daerah berdasarkan
rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi).
3. Pengembangan Aneka Umbi (Ganyong)
Dalam rangka diversifikasi pangan non beras, salah satu
komoditas yang perlu dikembangkan adalah ganyong.

36. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
24
Komoditas ini memiliki kaya akan karbohidrat dan protein yang
dapat dikonsumsi dalam berbagai macam olahan. Untuk
memfasilitasi pengembangan pangan lokal pemerintah
memberikan bantuan sarana produksi berupa pupuk organik
serta pendampingan petugas penyuluh lapagan petugas
pendamping lainnya. Adapun satuan biaya per hektar
pengembangan ganyong seperti pada tabel dibawah berikut:
Tabel 10. Pagu Satuan Biaya Pengembangan Ganyong
4. Fasilitasi Biaya Sertifikasi Benih Kedelai
Untuk mendukung ketersediaan benih kedelai bersertikat
Tahun 2017 dan 2018, maka 50% alokasi pengembangan
kedelai Tahun 2017 dijadikan penangkaran benih. Untuk
meringankan biaya uji sertifikasi oleh penangkar maka
diberikan fasilitas bantuan biaya uji mutu benih sebesar
Rp. 6,-/kg sesuai aturan yang berlaku. Dukungan anggaran
kegiatan ini dialokasikan pada satker Tugas Pembantuan
masing-masing provinsi yang melaksanakan kegiatan
pengembangan kedelai.
5. Bantuan Sarana Penyimpanan Benih Kedelai
Salah satu permasalahan cepat rusaknya kualitas mutu benih
kedelai adalah masih kurangnya sarana penyimpanan benih
kedelai yang dimiliki oleh petani penangkar atau produsen
benih kedelai sehingga perlu diberikan untuk pembelian sarana
penyimpanan kedelai dari hasil penangkaran kelompok tani,
baik berupa plastik yang memiliki tingkat kedap udara tinggi
(teknologi hermetik) maupun sarana penyimpanan benih
lainnya yang sudah teruji dan terbukti sangat efektif

37. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
25
mempertahankan mutu dan daya tumbuh benih oleh lembaga
berkompeten di masing-masing daerah.
6. Bantuan Transport Petugas Pengawas Benih
Bantuan transport akan diberikan kepada petugas pengawas
benih yang melakukan pengawasan dan pengawalan
penangkaran benih kedelai yang dilakukan oleh kelompok tani
pelaksana kegiatan pengembangan kedelai Tahun 2017.
Bantuan transport diberikan untuk petugas pengawas benih
dari kabupaten ke lokasi penangkaran dengan standar
transport lokal.
7. Pembinaan Peningkatan Produktivitas Areal Tanam Kedelai
Swadaya
Hamparan lahan yang biasa ditanami kedelai saat ini (eksisting)
namun tidak mendapat bantuan penerapan teknologi spesifik
lokasi dan teknologi BJA diharapkan dapat dikelola secara
swadaya. Dalam areal swadaya ini dilakukan pengawalan dan
pendampingan oleh petugas lapangan (PPL/POPT/Petugas
Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Luas areal tanam
pengembangan kedelai secara swadaya yang direncanakan
dilakukan pengawalan dan pendampingan seluas 558.226 ha.
Petani yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah untuk
sarana produksi (benih, pupuk anorganik) dapat memanfaatkan
fasilitas yang disediakan oleh pemerintah berupa benih
bersubsidi. Untuk benih bersubsidi disediakan seluas
300.000 ha dan pupuk bersubsidi seluas 558.226 ha.
Dalam memanfaatkan benih dan pupuk bersubsidi (Urea, NPK
dan Organik), petani diharuskan membuat RDKK dengan
mencantumkan kebutuhan pupuk dan benih yang harus
diketahui oleh Petugas Lapang setempat.

38. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
26
8. Penyiapan Kebijakan Regulasi, Petunjuk Teknis, Sosialisasi,
Pengelolaan Data dan Informasi.
Kegiatan penyiapan kebijakan yang mendorong peningkatan
produksi kedelai, dilaksanakan melalui pertemuan dan
koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan Petunjuk Teknis
yang disiapkan oleh Direktorat Aneka Kacang dan Umbi,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dijadikan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan baik ditingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.
9. Pendampingan, Pengawalan, Pembinaan serta Monitoring
dan Evaluasi
Dalam upaya pencapaian sasaran produksi tahun anggaran
2017 untuk komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau,
ubi kayu dan ubi jalar dilakukan kegiatan pembinaan,
bimbingan dan monitoring peningkatan produksi terhadap
kelompok tani yang melaksanakan budidaya komoditas AKABI
(kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan ubijalar) baik
yang menerima bantuan pemerintah maupun secara swadaya.
Sasaran pembinaan, bimbingan dan monitoring adalah agar
program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan
tercapainya sasaran produksi yang ditetapkan.
Pembinaan, bimbingan dan monitoring dilaksanakan secara
berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas
Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Kantor
Cabang Dinas Pertanian Kecamatan, Penyuluh Pertanian
Lapangan dan pemangku kepentingan lainnya.
10. Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pengadaan sarana penunjang kelancaran tugas kantor
berupa peralatan, bahan maupun honor yang dialokasikan di

39. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
27
pusat maupun di daerah, agar dilaksanakan secara efisien,
efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mencapai sasaran produksi kedelai tahun 2017 perlu
dilaksanakan program dan kegiatan secara terpadu melibatkan
Instansi dan pemangku kepentingan terkait, meliputi :
a. Perbenihan
Penyediaan benih berkoordinasi dengan Direktorat
Perbenihan Tanaman Pangan, Balitkabi, BPSB, BBI, BUMN,
BUMD dan Penangkar Benih. Benih yang digunakan untuk
pelaksanaan program (pengelolaan produksi kedelai dan
swadaya) dapat menggunakan benih kelas sampai BR4.
Untuk menghadapi kesulitan benih besertifikat, masing-
masing daerah dapat menyediakan kebutuhan benihnya
melalui penangkar-penangkar setempat dengan
merencanakan minimal 50% luas areal tanam bantuan
pemerintah akan dijadikan sebagai penangkaran benih.
b. Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian
Dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian,
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian dalam pengalokasian pupuk bersubsidi dan
bantuan alat mesin pertanian berupa traktor, pompa air dan
sprayer serta bantuan peralatan pasca panen, dengan
Direktorat PPHTP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,
serta Instansi terkait lainnya.
c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Untuk mendukung peningkatan SDM pertanian,
berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan
(Bakorluh) Provinsi dan Kabupaten serta Instansi terkait

40. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
28
lainnya dalam: a). pengawalan dan pendampingan kegiatan
pengelolaan produksi kedelai, b). peningkatan kompetensi
melalui pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian serta
c). pemberian materi bagi penyuluh pertanian yang
dimaksudkan sebagai bahan dan alat bantu penyuluhan
dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian.
d. Pembiayaan
Dalam mendukung kegiatan pengembangan kedelai secara
swadaya Pemerintah telah menyediakan pembiayaan dalam
bentuk skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikoordinir oleh
Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian serta Instansi terkait lainnya. Selain itu
perlu juga kerjasama dengan Swasta/Investor/sumber
lainnya dalam bantuan modal.
e. Teknologi
Dalam penerapan teknologi (penggunaan varietas unggul,
inovasi teknologi budidaya, sosialisasi penggunaan kalender
tanam terpadu) di lapangan berkoordinasi dengan Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat dan
Instansi terkait lainnya.
f. Penanggulangan Hama dan Penyakit
Untuk menanggulangi adanya serangan OPT dapat
berkoordinasi dengan brigade proteksi tanaman yang berada
di Kantor Dinas Pertanian masing masing Kabupaten dan
Provinsi.
g. Industri Hilir
Guna mendukung mutu hasil dan fasilitasi pengolahan
kedelai diperlukan pelatihan dan pendampingan
pengelolaan pasca panen, berkoordinasi dengan Direktorat

41. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
29
PPHTP, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi
terkait lainnya.
h. Regulasi Pendukung
Regulasi sistem perbenihan kedelai tanaman pangan,
berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan. Regulasi Tata Niaga Kedelai dan
Ubikayu meliputi harga acuan pembelian di tingkat petani,
pengaturan importasi, tarif bea masuk dan jaminan pasar,
berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator
Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Koperasi, Kementerian BUMN, BULOG, Gakoptindo, Kopti
dan pemangku kepentingan lainnya.
11. Alokasi Anggaran Direktorat Aneka Kacang dan Umbi.
Pada tahun 2017, alokasi anggaran yang dikelola Direktorat
Aneka Kacang dan Umbi melalui APBN sebesar
Rp. 394.090.363.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat milyar
sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran Kegiatan di Tingkat Pusat
Pada Tahun Anggaran 2017 yang dialokasikan untuk
kegiatan di tingkat pusat (Direktorat Budidaya Aneka
Kacang dan Umbi) sebesar Rp 13.581.289.000,- (tiga belas
milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan
puluh sembilan ribu rupiah) yang dialokasikan untuk
kegiatan: pembinaan, sosialisasi, koordinasi, monitoring,
evaluasi dan pembelian peralatan kantor dalam menunjang
kelancaran pelaksanaan kegiatan.

42. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
30
b. Anggaran Kegiatan di Tingkat Provinsi (Dekonsentrasi)
Anggaran dekonsentrasi kegiatan pengelolaan budidaya
aneka kacang dan umbi tahun 2017 di tingkat provinsi
dialokasikan sebesar Rp. 11.105.000.000,- (sebelas milyar
seratus lima juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan
untuk memfasilitasi kegiatan aneka kacang dan umbi yang
bersifat non fisik dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Provinsi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Fokus kegiatan adalah pembinaan diareal pertanaman
Penerapan teknologi spesifik lokasi dan BJA kedelai serta
komoditas aneka kacang dan umbi serta kegiatan teknis
lainnya. Selain untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi,
dana dekonsentrasi juga dialokasikan untuk kegiatan tunda
bayar kegiatan akabi Tahun Anggaran 2016 yang sudah
dilaksanakan ditingkat lapangan namun karena terkena
penghematan anggaran, maka akan dibayarkan di tahun
anggaran 2017 setelah dilakukan verifikasi oleh inspektorat
jenderal kementerian pertanian (Itjen) dan BPKP setempat.
Adapun total anggaran untuk tunggakan kegiatan aneka
kacang dan umbi sebesar Rp. 16.704.074.000,- (enam belas
milyar tujuh ratus empat juta tujuh puluh empat ribu
rupiah).
c. Anggaran Kegiatan di Tingkat Kabupaten
(Tugas Pembantuan)
Anggaran tugas pembantuan tahun 2017 di tingkat
Kabupaten dialokasikan sebesar Rp. 361.225.000.000,-
(tiga ratus enam puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima
juta rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk
memfasilitasi kegiatan aneka kacang dan umbi yang bersifat
fisik dan non fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Tingkat Kabupaten/kota. Fokus kegiatan adalah antuan
pemerintah (banper) berupa bantuan sarana produksi
kedelai pada kegiatan penerapan teknologi spesifik lokasi

43. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
31
dan penerapan teknologi budidaya jenuh air, identifikasi
calon lokasi (CL) sampai tingkat Desa, pembinaan,
monitoring dan evaluasi di areal tanam aneka kacang dan
umbi.
d. Anggaran yang dialokasikan baik pusat maupun daerah
dimungkinkan berubah sesuai dengan kebijakan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Apabila terjadi realokasi antar kabupaten untuk kegiatan
kedelai pada satker Tugas Perbantuan tingkat Provinsi
dapat dilakukan melalui revisi POK yang diusulkan oleh
Kepala DInas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) kepada Kanwil Dirjen Anggaran setempat. Sedangkan
realokasi antar Provinsi dan/atau Kabupaten Satker Mandiri
dapat dilakukan melalui persetujuan Direktur Jenderal
Tanaman Pangan melalui revisi DIPA yang diusulkan ke
Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Mengingat Bantuan Pemerintah Pusat sangat terbatas
untuk pembelian saprodi pelaksanaan Penerapan
Teknologi Spesifik Lokasi dan BJA Kedelai, maka
penyediaan saprodi lainnya (bila diperlukan dan/atau
tidak sesuai dengan rekomendasi setempat) agar dapat
disediakan secara swadana oleh anggota kelompok
atau berasal dari sumber lainnya.
Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
hanya sebagai pemicu/stimulan sehingga diharapkan
ada sharing dari pemerintah daerah melalui dana
APBD I, APBD II, swasta/stakeholders lainnya, serta
dana dari masyarakat dalam bentuk tenaga dan sarana
lainnya.

44. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
32
Petani/kelompok tani diarahkan pula memanfaatkan
fasilitas pembiayaan pemerintah untuk mendapatkan kredit
usaha antara lain melalui : KUR dan sumber dana lainnya
sebagainya.
Pemberian kewenangan Tugas Pembantuan Provinsi
meliputi pelaksanaan fisik yang dikelola oleh Dinas
Pertanian Provinsi dan alokasi bantuan untuk
kabupaten/kota yang tidak dapat menjadi satuan kerja DIPA.
Tugas pembantuan provinsi dialokasi untuk memperkuat
kelembagaan unit kerja terutama unit kerja pelaksana
teknis daerah (UPTD).
Berkaitan dengan belanja bantuan pemerintah dapat
dijelaskan bahwa penetapan alokasi anggaran untuk
belanja bantuan pemerintah dikategorikan karena alasan
pemberdayaan sosial dan penanganan bencana.
Memperhatikan pengelolaan belanja bantuan pemerintah
(Banper), maka penempatan alokasi DIPA disesuaikan
dengan karakteristik jenis bantuan pemerintah yang
diberikan. Pola pelaksanaan bantuan pemerintah dimaksud
dilakukan melalui transfer uang. Hal ini sangat tergantung
dengan ketepatan dan keefektifan penyaluran dalam
mewujudkan kegiatan yang baik.
C. Pengelolaan Sumber Pendanaan Lain
Pada tahun anggaran 2017, pencapaian sasaran produksi aneka
kacang dan umbi seperti kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan
ubi jalar tidak mendapat fasilitasi APBN dari Pemerintah seperti
kedelai. Namun melalui sumber pendanaan lainnya, seperti APBD
Provinsi/Kab, swadaya petani, kemitraan maupun kredit (KUR)
diharapkan sasaran produksi seperti kacang tanah 0,692 juta ton,

45. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
33
kacang hijau 0,274 juta ton, ubi kayu 24,61 juta ton dan ubi jalar
2,54 juta ton dapat tercapai.
Mayoritas pencapaian sasaran produksi keempat komoditas
tersebut diharapkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat,
sehingga peran petugas di lapangan dalam hal mendesiminasi
teknologi tepat guna baik sistem budidaya dan pengolahan hasil
maupun pengelolaan hulu-hilir sangat membantu tercapainya
sasaran produksi tersebut khususnya melalui produktivitasnya.
Selain itu perluasan areal tanam juga memilki andil dalam
kontribusi pencapaian sasaran dimaksud. Perluasan areal ini
ditempuh melalui kemitraan, promosi investasi dan kerjasama
pemanfaatan lahan-lahan perkebunan dan kehutanan.
1. Kemitraan
Kemitraan dapat dilakukan melalui kerjasama antar petani/
kelompok tani dengan pelaku usaha yang mempunyai usaha
dengan bahan baku komoditas aneka kacang dan umbi.
Kerjasama tersebut bisa dalam bentuk bagi hasil, bayar setelah
panen (yarnen), atau opkup hasil panennya dengan harga yang
saling menguntungkan.
2. Promosi Investasi
Promosi investasi kepada pelaku usaha maupun bantuan APBD
di beberapa daerah yang sudah memiliki industri rumah tangga
ataupun usaha kecil dan menengah. Sedangkan pemanfaatan
lahan (perkebunan, kehutanan, tegal/kebun ataupun
ladang/huma) dilakukan dengan pemanfaatan pola tanam
tumpangsari yang saling menguntungkan dengan tanaman
induknya.

46. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
34
3. Pemanfaatan Lahan-lahan Terlantar/Perkebunan/Kehutanan
Dinas dapat memfasilitasi/menjembatani terjadinya kerjasama
ini dengan pihak terkait (perhutani, inhutani dan PTPN)
setempat. Kerjasama ini dimaksudkan untuk pemanfaatan
lahan-lahan yang dimungkinkan untuk ditanami komoditas
aneka kacang dan umbi baik dengan pola tumpangsari pada
lahan-lahan replanting maupun lahan-lahan yang terbuka
sebagai tanam perintis.

47. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
35
BAB IV
RENCANA AKSI KEBERHASILAN KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
Rencana aksi keberhasilan kinerja program dan kegiatan lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan disusun berdasarkan target
pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai
keberhasilan kinerja, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memiliki
target kinerja utama dengan komponen berupa rancangan, pedoman,
sosialisasi, luasan/jumlah unit bantuan pemerintah, serta laporan
pelaksanaan kegiatan.
A. Target Kinerja
Kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi
pada TA. 2017 memiliki target kinerja yaitu :
1. Rancangan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi;
2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi;
3. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Pengelolaan
Produksi Kedelai;
4. Sosialisasi Pengembangan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
dan Pengembangan Kedelai melalui Teknologi Spesifik Lokasi,
Perluasan Areal Tanam Dan Budidaya Jenuh Air Kedelai;
5. Laporan Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi;
6. Gerakan Pencanangan Tanam/Panen;
7. Koordinasi dan Sosialisasi;
8. Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah
Pengelolaan Produksi Kedelai. Pengelolaan Produksi Aneka
Kacang dan Umbi serta Evaluasi Kegiatan Pengembangan Aneka
Kacang Dan Umbi.

48. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
36
B. Rencana Aksi
Titik kendali rencana aksi ini meliputi :
1. Pelaksanaan Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi dan Perluasan
Areal Tanam Kedelai dengan target 200.000 Ha;
2. Pelaksanaan Penerapan Teknologi Budidaya Jenuh Air Kedelai
dengan Target seluas 10.000 Ha;
3. Pelaksanaan peningkatan produksi kedelai melalui subsidi
harga benih unggul kedelai dengan target 300.000 Ha;
4. Pelaksanaan pengembangan ganyong seluas 100 Ha;
5. Pembinaan, Bimbingan dan pengawalan capaian sasaran
produksi kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubikayu dan
ubijalar dan aneka umbi lain.
C. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan
Luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi
yang tepat dan berkelanjutan walaupun untuk saat ini (2017)
diprioritaskan pada kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai melalui
Penerapan Teknologi Spesifik Lokasi dan Penerapan Teknologi
Budidaya Jenuh Air, namun diharapkan sasaran luas tanam
komoditas aneka kacang dan umbi dapat terealisasi 100%. Sebagai
tolok ukur keberhasilan kegiatan pengelolaan produksi tanaman
aneka kacang dan umbi yaitu antara lain realisasi luas tanam dan
penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk keperluan baik di
tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Jika hal tersebut
tidak berjalan yang diharapkan maka kinerja Direktorat Aneka
Kacang dan Umbi dianggap kurang berhasil, walaupun hal tersebut
masih dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun
eksternal yang tidak bisa ditanggulangi. Untuk mengantisipasi hal
tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan.
Beberapa faktor resiko yang kemungkinan berpengaruh terhadap
keberhasilan pelaksanaan kegiatan seperti tabel 11 berikut :

49. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
37
Tabel 11. Faktor Resiko Yang Kemungkinan Berpengaruh terhadap
Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan
No Uraian Kegiatan Resiko
1 Pengelolaan Produksi
Kedelai Melalui Teknologi
Spesifik Lokasi Dan BJA
a. Ketepatan Petunjuk Teknis,
b. Ketepatan penetapan CPCL open camera
c. Ketepatan penyediaan benih
d. Ketepatan alokasi anggaran terhadap
dukungan teknis
e. Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja
dan anggran
f. Ketepatan penetapan SKPD
g. Iklim yang mendukung
h. Serangan OPT yang eksplosif
2 Pembinaan, pengawalan
dan Pendampingan Monev
a. Ketersediaan anggaran
b. Kontinuitas dan ketepatan sosialisasi dan
pelaksanaan
c. Ketersediaan data dan informasi yang
akurat
d. Ketersediaan SDM yang handal
e. Koordinasi antar instansi terkait
3 Koordinasi kemitraan Akabi a. Ketersediaan anggaran
b. Ketepatan pelaksanaan
c. Ketepatan penyelesaian administrasi
4 Penyusun
Kebijakan,Petunjuk Teknis,
Sosialisasi, Data dan
Informasi
a. Komitment seluruh stakeholders dalam
mengeluarkan kebijakan
a. Ketersediaan SDM yang handal dalam
penyajian data dan informasi
b. Ketersediaan sarana teknologi data dan
informasi
c. Ketersediaan anggaran
d. Kemudahan akses terhadap data
5 Sarana dan Prasarana
penunjang
a. Ketepatan pelaksanaan pengadaan
b. Ketersediaan SDM
c. Efisiensi dan efektivitas dalam
pemanfaatan
d. Ketersediaan suku cadang

50. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
38
BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
A. Pengendalian Program, Kegiatan dan Anggaran
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka mengingat
tuntutan agar pengelola dan penerima manfaat kegiatan dan
anggaran dapat bekerjasama melaksanakan tugas secara
transparan, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien, serta untuk
mengatasi dan mencari pemecahan terhadap kendala maupun
permasalahan yang mungkin muncul, maka pengendalian intern
perlu dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan
dan anggaran serta ketepatan penggunaan anggaran dengan
tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
2. Mengantisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang
dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya.
3. Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan
anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai.
4. Memanfaatkan tahapan pelaksanaan kegiatan untuk dijadikan
bahan masukan dalam penyempurnaan dan evaluasi kegiatan.
Pengendalian intern dilakukan bukan saja hanya berkaitan dengan
aspek program dan anggaran, namun termasuk proses
pengambilan keputusan, keefektifan sumber daya, dan berbagai
hal lainnya. Dalam melaksanakan pengendalian intern, ada
5 (lima) unsur pengendalian yang perlu dicermati yaitu:
1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan
pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, serta 5) pemantauan
pengendalian intern. Kegiatan pengendalian merupakan salah
satu unsur pengendalian intern.

51. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
39
Unsur-unsur yang bertugas melaksanakan pengendalian yaitu :
a. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi
Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah:
1. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan teknis melalui
penerbitan Petunjuk Teknis sebagai acuan/rambu-rambu
operasional kegiatan.
2. Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis sebelum pelaksanaan
kegiatan.
3. Memberikan bimbingan penyusunan prosedur tata kerja
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
4. Melakukan supervisi (orientasi, monitoring maupun
evaluasi) ke daerah baik dalam bentuk pembinaan,
bimbingan, arahan serta sejenisnya, sehingga kontrol yang
diberikan dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan
kegiatan di daerah.
5. Melakukan evaluasi tahunan untuk mengetahui kinerja
keseluruhan sebagai dasar perencanaan program, kegiatan
dan anggaran tahun 2017.
b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota
Bentuk pengendalian yang dilakukan adalah:
1. Memberikan bimbingan kepada staf secara berjenjang
dalam hal administrasi dan teknis pelaksanaan kegiatan di
lapangan.
2. Menyusun prosedur tatakerja antara provinsi dan
kabupaten/kota dengan cara meningkatkan koordinasi dan
jaringan kerja.
3. Membentuk Tim Pengendali Internal pelaksanaan kegiatan.

52. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
40
B. Pengawasan Program, Kegiatan dan Anggaran
Pada sistem penganggaran berbasis kinerja, kegiatan pengawasan
fungsional pembangunan tanaman pangan masih tetap
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
Sedangkan pengawasan melekat dilakukan Pejabat di lingkup
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Pengawasan ini dapat
dilakukan setiap saat selama proses manajemen berlangsung.
Pengawasan fungsional terhadap program, kegiatan dan anggaran
pembangunan tanaman pangan juga dilakukan secara eksternal
oleh aparatur pengawasan seperti BPK, BPKP dan Bawasda.
Pengawasan yang dilakukan berupa pemeriksaan reguler yaitu
pemeriksaan setempat yang dilaksanakan secara reguler terhadap
obyek pemeriksaan lingkup tanaman pangan berdasarkan
program kerja pengawasan tahunan. Pengawasan yang dilakukan
berupa pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian
terhadap pengelolaan program, kegiatan dan anggaran kinerja.
Obyek pemeriksaan diprioritaskan terhadap obyek yang
anggarannya relatif besar, mempunyai aspek pelayanan
masyarakat, bantuan/pinjaman luar negeri serta mempunyai
peranan strategis terhadap keberhasilan pembangunan tanaman
pangan. Sistem dan upaya pengawasan terus dikembangkan dan
disempurnakan melalui berbagai langkah yang efektif agar dapat
mengamankan kebijakan pembangunan tanaman pangan secara
berdayaguna dan berhasilguna.
Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
1. Pemeriksaan kinerja aparat pengelola kegiatan, yaitu
pemeriksaan apakah sumberdaya dan dana sudah digunakan
sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai serta pelaksanaannya
tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

53. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
41
2. Pemeriksaan yang mengarah kepada pelaksanaan wewenang
sesuai tugas pokok dan fungsi, yaitu apakah kegiatan yang
dilaksanakan sudah sesuai atau tidak, sehingga akan dapat
memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan pada
kegiatan yang akan datang.
3. Pemeriksaan akuntabilitas kinerja dimana instansi pelaksana
kegiatan mempertanggung jawabkan wewenang dan tugas
pokok dan fungsi instansi tersebut.
4. Pemeriksaan khusus dilaksanakan sewaktu-waktu melalui
pengujian dan pendalaman untuk memperoleh kejelasan suatu
informasi yang bersumber dari laporan masyarakat atau
pengembangan dari pemeriksaan reguler yang dipandang perlu
terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana/
penyalahgunaan wewenang.
C. Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dilakukan :
1. Dengan pendekatan indikator kinerja menggunakan alat ukur
kerangka kerja logis (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan
apakah kinerja organisasi menunjukkan kemajuan dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dilakukan pada saat awal kegiatan, pelaksanaan
kegiatan dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dan evaluasi saat
pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan
bersamaan dengan monitoring pelaksanaan kegiatan.
3. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan
anggaran.
4. Evaluasi dilakukan di masing-masing Satker Provinsi dan
Kabupaten/Kota, sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab
masing-masing.

54. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
42
5. Masing-masing penanggung jawab kegiatan juga harus
melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya.
6. Evaluasi program, kegiatan dan anggaran secara menyeluruh
dilakukan oleh Tim.
D. Pelaporan
1. Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran tugas
pembantuan kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang yaitu
dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian Provinsi.
2. Laporan dari Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi
merekapitulasi laporan dari seluruh kabupaten/kota dalam
propinsi bersangkutan dan menyampaikan laporan kepada
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, laporan yang
disampaikan, baik untuk anggaran dekonsentrasi, tugas
pembantuan provinsi maupun tugas pembantuan
kabupaten/kota,
3. Laporan dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap
berakhirnya tahun anggaran.
4. Format pelaporan terlampir.

55. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
43
BAB VI
PENUTUP
Keberhasilan pengembangan aneka kacang dan umbi perlu dukungan
dari peran serta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
sedangkan Pemerintah Pusat lebih berperan sebagai fasilitator,
akselerator dan regulator. Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat
turut serta memfasilitasi terbentuknya kerjasama kemitraan sehingga
terciptanya kepastian harga bagi kelompok tani.
Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan menjadi lokomotif
pengembangan agribisnis aneka kacang dan umbi di masing-masing
daerah, mengingat keberhasilannya akan memberi dampak bagi
peningkatan pendapatan petani dan mempercepat pembangunan
wilayah pedesaan, kabupaten/kota maupun provinsi.

56. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
44

57. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
45
Lampiran 1
RINCIAN KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI
TAHUN 2017
Ha Ha Ha
1 ACEH
1 Kab. Aceh Barat - -
2 Kab. Aceh Besar 500 500
3 Kab. Aceh Timur 2.000 2.000
4 Kab. Aceh Utara 3.000 3.000
5 Kab. Aceh Pidie 1.000 1.000
6 Kab. Aceh Jaya - -
7 Kab. Nagan Raya 500 500
8 Kab. Aceh Tamiang - -
9 Kab. Pidie Jaya 500 500
7.500 - 7.500
2 SUMATERA UTARA
1 Kab. Deli Serdang 200 200
2 Kab. Labuhan Batu 100 100
3 Kab. Langkat 200 200
4 Kab. Mandailing Natal 200 200
5 Kab. Padang Lawas 200 200
6 Kab. Padang Lawas Utara 100 100
1.000 - 1.000
3 RIAU
1 Kab. Indragiri Hilir 100 100
2 Kab. Indragiri Hulu 100 100
3 Kab. Rokan Hilir 200 200
4 Kab. Rokan Hulu 800 800
1.000 200 1.200
4 JAMBI
1 Kab. Batanghari 300 300
2 Kab. Bungo 500 500
3 Kab. Kerinci 1.150 1.150
4 Kab. Merangin 650 650
5 Kab. Muaro Jambi 135 100 235
6 Kab. Sarolangun 715 715
7 Kab. Tj. Jabung Timur 569 500 1.069
8 Kab. Tebo 4.000 4.000
8.019 600 8.619
No. Provinsi/Kabupaten
Peningkatan
Produksi
Melalui PTT
Peningkatan
Produksi
Melalui BJA
Jumlah
Jumlah Aceh
Jumlah Sumut
Jumlah Riau
Jumlah Jambi

58. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
46
Lanjutan...
Ha Ha Ha
5 SUMATERA SELATAN
1 Kab. Lahat 500 500
2 Kab. Musi Banyuasin 1.000 1.000
3 Kab. Musi Rawas 500 500
4 Kab. Muara Enim 500 500
5 Kab. Ogan Komering Ilir 1.600 1.050 2.650
6 Kab. Banyuasin 1.500 1.500
7 Kab. OKU Timur 1.000 1.000
8 Kab. OKU Selatan 500 500
9 Kota Lubuk Linggau 400 400
10
Kab Penukal Abab
Lematang Ilir
100 100
5.100 3.550 8.650
6 BENGKULU
1 Kab. Rejang Lebong 550 550
2 Kab. Kaur 138 138
3 Kab. Kepahiang 500 500
1.188 - 1.188
7 LAMPUNG
1 Kab. Lampung Utara 175 175
2 Kab. Lampung Timur 650 150 800
3 Kab. Tanggamus 500 500
5 Kab. Mesuji 200 200
6 Kab. Pesisir Barat 125 125
7 Kab. Pringsewu 350 350
2.000 150 2.150
8 JAWA BARAT
1 Kab. Bandung 500 500
2 Kab. Bogor 500 500
3 Kab. Ciamis 1.000 1.000
4 Kab. Cianjur 3.000 3.000
5 Kab. Garut 500 500
6 Kab. Indramayu 5.000 5.000
7 Kab. Karawang 1.000 1.000
8 Kab. Kuningan 250 250
9 Kab. Majalengka 500 500
10 Kab. Subang 1.000 1.000
11 Kab. Sukabumi 2.000 2.000
12 Kab. Sumedang 1.000 1.000
13 Kab. Tasikmalaya 3.750 3.750
14 Kab. Bandung Barat 500 500
15 Kota Tasikmalaya * 500 500
16 Kab. Pangandaran 1.000 1.000
17 Provinsi 14.000 14.000
36.000 - 36.000
No. Provinsi/Kabupaten
Peningkatan
Produksi
Melalui PTT
Peningkatan
Produksi
Melalui BJA
Jumlah
Jumlah Sumsel
Jumlah Bengkulu
Jumlah Lampung
Jumlah Jabar
Lanjutan...

59. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
47
Ha Ha Ha
9 JAWA TENGAH
1 Kab. Banyumas 300 300
2 Kab. Blora 2.000 2.000
3 Kab. Boyolali 2.600 2.600
4 Kab. Brebes 500 500
5 Kab. Cilacap 1.000 1.500
6 Kab. Grobogan 4.000 4.000
7 Kab. Kebumen 1.500 1.500
8 Kab. Kendal 500 500
9 Kab. Klaten 500 500
10 Kab. Kudus 100 100
11 Kab. Pati 2.500 2.000
12 Kab. Purworejo 500 500
13 Kab. Rembang 500 500
14 Kab. Sragen 2.000 2.000
15 Kab. Wonogiri 1.000 1.000
19.500 - 19.500
10 D.I YOGYAKARTA
1 Kab. Bantul 500 500
2 Kab. Gunung Kidul 500 500
3 Kab. Kulon Progo 500 500
1.500 - 1.500
11 JAWA TIMUR (TP) -
1 Kab. Bangkalan 5.500 5.500
2 Kab. Gresik 255 255
3 Kab. Jember 4.000 4.000
4 Kab. Jombang 2.000 2.000
5 Kab. Lamongan 2.500 2.500
6 Kab. Madiun 2.000 2.000
7 Kab. Nganjuk 7.500 7.500
8 Kab. Pasuruan 1.000 1.000
9 Kab. Ponorogo 2.640 2.640
10 Kab. Sampang 5.000 5.000
11 Kab. Trenggalek 8.000 8.000
12 Kab. Tulungagung 1.000 1.000
13 Kab. Sumenep 2.500 2.500
14 Kab. Mojokerto 1.000 1.000
15 Kab. Blitar 1.000 1.000
16 Kab. Bojonegoro 1.000 1.000
17 Kab. Pacitan 500 500
18 Kab. Banyuwangi 1.000 1.000
19 Kab. Tuban -
20 Provinsi 23.498 23.498
71.893 - 71.893
No. Provinsi/Kabupaten
Peningkatan
Produksi
Melalui PTT
Peningkatan
Produksi
Melalui BJA
Jumlah
Jumlah Jateng
Jumlah DIY
Jumlah Jatim
Lanjutan...

60. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
48
Ha Ha Ha
12 BANTEN
1 Kab. Lebak 500 500
2 Kab. Pandeglang 3.000 3.000
3 Kab. Serang 500 500
4.000 - 4.000
13 NUSA TENGGARA BARAT
1 Kab. Bima 5.000 5.000
2 Kab. Dompu 3.750 3.750
3 Kab. Lombok Tengah 2.750 2.750
4 Kab. Sumbawa 2.000 2.000
5 Kab. Lombok Timur 1.000 1.000
6 Kab. Sumbawa Barat 500 500
15.000 - 15.000
14 NUSA TENGGARA TIMUR
1 Kab. Flores Timur 250 250
2 Kab. Lembata 300 300
3 Kab. Manggarai 300 300
4 Kab. Sikka 100 100
5 Kab. Sumba Barat 500 500
6 Kab. Sumba Timur 250 250
7 Kab. Manggarai Barat 2.000 2.000
8 Kab. Sumba Tengah 300 300
9 Kab. Sumba Barat Daya 950 950
10 Kab. Ngada 550 550
5.500 - 5.500
15 KALIMANTAN TENGAH
1 Kab. Kapuas 1.600 1.600
2 Kab. Pulang Pisau - 2.200 2.200
3 Kab. Barito Timur 1.200 1.200
Jumlah Kalteng 1.200 3.800 5.000
No. Provinsi/Kabupaten
Peningkatan
Produksi
Melalui PTT
Peningkatan
Produksi
Melalui BJA
Jumlah
Jumlah NTB
Jumlah NTT
Jumlah Banten
Lanjutan...

61. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
49
Ha Ha Ha
16 KALIMANTAN SELATAN
1 Kab. Tanah Bumbu 200 - 200
2 Kab. Barito Kuala - 700 700
3 Kab. Kota Baru 2.300 2.300
4 Kab. Tanah Laut 500 500
5 Kab. Balangan 1.500 1.500
4.500 700 5.200
17 KALIMANTAN UTARA
1 Kab. Bulungan 1.000 1.000
- 1.000 1.000
18 SULAWESI UTARA
1 Kab. Bolaang Mangondow 1.000 1.000
2 Kab. Minahasa 1.000 1.000
3 Kab. Minahasa Selatan 500 500
4 Kab. Minahasa Utara 500 500
5 Kab. Minahasa Tenggara 500 500
6 Kab. Bolmang Selatan 100 100
7 Kab. Bolmang Timur 100 100
8 Kota Tomohon 100 100
9 Kota Manado 100 100
10 Kep Talaud 100 100
4.000 - 4.000
19 SULAWESI SELATAN
1 Kab. Bone -
2 Kab. Soppeng 1.050 1.050
3 Kab. Bulukumba 2.000 2.000
4 Kab. Jeneponto 3.000 3.000
5 Kab. Maros 975 975
6 Kab. Pangkep 760 760
7 Kab. Sinjai -
8 Kab. Takalar 515 515
8.300 - 8.300
20 KALIMANTAN BARAT
1 Kab. Kapuas Hulu 100 100
2 Kab. Ketapang 100 100
3 Kab. Sambas 500 500
4 Kab. Sanggau 100 100
5 Kab. Sintang 100 100
6 Kab. Melawi 200 200
7 Kab. Kubu Raya 100 100
8 Kab. Singkawang 100 100
1.300 - 1.300
21 SULAWESI TENGGARA
1 Kab. Kolaka 500 500
500 500
22 GORONTALO
1 Kab. Pohuwato 1.000 1.000
1.000 - 1.000
200.000 10.000 210.000TOTAL NASIONAL
No. Provinsi/Kabupaten
Peningkatan
Produksi
Melalui PTT
Peningkatan
Produksi
Melalui BJA
Jumlah
Jumlah Sulsel
Jumlah Kalbar
Jumlah Sultra
Jumlah Gorontalo
Jumlah Kalsel
Jumlah Kaltara
Jumlah Sulut

62. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
50
Lampiran 2
LOKASI PENGEMBANGAN GANYONG
TAHUN 2017
1
Kab. Bandung 100
100Jumlah
JAWA BARAT
No. Provinsi/Kabupaten
Pengembangan Ganyong
(Ha)

63. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
51
Lampiran 3
Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui
Transfer Uang
KOP SURAT MASING-MASING DINAS
PERJANJIAN KERJASAMA/KONTRAK KERJA
BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN
PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : ..............(nomor surat dari Dinas Pertanian)
NOMOR : .............(nomor surat dari Penangkar Benih)
NOMOR :...............(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan)
Pada hari ini,......... tanggal ........bulan .......... tahun dua ribu tujuh
belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :------------------------ (nama)
NIP :------------------------ (NIP)
Jabatan :------------------------ (jabatan pada satuan kerja Dinas
Pertanian)
Alamat :------------------------ (alamat kantor tempat kerja)
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas
nama -----------(institusi), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA membuat kesepakatan dengan PARA
PIHAK sebagai PIHAK KEDUA, yaitu,
Nama :------------------------ (nama Penangkar )
Jabatan :------------------------ (Ketua Kelompoktani)
Alamat :------------------------ (alamat lengkap)

64. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
52
Selaku Pimpinan Penangkar ---------- yang bertindak untuk dan atas
nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA
Nama :------------------------ (nama Kelompoktani )
Jabatan :------------------------ (Ketua Kelompoktani)
Alamat :------------------------ (alamat lengkap)
Selaku Ketua Kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas
nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya
disebut PIHAK KETIGA
PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama,
dalam rangka pelaksanaan bantuan paket sarana produksi kegiatan
peningkatan produksi kedelai melalui Program Peningkatan Produksi
Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan benih dalam
rangka mendukung Program Peningkatan Produksi Kedelai tahun
2018 dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian
dimana Para Pihak telah sepakat untuk pelaksanakan ketentuan
dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk
teknis pengelolaan produksi kedelai dan Bantuan Pemerintah
tahun 2017;
2. PIHAK PERTAMA adalah Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Pertanian Provinsi/Kabupaten
3. PIHAK KEDUA adalah Penangkar Benih yang telah terdaftar di
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura (BPSBTPH)
4. PIHAK KETIGA adalah Kelompok Tani/Gapoktan penerima
bantuan saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai
Pasal 2

65. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
53
HAK DAN KEWAJIBAN
1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan yang
akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA dan persyaratannya
dituangkan dalam Petunjuk Teknis untuk pelaksanaan
bantuan paket sarana produksi Program Kegiatan
Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai
upaya penyediaan benih Program Peningkatan Produksi
Kedelai tahun 2018;
b. Berkewajiban melakukan verifikasi kelayakan penangkar
(PIHAK KEDUA) maupun kelayakan calon kelompok tani
pengelola kegiatan.;
c. Memprioritaskan penggunakan benih hasil penangkaran untuk
kegiatan pertanaman berikutnya di wilayah kerjanya;
d. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan
penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi Kegiatan
Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai
upaya penyediaan benih dalam mendukung Program
Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2018 kepada PIHAK
KEDUA dan KETIGA;
e. Berhak menerima dari PIHAK KEDUA laporan perkembangan
kegiatan sesuai Petunjuk Teknis tentang penggunaan dana
Bantuan paket sarana produksi Kegiatan Peningkatan
Produksi Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya
penyediaan benih dalam mendukung Program Peningkatan
Produksi Kedelai tahun 2018 dari PIHAK KEDUA;
f. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan
dana paket sarana produksi Kegiatan Peningkatan Produksi
Kedelai tahun anggaran 2017 sebagai upaya penyediaan
benih program peningkatan produksi kedelai tahun 2018 dari
PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut
tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
a. Berhak melakukan CPCL kelompok tani pelaksana kegiatan
peningkatan produksi kedelai yang akan menggunakan benih
hasil penangkaran pada tahun berjalan dan rencana tahun
2018 untuk disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;

66. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
54
b. Berhak mendapatkan insentif yang wajar dari kegiatan
penyerapan dan penyaluran benih kedelai kekelompok tani;
c. Berkewajiban melakukan pembinaan kepada PIHAK KETIGA
dalam pengelolaan kegiatan untuk mencapai target produksi
sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis;
d. Berkewajiban untuk membuat laporan perkembangan
kegiatan sesuai petunjuk teknis untuk disampaikan kepada
PIHAK PERTAMA;
e. Berkewajiban menyerap benih hasil penangkaran dan
menyalurkannya pada saat dibutuhkan kelompok tani di
tingkat wilayahnya, serta bekerjasama dengan pihak lain
untuk menyerap produksi sebagai benih;
f. Berkewajiban ikut bertanggungjawab jika terjadi kegiatan
tidak berjalan sebagimana mestinya yang disebabkan
kelalaian serta dikenakan sanksi.
3. Hak dan kewajiban PIHAK KETIGA
a. Berkewajiban mengelola bantuan paket sarana produksi yang
diterima dari PIHAK PERTAMA secara efisien dan efektif
sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan
bantuan maupun peraturan lainnya;
b. Berkewajiban melaksanakan kegiatan selambat - lambatnya
………………. (dalam huruf) hari, setelah Perjanjian ini
ditandatangani; (disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak)
c. Jika tidak dapat mempertanggung jawabkan dana
bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersedia
mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan
menerima sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku;
d. Berhak mendapatkan bimbingan, pendampingan dan
pengawalan dari PIHAK KEDUA dalam hal budidaya kedelai
untuk dijadikan benih;
e. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada
PIHAK PERTAMA dan tembusan kepada PIHAK KEDUA
setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
Pasal 3
NILAI BANTUAN

67. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
55
1. Nilai Bantuan paket sarana produksi kegiatan Peningkatan
Produksi Kedelai senilai Rp. -------(nominal),-(-----------rupiah);
2. Bantuan paket sarana produksi tersebut merupakan nilai yang
telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan
kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/ Pertanian Dinas
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
Pasal 4
JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN
1. Jenis bantuan paket sarana produksi kedelai tahun 2017 berupa
benih kedelai bersertifikat dan pupuk
organik/anorganik/pestisida/herbisida/rhizobium yang
kegiatannya dilakukan melalui Pengelolaan Pertanaman Terpadu
(PTT)
2. Spesifikasi bantuan paket sarana produksi Program Kegiatan
Peningkatan Produksi Kedelai tahun 2017 sebagaimana diatur
dalam petunjuk teknis.
Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1. Pekerjaan bantuan kegiatan pengelolaan produksi kedelai tahun
2017 dilaksanakan dalam jangka waktu -------- (dalam huruf) hari
kalender dimulai sejak ditanda tanganinya perjanjian ini serta
mengacu pada pola tanam/iklim setempat;
2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan
Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan
perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pasal 6
TATACARA DAN SYARAT PENCAIRAN

68. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
56
1. Pencairan bantuan dilakukan secara transfer dari rekening Kas
Negara ke rekening PIHAK KETIGA melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LS);
2. Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada PIHAK KETIGA
dapat dilakukan melalui :
a. Satu tahap apabila total nilai bantuan untuk satu kelompok
tani tidak lebih dari Rp. 100.000.000.00;
b. Dua tahap apabila total nilai bantuan untuk satu kelompok
tani lebih dari Rp. 100.000.000.00
3. Apabila total nilai bantuan lebih dari Rp. 100.000.000.00 PIHAK
PERTAMA akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar
70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA;
b. PIHAK KETIGA telah menandatangani kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh PIHAK
PERTAMA
4. PIHAK PERTAMA akan mencairkan bantuan tahap kedua
sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. PIHAK KETIGA telah menandatangani kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh PIHAK
PERTAMA;
b. PIHAK KETIGA telah melaporkan dan menandatangani
kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai
prestasi pekerjaan 50%.
Pasal 7
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN
1. PIHAK KETIGA siap dan sanggup melaksanakan program
kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai tahun anggaran 2017
sebagai upaya penyediaan benih dalam upaya program
peningkatan produksi kedelai tahun 2018 sesuai petunjuk teknis.

69. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
57
2. PIHAK KETIGA siap dan sanggup melaksanakan bantuan paket
sarana produksi program Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai
tahun 2017 sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi
sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis
Pasal 8
SISA DANA BANTUAN
1. PIHAK KETIGA diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan
untuk perluasan areal tanam, jika pengadaan sarana prasarana
telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi
sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis;
2. Penggunaan sisa dana bantuan oleh PIHAK KETIGA harus
mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KETIGA siap dan sanggup menyetorkan sisa dana
bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan.
Pasal 9
SANKSI
1. PIHAK KETIGA siap menerima sanksi hukum sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat
pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat
administratif, PIHAK KETIGA siap dikenakan sanksi berupa tidak
akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan
datang;
2. PIHAK KETIGA siap menggembalikan dana bantuan jika tidak
dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.
Pasal 10
LAPORAN
1. PIHAK KETIGA siap dan sanggup memberikan laporan
penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan

70. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
58
pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur
dalam Petunjuk Teknis;
2. PIHAK KETIGA siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban
kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai dan tidakn
melampaui akhir tahun anggaran
Pasal 11
FORCE MAJEURE
1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas
keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang
tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau
diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang
digolongkan sebagai force majeure;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara
lain adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir
atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang,
peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara,
adanya tindakan Pemerintahan dalam bidang ekonomi dan
moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan
perjanjian ini;
3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu
mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya
selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah
terjadinya force majeure dan dilengkapi dengan bukti tertulis
yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain surat keterangan
dari instansi terkait, berita acara yang ditandatangani pejabat
desa/kecamatan maupun petugas lapang;
4. Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10
perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini.
Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas
penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK
akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang
akan diatur selanjutnya.
Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

71. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
59
1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat
setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara
tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli
bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan
diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.
PIHAK KETIGA PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Tani Penangkar Benih
Materai
Rp 6.000,-
--------------------------------------- (nama jelas) ---------------------------(nama jelas)
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten
------------------------------ (nama jelas)

72. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
60
Lampiran 4
BLANKO LAPORAN BULANAN KECAMATAN
KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2017
Provinsi :
Kabupaten :
Kecamatan :
Bulan :
N
o
Kecamatan
Jumlah Luas
Areal
(Ha)
SK Penetapan
CPCL (Ha)
Pengajuan ke
Bank
Realisasi Tanam Realisasi Panen Dilaksana
kan MH
10/11
Ket
Desa Poktan
Proses
(Ha)
Cair
(Ha)
(Ha) (%)
Luas
(Ha)
Provitas
(Ku/Ha)
Produksi
(Ton)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
* Coret yang tidak perlu
……………………………………… 2017
Mengetahui
KCD/PPL
..………………………………………..……
NIP.

73. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
61
Lampiran 5
BLANKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN
KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2017
Provinsi :
Kabupaten :
Bulan :
N
o
Kecamatan
Jumlah Luas
Areal
(Ha)
SK Penetapan
CPCL (Ha)
Pengajuan ke
Bank
Realisasi Tanam Realisasi Panen Dilaksana
kan MH
10/11
Ket
Desa Poktan
Proses
(Ha)
Cair
(Ha)
(Ha) (%)
Luas
(Ha)
Provitas
(Ku/Ha)
Produksi
(Ton)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
* Coret yang tidak perlu
……………………………………… 2017
Mengetahui
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten ……………………………
..………………………………………..……
NIP.

74. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
62
Lampiran 6
BLANKO LAPORAN BULANAN PROVINSI
KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2017
Provinsi :
Kabupaten :
Bulan :
N
o
Kabupaten
Jumlah Luas
Areal
(Ha)
SK
Penetapan
CPCL (Ha)
Pengajuan ke
Bank
Realisasi
Tanam
Realisasi Panen
Dilaksa
nakan
MH
10/11
Kete-
rang
anKecamatan Desa Poktan
Proses
(Ha)
Cair
(Ha)
(Ha) (%)
Luas
(Ha)
Provitas
(Ku/Ha)
Produksi
(Ton)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
* Coret yang tidak perlu
……………………………………… 2017
Mengetahui
Kepala Dinas Pertanian
Provinsi ……………………………
..………………………………………..……
NIP.

75. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
63
Lampiran 7

76. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
64
Lampiran 8

77. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2017
65
Lampiran 9