Dokumen ini membahas progres kegiatan kajian manajemen aparatur sipil negara terkait mutasi jpt nasional dan pemetaan kebutuhan jabatan fungsional untuk mendukung percepatan pembangunan. Berbagai diskusi dan focus group discussion (FGD) dilakukan dengan berbagai kementerian dan instansi untuk menyempurnakan kebijakan manajemen talenta. Selain itu, juga dicatat adanya kebutuhan formasi jabatan fungsional baru dalam sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

1. PROGRES KEGIATAN
PUSAT KAJIAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGERA
Kajian Mutasi JPT Nasional Berbasis Manajemen Talenta
Kajian Pemetaan Kebutuhan Jabatan Fungsional dalam
Rangka Percepatan Pembangunan
Rapat Pimpinan, 22 Agustus 2019

2. Kajian Mutasi JPT Nasional Berbasis Manajemen Talenta
April – Awal Agustus 2019
Studi Pendahuluan, FGD, Rakor dan Pengumpulan Data Lapangan RENCANA KEGIATAN
Pebruari dan Maret 2019
ToR , RD, dan Instrumen
1 2
Penyempurnaan Laporan2
Akhir AGUSTUS – SEPTEMBER 2019
Diskusi Terbatas (FGD) dan Turun
Lapangan
Provinsi NTT, Kabupaten
Kupang, Provinsi
Kalimantan Selatan, Kota
Banjarmasin
Kementerian PANRB,
Kementerian Keuangan,
Bappenas, BKN,
Kemendagri
a
b
1
3
Penyempurnaan NA dan
Raperpres
Diskusi dengan KemenpanRB,
BKN, Bappenas, Kemenkeu, dan
Kemendagri
FGD / Diskusi Terbatas Hasil
FGD pendahuluan penyusunan riset desain dengan internal
LAN: Biro Perencanaan, SDM, dan Pusbang Kader
Pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan LAN
FGD internal DKIMASN Model manajemen talenta nasional yang berangkat dari manajemen talenta
instansional
FGD: KemenpanRB, Bappenas, KASN Harmonisasi awal penyusunan desain Mutasi JPT Nasional berbasis Manajemen Talenta
Diskusi terbatas: BKN Talent Maping (Assesment) PNS
Diskusi terbatas: Kementerian PUPR Potret manajemen PNS di Kementerian PUPR (sedang menyusun draft manajemen
talenta instansi)
Diskusi terbatas: Biro SDM Kementerian Keuangan Potret pelaksanaan manajemen talenta instansional di lingkungan Kementerian
Keuangan
Diskusi terbatas: BRI Potret pelaksanaan manajemen SDM di lingkungan BRI
FGD: Lokus Provinsi Sumatera Utara
(Alasan pemilihan: Hasil pemetaan KASN)
Masukan terhadap konsep mutasi JPT nasional berbasis manajemen talenta;
pengalaman manajemen PNS di Provinsi Sumatera Utara
Diskusi internal dengan Deputi Masukan terkait arah kajian mutasi JPT nasional (penekanan substansi kajian pada
Mutasi JPT Nasional)
Diskusi terbatas: BKN Masukan aspek perundangan terhadap draft awal mekanisme Mutasi JPT nasional;
Pembahasan PPK; Standar Asesmen
FGD: Pemerintah Kota Yogyakarta dan BPSDM Jawa Tengah.
(Hasil pemetaan KASN; Memiliki regulasi MT)
Masukan: peniadaan tahap asesmen di mekanisme mutasi JPT nasional; Potret
pelaksanaan manajemen PNS di Pemkot Yogyakarta
Diskusi Terbatas: BKN Pembahasan Pola Karir Mutasi JPT, Rumpun Jabatan, Sistem Informasi
Diskusi Terbatas: BKF Kementerian Keuangan Pembahasan mekanisme reward (pendanaan)
FGD: Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Pakar MSDM UNAIR
(Hasil pemetaan KASN; Memiliki regulasi MT)
Masukan terkait Mekanisme Mutasi JPT Nasional: Pola Karir Mutasi JPT, Rumpun
Jabatan, Database PNS
Rakor Penyusunan Kebijakan Permenpan Manajemen
Talenta Nasional (Rakor KemenpanRB: Jakarta, Bogor, Bali)
Sinkronisasi kebijakan Manajemen Talenta Nasional, Pola Karir, dan Desain Mutasi JPT
Nasional
Pagu dan Realisasi Anggaran
(Agustus 2019)
Pagu: Rp. 500.000.000,-
Realisasi:
Bendahara : 214.699.123 (42,93%)
SP2D : 171.867.123 (34,37%)
4

3. Pemetaan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Dalam Rangka Percepatan Pembangunan
Diskusi terbatas dengan
MenPANRB, Bappenas, BKN,
KASN & Pakar
Penyempurnaan ToR , RD &
Instrumen
MenPANRB : Penyamakan persepsi penataan & Instrumen
pembentukan Jabatan Fungsional
Bappenas : Penentuan Sektor Percepatan Pembangunan & Kriteria
penentuan Lokus Daerah
BKN, KASN dan Pakar : Sharing hasil Kajian BKN dan KASN tentang
Jabatan Fungsional, Pakar : Review Kerangka Teori & Metodologi
Pengumpulan Data Online
(PDO), Pengumpulan Data K/L,
Kunjungan lapangan
Studi Pendahuluan dan
Pengumpulan Data Lapangan
PDO : pengumpulan berbagai masalah dalam sektor industri,
pariwisata, ekonomi dan digital
Pengumpulan Data K/L : MenPANRB (Up date Data JF & Instrumen
Pengusulan JF), BKN (Data Detail JF) Terdapat JF yang tidak terisi, B-
Kraf / Kemenpar ( potret kebutuhan JF sektor percepatan), Bapenas /
LIPI / LAN (teknis formasi kebutuhan JF)
Sumsel, DKI, Kalsel, NTT, Jabar & Sultra : pengumpulan data
permasalahan/strategi sektor percepatan pembangunan daerah dengan
Bappeda, BPSM, Litbangda, OPD Sektoral, Masyarakat
Hasil penemuan dan
Analisa sektor industri,
pariwisata, ekonomi kreatif
dan digital
Temuan & Analisa
Temuan lapangan : Saat ini 193 JF (52 JF belum ada pemangku, 12
JF pemangkunya <20 orang)
ASN di Pemda tidak tertarik memangku JF : JF dianggap kelas 2,
Tunjangan kecil, Sosialisasi JF kurang, JF banyak berkurang karena
pensiun dan diangkat menjadi struktural, dll)
Selain JF yang telah ada, Hasil Analisa Kebutuhan JF baru a.l :
Industri (Analis Big Data, AMMI, Intelejen Pasar, Promotor Investasi),
Pariwisata (Pamong Wisata), Ekonomi Kreatif ( Desainer Produk)
Digital (Heacker, Adm. Jaringan, IoT Developer, Omnichannel dev.)
Agenda Selanjutnya
Diskusi terbatas perumusan menghitung
kebutuhan Formasi JF masing – masing Sektor
Turun Lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Seminar Kebutuhan JF Sektor Industri,
Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
Kendala Teknis
Komunikasi dengan Kementerian Perindustrian

4. Progress Output
Mekanisme
Mutasi JPT
Nasional
Critical-strategic
position
Recruit &
Develop
Deploy
Monev

5. Analisis Kebutuhan Mutasi JPT
Kinerja Organisasi
• Tim nasional mutasi JPT secara periodik akan memetakan kinerja atas dasar hasil penilaian
akuntabilitas kinerja institusi dengan nilai D (Kurang) dalam dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau penilaian laporan keuangan yang dipublikasi oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kategori Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of
Opinion). Dalam hal pemetaan kinerja tersebut juga dapat mempertimbangkan hasil Indeks
Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Kontribusi PDRB, dan Perolehan PAD.
Sasaran Percepatan Pembangunan
• Tim nasional mutasi JPT melakukan pemetaan kebutuhan JPT di sektor strategis yang terkait
dengan percepatan pembangunan dan mempertimbangkan karakteristik pembangunan di
daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN atau RPJMD).
Permintaan dari K / L / D
• K/L/D menyampaikan permintaan pengisian JPT pada sektor yang mendukung percepatan
pembangunan. Atas dasar permintaan tersebut, Tim Nasional Mutasi JPT melakukan proses
verifikasi.

6. Identifikasi Talenta
Penyusunan Database
Talenta Terpilih
• Tahapan ini
merupakan proses
penyusunan database
talenta terpilih yang
diambil dari talent
pool instansi sesuai
kompetensi,
kualifikasi, dan kinerja
dengan kriteria
talenta yang berada di
box 9 (sembilan).
Verifikasi Calon
Talenta
• Tahapan verifikasi
merupakan proses
penelaahan dokumen
administrasi calon
talenta sesuai
persyaratan dan
kualifikasi pada
jabatan target.
Verifikasi calon
talenta dilaksanakan
oleh Tim Nasional
Mutasi JPT.
Profiling (Konfirmasi)
Kandidat
• Profiling (konfirmasi)
kandidat dilakukan
pada talenta yang
telah melalui proses
verifikasi dan
dinyatakan lulus.
Profiling merupakan
kegiatan pencatatan
dan penelusuran
rekam jejak talenta
sebelum menempati
jabatan target.
Profiling (konfirmasi)
kandidat dilaksanakan
oleh Tim Nasional
Mutasi JPT.

7. Penempatan Talenta
Penempatan Talenta
Terpilih
• JPT yang telah
mengikuti proses
keseluruhan dan
dinyatakan lulus tahap
akhir akan dibahas
dalam forum Tim
Mutasi JPT Nasional
yang selanjutnya akan
diusulkan kepada
Presiden.
Evaluasi Kinerja Talenta
• Evaluasi Kinerja Talenta
adalah kegiatan
monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja JPT
pada jabatan target
selama 1 (satu) periode
jabatan. Instrumen
monitoring dan evaluasi
disusun dan ditetapkan
oleh Tim Nasional
Mutasi JPT.
Reward
• JPT yang berdasarkan
hasil monitoring dan
evaluasi memperoleh
penilaian baik dan
mencapai target, akan
diberikan kesempatan
untuk ditempatkan
pada instansi
pemerintah lainnya
atau instansi pengusul.
Selain itu, kepada yang
bersangkutan diberikan
peningkatan atau
pembinaan karir seperti
kenaikan pangkat
istimewa.

8. Infrastruktur Mutasi JPT Nasional
Tim Nasional Mutasi JPT
• Pengorganisasian mutasi JPT secara nasional dibentuk dalam suatu Tim
Teknis Mutasi JPT Nasional. Pembentukan Tim Nasional Mutasi JPT
merupakan aspek kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Mutasi
JPT nasional.
Portal SIM JPT Nasional
• Kebutuhan JPT,
• Database Talenta Terpilih,
• Peta Distribusi Talenta, dan
• Evaluasi Kinerja Talenta.
Kerangka Pendanaan
• Pelaksanaan Mutasi JPT Nasional memerlukan alokasi
anggaran khusus dalam mendukung pelaksanaan rantai
proses dan memberikan retensi (penghargaan) bagi talenta
yang masuk dalam pola karir istimewa. Alokasi anggaran
dalam pelaksanaan Mutasi JPT Nasional lebih lanjut diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

9. Industri

10. Pariwisata

11. Kebutuhan JF
Ekraf & Digital

12. PERMASALAHAN URAIAN / LINGKUP NOMENKLATUR JF KET
Kesenjangan Digital Akses Fisik (Infrastruktur)
keamanan Heacker / Network Security
jaringan Administrator Jaringan PAN,HAN, LAN, MAN, WAN/Kabel, non Kabel/
terpusat, terdistribusi/Peer to peer, server to
client)
komputasi awan Administrator Jaringan
Internet of Things (mengirim
data)
IoT Developer Mengembangan software dan hardware
Otomatisasi Programmer (web, database, app)
omnichannel customer
experience
Omnichannel dev. Mengembangkan saluran marketing
deep customization Product Dev.
area kerja digital Arsitek AKG Gedung dan interior ramah digital
enhanced responsiveness -
Edge Computing Administrator Jaringan optimalisasi sistem cloud
data analytics Analis Data menganalisa big data
Ekpol Sosbud, gander, etnisitas, geografis dan demografis
Communiti Technology Centers Content Creator Konten Digital dan Open source
Kualitas SDM rendah Literasi Trainer / Pembimbing
Edukasi IT Peningkatan kompentensi coding
Pendidikan Vokasi Digital Dosen / Instruktur

13. PERMASALAHAN URAIAN / LINGKUP NOMENKLATUR JF DESKRIPSI
Regulagi tidak
memadai
kebijakan fiskal Analis Kebijakan Digital
regulasi yang mendukung
aturan e-commerce
regulasi privasi data
kebijakan inklusi digital
pendanaan kebijakan pendanaan
dalam dan luar negeri
Analis Kebijakan Digital
Keamanan IT kepemilikan data Pengembangan big data nasional

14. Terima Kasih