Pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaaan Jabatan Fungsional secara benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan hanya memenuhi administratif saja. Masa depan organisasi harus berbasis outcome.
Disampaikan pada Lokakarya “Membangun Sinergi Dalam Standarisasi Metode Penilaian Kompetensi ASN”, di Puslatbang PKASN Jatinangor, 17 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaaan Jabatan Fungsional secara benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan hanya memenuhi administratif saja. Masa depan organisasi harus berbasis outcome.
Disampaikan pada Lokakarya “Membangun Sinergi Dalam Standarisasi Metode Penilaian Kompetensi ASN”, di Puslatbang PKASN Jatinangor, 17 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Diklat tidak serta merta dapat meningkatkan kompetensi pegawai ASN. Perlu ada prasyarat yang mesti dipenuhi supaya diklat dapat mencapai tujuan secara maksimal.
Knowledge lovers, berikut adalah bahan paparan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Peneliti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) di Saumlaki, semoga bermanfaat..
terus mendorong profesionalisme ASN adalah bagian dari tanggungjawab Lembaga Administrasi Negara termasuk Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Kalimantan di Samarinda
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.
addtional ref:
http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
PETA PROSES BISNIS merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen.
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Mekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerahDr. Zar Rdj
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen dan tidak memihak..!!
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Ditetapkannya UU No 5 Th 2014 tentang ASN sbg pengganti UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan dampak besar dalam pengelolaan PNS. Salah satunya dalam hal pola karier PNS. Paparan singkat ini mencoba menganalisis pola karier PNS dilihat dari perspektif UU No 43 Th 1999 dengan UU No 5 Th 2014. Bahwa merit sistem dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam penyusunan pola karier PNS kedepan. Semoga bisa memberikan manfaat. Salam inovasi.
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritDr. Zar Rdj
SISTEM MERIT SEBAGAI PRINSIP DASAR PENGELOLAAN KINERJA NYATA SDM SEORANG ASN
“kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan’’
(Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017)
Diklat tidak serta merta dapat meningkatkan kompetensi pegawai ASN. Perlu ada prasyarat yang mesti dipenuhi supaya diklat dapat mencapai tujuan secara maksimal.
Knowledge lovers, berikut adalah bahan paparan Analisis Kebutuhan Diklat oleh Peneliti Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKS@) di Saumlaki, semoga bermanfaat..
terus mendorong profesionalisme ASN adalah bagian dari tanggungjawab Lembaga Administrasi Negara termasuk Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN Kalimantan di Samarinda
Pembangunan sdm asn dan penyederhanaan birokrasiDr. Zar Rdj
urgensi penerapan konsep the right man on the right place (orang yang benar ada ditempat yang benar) merupakan salah satu tujuan mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tentu wajib hukumnya berdasarkan kompetensi yang dimiliki dengan filosofi “The Right Man on The Right Place/Job” yaitu mendudukan PNS yang tepat pada tempatnya atau jabatan yang tepat pula. Karena menempatkan PNS sesuai kompetensi yang dimiliknya akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Program penataan organisasi dalam lingkup instansi pemerintah, termasuk penempatan PNS dalam jabatan struktural pada esensinya merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan ‘good govermance’ dan ‘clean government’ di suatu pemerintahan, yang bertumpu pada reformasi organisasi, sumber daya manusia dan manajemen birokrasi.
addtional ref:
http://pusbangasn.bkn.go.id/potret-the-right-man-on-the-right-place-dalam-sorotan/
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018Dr. Zar Rdj
PETA PROSES BISNIS merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efesien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen.
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Mekanisme dan proses penyusunan talent pool jpt bagi instansi pemerintah daerahDr. Zar Rdj
Prinsip HAKIKI Talent Pool adalah Objektif, Akuntabel dan Independen dan tidak memihak..!!
Materi yang Oke, dalam implementasinya, jangan diambil sepotong-potong apalagi faktor like and dislike, gunakan sistem merit yang fairness
TP menggunakan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
Seri Penelitian Administrasi Negara
Bidang Kajian Aparatur, PKP2A III LAN Samarinda
2008
(mendokumentasikan hasil kerja lebih 1 dekade yang lalu, sebagai salah satu legacy agar tetap bisa memberi kemanfaatan bagi publik)
Ditetapkannya UU No 5 Th 2014 tentang ASN sbg pengganti UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan dampak besar dalam pengelolaan PNS. Salah satunya dalam hal pola karier PNS. Paparan singkat ini mencoba menganalisis pola karier PNS dilihat dari perspektif UU No 43 Th 1999 dengan UU No 5 Th 2014. Bahwa merit sistem dan profesionalisme menjadi prinsip utama dalam penyusunan pola karier PNS kedepan. Semoga bisa memberikan manfaat. Salam inovasi.
Expose: Strategi penguatan kapasitas dan kerjasama aparatur negara bidang perekonomian daerah menggunakan metode geospatial untuk mendukung formulasi kebijakan berbasis data (evidence-based policy)
Kritik implementasi inovasi daerah saat ini, sebagian besar tidak terencana dengan baik, tidak berdampak nyata pada pencapaian kinerja pemerintah daerah dan tidak berkelanjutan.
Pendampingan SMP, Puskesmas dan Rumah Sakit di Lingkungan Kabupaten Tangerang menemukan ide kreatif dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
Model kesejahteraan ASN yang bekerja di daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal. Jenis kompensasi apa saja yang harus diberikan kepada mereka untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Buku ini sangat penting untuk para pengelola kinerja dan sistem reward ASN. Bagaimana strategy memotivasi ASN dengan memberikan reward yang tepat yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi
Reoadmap Inovasi sangat penting untuk mengakselerasi pencapaian visi RPJMD Kabupaten Banjar. Roadmap juga sangat penting untuk mensinergikan inovasi ASN, unit kerja, masyarakat, akademisi.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. PROGRES KEGIATAN
PUSAT KAJIAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGERA
Kajian Mutasi JPT Nasional Berbasis Manajemen Talenta
Kajian Pemetaan Kebutuhan Jabatan Fungsional dalam
Rangka Percepatan Pembangunan
Rapat Pimpinan, 22 Agustus 2019
2. Kajian Mutasi JPT Nasional Berbasis Manajemen Talenta
April – Awal Agustus 2019
Studi Pendahuluan, FGD, Rakor dan Pengumpulan Data Lapangan RENCANA KEGIATAN
Pebruari dan Maret 2019
ToR , RD, dan Instrumen
1 2
Penyempurnaan Laporan2
Akhir AGUSTUS – SEPTEMBER 2019
Diskusi Terbatas (FGD) dan Turun
Lapangan
Provinsi NTT, Kabupaten
Kupang, Provinsi
Kalimantan Selatan, Kota
Banjarmasin
Kementerian PANRB,
Kementerian Keuangan,
Bappenas, BKN,
Kemendagri
a
b
1
3
Penyempurnaan NA dan
Raperpres
Diskusi dengan KemenpanRB,
BKN, Bappenas, Kemenkeu, dan
Kemendagri
FGD / Diskusi Terbatas Hasil
FGD pendahuluan penyusunan riset desain dengan internal
LAN: Biro Perencanaan, SDM, dan Pusbang Kader
Pelaksanaan manajemen talenta di lingkungan LAN
FGD internal DKIMASN Model manajemen talenta nasional yang berangkat dari manajemen talenta
instansional
FGD: KemenpanRB, Bappenas, KASN Harmonisasi awal penyusunan desain Mutasi JPT Nasional berbasis Manajemen Talenta
Diskusi terbatas: BKN Talent Maping (Assesment) PNS
Diskusi terbatas: Kementerian PUPR Potret manajemen PNS di Kementerian PUPR (sedang menyusun draft manajemen
talenta instansi)
Diskusi terbatas: Biro SDM Kementerian Keuangan Potret pelaksanaan manajemen talenta instansional di lingkungan Kementerian
Keuangan
Diskusi terbatas: BRI Potret pelaksanaan manajemen SDM di lingkungan BRI
FGD: Lokus Provinsi Sumatera Utara
(Alasan pemilihan: Hasil pemetaan KASN)
Masukan terhadap konsep mutasi JPT nasional berbasis manajemen talenta;
pengalaman manajemen PNS di Provinsi Sumatera Utara
Diskusi internal dengan Deputi Masukan terkait arah kajian mutasi JPT nasional (penekanan substansi kajian pada
Mutasi JPT Nasional)
Diskusi terbatas: BKN Masukan aspek perundangan terhadap draft awal mekanisme Mutasi JPT nasional;
Pembahasan PPK; Standar Asesmen
FGD: Pemerintah Kota Yogyakarta dan BPSDM Jawa Tengah.
(Hasil pemetaan KASN; Memiliki regulasi MT)
Masukan: peniadaan tahap asesmen di mekanisme mutasi JPT nasional; Potret
pelaksanaan manajemen PNS di Pemkot Yogyakarta
Diskusi Terbatas: BKN Pembahasan Pola Karir Mutasi JPT, Rumpun Jabatan, Sistem Informasi
Diskusi Terbatas: BKF Kementerian Keuangan Pembahasan mekanisme reward (pendanaan)
FGD: Pemprov Jatim, Pemkot Surabaya, Pakar MSDM UNAIR
(Hasil pemetaan KASN; Memiliki regulasi MT)
Masukan terkait Mekanisme Mutasi JPT Nasional: Pola Karir Mutasi JPT, Rumpun
Jabatan, Database PNS
Rakor Penyusunan Kebijakan Permenpan Manajemen
Talenta Nasional (Rakor KemenpanRB: Jakarta, Bogor, Bali)
Sinkronisasi kebijakan Manajemen Talenta Nasional, Pola Karir, dan Desain Mutasi JPT
Nasional
Pagu dan Realisasi Anggaran
(Agustus 2019)
Pagu: Rp. 500.000.000,-
Realisasi:
Bendahara : 214.699.123 (42,93%)
SP2D : 171.867.123 (34,37%)
4
3. Pemetaan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Dalam Rangka Percepatan Pembangunan
Diskusi terbatas dengan
MenPANRB, Bappenas, BKN,
KASN & Pakar
Penyempurnaan ToR , RD &
Instrumen
MenPANRB : Penyamakan persepsi penataan & Instrumen
pembentukan Jabatan Fungsional
Bappenas : Penentuan Sektor Percepatan Pembangunan & Kriteria
penentuan Lokus Daerah
BKN, KASN dan Pakar : Sharing hasil Kajian BKN dan KASN tentang
Jabatan Fungsional, Pakar : Review Kerangka Teori & Metodologi
Pengumpulan Data Online
(PDO), Pengumpulan Data K/L,
Kunjungan lapangan
Studi Pendahuluan dan
Pengumpulan Data Lapangan
PDO : pengumpulan berbagai masalah dalam sektor industri,
pariwisata, ekonomi dan digital
Pengumpulan Data K/L : MenPANRB (Up date Data JF & Instrumen
Pengusulan JF), BKN (Data Detail JF) Terdapat JF yang tidak terisi, B-
Kraf / Kemenpar ( potret kebutuhan JF sektor percepatan), Bapenas /
LIPI / LAN (teknis formasi kebutuhan JF)
Sumsel, DKI, Kalsel, NTT, Jabar & Sultra : pengumpulan data
permasalahan/strategi sektor percepatan pembangunan daerah dengan
Bappeda, BPSM, Litbangda, OPD Sektoral, Masyarakat
Hasil penemuan dan
Analisa sektor industri,
pariwisata, ekonomi kreatif
dan digital
Temuan & Analisa
Temuan lapangan : Saat ini 193 JF (52 JF belum ada pemangku, 12
JF pemangkunya <20 orang)
ASN di Pemda tidak tertarik memangku JF : JF dianggap kelas 2,
Tunjangan kecil, Sosialisasi JF kurang, JF banyak berkurang karena
pensiun dan diangkat menjadi struktural, dll)
Selain JF yang telah ada, Hasil Analisa Kebutuhan JF baru a.l :
Industri (Analis Big Data, AMMI, Intelejen Pasar, Promotor Investasi),
Pariwisata (Pamong Wisata), Ekonomi Kreatif ( Desainer Produk)
Digital (Heacker, Adm. Jaringan, IoT Developer, Omnichannel dev.)
Agenda Selanjutnya
Diskusi terbatas perumusan menghitung
kebutuhan Formasi JF masing – masing Sektor
Turun Lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara
Barat
Seminar Kebutuhan JF Sektor Industri,
Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
Kendala Teknis
Komunikasi dengan Kementerian Perindustrian
5. Analisis Kebutuhan Mutasi JPT
Kinerja Organisasi
• Tim nasional mutasi JPT secara periodik akan memetakan kinerja atas dasar hasil penilaian
akuntabilitas kinerja institusi dengan nilai D (Kurang) dalam dokumen Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan/atau penilaian laporan keuangan yang dipublikasi oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan kategori Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of
Opinion). Dalam hal pemetaan kinerja tersebut juga dapat mempertimbangkan hasil Indeks
Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Kontribusi PDRB, dan Perolehan PAD.
Sasaran Percepatan Pembangunan
• Tim nasional mutasi JPT melakukan pemetaan kebutuhan JPT di sektor strategis yang terkait
dengan percepatan pembangunan dan mempertimbangkan karakteristik pembangunan di
daerah sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMN atau RPJMD).
Permintaan dari K / L / D
• K/L/D menyampaikan permintaan pengisian JPT pada sektor yang mendukung percepatan
pembangunan. Atas dasar permintaan tersebut, Tim Nasional Mutasi JPT melakukan proses
verifikasi.
6. Identifikasi Talenta
Penyusunan Database
Talenta Terpilih
• Tahapan ini
merupakan proses
penyusunan database
talenta terpilih yang
diambil dari talent
pool instansi sesuai
kompetensi,
kualifikasi, dan kinerja
dengan kriteria
talenta yang berada di
box 9 (sembilan).
Verifikasi Calon
Talenta
• Tahapan verifikasi
merupakan proses
penelaahan dokumen
administrasi calon
talenta sesuai
persyaratan dan
kualifikasi pada
jabatan target.
Verifikasi calon
talenta dilaksanakan
oleh Tim Nasional
Mutasi JPT.
Profiling (Konfirmasi)
Kandidat
• Profiling (konfirmasi)
kandidat dilakukan
pada talenta yang
telah melalui proses
verifikasi dan
dinyatakan lulus.
Profiling merupakan
kegiatan pencatatan
dan penelusuran
rekam jejak talenta
sebelum menempati
jabatan target.
Profiling (konfirmasi)
kandidat dilaksanakan
oleh Tim Nasional
Mutasi JPT.
7. Penempatan Talenta
Penempatan Talenta
Terpilih
• JPT yang telah
mengikuti proses
keseluruhan dan
dinyatakan lulus tahap
akhir akan dibahas
dalam forum Tim
Mutasi JPT Nasional
yang selanjutnya akan
diusulkan kepada
Presiden.
Evaluasi Kinerja Talenta
• Evaluasi Kinerja Talenta
adalah kegiatan
monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja JPT
pada jabatan target
selama 1 (satu) periode
jabatan. Instrumen
monitoring dan evaluasi
disusun dan ditetapkan
oleh Tim Nasional
Mutasi JPT.
Reward
• JPT yang berdasarkan
hasil monitoring dan
evaluasi memperoleh
penilaian baik dan
mencapai target, akan
diberikan kesempatan
untuk ditempatkan
pada instansi
pemerintah lainnya
atau instansi pengusul.
Selain itu, kepada yang
bersangkutan diberikan
peningkatan atau
pembinaan karir seperti
kenaikan pangkat
istimewa.
8. Infrastruktur Mutasi JPT Nasional
Tim Nasional Mutasi JPT
• Pengorganisasian mutasi JPT secara nasional dibentuk dalam suatu Tim
Teknis Mutasi JPT Nasional. Pembentukan Tim Nasional Mutasi JPT
merupakan aspek kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan Mutasi
JPT nasional.
Portal SIM JPT Nasional
• Kebutuhan JPT,
• Database Talenta Terpilih,
• Peta Distribusi Talenta, dan
• Evaluasi Kinerja Talenta.
Kerangka Pendanaan
• Pelaksanaan Mutasi JPT Nasional memerlukan alokasi
anggaran khusus dalam mendukung pelaksanaan rantai
proses dan memberikan retensi (penghargaan) bagi talenta
yang masuk dalam pola karir istimewa. Alokasi anggaran
dalam pelaksanaan Mutasi JPT Nasional lebih lanjut diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
12. PERMASALAHAN URAIAN / LINGKUP NOMENKLATUR JF KET
Kesenjangan Digital Akses Fisik (Infrastruktur)
keamanan Heacker / Network Security
jaringan Administrator Jaringan PAN,HAN, LAN, MAN, WAN/Kabel, non Kabel/
terpusat, terdistribusi/Peer to peer, server to
client)
komputasi awan Administrator Jaringan
Internet of Things (mengirim
data)
IoT Developer Mengembangan software dan hardware
Otomatisasi Programmer (web, database, app)
omnichannel customer
experience
Omnichannel dev. Mengembangkan saluran marketing
deep customization Product Dev.
area kerja digital Arsitek AKG Gedung dan interior ramah digital
enhanced responsiveness -
Edge Computing Administrator Jaringan optimalisasi sistem cloud
data analytics Analis Data menganalisa big data
Ekpol Sosbud, gander, etnisitas, geografis dan demografis
Communiti Technology Centers Content Creator Konten Digital dan Open source
Kualitas SDM rendah Literasi Trainer / Pembimbing
Edukasi IT Peningkatan kompentensi coding
Pendidikan Vokasi Digital Dosen / Instruktur
13. PERMASALAHAN URAIAN / LINGKUP NOMENKLATUR JF DESKRIPSI
Regulagi tidak
memadai
kebijakan fiskal Analis Kebijakan Digital
regulasi yang mendukung
aturan e-commerce
regulasi privasi data
kebijakan inklusi digital
pendanaan kebijakan pendanaan
dalam dan luar negeri
Analis Kebijakan Digital
Keamanan IT kepemilikan data Pengembangan big data nasional