DPMPTSP KOTA BANJARBARU

1. PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Antasari No.4 Banjarbaru Fax. (0511) 4781886
Telp.(0511) 4781711 Website : dpmptsp.banjarbarukota.go.id
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU
NOMOR :059 / /SK/DPM&PTSP/2018
.................................
TENTANG
RENCANA KERJA ( RENJA )
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU TAHUN 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU
Menimbang : a. bahwa Perencanaan Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 telah disahkan oleh
Kepala Badan dengan Nomor: 29.a/SK-SET/IX/BPPT&PM tentang Penetapan
Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;
b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya
Perencanaan Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap
tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 )
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana
Pembangunan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri
1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana
Pembanguan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru tahun 2005 –
2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun
2011 – 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota

3. 15.
Banjarbaru ( Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomer 15 tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomer 6 tahun
2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2014 nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);
Peraturanan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahunb 2016 Nomor 10 Tambahan Lembar
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
Memperhatikan: 1. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah dan
Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun
2012 Nomor 18);
2. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/420/KUM/201 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarbaru;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarbaru Tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2019;
KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada
Perencanaan Strategis (RENSTRA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan
Kepala Daerah
KETIGA : Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkedudukan
dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan
Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2019

4. KEEMPAT : Sistematika RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Banjarbaru Tahun 2019, meliputi :
- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Tahun 2018
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup
RENJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada
tahun anggaran 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal : Desember 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARBARU,
Ir. H. Fahrudin
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198903 1 006
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Banjarbaru (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kota Banjarbaru
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru
5. Semua Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarbaru
6. PPK dan PPTK