Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta menetapkan perubahan atas Keputusan Gubernur sebelumnya mengenai biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat, pegawai, anggota DPRD, dan bukan pegawai. Perubahan tersebut menyangkut penyesuaian standar biaya uang harian dan penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG HIBAH DAN BANSOSuyun saepul
Negara telah mengalokasikan dana untuk kesejahteraan warganya, yang salah satunya diberikan melalui mekanisme hibah dan bantuan sosial, yang mengenai tata caranya tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dan dimplementasikan untuk penjabarannya didalam peraturan-peraturan dimasing-masing wilayah salah satunya adalah peraturan gubernur jawa barat
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
Keputusan Gubernur Nomor 2146 Tahun 2016
1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2146 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1124 TAHUN 2016
TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI
PEJABAT/PEGAWAI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA BUKAN PEGAWAI
YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun
2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri
Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak Tetap serta Bukan
Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
b. bahwa dalam rangka menunjang mobilitas dan pemenuhan
unsur kepatutan serta kewajaran maupun rasionalitas dalam
pemberian biaya perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang ditugaskan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka
Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas
Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai, Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Tidak
Tetap Serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi
Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,
Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/ 2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/ PMK.05/ 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/ PMK.02 /2015 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161
Tahun 2014;
3. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016
uyiNsi DAERAH KHUSUS
A JAKARTA,
‘1
pz7-411,
0,-y!
KI T. PURNAMA
v G
3
17. Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/
Pegawai, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Tidak Tetap Serta Bukan Pegawai yang
Ditugaskan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1124 TAHUN 2016 TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI
PEJABAT/PEGAWAI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP SERTA
BUKAN PEGAWAI YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran I mengenai Daftar Satuan Biaya Uang
Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Keputusan Gubernur Nomor 1124 Tahun 2016 tentang Biaya
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai
Tidak Tetap serta Bukan Pegawai yang Ditugaskan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Gubernur ini.
Pasal II
Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
4. DAFTARSATUANBIAYAUANGHARIANDANBIAYAPENGINAPANPERJALANANDINASDALAMNEGERI
2 2,
g ..
d5 •-•-• -cl
„, c0 Q
cu .5. ct
a.
Q
.. .5
g
.g
0) to ra, aoa.
g.
A .50 gd)
0
cu
, cil
xx)
cd
o o
-0
ed5. (2,1ed
0.
,_, ...,
bA
P
CCI g
•
C>
.1:jO .-- cd Gl. cn rn rn
cd ct cd ct cd
Tu< Tu'
•,-1 ;.:,, c,1 o. -rd .
ci riPejabatEselonIIdanAnggotaDPRD
PejabatEselonIIIdanPNSGol.IV
PejabatEselonIVdanPNSGol.IIIdanBukanPegawai
:PegawaiGolII,GolIdanPTT
4.KelasD
JenisTransportasi
ccj
C7 cd
v>
t'd
cd
cn
cd
cu
cd
cn
4-c-d
co
ccj
cd
cn
cO
t'd
cd
co
cd
cn
ccj
cd
cn
a.
4ed.'
cd
cu
cd
cn
ct)
cd
cn
cu
to->
co
cn
cu
ccj
cd
cut:LL>
cd
cd
cu
a.
4c'd
cu
a.
4c'd
cd
cn
a.
ccj
cd
cn
a.
4c-'6
a.
ccj
cd
a.
cd
a.
oo ooooca
ooo0
o
cc
co
cc
oco
cz;
o
oLO in
oo
ino
cc
d-
oo
oLQ
0
o1/40
oo
t--
ooo
in
o
cz;
Lo
oo
o
oova
0
o
o
00
Cf
oo
oo
o
Lo
d-
LO
LO
o
Lto
oto
oo
tr)
tzt•
o
o ooo oo
co
cd
o
o
o
o
o
o
oo
o
o
o
otr)
o
co)
O
ooo
oo
o1-1
1()
o
oo
o
otr)
o
oo
o
c>
o
-
tn
ca;
oLn
oo
tr)
oo
o
Lo
tr)
o
ova
tr)
o
LO
oo
oLO
11) kr)
oCO
o
Ct) Ln
o
o
otr)oo
tr)
LO
tr)
d-
tr) Ln
o
otr)
ci
d-
oc>
otr)
tr)
od-
oo oo
oooooco
cd
oo
oo
oo
ooo
1/4.0
Cfc))
c>
o
tr)
ce
o
oLn
oo
otr)
oo
o
otr)or-
oo
00
kt)
co LO
tr)
ca)
co LO
o
o
cz;
oo
otr)
co
oo
ooco co
oo
otn
oo
0
o
CO
o
tr)
co
ooc>
rd
oco
o
o
co
C>
0
LC)
tr)
Lr)
oo
o
LD
rn
cd
o
ot()
O
o
1-1
Oj
tr)
r--
Ln
o
0
0
Oj
00
LQ
0
C;
LD
tf)
o
o
oo
otf)
oo0•
oLO
o
CO
oo
oj
o
0
Oj
otr)
oO
ocO
d-
o
c0;
t--
LD
0
o
o1f)
o
oj
ca;
t--
ooOj
C;
o
oo
C;
LD
o0
O
o
1.300.000
o
0
C.
1-4
oo
(2;
CNI
1-1
o
oo
Ln
1-1
oo
oLO
tf)
1-1
1.030.000
o
oLn
1-1
co
cd
oo
O
o
oj
Ln
O
oo
ooo
o
o
ooOj
o
co
o0
o
oo
O
o
o
O
o
o
o
o
otn
o
Ln
o
oo
oo
oLO
o. o
4.420.000
o
oo
o
cc)
co
o
o
co
o
o
o
c2O.
o
o
O
Lo
oo
co
1/41)
o
O
oj
co;
to:
o
o
ootn
r‘O
o
c)
o
C- cO
oo
oLO
1-1
oo
oLn
cf
o
o
cf
cr)
c)
c:=.)
o
ooOj
O
o
oo
tr)
T-1
cccc
C;
otf)
cco
ootr)
cccc
c>
cc
tr)
o
0
oOj
o
tf)
oo
o0
cc
cc
oca)
tr)
0
cc
ootr)
o
o
LQ
o
otr)
o
oOj
ootr)
cc
ootr)
o
cc
O
tr)
o
ootr)
cco
o0
1f)
oo
ccotr)
oo
cctr)
c>
cc
ootio
ootr)
oo
otr)
cco
ootr)
r--1
o
o
?—‹
0
cc
ootr)
T-1
ccj
Q-4
0
P.4 bO
cf
cd
(:4
ott
ccj
ccj
ccj
b.0
cf
o
co
ccj
o
co
SumateraBarat
1-1
.g
"E
ccj
co
cd
bO
cf
GJ
SumateraSelatan
BangkaBelitung
cf
cu
1:0
ccj
'")
NusaTenggaraBarat
f=C1
SulawesiUtara
SulawesiBarat
1-1 N CO N tf) LOC 00 ,—I 1-1 1-1 1-1 1-1CN NNNNNN