UU RI NO. 7 THN 2012 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

2. BAB ISI PASAL
BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1
BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PASAL 2 S.D PASAL 5
BAB III PENCEGAHAN KONFLIK PASAL 6 S.D PASAL 11
BAB IV PENGHENTIAN KONFLIK PASAL 12 S.D PASAL 35
BAB V PEMULIHAN PASCA KONFLIK PASAL 36 S.D PASAL 39
BAB VI KELEMBAGAAN DAN MEKANISME
PENYELESAIAN KONFLIK
PASAL 40 S.D PASAL 51
BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT PASAL 52
BAB VIII PENDANAAN PASAL 53 S.D PASAL 58
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN PASAL 59
BAB X KETENTUAN PENUTUP PASAL 60 S.D PASAL 62
2

3. Latar Belakang
 NKRI wajib melindungi segenap bangsa
Indonesia dlm memajukan kesejahteraan
umum dan menegakkan hak asasi warga
negara
 Perseteruan dan / atau benturan antar
kelompok masy dpt menimbulkan konflik
sos yg mengakibatkan terganggunya
stabilitas nasional dan terhambatnya
pembangunan nasional.
 Penanganan konflik sosial selama ini masih
bersifat parsial dan belum komperhensif
sesuai dg dinamika dan kebutuhan hukum

4. BAB I :
Ketentuan Umum ( Pasal 1 : Pengertian )
1. Konflik sos :
2. Penanganan Konflik
3. Pencegahan Konflik
4. Penghentian Konflik
5. Pemulihan Pasca konflik
6. Pengungsi Pasca Konflik
7. Status keadaan konflik
8. Satuan tugas
penyelesaian konflik
9. Pemerintah
10. Dewan Perwakilan Rakyat
11. Pemerintah Daerah
12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
13. Tentara Nasional Indonesia
14. Kepolisian Negara Republik
Indonesia
15. Pranata Adat
16. Pranata Sosial
17. APBN
18. APBD

5. Definisi
Konflik sosial, adalah
perseturuan dan/atau benturan
fisik dengan kekerasan antara
dua kelompok masyarakat atau
dampak luas yang
mengakibatkan ketidak amanan
dan disintegrasi sosial sehingga
mengganggu stabilitas nasional
dan menghambat
pembangunan nasional.
Penanganan, Pencegahan, Penghentian, Pemulihan Pascakonflik, Pengungsi,
Status Keadaan Konflik, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik, Pemerintah, DPR,
Pemda, DPRD, TNI, Kepolisian, Pranata Adat, Pranata Sosial, APBN, APBD.
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB I Pasal 1)

6. Asas Penanganan Konflik
- Kemanusiaan, Hak Asasi Manusia
- Kebangsaan, Kekeluargaan
- Kebineka Tunggal Ikaan
- Keadilan, Kesetaraan Gender,
- Ketertiban dan kepastian Hukum
- Keberlanjutan, Kearifan Lokal
- Tanggung Jawab Negara, Partisifasi
- Tidak Memihak, Tidak Membeda-bedakan
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB II Pasal
2)

7. Tujuan Penanganan Konflik
- Menciptakan kehidupan yang aman
- Memelihara kondisi damai
- Meningatkan tenggang rasa dan tolernasi
- Memelihara keberlangsungan pemerintah
- Melindungi jiwa, harta benda, sarana
umum
- Memulihkan fisik sarana & masyarakatnya.
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB II Pasal
3)

8. Ruang Lingkup Penanganan
Konflik
- Pencegahan Konflik
- Penghentian Konflik
- Pemulihan Pascakonflik
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB II Pasal
4)

9. Sumber Konflik
- Politik
- Ekonomi
- Sosial Budaya
- Antar Umat Beragama, Suku, Etnis
- Masyarakat dengan Pelaku Usaha
- Distribusi Sumber Daya Alam yang tidak
seimbang
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB II Pasal
5

10. Pencegahan Konflik
Pencegahan dilakukan : Pemerintah, Pemda & Masyarakat
:
- Memelihara kondisi damai dlm masyarakat
- Kembangkan sistem penyelesaian
perselisihan secara damai
- Membangun sistem peringatan dini
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB III Pasal 6)

11. Kondisi damai dlm masyarakat wajib bagi
setiap orang
- Sikap toleransi dan saling menghormati
- Perbedaan suku, bahasa dan adat istiadat
- Harkat dan Martabat
- Mengakui persamaan derajat
- Mengembangkan persatuan Indonesia
- Menghargai pendapat dan kebebasan
Penyelesaian perselisihan dlm masyarakat
secara damai dan musyawarah mufakat.
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB III Pasal 7,8)

12. Meredam Potensi Konflik
- Memperhatikan aspirasi masyarakat;
- Pemerintahan yang baik;
- Mengintensifkan dialog;
- Menegakkan hukum tanpa disriminasi;
- Membangun Karakter
- Nilai Pancasila dan Kearifan Lokal;
- Membangun kemitraan.
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB III Pasal
9)

13. Membangun Sistem Peringatan
Dini
Membangun sistem peringatan dini untuk
mencegah konflik di daerah, mencegah
perluasan konflik yang sedang terjadi.
Pemerintah dan Pemda melalui media
komunikasi dgn cara :
- Penelitian & pemetaan wilayah Konflik;
- Penyampaian data konflik secara akurat;
- Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan;
- Pemanfaatan modal sosial;
- Pemanfaatan fungsi intelijen.
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB III Pasal
10,11

14. Penghentian Konflik :
- Penghentian kekerasan fisik;
- Penetapan status keadaan konflik
- Tindakan darurat penyelamatan
- Bantuan atau pengerahan TNI
Dikoordinasian dan dikendalikan oleh Polri,
melibatkan tokoh agama, masyarakat,
tokoh adat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB III Pasal
12, 13)

15. Penetapan Status Keadaan
Konflik
Keadaan konflik ditetapkan apabila konflik
tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan
terganggungnya fungsi pemerintahan.
- Skala Kabupaten/Kota : dampak hanya
pada tingkat Kabupaten /Kota (ditetapkan
oleh Bupati/Wali Kota)
- Skala Provinsi : dampak hanya pada
tingkat Provinsi (ditetapkan oleh DPRD
Provinsi)
- Skala Nasional : dampak hanya pada
tingkat Nasional (ditetapkan oleh Presiden
berkonsultasi dgn Pimpinan DPR)
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB III Pasal 14,15

16. Tindakan dalam Keadaan
Konflik
 Skala Kabupaten/Kota : Pembatasan dan
penutupan kawasan konflik, pembatasan
diluar rumah dan kawasan konflik,
pelarangan memasuki area konflik.
 Skala Provinsi : Penutupan kawasan konflik
sementara, pembatasan orang di luar
rumah, pelarangan memasuki kawasan
konflik.
 Skala Nasional : Penutupan kawasan
konflik sementara, pembatasan orang di luar
rumah, pelarangan memasuki kawasan
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB IV Pasal 26,
27, 28

17. Jangka Waktu Status Keadaan Konflik
Berdasarkan Evaluasi masing-masing skala
dapat memperpanjang jangka waktu status
keadaan konflik paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah dikonsultasikan oleh masing
masing Pimpinan.
Dalam hal keadaan konflik dapat
ditanggulangi sebelum batas waktu yang
ditentukan pimpinan masing-masing skala
dapat mencabut penetapan status keadaan
konflik.

18. Penyelamatan dan Pelindungan
Korban
Pemerintah dan Pemda melakukan tindakan
penyelamatan darurat.
- Evakuasi, identifikasi secara tepat;
- Pemenuhan dasar korban/pengungsi
- Perlindungan
- Sterilisasi tempat yang rawan
- Penyelamatan sarana dan prasarana vital
- Penegakan hukum
- Pengaturan mobilitas
- Penyelamatan harta benda
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB IV Pasal 32

19. Prinsip Penegakan Hukum, dalam Penanganan Konflik Sosial :
1. Asas Legalitas  semua tindakan penegak hukum hrs bersumber dr hukum
yg tertulis & menempatkan supremasi hukum.
2. Asas perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law) 
setiap orang mempunyai kedudukan yg sama depan hukum, mendpt
perlindungan yg sama oleh hukum (equal protection on the law), & perlakuan
keadilan yg sama (equal justice under the law).
3. Asas praduga tdk bersalah (presumption of innosence)  bahwa setiap
orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, &/ dihadapkan di muka
sidang, wajib dianggap tdk bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg
menyatakan kesalahannya & memperoleh kekuatan hukum yg tetap.
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, & penyitaan hanya dilakukan
berdasarkan perintah tertulis pejabat yg diberi wewenang oleh UU & hanya
dlm hal serta dgn cara yg diatur dgn UU.
5. Peradilan wajib dilakukan dgn cepat, sederhana, & biaya ringan serta
bebas, jujur, & tidak memihak, serta hrs diterapkan scr konsekuen dlm
seluruh tingkat peradilan.
6. Prinsip keseimbangan, yakni bahwa dlm setiap penegakan hukum hrs
berlandaskan prinsip keseimbangan yg serasi antara perlindungan thdp
harkat & martabat manusia dgn perlindungan thdp kepentingan & ketertiban
masyarakat.

20. 7. Setiap orang yg tersangkut perkara, wajib diberi
kesempatan bantuan hukum yg semata-mata
diberikan utk melaksanakan kepentingan pembelaan
atas dirinya.
8. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan
penangkapan &/ penahanan, selain wajib diberikan
dakwaan & dasar hukum apa yg didakwakan
kepadanya, jg wajib diberitahukan haknya termasuk hak
utk menghubungi & meminta bantuan hukum dr
Penasehat Hukum.
9. Prinsip pembatasan penahan.
10. Asas pemberian ganti rugi & rehabilitasi sbg akibat
tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, &
penyitaan yg tdk sesuai dgn hukum.
11. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka utk
umum, kecuali dlm hal yg diatur dlm UU.
12. Pengawasan pelaksaaan Putusan Pengadilan dlm
perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri
yg bersangkutan.

21. Penggunaan Kekuatan TNI
- Bantuan konflik skala Kabupaten/Kota,
bupati/walikota meminta bantuan TNI
kepada Pemerintah.
- Bantuan konflik skala Provinsi, Gubernur
dapat meminta bantuan TNI kepada
Pemerintah.
- Bantuan konflik skala Nasional, Presiden
berwenang mengerahkan kekuatan TNI
Semuanya sesuai ketentuan peraturan
perundangan dan dikoordinasikan oleh Polri.
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB IV Pasal 33

22. Mekanisme Penggunaan Kekuatan
TNI
Konflik Skala
Kabupaten/Kota
Konflik Skala
Provinsi
Konflik Skala Nasional
Bupati / Wali Kota Gubernur Presiden
TNI
Pemerintah Pimpinan DPR
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
operundang-undangan

23. Pemulihan Pascakonflik
Pemerintah & Pemda wajib lakukan pemulihan pascakonflik
secara terencana, perpadu, berkelanjutan & terukur.
Pemulihan meliputi :
- Rekonsilitasi (Perundingan, pemberian restitusi, pemaafan)
oleh Pranata Adat/Sosial
- Rehabilitasi (Pemulihan psikologis, kondisi sosial, pemulihan
ekonomi, budaya, keamanan, perbaikan, kesejahteraan
masyarakat)
- Rekonstruksi (pemulihan pelayanan, penyediaan akses
pendidikan, perbaikan sarana, fasilitas pelayanan, perbaikan
tempat ibadah).
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB V Pasal
36

24. Kelembagaan & Mekanisme selesaikan
Konflik
Penyelesaian konflik terdiri atas
Pemerintah, Pemda, Pranata Adat, Pranata
Sosial serta Satuan Tugas Penyelesaian
konflik.
- Mengedepankan Pranata Adat/Pranata
Sosial
- Mengakui hasil penyelesaian konflik
- Memiliki kekuatan yang mengikat
UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB VI Pasal 40

25. Satuan Tugas Penyelesaian Konflik
Sosial
Lembaga Ad Hoc dibentuk oleh Pemerintah
atau Pemda dalam hal :
a. Tidak ada Pranata Adat/sosial di daerah
konflik
b. Tidak berfungsinya pranata Adat/sosial di
daerah konflik
c. Tidak berjalannya mekanisme
musyawarah
d. Tidak terapainya kesepakatan
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB V Pasal
42)

26. Tugas dan Fungsi Penyelesai Konflik
Sosial
Melalui musyawarah pada kelompok yang terlibat dan jika
tidak tercapai dapat dilakukan melalui Pengadilan
Fungsi :
- Pencarian fakta, data atau informasi
- Koordinasi untuk memberikan perlindungan kepada
korban, saksi, pelapor
- Perumusan opsi mempertimbangkan kepentingan pihak
yang berkonflik.
- Perumusan kesepakatan
- Merekonstruksi, penyampaian rekomendasi kepada
Pemerintah.
- Penyampaian laporan akhir
pelaksanaan tugas

27. Satuan Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten / Kota
(Pasal 47)
Unsur Pemerintah Daerah
- Bupati / Wali Kota
- Ketua DPRD Kab / Kota
- Instansi Pemerintah
- Kepala Kepolisian Resor
- Komandan Distrik Militer
- Kepala Kejaksaan Negeri
Unsur Masyarakat
- Tokoh Agama
-Tokoh Adat
-Tokoh Masyarakat
-Pegiat Perdamaian
-Wakil Pihak yang berkonflik
(harus memperhatikan
keterwakilan sekurang-kurangnya
30%)
Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berhenti /diberhentikan
karena : masa tugas berakhir, penggantian personel, meninggal dunia,
mengundurkan diri, melakukan tindakan yang bertentangan

28. Satuan Penyelesaian Konflik Sosial
Provinsi
(Pasal 48)
Unsur Pemerintah Daerah Unsur Masyarakat
- Gubernur
- Ketua DPRD Provinsi
- Instansi Pemerintah
- Kepala Kepolisian Daerah
- Panglima Daerah Militer
- Kepala Kejaksaan Tinggi
- Tokoh Agama
-Tokoh Adat
-Tokoh Masyarakat
-Pegiat Perdamaian
-Wakil Pihak yang berkonflik
(harus memperhatikan
keterwakilan sekurang-kurangnya
30%)
Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial unsur masyarakat harus
mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan moralitas

29. Satuan Penyelesaian Konflik Sosial
Nasional
(Pasal 49)
Unsur Pemerintah Daerah Unsur Masyarakat
- Kementerian yang membidangi
urusan Politik, Hukum,
Keamanan, Dalam Negeri,
pertahanan, Keuangan Negara,
Kesehatan, Sosial, Agama.
- Polri, TNI, Kejaksaan Agung,
Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,
KOMNASHAM.
- Tokoh Agama
-Tokoh Adat
-Tokoh Masyarakat
-Pegiat Perdamaian
-Wakil Pihak yang berkonflik
(harus memperhatikan
keterwakilan sekurang-
kurangnya 30%)

30. Peran Serta Masyarakat dan Pendanaan
(Pasal 52 s/d 58)
- Pembiayaan
- Bantuan Teknis
- Penyediaan Kebutuhan Dasar
Pendanaan konflik digunakan untuk
mencegah konflik, penghentian konflik dan
pemulihan pascakonflik. Pendanaan menjadi
tanggung jawab Pemda dialokasikan pada
APBN / APBD melalui kementerian/lembaga
sesuai tugas dan fungsinya dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dengan kerengka acuan
kegiatan rehabilitasi serta RAB (Rencana
Anggaran Biaya)

31. Ketentuan Peralihan (Pasal 59)
Semua program dan kegiatan yang
berkaitan dengan penanganan konflik yang
telah berlangsung sebelum ditetapkannya
Undang-undang ini dapat terus
dilaksanakan sampai dengan berakhirnya
program dan kegiatan tersebut.

32. RELEVANSI DGN TUPOKSI POLRI
TUJUAN PKS TUPOKSI POLRI
1. MENCIPTAKAN KEHIDUPAN MASY. YG AMAN,
TENTRAM DAMAI DAN SEJAHTERA
1. MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
2. MEMELIHARA KONDISI DAMAI DAN
HARMONIS DLM HUB SOS KEMASYARAKATAN.
2. PENEGAKAN HUKUM
3. MENINGKATKAN TENGGANG RASA DAN
TOLERANSI DLM KEHIDUPAN BERMASY. DAN
BERNEGARA
3. MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI
MASYARAKAT.
4. MEMELIHARA KEBERLANGSUNGAN FNGSI
PEMERINTAHAN ,
5. MELINDUNGI JIWA, HARTA,BENDA SERTA
SARAN DAN PRASARANA UMUM
6. MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK KORBAN
7. MEMULIHKAN KONDISI FISIK DAN MENTAL
MASY.
1. PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI SELARAS DGN TUJUAN PKS BAIK DALAM TAHAPAN PENCEGAHAN
KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK , DAN PEMULIHAN PASCA KONFLIK DENGAN MELIBATKAN BANTUAN TNI
DAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT.
2. PENGGUNAAN KEKUATAN TNI BERDASARKAN PASAL 33 DISESUAIKAN DG PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN TETAP DI KOORDINASIKAN POLRI

33. TERLAMPIR
Kemampuan Dasar Komunikasi
Dalam Penanganan Konflik
Sosial

34. A. ASPEK DALAM BERKOMUNIKASI:
1. Adanya komunikator;
2. Adanya Pesan (message);
3. Komunikan;
4. Adanya umpan balik (feed back),

35. B. Prinsip dan Peranan Polri Dalam Pelaksanaan Tugas
1. Peran Persuasif dan humanis, upaya menciptakan kedekatan hubungan antara Aparat
Keamanan (Polri) dengan masyarakat melalui komunikasi, hilangkan anggapan masyarakat
bahwa Aparat Keamanan adalah momok yang menyeramkan dan sebagai aparat pemegang
kekuasaan yang otoriter.
2. Peran sebagai Mediator, sebagai penengah apabila terjadi perselisihan diantara warga
masyarakat yang intinya adalah membangun komunikasi yang rusak, tanpa ada kewenangan
(otoritas) terhadap pihak yang bertikai atau tidak diskriminasi terhadap para pihak.
3. Peran sebagai Negosiator, melaksanakan negosiasi terhadap masyarakat yang bertikai
untuk mencapai ”win-win solution”. Landasan yang dipakai membentuk rapport (kesan
penerima) yang baik, menjalin hubungan dan pengertian yang baik, jujur dan terbuka.
4. Peran sebagai arbitrator, memiliki otoritas untuk mengatur dan menjaga ketertiban,
keamanan dan kenyamanan masyarakat.
5. Tindakan tegas, bila terjadi hal-hal yang diluar batas atau menggangu kamtibmas yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat, harus dilakukan tindakan refresif,
dimana tindakan refresip tersebut harus dengan tegas dan humanis dengan memperhatikan
HAM.

36. C. Langkah-langkah Komunikasi
1. Pelajari karakter / jenis masyarakat yang sedang dihadapi, apakah itu pelajar,
mahasiswa, buruh, pedagang, sopir atau masyarakat tertentu.
2. Pelajari latar belakang masyarakat yang ada, apakah berkelompok-kelompok
(seperti : perkumpulan ras, agama, organisasi, dll.)
3 Lakukan komunikasi dengan menciptakan rasa aman dan nyaman terhadap
masyarakat seperti:
a). Pergunakan bahasa yang sederhana tidak terkesan kaku (sesuai dengan
kondisi dan jenis masyarakat).
b). Pemerintah & Aparat yang bertugas menangani konflik sosial harus dapat
berperan sbg pendengar yg baik shg dpt memahami apa-apa yg
disampaikan oleh masyarakat.
c). Bicarakan secara wajar dan tidak dibuat-buat atau diseram-seramkan.
d). Janganlah berbicara ngotot sehingga mendapat simpati dari masyarakat.
e). Pergunakan kata-kata yang lembut, baik, sopan, humanis, menyentuh hati,
bahasa keagamaan, dll.
h). topik pembicaraan sebaiknya terlebih dahulu adalah hal yg ringan-ringan,
seperti keseharian, hobby, olah raga, dll.

37. D. Jenis karakter masyarakat yg perlu dipahami :
1. Irrasional, tidak mampu menggunakan akal sehat secara jernih,
sehingga kontrol diri menjadi lemah.
2. Impulsif, menjadi amat peka, mudah tersinggung dan bereaksi
terhadap situasi yang tidak mengenakkan apalagi bila ada reaksi
negatif atau serangan dari pihak lain
3. Agresif, kecendrungan tinggi untuk menyerang, menyakiti dan
melukai pihak lain baik secara fisik maupun tekanan mental
4. Sugestibel, mudah dipengaruhi dan dihasut oleh pihak-pihak
tertentu
5. Confussion, kurang mampu membedakan secara tajam antara
khayalan dan kenyataan.
6. Destruktif, kecenderungan berbuat kerusakan baik terhadap
benda/ bangunan fisik maupun penyerangan terhadap orang/
massa lain.

38. MASSAGE / PESAN
KOMUNIKAN
KOMUNIKATOR
FEED BACK
ALUR PIKIR
-Menciptakan kehidupan yang aman
-Memelihara kondisi damai
-Meningatkan tenggang rasa dan tolernasi
-Memelihara keberlangsungan pemerintah
-Melindungi jiwa, harta benda, sarana umum
-Memulihkan fisik sarana & masyarakatnya.
(UU RI. No. 7 Thn 2012, BAB II Pasal 3 ) Ttg Konflik

39. 1. MEMILIKI KEMATANGAN SOSIAL
2. SEORANG PENDENGAR YANG BAIK DAN
KETERAMPILAN INTERVIEW
3. MEMILIKI SOSIALISASI YANG BAIK DAN
LUWES
4. MEMILIKI KECERDASAN YANG PRAKTIS
5. MAMPU MEYAKINKAN ORANG LAIN DGN
ARGUMENNYA
6. MENGAMBIL KEPUTUSAN SECARA
MUSYAWARAH
KARAKTERISTIK APARAT DALAM PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

40. Prinsip Penegakan Hukum, dalam Penanganan
Konflik Sosial :
1. Asas Legalitas  semua tindakan penegak hukum hrs bersumber dr hukum yg tertulis &
menempatkan supremasi hukum.
2. Asas perlakuan yang sama di depan hukum (equality before the law)  setiap orang
mempunyai kedudukan yg sama depan hukum, mendpt perlindungan yg sama oleh
hukum (equal protection on the law), & perlakuan keadilan yg sama (equal justice under
the law).
3. Asas praduga tdk bersalah (presumption of innosence)  bahwa setiap orang yg
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, &/ dihadapkan di muka sidang, wajib dianggap tdk
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya & memperoleh
kekuatan hukum yg tetap.
4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, & penyitaan hanya dilakukan berdasarkan
perintah tertulis pejabat yg diberi wewenang oleh UU & hanya dlm hal serta dgn cara yg
diatur dgn UU.
5. Peradilan wajib dilakukan dgn cepat, sederhana, & biaya ringan serta bebas, jujur, &
tidak memihak, serta hrs diterapkan scr konsekuen dlm seluruh tingkat peradilan.
6. Prinsip keseimbangan, yakni bahwa dlm setiap penegakan hukum hrs berlandaskan
prinsip keseimbangan yg serasi antara perlindungan thdp harkat & martabat manusia dgn
perlindungan thdp kepentingan & ketertiban masyarakat.

41. 1. Dalam hal penetapan status keadaan konflik dicabut, sebelum
berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik.
2. Penegahan dilakukan : Pememerintah, Pemda & Masyarakat
- Memelihara kondisi damai dlm masyarakat
- Kembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai
- Membangun sistem peringatan dini
3. Terciptanya rasa aman, nyaman dan damai di lingkungan masy

42. 1. RAMAH
2. SOPAN DAN PENUH HORMAT
3. TAMPIL YAKIN
4. RAPI, CERIA
5. SENANG BERGAUL, MENYENANGKAN ORANG LAIN
6. SENANG BELAJAR DARI ORANG LAIN
7. MEMILIKI KOMITMEN
8. DISIPLIN
9. MENJUNJUNG TINGGI KEJUJURAN
10. MEMPUNYAI LOYALITAS
11. MEMPUNYAI KETULUSAN
12. ADIL
13. DIAWALI DG NIAT
14. SABAR
15. DPT DIPERCAYA
16. BERTANGGUNG JAWAB
17. DIAKHIRI DG IKHLAS
KRITERIA KEPRIBADIAN PRIMA YANG HARUS DIMILIKI OLEH APARAT
DALAM MENANGANI KONFLIK SOSIAL

43. “SENTUHAN” NILAI TAMBAH
• MENYEBUT NAMA DAN KEDUDUKAN
• BERSIKAP SIAP MEMBANTU TANPA
“MENGGANGGU”NYA.
• PANTANG MENGATAKAN: TIDAK, TIDAK BISA, TIDAK
MUNGKIN, TIDAK TAHU!

44. “FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
( 9 FKK)
1. J U J U R
2. B E R A N I
3. MURAH HATI
4. SETIA
5. HARGA DIRI
6. SOPAN SANTUN
7. SUNGGUH-SUNGGUH
8. DISIPLIN
9. BERTANGGUNG JAWAB

45. 1. JUJUR

46. 2. BERANI

47. 3. MURAH HATI

48. 4. SETIA Pada Allah, Rasul dan Agama

49. 5. HARGA DIRI

51. 6. SOPAN SANTUN
7. BERSUNGGUH-SUNGGUH

52. 8. DISIPLIN

53. 9. BERTANGUNG JAWAB

55. DAMAI
DAMAI ITU AMAN
DAMAI ITU INDAH
DAMAI ITU NIKMAT
DAMAI ITU BAHAGIA
DAMAI ITU TATA TENTRAM KERTARAHARJA
DAMAI ITU HIDUP BAGAIKAN DI SURGA
UNTUK KEBERHASILAN DALAM TUGAS PEMBINAAN
MASY AGAR DITANAMKAN PRINSIP KEBERSAMAAN
UNTUK MENCAPAI KESUKSESAN

56. KEGIATAN DIAWALI DENGAN NIAT,
PELAKSANAANNYA DENGAN
JUJUR KEMUDIAN DIAKHIRI
DENGAN IKHLAS

57. SEKIAN & TERIMA KASIH
Jadi Orang Harus Nerima Hari Esok Nanti Dapat Ridho Ilahi
(JOHN HENDRI)
Divkum Polri

58. Terlampir Vidio Konflik :
 Ahmadiyah
 Aliran Hahdi
 Arogansi
 Bentrok Aparat Abepura
 Bentrok Petani Tanah Awu
 Buruh
 FPI
 Penyerangan Timika
 Aparat Dengan Mahasiswa UMI
 Polri - CP
 Undangan Sebagai Narasumber

59. INPRES NO. 2 TAHUN 2013
Menginstruksikan kepada :
1. Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Dalam Negeri
5. Jaksa Agung
6. KAPOLRI
7. Panglima TNI
8. Kepala BPN
9. Kepala BNPT
10. Kepala Badan informasi Geospasial
11. Para Gubenur
12. Para Bupati/Walikota

60. 4. Anggaran dibebankan pada APBN/ APBD
5. Menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan sebagai ketua Tim Terpadu Tingkat Pusat :
a. Menyusun rencana terpadu penenganan gangguan keamanan
b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi
c. Memberikan penjelasan kepada publik
d. Melaporkan pelaksanaan kepada Presiden
6. Para Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Tim Terpadu
Tingkat Daerah :
a. Menyususn rencana aksi terpadu penanganan ganggauan
keamanan
b. Mengkoordinasi pelaksanaan peningkatan efektifitas
c. Meberikan penjelasan kepada Publik
d. Melaporkan Pelaksanaannya kepada menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Kemananan

61. 7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan
Kepala Lembaga pemerintah Non Kementerian
yang terkait agar memberikan dukungan sesuai
kebutuhan dalam menyelesaikan gangguan
kemanan sesuai dengan akar permasalahan.
8. Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan
Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

62. NO KEGIATAN TANGGAL
1 Pengumuman Partai Politik peserta Pemilu 2014 9 – 11 Jan 2013
2 Pengumuman DCT Anggota DPR dan DPRD 23 – 25 Agust 2013
3 Pengumuman DCT Anggota DPD 29 – 31 Agust 2013
4 Rekapitulasi DPT 4 Nov 2013
5 Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran
bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga
11 Jan 2013 – 5 Apr
2014
6 Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik 16 Mar – 5 Apr 2014
7 Masa Tenang 6 – 8 Apr 2014
8 Distribusi logistik ke TPS 8 Apr 2014
9 Pemungutan suara 9 Apr 2014
10 Penetapan hasil Pemilu secara nasional 7 – 9 Mei 2014
11 Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD 11- 17 Mei 2014
12 Pengajuan perselisihan hasil Pemilu ke MK 12 – 14 Mei 2014
13 Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kab/Kota Juli – Okt 2014
14 Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Agust – Okt 2014
15 Pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD Okt 2014
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
(Peraturan KPU No.21 Tahun 2013)

63. RANCANGAN JADWAL DAN TAHAPAN
PEMILU PRESIDEN DAN WAPRES 2014
NO KEGIATAN TANGGAL
1 Penetapan DPT nasional 6 – 13 Mei 2014
2 Pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 10 – 16 Mei 2014
3 Penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 5 – 9 Juni 2014
4 Kampanye 14 Juni – 5 Juli 2014
7 Masa Tenang 6 – 8 Juli 2014
8 Pemungutan suara 9 Juli 2014
9 Penetapan hasil Pemilu 26 – 28 Juli 2014
10 Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu 29 – 31 Juli 2014
11 Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan MK 2 – 13 Agust 2014
12 Kampanye Putaran II 15 – 24 Agust 2014
13 Pemungutan suara Putaran II 9 Sept 2014
14 Penetapan hasil Pemilu Putaran II 26 – 27 Sept 2014
15 Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu Putaran II 27 – 29 Sept 2014
16 Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan MK 9 Okt 2014
17 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Okt 2014