Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan dan identitas nasional Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk kepribadian warga negara yang demokratis, religius, dan berkemanusiaan berdasarkan filsafat Pancasila. Identitas nasional Indonesia dipengaruhi oleh faktor sejarah, sosial, budaya, dan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

1. A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Mata kuliah kewarganegaraan sering disebut sebagai civic education,citizenship
education,dan bahkan ada yang menyebut sebagai democracy education.
Kesadaran demokrasiserta implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis
filsafat bangsa, identitas nasional, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta
dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Oleh karena itu dengan pendidikan kewarganegaraan
diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang
demokratis, religius, berkemanusiaan dan berkeadaban.
2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Visi Pendidikan kewarganegaraan diperguruan tinggi adalah merupakan sumber
nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna
mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya.
Misinya adalah membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara
secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar pancasila, rasa kebangsaan dan cinta
tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.
B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum
1. Landasan Ilmiah
Bahan pendidikan kewarganegaraan meliputi hubungan antara warganegara dan
negara,serta pendidikan pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai-nilai
budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk
menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara,serta membentuk sikap dan perilaku cinta
tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila.
2. Landasan Hukum
Landasannya pada :
1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
5. Pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006
BAB II
FILSAFAT PANCASILA

2. A. Pengertian Filsafat
Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia.
Secara etimologis istilah “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang artinya “cinta”
dan “sophos” yang artinya “hikmah” atau “kebijaksanaan” atau “wisdom”.
B. Pengertian Pancasila sebagai Suatu Sistem
Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama
untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.
Dasar filsafat negara pancasila adalah merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk
tunggal.
C. Kesatuan Sila-Sila Pancasila
Kalau dilihat dari intinya, urut-urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat
dalam luasnya dan isi-sifatnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila dimukanya.
Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling
mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkhis piramidal. Tiap-tiap sila
mengandung empat sila lainnya, dikualifikasi oleh empat sila lainnya.
D. Kesatuan Sila-Sila Pancasila Sebagai Suatu Sisitem Filsafat
Secara filosofis pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki, dasar ontologis,
dasar epistimologis dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang
lainnya.
E. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Fundamental bagi Bangsa dan Negara Republik Indonesia
Pancasila sebagaifilsafat bangsa dan negara Republik Indonesia, mengandung makna
bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan serta kenegaraan harus
berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,Kerakyatan dan Keadilan.
Nilai-nilai Pancasila sebagaidasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan
suatu sumber dari hukum dasar dalam negara Indonesia. Sebagai suatu sumber dari hukum
dasar,secara objektif merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran,cita-cita hukum, serta
cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia,
yang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah dipadatkan dan diabstraksikan oleh para pendiri
negara menjadi lima sila dan ditetapkan secara yuridis formal menjadi dasar filsafat negara
Republik Indonesia.
F. Pancasila sebagaiIdeologi Bangsa dan Negara Indonesia
Unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan
hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakann kausa materialis (asal
bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebutkemudian diangkat dan dirumuskan oleh
para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi
bangsa dan negara Indonesia.
G. Makna Nilai-nilai Setiap Sila Pancasila

3. Realisasi setiap sila atau derivasi setiap sila senantiasa, dalam hubungan yang
sistemik dengan sila-sila lainnya. Hal ini berdasarkan pada pengertian bahwa makna sila-sila
Pancasila senantiasa dalam hubungannya sebagai sistem filsafat.
H. Pancasila sebagaiDasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terutama dalam
melaksanakan pembangunan dan pembaharuan maka harus mendasarkan pada suatu kerangka
pikir, sumber nilai serta arahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.
Filsafat Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan adalah merupakan
Identitas Nasional Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu realitas bahwa kausa
materialis atau asalnilai-nilai Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri.
BAB III
IDENTITAS NASIONAL
A. Pengertian Identitas Nasional
Agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap
meletakkan jatidiri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia
sebagai dasar pengembangan kreatifitas budaya globalisasi. Istilah “identitas nasional” secara
terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis
membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Dalam hubungannya dengan identitas nasional secara dinamis, dewasa ini bangsa
Indonesia harus memiliki visi yang jelas dalam melakukan reformasi, melalui dasar filosofi
bangsa dan negara yaitu bhineka tunggal ika, yang terkandung dalam filosofi Pancasila.
Masyarakat harus semakin terbuka, dan dinamis namun harus berkeadaban serta kesadaran
akan tujuan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara. Dengan kesadaran akan
kebersamaan dan persatuan tersebut maka insyaAllah bangsa Indonesia akan mampu
mengukir identitas nasionalnya secara dinamis di dunia internasional.
B. Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional
Faktor yang mendukung kelahiran identitas bangsa Indonesia meliputi :
1. Faktor Objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis
2. Faktor Subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik dan kebudayaan.
C. Pancasila sebagaiKepribadian dan Identitas Nasional
Pancasila sebagaidasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber
kepada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai
kepribadian bangsa. Jadi filsafat pancasila bukan muncul secara tiba-tiba dan dipaksakan oleh
suatu rezim atau penguasa melainkan melalui suatu fase historis yang cukup panjang. Proses

4. perumusan materi Pancasila secara formaltersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI
pertama, sidang “panitia 9”, sidang BPUPKI kedua,serta akhirnya disyahkan secara formal
yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.
Sejarah Budaya Bangsa sebagai Akar Identitas Nasional
Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam pancasila dalam kenyataannya secara objektif
telah dimiliki oleh bangsa Inodnesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirirkan negara.
Proses terbentuknya bangsa dan negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang
yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-IV, ke-V kemudian dasar-dasar
kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan
Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerjaan Airlangga dan
Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.
Dasar-dasar pembentuka nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan
bangsa, antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional
pada tahun 1908, kemudian dicetuskan pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik
kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk menemukan identitas nasionalnya
sendiri, membentuk suatu bangsa dan negara Indonesia tercapaipada tanggal 17 Agustus
1945 yang kemudian diproklamasikan sebagai suatu kemerdekaan bangsa Indonesia.
BAB IV
DEMOKRASI INDONESIA
A. Demokrasi dan Implementasinya
Peranan Negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi, ini
karena dua alasan:
1. Hampir semua Negara di dunia menjadikan demokrasi sebagai asasnya yang fundamental .
2. Demokrasi sebagai asas Negara secara esensialtelah memberikan arah bagi peranan
masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagaiorganisasi tertinggi tetapi ternyata
demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda (Rais, 1955:1).
Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam system pemerintahan, demokrasi
juga melahirkan system yang bermacam-macam seperti, sistem presidensial, sistem
parlementer, sistem referendum (meletakkan pemerintah sebagaibagian/ badan pekerja dari
parlemen). Di beberapa Negara ada yang menggunakan sistem campuran antara presidensial
dengan parlementer.
B. Arti dan Perkembangan Demokrasi
Negara demokrasiadalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan
kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian

5. negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan
berada ditangan rakyat.
C. Bentuk-Bentuk Demokrasi
Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti system pemerintahan. Hal ini
dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai Negara. Dalam suatu Negara
misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan system presidensial atau sistem
parlementer.
Sistem Presidensial : sistem ini menekankan pentingnya pemilihan presiden secara
langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam
sistem ini kekuasaan eksekutif (kekuasaan menjalankan permintaan) sepenuhnya berada di
tangan presiden.
Sistem Parlementer : Sistem ini menerpakan model hubungan yang menyatu antara
kekuasaan eksekutif dan legeslatif. Kepala eksekutif (head of government) adalah berada di
tangan seorang perdana menteri. Adapun kepala Negara (head of state) adalah berada pada
seorang ratu, misalnya di Negara Inggris atau ada pula yang berada pada seorang presiden
misalnya di India.
Prinsip demokrasi perwakilan liberal didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa
manusia adalah sebagaimakhluk individu yang bebas. Oleh karena itu dalam sistem
demokrasi ini kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi.
Kebebasan formalberdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas
yang semakin lebar dalam masyarakat,dan akhirnya kapitalislah yang menguasai negara.
D. Demokrasi Indonesia
Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan
kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik yang demokratis dalam
masyarakat yang beraneka ragam pola adat budayanya.
Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam empat periode :
1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer
2. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin
3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru
4. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi
Dalam bidang Politik & Konstitusional. Menurut UUD 1945, demokrasi berarti
menegakkan kembali asas-asas negara hukum dimana kepastian hukum dirasakan oleh
segenap warga negara. Hak-hak asasimanusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam
aspek perorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara
intitusional.
Dalam bidang Ekonomi. Demikrasi berarti Kehidupan yang layak bagi semua warga
negara. Mencakup :

6. - Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara
- Koperasi
- Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
- Peranan pemerintahan yang bersifat pembinaan, penunjuk jalan serta pelindung.
Kekuasaan pemerintahan negara ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal :
1. Pemerintah dari rakyat (government of the people)
2. Pemerintahan oleh rakyat (government by people)
3. Pemerintahan untuk rakyat (government for people)
Secara umum dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung
unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu:
- Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara.
- Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warganegara.
- Suatu sistem perwakilan
- Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.
Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi adalah :
1. Kekuasaan ditangan rakyat
(a) Pembukaan UUD alinea IV
“…Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD RI yang
berkedaulatan rakyat…”
(b) Pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
“Negara yang berkedaulatan rakyyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan
perrwakilan” (pokok pikiran III)
(c) UUD 1945 Pasal1 ayat (1)
“Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”
(d) UUD 1945 Pasal1 ayat (2)
“kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar”
Jadi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan realisasinya diatur dalam UUD.
Sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi dilakukan oleh MPR.
2. Pembagian kekuasaan
Pembagian kekuasaan menurut demokrasi :
1. Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden (pasal 4 ayat (1) UUD 1945)
2. Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Preisiden, DPR,dan DPD pasal5 ayat (1),
pasal 19 dan pasal 22 C UUD 1945.
3. Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan kepada MA pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

7. 4. Kekuasaan Inspektif atau pengawasan didelegasikan kepada BPK dan DPR. Dalam UUD
1945 pasal 20 ayat (1) “… DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap presiden selaku
penguasa eksekutif”.
5. Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaanKonsultatif, didelegasikan kepada
DPA,pasal 16 UUD 1945. Artinya DPA dihapuskan karena berdasarkan kenyataan
pelaksanaan kekuasaan Negara fungsinya tidak jelas.
3. Pembatasan Kekuasaan
Pembatasan kekuasaan menurt konsep UUD 1945, dapat dilihat melalui mekanisme 5
tahunan kekeuasaan:
(a) Pasal1 ayat (2) “kedaulatan ditangan rakyat…”
Pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali.
(b) MPR memilki kekuasaan melakukan perubahan UUD,melantik Presiden dan Wapres,serta
melakukan impeachment terhadap presiden jika melanggar konstitusi.
(c) Pasal20 A ayat (1),”DPR memiliki fungsi pengawasan.” Yang berartimengawasi
pemerintahan selama jangka waktu 5 tahun.
(d) Rakyat kembali mengadakan Pemilu setelah membentuk MPR dan DPR (rangkaian kegiatan
5 tahunan sebagai periodesasi kekuasaan.
Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut :
(1) Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran III, “… Oleh karena itu sistem Negara yang
terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas
permusyawaratan/perwakilan.”
(2) Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasal 7B ayat 7.
Konsep Pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut :
(1) Pasal1 ayat (2), “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD.”
(2) Pasal2 ayat (1), “MPR terdiri atas DPR dan anggota DPD”
(3) DPR senantiasa mengawasitindakan Presiden.
Konsep partisipasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :
(1) Pasal27 ayat (1), “Segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya.”
(2) Pasal28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.”
(3) Pasal30 ayat (1), ”Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan Negara.”

8. Konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan
yang terbuka untuk seluruh warga Negara Indonesia.
Demokrasi Indonesia mengandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah sebagaiunsur
sentral, oleh karena itu pembinaan dan pengembangannya harus ditunjang oleh adanya
orinentasi baik pada nilai-nilai yang universal yakni rasionalisasi hukum dan perundang-
undangan juga harus ditunjang norma-norma kemasyarakatan yaitu tuntutan dan kehendak
yang berkembang dalam masyarakat.
BAB V
NEGARA DAN KONSTITUSI
A. Pengertian negara
Nicollo Machiavelli yang merumuskan Negara sebagaiNegara kekuasaan. Teori
Negara menurut Machiavelli tersebut mendapat tantangan dan reaksiyang kuat dari filsuf lain
separti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778).
Mereka mengartikan Negara sebagaisuatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian
masyarakat secara bersama.Menurut mereka,manusia sejak dilahirkan telah membawa hak-
hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak milik serta hak kemerdekaan.
Konsep pengertian Negara modern yang dikemukakan oleh para tokoh lain antara lain :
1. Roger H. Soltau, mengemukakan bahwa Negara adalah sebagaialat agency atau wewenang
/ authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan besama atas nama
masyarakat.
2. Menurut Harold J. Lasky bahwa Negara adalah merupakan suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat sah lebih agung dari pada individu
atau sekelompok.
3. Mc. Iver bahwa Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat
dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hukum yang diselenggarakan oleh suatu
pemerintah maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
4. Miriam Budiardjo bahwa Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah
(governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dr warga Negaranya ketaatan pada
perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopolitis dari kekuasaan yang sah.
Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh berbagai filsuf serta para sarjana
tentang negara,maka dapat disimpulkan bahwa semua Negara memiliki unsur-unsur yang
mutlak harus ada. Unsur-unsur Negara meliputi :
1. Wilayah
2. Rakyat
3. Pemerintahan

9. Bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib,
yaitubersama-sama dalam suatu penderitaan dibawah penjajahan bangsa asing serta berjuang
merebut kemerdekaan. Selain itu yang sangat khas bagi bangsa Indonesia adalah unsur-unsur
etnis yang membentuk bangsa itu sangat beraneka ragam, baik latar belakang budaya seperti
bahasa,adat kebiasaan serta nilai-nilai yang dimilikinya.
Prinsip-prinsip Negara Indonesia dapat dikaji melalui makna yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 Alinea I,II,III & IV.
B. Konstitusionalisme
Konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisasi secara efektif dan
teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Basis pokok konstitusionalisme adalah
kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) diantara mayoritas rakyat mengenai
bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara.
Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme pada umumnya dipahami
berdasarkan pada :
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama
2. Kesepakatan tentang the rule of law
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan
Kesepakatan pertama,yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat
menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu Negara.
Kesepakatan kedua , adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas
aturan hukum dan konstitusi.
Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (a) bangunan organ Negara dan
prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaan,(b) hubungan-hubungan antar organ Negara itu
satu sama lain, serta (c) hubungan antar organ-organ Negara itu dengan warga Negara .
Keseluruhan kesepakatan itu pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan
pembatasan kekuasaan. Atas dasar pengertian tersebut maka sebenarnya prinsip
konstitusionalisme modern adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang
lazim disebut sebagai prinsiplimited government. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan
yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama,hubungan antara pemerintahan dengan
warga Negara; dan Kedua,hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lainnya.
C. konstitusi Indonesia
Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999,
dimana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan
terhadap pasal 9 UUD 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000,
amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

10. Penegertian hukum dasar meliputi dua macam yaitu, hukum dasar tertulis dan hukum
dasar tidak tertulis. Oleh karena itu sifatnya yang tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu
rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Undang-Undang Dasar menurut sifat dan
fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-
badan pemerintahan suatu Negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan
tersebut.
Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang
Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. UUD 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-
pasal lain hanya memuat aturan peralihan dan aturan tambahan.
Sifat-sifat UUD 1945 adalah sebagaiberikut :
1. Rumusannya jelas
2. Bersifat singkat dan supel
3. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus
dilaksanakan secara konstitusional
4. Peraturan hukum positif yang tinggi
Convensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul
dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis.
Convensi ini mempunyai sifat-sifat sebagaiberikut:
(1) Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan
Negara.
(2) Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar.
(3) Diterima oleh semua rakyat.
(4) Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar yang tidak
terdapat dalam Undang-Undang Dasar.
Jadi convensi bilamana dikehendaki untuk menjadi suatu aturan dasar yang tertulis,
tidak secara otomatis setingkat dengan UUD,melainkan sebagai suatu ketetapan MPR.
Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas dari pada pengertian UUD,karena
pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja, dan selain itu masih terdapat
konstitusi tidak tertulis yang tidak tercakup dalam UUD.
Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi atas tujuh :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat)
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi disamping MPR dan DPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR

11. 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak-terbatas
Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat Negara
hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapanya bertindak menurut dan
terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang
dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu.
Ciri-ciri suatu Negara Hukum adalah :
a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang
politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.
b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
c. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat
dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
Dalam era reformasi dewasa ini bangsa Indonesia benar-benar ingin mengembalikan
peranan hukum, aparat penegak hukum beserta seluruh sistem peraturan perundang-undangan
akan dikembalikan pada dasar-dasar Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 hasil amandemen 2002 yang mengemban amanat demokrasi dan perlindungan hak-hak
asasimanusia.
BAB VI
RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
A. Pengertian Rule of Law dan Negara Hukum
Baik rechtsstaat maupun rule of Menurut Friedman, antara pengertian negara hukum
atau rechtstaat dan rule of the law sebenarnya saling mengisi. Oleh karena itu berdasarkan
bentuknya sebenarnya rule of the law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal.
Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip
demokrasi atau kedaulatan rakyat. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan
ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Prinsip Negara hukum tidak
boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD.
Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan
menurut UUD atau constitutional democracy yang diimbangi dengan penegasan bahwa
Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis.
Menurut Albert Venn Dicey, istilah the rule of law diartikan sederhana sebagaisuatu
keteraturan hukum.
law,pada prinsipnya memiliki kesamaan yang fundamental serta saling mengisi. Dalam
prinsip Negara ini unsur penting pengakuan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan
secara konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pemikiran dan praktek konsep

12. Negara hukum yang berbeda,konsep Negara hukum dan rule of law adalah suatu realitas dari
cita-cita sebuah Negara bangsa,termasuk Negara Indonesia.
B. Hak AsasiManusia
Awalperkembangan hak asasimanusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Charta
(1215), oleh raja John Lackland. Kemudian juga penandatanganan petition of right pada tahun
1628 oleh raja Charles I. Dalam hubungan ini raja berhadapan dengan utusan rakyat. Dalam
hubungan inilah maka perkembangan hak asasimanusia itu sangat erat hubungannya dengan
perkembangan demokrasi. Puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasimanusia yaitu
ketika ’human right’ untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmidalam ‘declaration of
independence’ Amerika Serikat pada tahun 1776.
Doktrin tentang hak-hak asasimanusia sekarang ini sudah diterima secara universal
sebagai ‘a moral, political, legal framework and as a guideline’ dalam membangun dunia
yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta penaklukan yang tidak adil.
C. Penjabaran Hak-Hak AsasiManusia dalam UUD 1945
Dalam rentangan berdirinya bangsa dan Negara Indonesia, secara resmideklarasi
pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasimanusia
dari pada Deklarasi Universal Hak-Hak AsasiManusia PBB. Fakta sejarah menunjukkan
bahwa pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus
1945, sedangkan Deklarasi Hak-Hak AsasiManusia PBB pada tahun 1948.
Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, telah memberikan jaminan secara ekplisit
tentang hak-hak asasimanusia yang tertuang dalam BAB XA, pasal 28A sampai pasal 28J.
D. Hak dan Kewajiban warga Negara
Warganegara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam
hubungannya dengan Negara. Dalam hubungan antara warganegara dan Negara,warganegara
mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya.
Asas-asas kewarganegaraan adalah :
1. Asas ius-sanguinis dan asas ius-soli
2. Bipatride dan apatride
Pasal-pasalUUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warganegara mencakup
pasal-pasal 27,28,29,30,33 dan 34.
Pembelaan Negara atau bela Negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara
yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air
serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran perlu ditumbuhkan melalui proses
motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan Negara.
Ada beberapa dasar yang dapat digunkan sebagai motivasi setiap warga untuk ikut serta
membela Negara Indonesia :
1. Pengalaman sejarah perjuangan RI
2. Kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis

13. 3. Keadaan penduduk (demografis) yang besar
4. Kekayaan sumber daya alam
5. Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan
6. Kemungkinan timbulnya bencana perang
BAB VII
GEOPOLITIK INDONESIA
A. Pengertian
Geopolitik di artikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturandalam wujud
kebijaksanaan dan strateginasional yang di dorong aspirasi nasional geografik suatu Negara,
yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada
sistem politik suatu negara. Sebaliknya politik nrgara itu secara langsungGeopolitik bertumpu
pada geografi sosial, mengenai situasi, kondisi dan segala sesuatu yang di anggap relevan
dengan karakteristik geografi suatu Negara.
Manusia melaksanakan tugas dan kegiatan bergerak dalam dua bidang, yaitu universal
filosofis dan social politis. Bidang universal filosofis bersifat transenden dan idealistik,
misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa.
Sedangkan bidang social politis bersifat imanen dan realistic yang bersifat lebih nyata dan
dapat di rasakan,misalnya aturan hokum atau perundangan yang berlaku dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sebagaiproduk politik.
Indonesia adalah Negara kepulauan dan masyarakat yang beraneka ragam, oleh karena itu
Indonesia memiliki kekuatan dan kelemahan . Kekuatannya yaitu terletak pada posisi dan
keadaan geografi yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sedangkan kelemahannya
terletak pada wujud kepulauan dan keanekargaman masyarakat yang harus di satukan dalam
satu bangsa.
Salah satu pedoman bangsa Indonesia agar tidak terombang ambing dalam
memperjuangkan kepentingan nasional adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud
wilayah nusantara.
A. Pengertian Wawasan Nusantara
Istilah wawasan berasaldarikata”wawas” yang berartipandangan, tinjauan, atau
penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata “mawas” yang berarti memandang atau
melihat. Sedangkan wawasan berarticara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Sedangkan
‘nusa’ berarti pulau, dan ‘antara’ berartidiapit di antara dua hal.
Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan
lingkungannya yang di jabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan

14. posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan wawasan
nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia.
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara
Lahirnya asas archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu
dalam satu kesatuan yang utuh, sementara perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi
sebagai unsur penghubung dan bukan unsur pemisah.
Bagian wilayah Indische Archipel yang dikuasai Belanda dinamakan Nederlandsch Oost
Indishe Archipelago. Itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara
Republik Indonesia.
Sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17-8-1945, Indonesia menjadi nama resmi
Negara dan bangsa Indonesia sampai sekarang.
Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsepsi mengenai
pemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagaiberikut :
1) Res Nullius, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.
2) Res Cimmunis, menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia itu tidak dapat
dimiliki oleh masing-masing Negara.
3) Mare Liberum, menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa.
4) Mare Clausum (The Right and Dominion Of the Sea), menyatakan bahwa hanya laut
sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu Negara sejauh yang dapat dikuasai dari
darat.
5) Archipelagic State Pinciples (asas Negara Kepulauan) yang menjadikan dasar dalam
Konvensi PBB tentang hukum laut.
Sesuai dengan Hukum Laut Internasional, secara garis besar Indonesia sebagai Negara
kepulauan memiliki laut territorial, Perairan Pedalaman,Zone Ekonomi Ekslusif, dan Landas
Kontinen. Masing-masing dapat di jelaskan sebagai berikut:
1) Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih
kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
2) Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut di ukur
dari garis pangkal.
3) Perairan Pedalaman adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam garis
pangkal.
4) Zone Ekonomi Ekslusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.
5) Landas Kontinen suatu Negara berpantaimeliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang
terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah
daratannya.
Kepulauan Indonesia terletak pada batas-batas astronomi sebagai berikut:
Utara : 60
08 LU

15. Selatan : 110
15 LS
Barat : 940
45 BT
Timur : 1410
05 BT
Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km2
, yang terdiri dari daratan seluas
2.027.087 km2
dan perairan 3.166.163 km2
.
1. Geopolitik dan Geostrategi
Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek
politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.
1. Pandangan Ratzel dan Kjellen
Federich Ratzel pada akhir abad ke 19 mengembangkan kajian geografi politik dengan
dasar pandangan bahwa Negara adalah mirip organisme (makhluk hidup). Jika bangsa dan
Negara ingin tetap eksis dan berkembang, maka harus diberlakukan hokum ekspansi
(pemekaran wilayah).
Rudolf kjellen berpendapat bahwa Negara adalah organism yang harus memiliki
intelektual. Kjellen juga mengajukan paham ekspansionisme dalam rangka untuk
mempertahankan Negara dan mengembangkannya.
Pandangan Ratzel dan Kjellen hamper sama,mereka memandang pertumbuhan negara
mirip dengan pertumbuhan organism.
2. Pandangan Haushofer
Pemikiran Haushofer di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung aliran
rasialisme, yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul yang harus dapat
mengusai dunia.
Pokok-pokok pemikiran Haushofer adalah sebagaiberikut:
a) Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum
alam.
b) Kekuasaan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan Imperium
maritim untuk mengusai pengawasan di lautan.
c) Beberapa Negara besar didunia akan timbul dan akan mengusai Eropa.
d) Geopolitik dirumuskan sebagaiperbatasan.
3. Geopolitik Bangsa Indonesia
Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang di dasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan
Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.
Bangsa Indonesia juga menolak paham realisme, karena semua manusia mempunyai
martabat yang sama, dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan
nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang universal.
4. Geostrategi

16. Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau
sasaran yang ditetapkan sesuaidengan keinginan politik.
Posisi silang Indonesia dapat dirinci sebagaiberikut:
1) Geografi : Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta di
antara dua samudera Pasifik dan samudera Hindia.
2) Demografi : penduduk Indnonesia terletak di antara penduduk jarang di Selatan (Australia)
dan penduduk padat di utara (RRC dan Jepang)
3) Ideologi : ideologi Indonesia (pancasila) terletak di antara liberalisme di selatan (Australia
dan Selandia Baru) dan komunisme di utara .
4) Politik : Demokrasi Pancasila terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi
rakyat (diktatur proletar) di utara.
5) Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis dan selatan Sosialis di
utara.
6) Sosial : Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan
masyarakat sosialisme di utara.
7) Budaya : Budaya Indonesia terletak di antara budaya Barat di selatan dan budaya timur di
utara.
8) Hankam : Geopolitik dan geostrategi Hankam (pertahanan dan keamanan) Indonesia
terletak di antara wawasan kekuatan maritime di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di
utara.
3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya
Wilayah Negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia
Belanda berdasarkan ketentuan dalam “tahun 1939 tentang batas wilayah laut territorial
Indonesia.
Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai
pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut:
1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia di sesuaikan dengan asas Negara
kepulauan.
3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang No.4/Prp/1960 tanggal
18 Februari 1960.
Untuk mengatur lalu lintas perairan maka dikeluarkan peraturan pemerintah No. 8 tahun
1962 tentang lalu lintas damaidi perairan pedalaman Indonesia yang meliputi:
a) Semua pelayaran dari laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia.
b) Semua pelayaran dari pelabuhan Indonesia ke laut bebas.

17. c) Semua pelayaran dari dank e laut bebas dengan melintasi perairan Indonesia.
Asas-asas pokok yang termuat di dalam deklarasi tentang landasan kontinen adalah
sebagai berikut:
1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen Indonesia adalah
milik ekslusif Negara RI.
2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landasan kontinen dengan
Negara tetangga melalui perundingan.
3) Jika tidak ada garis batas,maka landas kontinen suatu garis yang di tarik di tengah-tengah
antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar Negara tetangga.
4) Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dariperairan diatas landas kontinen
Indonesia maupun udara diatasnya.
Alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan ZEE adalah:
1) Persediaan ikan yang semakin terbatas.
2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia.
3) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional.
C. Unsur-unsur Dasar Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagaiwadah meliputi tiga kompunen:
a) Wujud Wilayah
Batas ruang lingkup wilayah Nusantara di tentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat
gugusan ribuan pulau yang saling di hubungkan oleh dalamnya perairan.
Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, social
budaya dan pertahanan keamanan.
b) Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organnisasi Negara didasarkan pada UUD 1945 yang
menyangkut bentuk dan kedaulatan Negara,kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan
dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
Kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang.
c) Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara
yang harus dimilki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi
masyarakat kalangan pers serta seluruh apatur Negara.
1) Satu kesatuan wilayah Nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara secara
terpadu.
2) Satu kesatuan politik, dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu
ideology dan identitas nasional.

18. 3) Satu kesatuan social budaya, dalam arti satu perwujudan masyarakat Indonesia atas
dasar Bhinneka Tunggal Ika, satu tertib social dan satu tertib hukum.
1. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah
a. Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa
yang memilki kekuatan batin.
b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan
karya, keterpaduan pembicaraan dan perbuatan.
D. Implementasi Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila.
Falsafah Pancasila diyakini sebagaipandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai
dengan aspirasinya.