Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pemangku Kepentingan
Similar to Pemangku Kepentingan (20)
More from widhyanto muttaqien
More from widhyanto muttaqien (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pemangku Kepentingan
- 2. Mengenal FPIC UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 29 tahun 1999 tentang Rafitikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Resolusi Nomor: 61/295
- 3. DEFINISI • Free, Prior, Inform, Consent (FPIC) atau ‘Persetujuan Tanpa Paksaan atas Dasar Informasi Awal (Padiatapa)’ • Suatu mekanisme pengambilan keputusan sebelum kegiatan pembangunan dimulai (setuju atau tidak setuju) oleh masyarakat terhadap dilakukannya suatu pembangunan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat setempat.
- 4. KONSEP AWAL • FPIC (Free and Prior Informed Consent) adalah satu proses yang memungkinkan masyarakat adat / lokal untuk menjalankan hak fundamentalnya, menyatakan mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupannya serta berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat • Suatu mekanisma pengambilan keputusan sebelum kegiatan pembangunan dimulai (setuju atau tidak setuju) oleh masyarakat terhadap dilakukannya suatu pembangunan yang mempunyai dampak terhadap masyarakat setempat.
- 5. PENGEMBANGAN KONSEP • Gerakan Free Prior and Informs Consent (FPIC) - persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal - menekan pemerintah dan para pengusaha besar SDA agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan masyarakat adat atau masyarakat sekitar lokasi investasi SDA sebelum aktivitas-aktivitas pengusahaan SDA dilakukan. • Gerakan ini merupakan upaya di luar hukum; lewat kampanye dan berbagai mediasi agar hak-hak tradisional masyarakat adat atas SDA lebih dihargai. Gerakan FPIC di tingkat internasional untuk menekan berbagai perusahaan multinasional yang melakukan ekstraksi SDA agar memberikan penghargaan lebih baik terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat atas SDA.
- 6. DEFINISI KERJA • FPIC merupakan salah satu mekanisme yang dikembangkan dalam upaya penguatan dan perlindungan hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal atas sumber daya alam. Hak tersebut bisa berupa hak individual, dan hak bersama atau komunal. • Dengan FPIC, masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal dapat menjalankan hak fundamentalnya, yakni: MENYATAKAN KEPUTUSAN SETUJU atau TIDAK SETUJU secara demokratis terhadap sebuah rencana aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan dan/atau berpotensi berdampak kepada kehidupan masyarakat baik atas hak tanah, kelestarian kawasan dan sumberdaya serta keberlangsungan perikehidupan mereka Penekanan FPIC pada prinsip KEADILAN bukan pada PERSETUJUAN
- 7. Pemangku Kepentingan UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 29 tahun 1999 tentang Rafitikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Resolusi Nomor: 61/295
- 8. MASYARAKAT SETEMPAT DAN ADAT • ‘masyarakat setempat’ - masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu, di mana mereka menghadapi persoalan yang sama seputar fasilitas, jasa dan lingkungan setempat. Istilah ini kadang dapat berasal dari definisi tradisional ataupun yang diberikan Negara. Pada umumnya memiliki makna yang melekat pada lahan dan sumber daya alam sebagai sumber bagi budaya, adat, sejarah dan identitasnya, dan bergantung pada sumber-sumber tersebut untuk mempertahankan mata pencaharian, pranata sosial, kebudayaan, tradisi, kepercayaan, lingkungan dan ekologinya. • ‘masyarakat adat’ - mengandung prioritas waktu sehubungan dengan didiami dan dimanfaatkannya suatu wilayah tertentu, pemeliharaan kekhasan budaya secara sukarela, identifikasi diri dan pengakuan oleh kelompok lain atau kewenangan Negara sebagai suatu bentuk kebersamaan yang khas; dan memiliki pengalaman pernah ditaklukkan, diasingkan atau diskriminasi, terlepas dari apakah kondisi demikian masih berlangsung.
- 9. KOMUNITAS , KELOMPOK, DAN INDIVIDU • Komunitas-komunitas masyarakat desa dan masyarakat hukum adat yaitu unit-unit sosial yang memiliki sistem kelembagaan dan struktur organisasi dengan hak-hak tertentu, seperti wilayah, tata guna lahan, dan hak-hak ekonomi sosial budaya terkait. • Kelompok-kelompok orang dari luar yang telah diterima oleh komunitas masyarakat setempat untuk berusaha mencari nafkah di wilayah desa atau wilayah masyarakat hukum adat terkait. Termasuk di dalam kelompok ini adalah masyarakat yang berasimilasi melalui perkawinan atau migrasi penduduk. • Orang per orang atau kelompok orang yang menurut masyarakat setempat tidak memiliki legitimasi untuk mencari nafkah di wilayah mereka. Contoh untuk ini adalah pelaku illegal logging dan illegal fishing dari luar desa.
- 10. Manfaat FPIC UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 29 tahun 1999 tentang Rafitikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Resolusi Nomor: 61/295
- 11. MANFAAT FPIC 1 Keberterimaan masyarakat terhadap pembangunan lebih luas 2 Mengurangi konflik sosial 3 Masyarakat memahami risiko jangka panjang dan jangka pendek 4 Masyarakat mengetahui dan memanfaatkan dampak positif dari pelaksanaan pembangunan.
- 12. FREE PRIOR INFORMATION CONSENT • Semua bagian dalam istilah ‘Persetujuan’ ‘atas dasar informasi’ ‘di awal’ ‘tanpa paksaan’ sarat dengan nilai hukum – mengharuskan: • Dalam proses pembuatan keputusan apapun, masyarakat menjalankannya tanpa paksaan (free), keharusan atau tekanan • Proses ini dilakukan di awal (prior) sebelum adanya izin konsesi yang diterbitkan dan sebelum ada tanah yang diambil tanpa persetujuan masyarakat • Bahwa masyarakat diberikan informasi sepenuhnya tentang bagaimana hak-hak mereka bisa terpengaruhi, dampak dapat dimitigasi dan manfaat dibagikan • Prosedur mengenai negosiasi kesepakatan dan pemberian persetujuan (consent) atau izin tersebut diberikan atau tidak diberikan disetujui oleh masyarakat
- 13. Dokumen Yang Dibagikan Kepada Masyarakat Sebagai Bagian Dari Sosialisasi Awal (contoh RSPO) 1. Lembar informasi pemrakarsa proyek 2. Diagram proses perolehan izin dan tahap yang sedang berjalan; 3. Lembar informasi mengenai RSPO dan standarnya 4. Rincian pembangunan yang diajukan (termasuk konsekuensi hukum dan keuangan); 5. Rangkuman awal dugaan risiko dan manfaat (sosial dan lingkungan); 6. Proposal kajian NKT dan ESIA partisipatif; 7. Proposal pengembangan peta partisipatif; 8. Proposal skema petani/pemasok luar buah/(outgrower); 9. Rincian kontak organisasi pendukung (IMO); 10. Rincian kontak RSPO; 11. SOP pemrakarsa proyek yang berlaku; dan 12. Langkah selanjutnya yang disarankan dalam proses FPIC.
- 14. hilang lahan hilang kebun ladang hilang spesies flora tertentu hilang spesies fauna tertentu hilang binatang buruan sumber air bersih berkurang hilang pekerjaan Proletarisasi/buruh tergantikan/subtitusi konservasi alternatif mata pencaharian relasi sosial-daur ekonomi uang jawaban industri/pasar DAMPAK PADA AKTIVITAS MASYARAKAT
- 15. AKTIVITAS MASYARAKAT ladang, karet, sahang, padi ladang, situs ritual madu, junjung, jamur pelawan, binatang buruan, makam bahan bangunan, madu, tanaman obat, junjung, binatang buruan, makam bahan bangunan, madu, tanaman obat, binatang buruan, situs ritual sumber air, padi pasang surut, ikan, nipah tanaman obat, madu, hutan larangan HK2 HK1 HK3 HRM BELUKAR PERAIRAN
- 16. Mekanisme FPIC UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 29 tahun 1999 tentang Rafitikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Resolusi Nomor: 61/295
- 17. Panduan Penting • Sebuah proses untuk menghormati hak atas FPIC memerlukan kejelasan tentang siapa memegang hak apa di wilayah investasi/program yang diusulkan • Menentukan siapa yang berhak ikut konsultasi, dan para pemegang hak mana saja yang bisa memberikan atau tidak memberikan persetujuan • Investasi/program perlu memetakan semua klaim yang ada dan sebuah proses yang menghargai hak atas FPIC • Pemetaan partisipatif atau monitoring bersama masyarakat adalah kegiatan sosial yang partisipatif, melalui proses pendampingan masyarakat dalam menemukenali wilayah yang digunakan suatu komunitas dan hak-hak ulayat yang mereka miliki
- 18. Pemangku Hak 1. Pemilik Lahan 2. Pengguna Lahan 3. Penyewa Lahan Apakah dapat diwakili? Pemberi izin Usaha/izin penggunaan Lahan Pengesah proses perizinan Camat/Kepala Desa Dewan Adat/ketua Adat Badan Perwakilan Desa/Kampung Tokoh Masyarakat
- 19. Pemangku Hak • Para pemangku hak diatas memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri (self chosen representative) diluar otoritas yang ada dimasyarakat • Masyarakat memiliki hak untuk memilih perwakilan dan lembaga mereka sendiri. • Pemrakarsa proyek dapat melakukan identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan masyarakat melalui wawancara. • Daftar perwakilan masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga perwakilan masyarakat dan/atau individu-individu yang dipilih sendiri oleh masyarakat sebagai perwakilan mereka melalui proses musyawarah dengan para pemangku hak dan pihak yang berpotensi terkena dampak.
- 20. TAHAPAN KEGIATAN pemetaan pemangku kepentingan persetujuan studi dari desa menemukenali isu sosial yang akan muncul pengambilan contoh fakta lapangan mengenai isu-isu sosial yang akan terjadi melakukan wawancara melakukan diskusi terarah observasi lapang melakukan konsultasi para pihak di tingkat kecamatan laporan dampak, risiko, dan model pengelolaan serta pemantauan, mitigasi dan alternatif memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan lain untuk berdiskusi tentang mitigasi dan alternatif serta kebijakan sebagai dokumen pengambilan keputusan
- 21. TITIK KRITIS Permasalahan/ keterwakilan representasi permasalahan metodologi dan alat partisipasi masalah triangulasi, struktur sosial kepemilikan alat produksi kelompok rentan kelompok minoritas kelompok mastyarakat ‘bukan adat’ sekitar hutan intelektualis asi draf lewat bahasa emik atau etik ‘naskah akademik’ arus utama masih berkisar formal legal dan sejarah penguasaan Dokumen tidak dapat digunakan karena tidak praktis ‘blueprint phenomena’
- 22. Contoh Kegiatan dan Dokuentasi FPIC Dokumen RSPO UU No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya UU No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 29 tahun 1999 tentang Rafitikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Resolusi Nomor: 61/295
- 23. Tahapan Kegiatan dan Output •Surat pemberitahuan kegiatan pelingkupan •Daftar informan, daftar pertanyaan dan kebutuhan dokumen dalam pelingkupan •Dokumentasi pelaksanaan wawancara dan review dokumen •Laporan pelingkupan 1. Pelingkupan •Laporan identifikasi perwakilan masyarakat dan deskripsi tata cara pengambilan keputusan masyarakat. •Daftar perwakilan masyarakat dan •Surat mandat sebagai perwakilan masyarakat •Surat pemrakarsa proyek yang menyatakan bahwa pemrakarsa proyek menerima •perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat. •Dokumentasi kegiatan. 2. Identifikasi Perwakilan Masyarakat Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan • undangan sosialisasi awal • Copy dokumen/materi sosilisasi awal. • Daftar hadir sosialisasi awal. • Catatan pertemuan sosialisasi awal. •Dokumentasi kegiatan sosialisasi awal 3. Sosialisasi Awal
- 24. Tahapan Kegiatan dan Output • Undangan pertemuan-pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif. • Rencana kegiatan AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA. • Daftar hadir pertemuan-pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif. • Catatan pertemuan- pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif. • Dokumentasi kegiatan pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif. 4. Persiapan Kajian dan Pemetaan Partisipatif •Surat pernyataan persetujuan atas pelaksanaan kajian tenurial dan pemetaan partisipatif. •Surat pernyataan persetujuan atas penggunaan dan distribusi peta-peta. •Daftar pemilik lahan/pengguna/ahli waris yang telah diidentifikasi/dikaji. •Daftar masyarakat yang lahannya berbatasan dan/atau masyarakat yang menggunakan sumber daya di atas lahan yang sama. •Surat pernyataan penunjukan pendamping (bilamana masyarakat memutuskan penunjukan pendamping) •Surat pernyataan melakukan proses pemetaan secara mandiri (bilamana masyarakat memutuskan melakukan pemetaan sendiri) •Surat pernyataan kesediaan melanjutkan proses pemetaan dengan pemrakarsa proyek. •Catatan proses dan daftar hadir pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. •Draf peta hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. •Catatan pertemuan dan daftar hadir proses konsultasi draf peta, berita acara, dan/atau profiling konflik lahan. •Berita acara kajian tenurial, profiling konflik lahan, dan berita acara penyelesaian konflik lahan. •Hasil overlay peta-peta : peta hasil pemetaan partisipatif dengan peta masyarakat, peta pemerintah, peta izin lokasi, peta tata ruang. •Laporan dan peta hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. •Berita acara penyerahan dokumen-dokumen pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. •Dokumentasi kegiatan. 5. Kajian dan Pemetaan Partisipatif
- 25. Tahapan Kegiatan dan Output • Daftar undangan dan materi sosialisasi lanjutan • Daftar pengamat dalam hal masyarakat dan Pemrakarsa proyek menyetujui kehadiran pihak ketiga sebagai pengamat dalam sosialisasi lanjutan • Catatan proses dan berita acara sosialisasi lanjutan • Daftar hadir, • Dokumentasi kegiatan 6. Sosialisasi Lanjutan • Berita acara penyerahan tanah dan lampiran-lampirannya • Bukti kompensasi tanah • Berita acara lain sesuai syarat penyerahan tanah dan dukungan pengembangan proyek yang sudah disepakati bersama masyarakat • Draft MOU pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah, notaris ataupun pelaksanaan ritual-ritual adat sesuai budaya masyarakat sekitar. 7. Persiapan Negosiasi, Pelaksanaan Negosiasi, Pra dan Finalisasi Kesepakatan • Berita acara monitoring dan evaluasi yang berisi uraian capaian pengembangan proyek dan kesepakatan tentang tindakan perbaikan pengembangan proyek berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. • Daftar konflik yang disampaikan masyarakat dan respon atau tindakan penanganan yang dilakukan pemrakarsa proyek. • Daftar permintaan informasi dari pihak ketiga dan respon atas permintaaninformasi tersebut. • Daftar penyampaian keluh kesah masyarakat dan respon atau tindakan penanganan yang dilakukan pemrakarsa proyek. 8. Pelaksanaan Kesepakatan
- 26. Tahapan Kegiatan dan Output • Berita acara rapat yang berisi uraian kesepakatan tentang rencana tindakan atas laporan masyarakat. • Penawaran mediasi pihak ketiga, baik dari masyarakat atau dari perusahaan. • Berita Acara tahapan penyelesaian konflik • Berita acara pemulihan kerugian 9. Penyelesaian Konflik dan Penyediaan Mekanisme Pemulihan Kerugian
- 27. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah sikap merendahkan hakekat masyarakat dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Dengan sendirinya akan melahirkan gejolak perlawanan. (Karl Polanyi, The Great Transformation, 1944).