Dokumen tersebut berisi usulan perubahan terhadap rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Usulan perubahan tersebut mencakup penyesuaian istilah, penambahan definisi, pengaturan proses identifikasi, verifikasi, dan pengesahan masyarakat adat, serta pengaturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat adat yang meliputi hak atas tanah, pembangunan, spiritualitas

1. MATRIX USULAN PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNCANG
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
JUDUL USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK
MASYARAKAT ADAT
DASAR PERTIMBANGAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. bahwa masyarakat hukum adat selama ini belum diakui
dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak
pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah,
wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh
secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui
mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;
c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan pelindungan
hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal
mengakibatkan munculnya konflik di masyarakat hukum
adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas
keamanan nasional;
d. bahwa pengakuan dan perlindungan hak masyarakat
hukum adat dalam peraturan perundang-undangan saat
ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu
diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pengakuan dan

2. Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat;
DASAR HUKUM (MENGINGAT) USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat (3), dan
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
BATANG TUBUH
BAB I:
KETENTUAN UMUM
PASAL: BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok
orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya
sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum karena kesamaan tempat tinggal
ataupun atas dasar keturunan.
2. Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah
Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun
tidak tertulis atas keberadaan masyarakat
hukum adat beserta hak-haknya yang diberikan
oleh negara dan/atau pihak-pihak lain diluar
negara;
3. Perlindungan hak masyarakat hukum adat
adalah Perlindungan adalah suatu bentuk
pelayanan yang wajib diberikan oleh negara
kepada masyarakat hukum adat dalam rangka
menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat
hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu
kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiannya

3. serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
4. Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah
proses pembangunan dimana masyarakat
hukum adat berinisiatif memulai proses
kegiatan social untuk memperbaiki situasi dan
kondisi diri sendiri
5. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis
dan sosial yang secara turun temurun dihuni
dan dikelola oleh masyarakat hukum adat
sebagai penyangga sumber-sumber
penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya
atau melalui kesepakatan dengan masyarakat
hukum adat lainnya;
6. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang
diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu
masyarakat hukum adat tertentu.
7. Hukum adat adalah seperangkat norma dan
aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis
yang hidup dan berlaku untuk mengatur
kehidupan bersama masyarakat hukum adat;
8. Lembaga adat adalah perangkat organisasi
yang tumbuh dan berkembang bersamaan
dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat
untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan
berbagai permasalahan-permasalahan
kehidupan sesuai dengan hukum adat yang
berlaku.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
Pemerintah Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. 10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati,
atau Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pasal 2 Pengakuan dan pelindngan hak masyarakat hukum
adat berasaskan:
a. partisipasi;
b. keadilan;
c. transparansi;
d. kesetaraan; dan
keberlanjutan lingkungan
Pasal 3 Pengaturan pengakuan dan perlindungan hak
masyarakat hukum adat bertujuan untuk:
a. melindungi hak masyarakat hukum adat agar
dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang
sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiannya serta
terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
hukum adat dalam melaksanakan haknya;
c. menjadikan pengakuan dan perlindungan
terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai
dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pengembangan program pembangunan;
dan
d. melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat
hukum adat.
BAB II:
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
PASAL: BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 4 Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat

5. hukum adat dilakukan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dengan cara:
a. identifikasi masyarakat hukum adat;
b. verifikasi masyarakat hukum adat; dan
c. pengesahan masyarakat hukum adat.
Pasal 5 (1) Proses identifikasi masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a dilakukan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dengan melakukan pendataan
keberadaan masyarakat hukum adat.
(2) Pendataan keberadaan masyarakat hukum
adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat data dan informasi tentang sejarah
masyarakat hukum adat, wilayah hukum adat,
hukum adat, dan kelembagaan/sistem
pemerintahan adat.
Pasal 6 Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan
verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
terhadap hasil identifikasi keberadaan
masyarakat hukum adat.
Pasal 7 Hasil verifikasi masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disahkan
oleh Pemerintah melalui Keputusan Presiden.
Pasal 8 (1) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan
keberatan terhadap hasil pengesahan yang
dilakukan oleh Pemerintah dalam kurun
waktu 90 hari setelah hasil identifikasi
diberitahukan dan/atau diumumkan.
(2) Pengajuan keberatan dilakukan sesuai dengan

6. peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi,
verifikasi dan pengesahan masyarakat hukum adat
dilakukan dalam Peraturan Pemerintah.
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
BAGIAN KESATU:
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
PARAGRAF 1
HAK ATAS TANAH, WILAYAH dan SUMBER DAYA ALAM
PASAL: BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 10 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak atas
tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang
mereka miliki atau duduki secara turun
temurun dan yang diperoleh melalui
mekanisme lain yang sah menurut hukum adat
setempat.
(2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup segala sesuatu yang
berada di permukaan tanah maupun di dalam
tanah.
(3) Hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup hak untuk memiliki, menggunakan,
mengembangkan, dan mengendalikan.
(4) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk
menentukan dan mengembangkan prioritas
dan strategi untuk pengembangan atau

7. penggunaan tanah, wilayah, dan sumber daya
alam dengan menggunakan cara-cara yang
sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-
inovasi yang berkembang dalam masyarakat
adat yang bersangkutan.
Pasal 11 (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan
bersifat perseorangan sesuai dengan hukum
adat yang berlaku.
(2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak
dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
(3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan
perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak
lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme
pengambilan keputusan bersama masyarakat
adat yang bersangkutan berdasarkan hukum
adat.
Pasal 12 (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk
mendapatkan restitusi dan kompensasi yang
layak dan adil atas tanah, wilayah, dan sumber
daya alam yang dimiliki secara turun temurun
yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau
dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa
paksaan dari masyarakat hukum adat yang
bersangkutan.
(2) Mekanisme pelaksanaan restitusi dan
kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Pemerintah.

8. PARAGRAF 2:
HAK ATAS PEMBANGUNAN
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 13 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk
mengakses semua layanan pendidikan,
kesehatan, ekonomi, dan layanan publik
lainnya.
(2) Selain hak untuk mengakses semua layanan
publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), masyarakat hukum adat berhak
menentukan dan mengembangkan sendiri
bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai
dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka.
Pasal 14 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk
terlibat secara penuh dalam program-
prgram pembangunan negara mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.
(2) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk
mendapatkan informasi yang lengkap dan
akurat mengenai program pembangunan
yang ditawarkan oleh pemerintah dan
pihak-pihak lain di luar pemerintah yang
akan berdampak pada tanah, wilayah,
sumber daya alam, budaya, dan sistem
pemerintahan adat.
(3) Masyarakat hukum adat berhak untuk
menolak bentuk-bentuk pembangunan yang
dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan
kebudayaannya.
(4) Masyarakat hukum adat berhak untuk

9. mengusulkan bentuk-bentuk pembangunan
yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan mereka.
PARAGRAF 3
HAK ATAS SPIRITUALITAS DAN KEBUDAYAAN
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 15 (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut
dan melaksanakan sistem kepercayaan dan
ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
(2) Masyarakat hukum adat berhak untuk
mengembangkan tradisi, adat istiadat yang
meliputi hak untuk mempertahankan,
melindungi dan mengembangkan wujud
kebudayaannya di masa lalu, sekarang, dan
yang akan datang, seperti situs-situs
arkeologi, sejarah, artefak, dan upacara-
upacara adat.
(3) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk
menjaga, mengendalikan, melindungi dan
mengembangkan pengetahuan tradisional
dan kekayaan intelektual serta praktik-
praktiknya seperti teknologi, budidaya,
benih, obat-obatan, desain, permainan
tradisional, seni pertunjukan, seni visual,
dan kesusasteraan.
Pasal 16 (1) Masyarakat hukum adat memiliki hak untuk
membentuk media sendiri dalam bahasa-
bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses
terhadap semua bentuk media umum tanpa
diskriminasi.

10. (2) Masyarakat hukum adat berhak atas
program siaran, penerbitan, penelitian, dan
pemberitaan yang menghormati sistem nilai
serta cara hidup mereka.
PARAGRAF 4:
HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 17 (1) Masyarakat hukum adat mempunyai hak
atas perlindungan lingkungan hidup.
(2) Dalam rangka pemenuhan hak atas
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) masyarakat hukum adat
mempunyai hak untuk mendapatkan
pendidikan lingkungan hidup, akses atas
informasi, dan partisipasi yang luas
terhadap pengelolaan dan perlindungan
lingkungan hidup sesuai dengan kearifan
lokal.
(3) Masyarakat hukum adat berhak untuk
memastikan bahwa tidak ada penyimpanan
atau pembuangan bahan-bahan berbahaya
di atas tanah dan wilayah masyarakat
hukum adat.
(4) Masyarakat hukum adat mempunyai hak
atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah
adat yang mengalami kerusakan.
PARAGRAF 5:
HAK UNTUK MENJALANKAN HUKUM DAN PERADILAN ADAT
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 18 (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk

11. menyelenggarkan sistem peradilan adat
dalam penyelesaian sengketa terkait dengan
hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum
adat.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak untuk
menjalankan hukum dan peradilan adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAGIAN KEDUA:
KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 19 Masyarakat hukum adat berkewajiban:
a. berpartisipasi dalam setiap proses
pembangunan;
b. melestaikan nilai-nilai budaya Indonesia;
c. melaksanakan toleransi antar masyarakat
hukum adat; dan
d. bekerjasama dalam proses identifikasi dan
verifikasi masyarakat hukum adat.
BAB IV:
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 20 (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan masyarakat.
(2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara terencana, terkoordinasi dan terpadu
dengan melibatkan masyarakat hukum adat .

12. Pasal 21 (1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
mencakup aspek kelembagaan, pendampingan,
dan penyediaan fasilitas.
(2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
TUGAS DAN WEWENANG
BAGIAN KESATU:
TUGAS
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 22 Pemerintah bertugas:
a. mengembangkan dan melaksanakan program
pemberdayaan masyarakat hukum adat
dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
b. menyediakan sarana dan prasarana yang
diperlukan masyarakat hukum adat;
c. melakukan sosialisasi dan informasi program
pembangunan kepada masyarakat hukum adat;
dan
d. melakukan pembinaan kepada masyarakat
hukum adat.
BAGIAN KEDUA:
WEWENANG
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 23 Pemerintah berwenang untuk:

13. a. menetapkan kebijakan mengenai program
pemberdayaan masyarakat hukum adat
dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana
yang diperlukan masyarakat hukum adat;
c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan
informasi program pembangunan kepada
masyarakat hukum adat; dan
d. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan
kepada masyarakat hukum adat.
BAB VI
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
BAGIAN KESATU
SENGKETA INTERNAL
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 24 (1) Sengketa antar perseorangan dalam
Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah
hukum privat diselesaikan melalui Lembaga
Adat.
(2) Lembaga Adat mengeluarkan putusan
Lembaga Adat sebagai hasil penyelesaian
sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3) Apabila masih terdapat sengketa terhadap
putusan Lembaga Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sengketa
diselesaikan melalui pengadilan atau di luar
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela
pihak yang bersengketa.
Pasal 25 (1) Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat

14. dalam wilayah hukum publik dapat
diselesaikan melalui Lembaga Adat.
(2) Penyelesaian melalui Lembaga Adat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan kewenangan pengadilan
untuk menyelesaikan sengketa masyarakat
hukum adat dalam wilayah hukum publik.
(3) Sanksi Lembaga Adat menjadi
pertimbangan hakim dalam memutus
sengketa masyarakat hukum adat.
BAGIAN KEDUA:
SENGKETA ANTARA MASYARAJAT HUKUM ADAT
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 26 (1) Sengketa antara Masyarakat Hukum Adat
dan Masyarakat Adat Hukum lain
diselesaikan melalui musyawarah antar
Lembaga Adat.
(2) Apabila musyawarah antar Lembaga Adat
tidak dapat menyelesaikan sengketa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sengketa diselesaikan melalui pengadilan
atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan
sukarela pihak yang bersengketa.
BAGIAN KETIGA:
SENGKETA ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PIHAK LAIN
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 27 Sengketa antara MHA dengan pihak lain
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

15. BAGIAN KEEMPAT:
PERWAKILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 28 Perwakilan masyarakat hukum adat yang menjadi
pihak dalam penyelesaian sengketa atau menjadi
saksi di pengadilan harus merupakan orang yang
merepresentasikan seluruh kepentingan
Masyarakat Hukum Adat.
Pasal 29 Hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan
dengan Masyarakat Hukum Adat wajib
memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang
berlaku dalam Masyarakat Hukum Adat.
Pasal 30 Pemerintah atau masyarakat dapat menjadi
mediator dalam penyelesaian sengketa Masyarakat
Hukum Adat dengan memperhatikan hukum adat
dan kebiasaan yang berlaku dalam Masyarakat
Hukum Adat.
BAB VII:
PENDANAAN
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 31 Pendanaan bagi masyarakat hukum adat bertujuan
untuk menjamin pelaksanaan tugas serta
wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dalam melakukan identifikasi, verifikasi, dan
pengesahan serta melaksanakan program untuk
memberikan pelayanan dalam peningkatan
kapasitas dan kemampuan masyarakat hukum
adat.

16. Pasal 32 (1) Sumber pendanaan dalam melakukan
identifikasi, vefrifikasi, dan pengesahan
masyarakat hukum adat dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
(2) Selain sumber pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan
pengakuan dan perlindungan masyarakat
hukum adat dapat berasal dari sumber lain
yang sah.
(3) Masyarakat dapat memberikan dukungan
dana dalam upaya pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan
pengakuan dan perlindungan hak masyarakat
hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VIII:
PERANSERTA MASYARAKAT
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 33 (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan
dengan cara:
a. memberikan informasi terkait identifikasi
masyarakat adat;
b. memberikan saran, pertimbangan, dan
pendapat kepada Pemerintah;
c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan
kelestarian lingkungan masyarakat hukum
adat;
d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya,
pencemaran, dan/atau perusakan

17. lingkungan di wilayah masyarakat adat;
e. memantau pelaksanaan rencana
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat adat;
f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas,
serta sarana dan prasarana dalam
perlindungan masyarakat hukum adat;
g. melestarikan adat istiadat milik masyarakat
hukum adat;
h. menciptakan lingkungan tempat tinggal
yang kondusif bagi masyarakat hukum adat;
i. melaporkan tindakan kekerasan yang
dialami oleh masyarakat hukum adat; dan
j. membantu pemerintah dalam memberikan
sosialisasi mengenai pentingnya pengakuan
dan perlindungan hak masyarakat hukum
adat kepada masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
memperhatikan kearifan lokal.
BAB IX:
KETENTUAN PENUTUP
PASAL BUNYI KETENTUAN USULAN PERUBAHAN ALASAN PERUBAHAN
Pasal 34 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai masyarakat hukum adat dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

18. Pasal 35 Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus
telah ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 36 Undang-undang ini berlaku pada tanggal
diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.